Ditemukan 212 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-06-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 29-12-2015
Putusan PA PARE PARE Nomor 200/Pdt.G/2012/PA. Pare
Tanggal 4 Oktober 2012 — - PENGGUGAT - TERGUGAT
127
  • Slee he. 6 Wii eiih SRS iictih sci Scie feteharapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak danpecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RINomor 9 Tahun 1975.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, majelishakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak adaharanan lagi untuk rukun, sehinega tu1 vuan nerkawinan u yk membhentukiao1 umuk IAS juan pe L memobentkkeluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga
Register : 16-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Sub
Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
147
  • Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukumsyarat Islam maupun Peratt fundangundangan yang berlakuada laranganeskipun belummencapai umuk fbegitupun calonsuaminya yang tap im : jadi seo io fmah tangga sertasudah mempunyai an p /rupiah) per bulan. a7.
Register : 09-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 137/Pdt.G/2016/PN.Bkn
Tanggal 31 Mei 2017 — Edwarman lawan Buyung Slamat Nurdin
15343
  • Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan Tergugat , Ildan Ill telah melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajibansebagaimana yang telah tertuang dalam Perikatan umuk Jual Beli Nomor12 Tanggal 20 Nopernber 2013Bahwa di dalam Perikatan Jual Beli Nomor 12 Tanggal 20 November 2013tersebut dinyatakan Tergugat telah bekerja sama dengan Tergugat II danlll berdasarkan akta perjanjian kerjasama nomor 13 tanggal 26032013Bahwa berdasarkan Akta
    Bahwa dengan tidak dilaksanakannya mekanisme pembayaran olehTergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 2 Perikatan Untuk Jual Beli No.12 Tanggal 20 November 2013, maka perbuatan Tergugat Rekonvensitersebut adalah Perbuatan Wan Prestasi dan karena tidak ada itikad dariTergugat Rekonvensi umuk melaksanakan kewajibannya, maka beralasanhukum Penggugat Rekonvensi meminlakan agar Perikatan Untuk Jual BeliNo. 12 Tanggal 20 November 2013 tersebut dinyatakan berakhir karenawanprestasi.Bahwa berdasarkan uraian
Putus : 09-08-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 251/PID.B/2011/PN.STB.
Tanggal 9 Agustus 2011 — Pidana - MUASIR Alias PAK AZIS Bin SAHRIMA
545
  • Menyatahkan barang bukti berupa :e Uang tunai Rp. 99.000, (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;e (satu) buah bak Eap Jie Kie; e 1 (satu) buah beberan gambar; e 1 (satu) buah bola Cap J ie Kie; e (satu) buah kantong kain wama coklat tempat uang; e (sam) buah botol bedak merk ussons baby; e 4(empat) buah kayu pangkon Cap Jie Kie;e 6(enam) buah sak wama putih umuk alas, dirampas untuk dimusnahkan; 4.
    Menetapkan barang bukti berupa :e Uang tunai Rp. 99.000, (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untukNegara; e (satu) buah bak Eap Jie Kie; e 1 (satu) buah beberan gambar; e 1 (satu) buah bola Cap J ie Kie; e (satu) buah kantong kain wama coklat tempat uang; e (sam) buah botol bedak merk ussons baby; e 4 (empat) buah kayu pangkon Cap Jie Kie;e 6(enam) buah sak wama putih umuk alas, dirampas untuk dimusnahkan; 6.
Register : 10-03-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 78 / Pid. B / 2014 / PN. LMG
Tanggal 24 April 2014 — PARMONO alias PENGKIK Bin PALANG (alm)
393
  • sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atausubyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telahterpenuhi ; umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untukitu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatusyarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikankesempatan kepada khalayak umuk
    untuk diproses lebih lanjut.Bahwa ia terdakwa melakukan perbuatan tersebut di sebuah warung di Desa BalunKecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang sering dan bebas dikunjungi oleh masyarakatsekitar, dan tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta selamapersidangan tidak terdapat suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telahmelakukan suatu perbuatan dalam bentuk menawarkan atau memberikan kesempatankepada khalayak umuk
Register : 10-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 5304/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
110
  • Biaya Panggilan :Rp. 450.000,00 UMuK salinan en bunyinya,4. Biaya PNBP :Rp. 20.000,00 Pengadilan Agama Jember5. Redaksi Rp. 10.000,00 reales6. Materai : Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 566.000,00(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) Akhmad Muzaeri, S.H. Hal. 8 dari 8 hal. Salinan Putusan Nomor 5304/Pdt.G/2019/PA.Jr
Register : 05-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Mto
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukunkembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan makaupaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakanBahwa selanjutnya pemeriksaan' perkara dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap padapermohonannya;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapatdidengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di mukasidang:Bahwa umuk
Register : 17-09-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 19-04-2020
Putusan PA BATAM Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.BTM
Tanggal 26 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
2112
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider :Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain,maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat te:ahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang merghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain umuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang
Register : 30-10-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5773/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 3 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
80
  • ALI SUWANDI S, SHPanitera Pengganti,ttdUMAR SUKI, SH 30.000,5.000,330.000, UMUK salinan ey sama bunyinya,50.000, Oleh,Pengadilan Agama JemberPaniteraH. MAHMUD, S.H. 5. Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp. 421.000,
Register : 02-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 10-04-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.BL
Tanggal 30 Mei 2012 — PEMOHON DAN TERMOHON
111
  • Memberi ijin kepada Pemohon umuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar ;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;4.
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 28 Nopember 2013 —
2110
  • ., meskipun terhadap putusan inidiajukan verzet, banding atau kasasi ; 0 nn nnn nnn32.Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkaraini, wajar apabila kepadanya dibebani umuk menanggung seluruh biaya yangTIA CAAT BErHCANGA IFT
Putus : 18-04-2011 — Upload : 08-04-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 228/Pid.B/2011/PN.MKT
Tanggal 18 April 2011 —
302
  • tahun 1974, Menimbang, balnwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi.Menimbang. bahwa umuk membukukan dakwaan tersebul, oleh karena parasaksi telah dipanggil tidak hadir di persidangan maka Jaksa penuntut Umum telalsmembacakan Berita acara pemeriksaan suksi Mujiona, SH dan saksi Nasrudin yangdibuat oleh Penvidik pada pokoknya sebagai berikut : L. Saksi,.
Register : 14-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 23-04-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 192/Pdt.P/2017/MS.Jth
Tanggal 2 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
286
  • Pemchon tidakmempunyai isteri lain seiain Pemohon ii sampai sekarang masih tinggaieearntimsaNes war tad, Bahwa seianu saksi penetapan Istbat nikah mereka untuk kejeiasanstatus scerukahan wereka dan untuk rusan kelenakacanStatus permkana Merska Ga UnMUK penguruss Siengkapaadministrasi akta keiahir naknya;Monimbansg. bahwea Para Pemohon menvatekan tidak ada iad: halhaibang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada iagi halhaa* TT ae .yang perlu disampaikan dan mohon diberikan penetapan.fAenimbann bahwa umuk
Register : 23-04-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 1331/Pdt.G/2012/PA.BL
Tanggal 2 Juli 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
132
  • lahir dan batin scbagaimana layaknya suami istri dalamberumah tanga ;6. bahwa dari pihak kcluarga sudah bcrusaha mcrukunkan kembali hubunganantara Penggugat dcngan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;7. bahwa olch karcna antara Penggugat dcngan Tergugat tclah tcrjadipcrtcngakaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tcsntram dan bahagiatidak dapat tcrwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untukmcngajukan gugatan pcerccraian dan umuk
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 986/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT Inti Everspring Indonesia
4821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 986/B/PK/PJK/2015Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembalibesarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utangsebagai modal umuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajakbagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan WajibPajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yangtidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;3.
    2000, antara lain mengaturbahwa:Pasal 9 ayat (1):Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagiWajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidakboleh dikurangkan (f) jumlah yang melebihi kewajaranyang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaiimbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.Pasal 18 ayat (3)Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukankembali besarnya penghasilan dan pengurangan sertamenentukan utang sebagai modal umuk
    Putusan Nomor 986/B/PK/PJK/2015Bahwa Pasal 18 ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut:Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukankembali besarnya penghasilan dan pengurangan sertamenentukan utang sebagai modal umuk menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuaidengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidakdipengaruhi
Putus : 17-12-2007 — Upload : 27-06-2012
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1045/Pdt.G/2007/PA.Bdw
Tanggal 17 Desember 2007 —
91
  • ., maka dengan demikian pemohon dan tennohonadalah sebagai paltak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa umuk. inemenuhi maksud dan kehendak pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1)Undangundang eomor 7 Talum 1989, raaka Majetis telah mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarwt atau orangorang yang dekatdengan kedua belah pibak ;Menimbang, babwa setelah meraperhatikan keterangan saksisaksipanobon (FIADARI DAN SABRIYANTO
Register : 13-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 10-04-2020
Putusan PA BATAM Nomor 1000/Pdt.G/2016/PA.BTM
Tanggal 11 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
158
  • ;Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendakioleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak ::lapat dilaksanakan,namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali umuk membinarumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
Register : 02-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 04-06-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
2220
  • memeikea dan mengadilli perkaca imi umuk dapatMmensntuican ieri persidangan, kemuiian memanggil PEAGAHAAt danTergugatt untuk diperitcsa dan diavlili, selamjuitmya memtheikan putusanyang amarnya sebagai berikut:PRIMAIR:1 Mtergaibulkan gugatan Penggigah ar2 Menceraikan perkawinan PERGGUGAL dengan Tergugat: 3 Ilembebankan biaya perkara menurut hukum:SUBSIDAIR:Atau apaitblta Pengaditam Agama Kajen CQ Wiesjdlis Halim berpendapatlam, mohon digatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Bahvea
Register : 17-03-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 28-01-2019
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.PKP
Tanggal 3 Mei 2016 — Penggugat :
Baharudin bin Bujang
Tergugat:
Romiyati binti Tarmizi
1711
  • Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadipokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohontersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan umuk teijadinya perceraian antaraPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat P. dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti mana Majelis menilaitelah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkansepanjang
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun2000, antara lain mengatur bahwa:Pasal 9 ayat (1):Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan (f)jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegangsaham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewasebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.Pasal 18 ayat (3)Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembalibesarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utangsebagai modal umuk
    2000, antara lain mengatur bahwa:Pasal 9 ayat (1):Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagiWajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak bolehdikurangkan (f) jumlah yang melebihi kewajaran yangdibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihakyang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.Pasal 18 ayat (3)Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukankembali besarnya penghasilan dan pengurangan sertamenentukan utang sebagai modal umuk
    Bahwa Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut:Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 987/B/PK/PJK/2015Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembalibesarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utangsebagai modal umuk menghitung besarnya Penghasilan KenaPajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewadengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dankelaziman