Ditemukan 864 data
55 — 20
,Penjelasan Pasal 6 bahwa : Yang dimaksud dengan instansi berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan PenyelenggaraNegara (KPKPN), inspektorat pada depertemen atau Lembaga PemerintahNonDepartemen ( LPND).3) Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden RI nomor 64 tahun 2005 tentang kedudukan,tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tatakerja LPND,Pasal 52BPKP
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALEKSANDER RANTE LABI, SH
183 — 222
tindak lanjut dari kerja sama tersebut makaKejaksaan sebagai pengacara Negara melayangkan undangan kepadaTerdakwa pada tanggal 8 November 2018 dan tanggal 27 November 2018dengan maksud membahas permasalahan penyelesaian kredit bermasalahpada UD Fujji;Menimbang, bahwa dari hasil penyelesaian kredit bermasalah tersebutpihak Bank melaporkan hasil tagihan yang dilakukan oleh Jaksa sebagaipengacara Negara, dalam suratnya tertanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 23Juli 2020 yang ditujukan kepada Pemimpin Depertemen
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
155 — 111
Dalam menjalankan operasional Rumah Sakit Fatimah telahterbit ijin Pendirian Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan RepublikIndonesia up Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 April 1989 danSurat ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Depertemen Kesehatan RepublikIndonesia up Direktur Jendral Pelayanan Medik tanggal 10 September 1992namun perjalanan waktu muncul pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah(YARUSIF) dengan alamat yang sama Jalan Ir.H.Juanda Nomor 20 di atas milikYayasan Rumah
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
115 — 29
menyatakan bahwa itusebagai perbuatan pidana, kalau kejahatan di Cukai, tidak adanya bukti yangmenempel kepada benda yang seharusnya ada cukainya, jadi kejahatan adalahcukainya; Bahwa UU ada 2 (dua) Imperaktif dan Fakultatif kalau ada kata kata wajib danharus itu bersifat Interaktif maka kalau tidak terpenuhi batal demi hukum, Penyidikitu ada 2 (dua) Polri dan PPNS dan penyidik Polri sebagai soko guru dalamtindakan penyidikan dan Penyidik PPNS untuk melaksanakan UU dalampelaksanaan teknis dari depertemen
106 — 21
Undangundang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pekebunan ;oeKeppres Nomor 80 Tahun Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang danjasa Pemerintah beserta Perubahannya ;Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;Pedoman umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal UsahaKelompok Tahun 2007 Sekretariat Jenderal Depertemen Pertanian bulan Januari 2007 ;Pedoman umum Perluasan Gambir Tahun Anggran 2007 Direktorat Budidaya TanamanRempah dan penyegar, Direktorat
Pedoman umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal UsahaKelompok Tahun 2007 Sekretariat Jenderal Depertemen Pertanian bulan Januari 2007 ;7. Pedoman umum Perluasan Gambir Tahun Anggran 2007 Direktorat Budidaya TanamanRempah dan penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian bulan Juli2007 ;8. Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan Direktorat Perluasan Areal, DirektoratJenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2007 ;9.
124 — 21
Gubernur,maka selanjutnya Koperasi Madani telah menyetor JaminanProvisi Sumber Daya Hutan (Bank Garansi) sebesarRp.131.845.000,00 dan Jaminan Dana Reboisasi (Bank Garansi)sebesar USD 41.558,00 pada Bank Mandiri Cabang Samarinda =;Bahwa areal yang dimohonkan IPK oleh Koperasi Madanaiberada dalam areal konsesi tambang Batubara PT.Berau Coal,seluas 6.486,12 Ha yang berada pada kawasan ArealPenggunaan Lain( APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan(KBNK), berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutanantara Depertemen
109 — 20
selanjutnya Koperasi Madani telah menyetor JaminanPropisi Sumber Daya Hutan (Bank Garansi) sebesarRp.131.845.000,00 dan Jaminan Dana Reboisasi (Bank Garans1i)sebesar USD 41.558,00 pada Bank Mandiri Cabang Samarinda =; Bahwa areal yang dimohonkan IPK oleh koperasi Madanaiberada dalam areal konsesi tambang Batubara PT.Berau Coal,seluas 6.486,12 Ha yang berada pada = kawasan Areal123Penggunaan Lain( APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan(KBNK), berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutanantara Depertemen
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
300 — 105
AliasMbah Putih selaku komite Wasit supaya Wasit yang bertugas aman danSaksi yang mengatur keuangan dari Saksi Lasmi Indaryani untukperangkat pertandingan ataupun pihak pendukung yang dapatmendukung Persibara menang; Bahwa Saksi yang menghubungi Saksi Mansur Lestaluhu AliasBang Mansur selaku Staff Depertemen Penunjukan Wasit PSSIwalaupun sebenarnya Saksi tidak mempunyai kompetensi unukmengatur Wasit namun Saksi Mansur Lestaluhu Alias Bang MansuriaS mengkondisikan karena Saksi Mansur Lestaluhu Alias
63 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengurusanbarangbarang bergerak dan tidak bergerak milik negara/daerahyang ada pada Depertemen, Lembagalembaga negara,Pemerintah Daerah, serta Organisasi Vertikal;Hal. 87 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016c.
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
292 — 202
Majelis Hakimberpendapat bahwa surat Wasiat pada tanggal 1 Meret 2000 di Baruga (Vide Bukti T.II.Intv 1) tidak sesuai dengan tata cara pembuatan Wasiat, cara membuat Wasiat harusmemuat surat pernyataan seorang yang dikehendakinya terhadap harta kekayaanyasetelah meninggal dunia kelak, maka surat Wasiat tersebut harus dibuat dalam bentukakta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan kemudian disimpan olehNotaris dan dibuatkan akta Penyimpananya dan mendaftrakan ke pusat Daftar Wasiat,di Depertemen
39 — 8
dibelakangsepeda motor kemudian sipegendara sepeda motor berhasil melarikandiri setealh menarik terdakwa lalu saksi menggeledah badan terdakwadan saksi menemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis shabushabu yangdibungkus dengan plastik bening les merah yang tersimpan di lipatancelana panjang bagian bawah kaki kanan yang dipakai terdakwaselanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan,adapu terdakwa memiliki, menyiman, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanpa ijin Depertemen
157 — 74
Kondisi lahan yang dihadapi Tergugat ketika itu berupa Hutan,sehingga ketika Tergugat melakukan kegiatan membuka lahan, oleh KantorWilayah Depertemen Kehutanan Provinsi Sulsel mengajukan keberatanmelalui surat Nomor : 470/Kwl6/1995, tanggal 28 Februari 1995 ditujukankepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Perihal Pemberian Izin LokasiUntuk Perkebunan Kelapa Sawit.
Areal Penggunaan Lain yang tumpang tindin dengan lokasi Transmigrasiyang telah mendapatkan SK Pencadangan dari Bupati KDH TK Il Luwusesuail surat No.348/lRekomendasi/XI/VBAP/1994 tanggal 29 Desember1994Keberatan Kanwil Depertemen Kehutanan Provinsi Sulsel, bahwa IzinLokasi yang diterbitkan untuk Tergugat tumpangtindih dengan KawasanHutan Produksi, dan Lahan HPH PT.
286 — 92
Penggugattelah memberikan pengakuan terhadap YPUTS selaku BadanPenyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)Universitas Tritunggal Surabaya, sehingga menjadi buktisempurna bahwa YPUTS adalah BPPTS sah dari UniversitasTritunggal Surabaya;Bahwa mohon dicermati dalam KeputusanKeputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan maupun KeputusanKeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikandan Kebudayaan yang oleh Penggugat diberikan tanda buktiP14, Bukti P15, Bukti P16 dan Bukti P17.
70 — 18
persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar saksi kenai dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.Dalam persidangan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat olehPenyidik.Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Penyalahgunaan Dana Bantuan SosialProgram LM3 yang ditujukan pada pondokpondok Pesantren di Kabupaten Sumedang pad atahun 2009.Bahwa benar sepengetahuan saksi LM3 adalah Bantuan permodalan dari Pemerintah kePonpes melalui Depertemen
44 — 4
dibelakangsepeda motor kemudian sipegendara sepeda motor berhasil melarikandiri setealh menarik terdakwa lalu saksi menggeledah badan terdakwadan saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabushabu yang40dibungkus dengan plastik bening les merah yang tersimpan di lipatancelana panjang bagian bawah kaki kanan yang dipakai terdakwaselanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan,adapu terdakwa memiliki, menyiman, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanpa ijin Depertemen
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
164 — 91
Pendidikan dan Kebudayaan No.0248/U/1985 tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian,dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DepertemenPendidikan dan Kebudayaan diberi tanda T.I5;Foto copy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Nomor : S04.02.00845/K/2000 tanggal 26 Desember 2000 Hal LaporanHasil Inventarisasi BM/KN Departemen Pendidikan Nasional diberi tandaT.I6;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/M/2001 tentangPenghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Depertemen
270 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.168 K/Pid.Sus/201 1unsur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwayang telah mengupayakan agar Anggoro Widjojo baik sebagai saksiatau Tersangka serta Putranefo Alexander Prayugo, Ari Muladi,Aryono dan Joni Aliando sebagai saksi dalam perkara pengusulananggaran dan pengadaan SKRT Depertemen Kehutanan Tahun 2007,tidak bisa diperiksa sebagai saksi/Tersangka atau tidak memenuhipanggilan sebagai saksi/ Tersangka oleh KPK, dengan cara memintaperlindungan saksi atau korban kepada LPSK
46 — 9
dibelakangsepeda motor kemudian sipegendara sepeda motor berhasil melarikandiri setealh menarik terdakwa lalu saksi menggeledah badan terdakwadan saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabushabu yangdibungkus dengan plastik bening les merah yang tersimpan di lipatancelana panjang bagian bawah kaki kanan yang dipakai terdakwaselanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan,adapu terdakwa memiliki, menyiman, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanpa ijin Depertemen
Terbanding/Terdakwa : H.HAIRIL MUCHLIS BIN (ALM) H.ABDUL HAMID
71 — 56
HSS tahun 2009;
- DIPA Depertemen Pertanian Ditjen Perkebunan Nomor : 1307.0 / 018-05.4 / - / 2009, tanggal 31 Desember 2008;
- Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun dengan penangkar bibit kayu manis Usaha Bersama;
- Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 0031-01-0088333-50-3 an.
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Samiyo Bin Jujuk
115 — 47
menggunakan laptopnama pemohon yang baru atau pemesan ljazah yang mendapatkanijjazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujiannasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak; Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangkokosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)Penyetaraan dibuat dari kertas karton berwarna putin kemudianterhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahuludengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijzahasli yang dikeluarkan oleh Depertemen