SYARIF sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikanamar putusan sebagai berikut:MENGADILI :1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kamiPenasihat Hukum SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF;2.

SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umumtertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding yang diajukan olehHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNAPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 tidak memuat halhalbaru. yang perlu dipertimbangkan

PutusanPengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan dengan gugatanperdata yang diajukan Terlawan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedangdalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprin.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus, tanggal 5 Juli2017, bahwa Penyidik Subdit III/Tipikor

Oleh karena itu kami mohon kepada MajelisHalaman 15, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGHakim yang memeriksa perkara ini, agar dalil Para Pelawan tersebutditolak atau dikesampingkan;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan dalam point12 halaman 7 perlawanan, bahwa berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprint.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus tanggal 5 Juli2017, penyidik Subdit Il/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telahmemulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsipembangunan

HakimHakim AdHoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta, PROF.DR. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H. Hakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :Ttd. / Ttd. /PROF.

padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur dimana putusan tersebut dengan pokoknyatelah memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin namun melihat putusan tersebut kami masih merasa belum sesuaiHal. 44 dari 56 hal.

Nomor 2623 K/Pid.Sus/2016dengan halhal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangandan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dilihat dari segi edukatif, preventif,korektif maupun represif mengingat :Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur Nomor 4/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 20 Mei2016 dimana di dalam pertimbangannya mengambil alin putusan pengadilantingkat pertama sehingga terdapat persesuaian pendapat antara JaksaPenuntut Umum

dipertimbangkanpula dalam putusan Majelis Hakim, namun putusan yang dijatuhkan belumsebanding dengan halhal yang memberatkan tersebut;Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan korupsisehingga perlu menghukum tinggi para koruptor, agar dilakukan pembinaandengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan sehinggasetelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan perilaku korupTerdakwa dapat berubah menjadi tidak korup ;Bahwa dari sisi masyarakat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

PANITERAPanitera Muda Tipikor,Halaman 10 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKSHakim Ketua Majelis,TTDNASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.Panitera Pengganti,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP.19651120 198903 1 004 Halaman 11 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS

ZULHAM SALIM, SH, para Advokat berkantor padaKantor Advokat & Konsultan Hukum RHAFAMOUS beralamat kantor di JalanSukarno Hatta Nomor 42 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggaltertanggal 25 Januari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2012, dengan Nomor : 28/SK/PID/201 2 5 722222 n2 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nce nnn nnn nnn nnnePengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal, 20 Januari 2012 tentang penunjukanHalaman dari 154 halaman Putusan No. 01/Pid.Sus/2012/PN. PBRMajelis Hakim untuk memeriksa perkara.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal 25 Januari 2012 tentang PenetapanhariSurat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 Januari 2012 Nomor : B01/N.4.10/Ft.1/01/2012,meliputi berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Dakwaan Penuntut Umum, Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, PendapatPenuntut Umum serta Putusan Sela dalam perkaraTelah mendengar keterangan Saksisaksi dan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jikabeberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau) kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara jika beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umumsecara terusmenerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannyaatau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/2016melakukan audit untuk menentukan adanya besar kerugian negara terhadapsuatu tindak pidana korupsi akan tetapi Penyidik pada Kejaksaan NegeriSoasio Tidore dalam perkara a quo telah menghitung adanya dugaan besarkerugian negara dalam perkara tersebut ini hanya bersandar pada hitungantata los Penyidik Kejaksaan Soasio Tidore sendiri, padahal kejaksaan dalamperkara Tipikor Jaksa dapat sebagai Penyidik dan juga sebagai PenuntutUmum, namun Jaksa tidak diberi kewenangan sebagai

lembaga atau badanauditor untuk menghitung adanya kerugian negara dalam perkara tipikor;3.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan hal manasudah secara resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiInspektorat Kabupaten Halmahera Timur dengan surat telah memberitahukan/melaporkan kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan MalukuUtara dengan segala tembusannya, dengan demikian jelas terlihat bahwaPemohon/Terdakwa dalam perbuatannya tidak mempunyai niat sama sekaliuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itupertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut:Hal

No. 329 K/Pid.Sus/2017(lima puluh juta rupiah) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyakarena telah menjatuhkan pidana denda di bawah minimal yaitu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29September 2016 yang membatalkan

48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR

PUTUSANNo. 34/TIPIKOR/2013/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : UTAMI DEWL, S.T.Tempat lahir : SlemanUmur/Tgl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini ;2s Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk3. Surat Dakwaan Penuntut Umum ~WNo. Reg.

PUTUSANNO. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanBAMBANG HARIYONOSidoarjo54 Tahun / 10 Mei 1965Laki lakiIndonesiaDusun Trompo Wetan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;Terdakwa dipersidangandidampingioleh Penasehat Hukum YULIANAHERIYANTININGSIH., .S.H., M.H., LUSI RUSTANTI, S.H., ANDIJ FERRIJANTORO,S.H., para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum YULIANA & REKANberalamatkan di Jalan LEGUNDI NO.31 SURABAYA, berdasarkan Surat PenetapanKetua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor

yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 09 / Sidoa / Ft.1 / 07 /2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agarterdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Putusan tersebut dibacakan pada sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019 dengan dibantuoleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasehatHukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Tid. Ttd.John Dista, S.H., Cokorda Gede Arthana, SH., M.H.

OSALINAN PUTUSANNomor: 60/PDT/2017/PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antaraMUSLIM, SH.I, umur 33 tahun, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempattinggal di Gampong Meunasah Mee, KecamatanJangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, SH.

,M.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 60/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut pada haridan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutHalaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNAdibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen keduabelah pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,

Suharto, S.R, M.M (PENGGUGAT a quo) sebagaitersangka dalam perkara Tipikor tersebut melalui Surat PerintahDimulainya Penyidikan Nomor: B/24/I/2013/Reskrim.b.

Bahwa perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin.Halaman 13 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb14Bahwa dalam perkara Tipikor tersebut Sdr Dr. H.

Suharto, SE, MM(PENGGUGAT dalam perkara aquo) dijadikan sebagai TERDAKWA.Bahwa Penggugat selaku Tersangka/Terdakwa berusaha melepaskan diri dariupaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, danMajelis Hakim Tipikor) dengan cara membatalkan laporan hasil penghitungankerugian keuangan negara yang sedang diperiksa di pengadilan tipikortersebut melalui gugatan a quo kepada Tergugat (vide petitum gugatan angka3).Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal20 Oktober

BanjarmasinPost Selasa 8 Juli 2014 Judul: Lutfi Ajukan Keberatan (Kasus Proyek Listrik diRS Ansari Saleh), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP36;Halaman 63 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb6437.Fotocopy eksepsi Penggugat pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri38.39.40.41.42.43.Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP37;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.946 K/PDT/2011, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda

Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb80Kalimantan Selatan selanjutnya penyelidikan dimulai pada tanggal 9Januari 2013;Bahwa saksi mengetahui mengapa dilakukan audit yaitu karena adakerugian negara dengan dasarnya Penyidikan di Expos (gelar Perkara);Bahwa saksi mengetahui yang meminta Tergugat untuk mengaudit adalahPenyidik Poltabes Banjarmasin pada bulan Februari 2012;Bahwa saksi mengetahui Direktur CV.Resindo Perkasa Utama telahditetapbkan sebagai tersangka dan saat ini masih di sidangkan diPengadilan Tipikor

Namun saat ditanyakan kepada 12 guru yangmenyerahkan uang tersebut mengatakan tidak keberatan dan itu sudahmenjadi kebiasaan sebelumnya yang dibuktikan mereka masingmasingmembuat surat Pernyataan menyatakan tidak keberatan menyerahkanuang tersebut namun peristiwa itu tetap diproses hingga divonis bersalaholeh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu danPENGGUGAT telah selesai pula menjalankan hukuman tersebut ;5.

Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada angka 4 merupakankewenangan Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu pada PengadilanNegeri Kelas IA Bengkulu untuk memutuskan kebenarannya, dan bukanmerupakan kewenangan Tergugat ;c.

Pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun tidak berlaku pada PNS yang melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan (tipikor) artinyawalaupun di hukum pidana penjara satu hari PNS tersebut tetapdiberhentikan tidak dengan hormat ;3.

(fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Pengantar Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Bengkulu NomorW8.U1/2438/Pid.Sus/TPK/01.10/IV/2018 Perihal : KutipanPutusan No. 40/Pid./SusTPK/2018/PN Bgl. Atas NamaSahardin, S.Pd. Alias Sahar Bin Rasip Alm, tertanggal 24Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Seluma Nomor 800576 Tahun 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiHal. 43 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKL7. Bukti P.78. Bukti P.89. Bukti P.910.

(fotokopi sesuai denganASIIN YA) j ooo enn n nnn nnn nnn nen eens nner nn nen nnnnnneeSurat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :080/6921/SJ tertanggal 10 September 2018, perihal RakorPenegakan Disiplin ASN Tersangkut Pidana Tipikor, pada hariKamis tanggal 13 September 2018, bertempat di Hotel GrandSahid Jaya Jalan Jend. Sudirman, Jakarta.

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2016sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;8.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiTipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan tahap pertama sejaktanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016oO.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta yang kedua No.412/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 09Desember 2016 sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengantanggal 07 Januari 2017;10.Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta tanggal O03 Januari

Berdikari berdasarkan surat keputusan DirekturPT.Berdikari Nomor : 029/05/BDK/DIR/VII/23010 tanggal 10 Agustus 2010dengan dasar bahwa proyek pupuk urea tablet merupakan proyek baru danTerdakwa memiliki keahlian untuk menangani bisnis baru tersebut;Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 05 Desember 2016 No. 79/Pid.SusTPK/

2016/PN.Jkt.Pstdan telah pula mempelajari secara seksama memori banding yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana nomor putusan tersebut diatasyang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidairsudah

HENING TYASTANTO, S.H.CN., DAN LAFAT AKBAR, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan DKI Tinggi Jakarta masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DK!

Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal22 Maret(20133 5 nn = noe nnn non nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen ene nn nenPerpanjangan tahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 MaretPerpanjang tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2018 ;Perpanjangan tahanan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013 ;Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 20 Juli 2013 ;Halaman 1 dari468 halaman Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBRTerdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaituZULKHAIRI, SH., MH Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum, berkantor padakantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum ZULKHAIRI

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR, tanggal 21Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 11/PID.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR, tanggal21 Februari 2013 tentang Penetapan hari sidang ;3.

Siti Rabiah (yang perkaranya telah divonispengadilan tipikor makassar dan perkaranya di ajukan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukumtetap);2. Surat Keterangan Garapan Tanah, yang pada pokoknyaberisipernyataan bahwa tanah/sawah tersebut benar telah digarap/dikuasai olehpenggarap/pihak yang terletak di dusun Badobado dan tanah tersebut tidak dalam sengketa;Hal 14 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS..,3.

,tersebut; KEBERATAN KEDUA;non Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 134 alinea KEDUA bahwaMenimbang, bahwa dari rangkaian di atas telah tergambar dengan jelas adanyaperbuatan Para Terdakwa selaku ketua dan anggota Satgas A yang dapatdikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkanorang lain yakni atas nama Abd Gaffar, Hj berre Risnawati, H. Tjappe, Hj. Sunni,Najma, Jalali dan H.

Andi Nuzuliah, SH;KEBERATAN KEEMPAT: wonnnen Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 141 alinea terakhir bahwaMenimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II selaku Ketua dan Anggota Satgas Ayang telah melakukan pengukuran sebagaimna yang telah dituangkan dalam PetaBidang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta adanyatanah yang tidak bertuan/tanah Negara yang seakan akan telah dikuasai masyarakatsecara teruS menerus

ketakutansebagaiaman ditentukan dalam pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar 1945.Selain itu, menurut Mahkamah kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3UndangUndang Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidanayang harus memenuhi prinsip hokum tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan sepertiyang dibaca (lex scripta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanyabertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1ayat (3) dengan prinsip Negara hukum

Konsepsi tersebut Sebenarnya Sama dengan penjelasan kalimatsecara nyata telah ada kerugian Negara yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1)Undangundang Tipikor sebagaimana dijelaskan dala penjelasannya yangmenyatakan sebagai kerugian yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08

PUTUSANNo. 515 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat Kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : Sofyan, SKM;Tempat Lahir : Tarempa;Umurftanggallahir : 55 Tahun/12 Desember 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 32/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 27 Januari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengadili: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor:27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI yang dimintakan

Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangdalam putusannya No. 27/PID.SUS//2012/TIPIKOR/PN.TPI tanggal 24September 2013, yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkanterobukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dakwaansubsidair, adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta kuranglengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap faktafakta uangterungkap dalam persidangan; Bahwa

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehFrensita K. Twinsani, S.H.M.Si. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd./ MS. Lumme, S.H. Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Frensita K.