Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,Hal 9 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.H. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19651120 198903 1 004Hal 10 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.

., PenasihatHukum, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorW1.U18/29/HK.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jantho Nomor: W1.U18/324/HK.01/ X/ 2017, pada tanggal 10Oktober 2017 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 42/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan

., M.HPanitera Pengganti,Dto.Samaun, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H., M.HNip. 19620616 198503 1 006Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid/2017/PT.Bna

PUTUSANNo. 1437 K/Pid.Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :nama : Dr. ALWIN MONOARFA ALIAS ALU ;tempat lahir : Gorontalo ;umur / tanggal lahir: 56 Tahun/18 Mei 1950 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Perum Puskopad Blok E No. 85 KelurahanPerkamil Lk.

PUTUSANNomor 3/PID/TPK/2018/PT BBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa:1. Nama lengkap : BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO;2. Tempat lahir : Pangkalpinang;3. Umur/tanggal lahir : 88 Tahun/16 April 1979;4.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2018 Nomor:3/Pid/TKP/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BUDIK WAHYOEDIBin HARSONO tersebut di atas;2. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Maret 2018 Nomor:19/Pid.

masih dalampencarian;Bahwa hal mana senada dengan pendapat beberapa pakar Sarjana Hukum atauPara Doktrin yaitu :AKP e AKP Gede Arimbawa, SE.MH ( Penyidik/Panit Reskrim Dit Reskrim PoldaNTDB ); 22 222222 222 oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnee AKBP Made Suarta Yasa, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( II ) Dit Intelkom PoldaNTDB ); 29 222222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn nae eeee AKBP I Dewa Putu Gede Artha, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( IT ) Dit ReskrimPolda Sumatra Selatan Palembang ;e Anwar, SH.MH ( Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat );e = Zuliadi,SH ( Mantan Kasi Pidum Kejari Praya dan sekarang menjabat sebagaiJaksa Tinggi Pungsional pada Kejati NTB );Dimana semua para doktrin tersebut di atas mempunyai pandangan yang samadengan mengatakan pada pokoknya bahwa syarat mutlak untuk dapatdimasukkannya seseorang dalam daftar pencarian orang atau untuk dapatdikatakan masih dalam pencarian haruslah terlebih dahulu mengetahui nama atauidentitas seseorang dengan tujuan sematamata untuk mencari pelaku

Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum:Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksadan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menetapkan hukumsebagaimana mestinya, yakni dalam hal:Bahwa putusan yang telah dijatunkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Langsa terhadap Terdakwa sangatlah keliru karena secara jelas dannyata Majelis

berat keseluruhan 5kg (lima kilogram) ditemukan oleh Saksi Faisal, Dedi Suriono dan JakaFitrah Ahmad di bawah tempat tidur kamar Terdakwa yang dirancangkhusus oleh Terdakwa untuk menyimpan SabuSabu tersebut:Namun kedua hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraini:Oleh karena tidak dipertimbangkannya kedua hal yang PenuntutUmum sebutkan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor

No. 03/SK/Pid.TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 9 Februari 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Februari 2016 Nomor1/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Halaman 1 dari 19 halaman Pts.

FIRDAUS, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, Halaman 18 dari 19 halaman Pts. No.1/PID.SUSTPK/2016/PT.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

Tahun 2017 akan menimbulkan banyak dampak baik darisisi keuangan dan administrasi (Penggugat) sehinggamenimbulkan kerugian terhadap Penggugat sendiri dari sisiHukum dimana fakta Hukum Penggugat tidak ada dirugikanseperti mengembalikan apa yang sudah Tergugat terima darisisi keuangan kepada Negara;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:87/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 12 April 2018 tersebutTergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor

KeputusanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riauyang terkena tindak pidana korupsi yang telah berkekuatanHukum tetap;Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 ( VideT23 ) perihal Informasi Status Kepegawaian ;Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor :005/BKD/6.1/1X/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T24) agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan KasusKepegawaian yang terlibat TIPIKOR

Bukti T7 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VIII/2018/2 5.13 tanggal 24Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat Tipikor dan Pidana Umum PNS PemerintahProvinsi Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi RiauNegara (sesuai dengan fotokopi);8.

Bukti T8 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VII/2018/3 0.18 tanggal 27Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanyang terlibat Tipikor dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau kepada Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru (Ssesuai dengan fotokopi);9. Bukti T9 : Petikan Putusan Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri R.I, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi R. dan Kepala BadanKepegawaian Negara R.!

BuktiT10 : Saran Pers Nomor:005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2Mei 2018 tentang BKN R.I gandeng KPK R.I berantasPNS Tipikor (Sesuai dengan fotokopi);11. BuktiT11 : Surat dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru No:B2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18 September 2018perihal Informasi Status Kepegawaian kepada KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (sesuaidengan asili);12. BuktiT12 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara R.

sesuaidengan fakta persidangan dalam perkara a quo terkesan bahwa adarekayasa yang di permaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang berujung pada tindak pidana Korupsi maka oleh KejaksaanNegeri masohi menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalamperkara a quo.Bahwa atas perbuatan yang disangkakan oleh Penggugat tersebutmaka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 45/Pid Sus TPK/2014 /PN.Amb tertanggal 04 Agustus 2015, oleh majelis hakimpengadilan Tipikor

(dua ratus juta rupiah), bahwa terhadap putusan tersebutPenggugat telah melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sesuaidengan Pengiriman berkas perkara Tipikor Peninjauan KembaliNomor: 45/Pid SusTPK/2014/PN.

Tindak Pidana KejahatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai fotokopi);Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi R.I., Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatunan PTDH oleh PPKTerhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,Tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);Contoh : 1, Keputusan PTDH sebagai PNS YangMelakukan Tipikor

Keputusan PTDHsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelah BerlakunyaUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014, Tetapi SebelumBerlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017,3. Keputusan PTDH sebagai PNS Yang Melakukan Tipikorsetelah Berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun2014, dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 (Fotokopisesuai fotokopi);Putusan Nomor: 2801 K/PID.SUS/2015, Tanggal 3 Agustus2016 atas nama dr. ABD. MUTHALIB LATUAMURY, MARSalias dr. Moh.

(Fotokopi sesuai salinannya);Surat dari : Penjabat Sekda Asisten Perekonomian DanPembangunan, Nomor : 800/224, Perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat TIPIKOR, tanggal 24 AprilHalaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN2019, Kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Maluku TengahDi Masohi (Fotokopi sesuai aslinya);8.

PUTUSANNomor: 2241 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DARMAWAN SUSILO, S.P.

Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia u.o Ketua Muda Pidana Nomor 887/2015/$.1197.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa ditahanselama 30 (tiga puluh) hari (Il), terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut karena didakwa :PRIMAIRBahwa Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SP Bin NLO SUWARNO;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada PengadilanNegeri Palangkaraya tanggal 26 Agustus 2014 No.33/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/2014/PN.PL.R, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dan mengenai uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya berkesimpulan kerugian Negara hanya sebesarRp88.062.500,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratusrupiah) dengan pertimbangan penghitungan kerugian Negara adalah sebesarRp301.062.500,00 (tiga ratus satu enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)dikurangi Pengembalian oleh saksi SUWARNI ke Kas Desa sebesarRp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sementara berdasarkanfakta persidangan Ahli menerangkan

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tidak menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa Bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 2001Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2241 K/PID.SUS/2014tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda..

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 91 dari 91 halamanPutusan Nomor 40PIDSUSTPK2018 PT.MKS

/Pid.Sus/2012/PN.Palu tersebut tidak ditentukan tentang tanah seluaas 45mx 35 m sebagai obyek perkara ini dirampas untuk Negara sebagai penggantikerugian Negara dan Terbanding semula tergugat juga telah menjalani pidanabaik pidana pokok, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjarakarena dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetapterpidana tidak membayar uang pengganti ; sehingga tidak ada kewajiban bagiterbanding semula tergugat sebagai terpidana perkara Tipikor

Penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan TinggiMakassar tanggal 12 Meret 2020 Nomor 141/PID.SUS/2020/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNomor Reg.. Perkara.:PDM04/Snj/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 Terdakwadidakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN BIN MUH.

pidanaPenganiayaan.Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BANTA LIDAN Bin AlmMUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Memerintahkan Barang Bukti :e 1 (satu) buah parang bergagang coklatDirampas untuk dimusnahkan.8Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(duaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

Tipikor.

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08