No.05, KelurahanKedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu juga dengan register perkara Nomor 1846/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan

perkara ini telah dijatuhi pidana karenamelakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sesuai Putusan Nomor :103K/PM II08/AD/TV/2012 tanggal 23 Agustus 2013 yang disidangkan secara Inabsensia dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidanatambahan dipecat dari dinas militer, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa menurut keterangan Oditur Militer di dalam persidangan bahwaOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalampersidangan berikutnya, dengan mendasari

tinggal dan hidup bersama selama 3 (tiga) hari saja di BatulapisiLuar, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa,dan kemudian Tergugat pergi tanpa pernah lagi menemui Penggugat untukmemberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampaisekarang yaitu selama + 4 (empat) Tahun lamanya, dan saat inipunPenggugat sudah mendengar kabar kalau Tergugat sudah menikah lagidengan wanita lain;Bahwa dari perkawinan Penggugat Tergugat tersebut tidak dikaruniaianak ;Bahwa alasan Penggugat yang mendasari

dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimanadidalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.2) yang merupakanakta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikianharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikatperkawinan yang sah sejak 21 April 1993.Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 4395/Pdt.G/2010/PA.Sby.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa alasanyang mendasari

satu persatu menyangkutmaterinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan PenggugatRekonpensi tentang hak pemeliharaan serta pengasuhan anak (hadlanah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menyatakan PenggugatRekonpensi sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawatdan mendidik kedua putrinya yang masingmasing bernama XXXXdan XXXX hinggamumayyiz atau berumur 12 tahun.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kedua anak dimaksud.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, yang petitumnya berbunyiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketigaputrinya sebesar minimal Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selakupemegang Hak Hadlonah.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

(Vide : Pasal 127 Rv).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, adalah karenaterdapat nafkah yang belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai denganbulan Januari 2011 (terhitung sudah 12 bulan).

a quo dikatakan oleh Para Penggugat berulangulangterkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjanganhari ray keagaman tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitumPara Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan halhal yangsebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja,terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihalgugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam halpemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal ParaPenggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwayang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di aturdalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatana quo oleh karenanya

berulangulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulanApril dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapidalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugatmeminta Majelis Hakim memutuskan halhal yang sebenarnya masuk kedalamranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegasmenyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubunganindustrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat anehdan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dantidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas

, artinya apabilasalah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yangdikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanoa hak melawan hukumharuslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukumatauundangundang.Menimbang bahwa, mendasari

(Satu) paket/oungkus sedang yang berisikanKristal berwarna putih yang terobungkus dengan plastic tembus pandang yangHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN Snbdiduga nerkotika jenis sabusabu dengan berat 1,26 (satu koma dua puluhenam) gram dengan jumlah total berat keseluruhan dari 2 (dua) paket bungkustersebut adalah 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, yang dapat daritangan Terdakwa termasuk Nakotika Golongan bukan Tanaman denganberatnya melebihi 5 (lima) gram.Menimbang, bahwa mendasari

berat keseluruhan dari 2 (dua) paket bungkus tersebut adalah 6,75(enam koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) buah kaca/pirek serta 1 (Satu)bungkus rokok kosong magnum filter, maka Narkotika Golongan bukantanaman tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram.Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabusabu telahdinyatakan tergolong Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang element yang pertama.Menimbang, bahwa mendasari

cara membuat bong dari 1 (Satu) botol plastic lasegar yangtutupnya Terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) Ilubang, kemudianmembengkokkan pipet dengan cara memasukkan pirex kedalam pipet yangberada di dalam botol, kemudian membuat alat kompor untuk memasukannarkotika, dan pada hari rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WIB diJSP Toserba Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, KabupatenSimeulue ditangkap dan digeledah, diketemukannya barang bukti shabu yangdikuasai oleh Terdakwa.Menimbang, bahwa mendasari

No. 0453/Pdt.P/2017/PA.SbyMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.5 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohonpada tanggal 08 Juli 1968 telah melangsungkan perkawinan sah denganseorang lakilaki bernama XXXX, dan telah mendapat Buku Nikah yangdikeluarkan

Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikutsurat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst,tanggal 11 Agustus 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

Putusan Put.44587/PP/M.X V/13/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai Objek Pajakversi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai objek PPh Pasal26 Tahun Pajak 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelumbanding ini menjadi sebagai berikut :Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding (dalamRp

penjelasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon PKtentang arti Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudPasal 67 UU Mahkamah Agung di atas :Selanjutnya Pemohon PK akan menguraikan hal hal atau fakta fakta yangmenunjukkan adanya Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata yangdilakukan Judex Jurist didalam Putusan Kasasi a quo, yang membenarkanPutusan Judex Facti tingkat banding, sebagai berikut :TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX JURISTDAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG MENDASARI

Pasal 1866KUHP, sebagai suatu kebenaran yang mendasari Putusan Judex Jurist danJudex Factitersebut, jelas merupakan perbuatan KEKHILAFAN atauKEKELIRUAN YANG NYATA yang dilakukan Judex Jurist dan Judex Factitingkat banding;Sehingga walapun Judex Jurist dan Judex Facti yakin, tetapi jikakenyakinan itu tidak ditegakkan dan tidak didasari alat bukti yang sah,tidak dibenarkan oleh hukum dan sebaliknya kalaupun Judex Jurist danJudex Facti tidak yakin, tetapi dapat dibuktikan dengan alat bukti yangsah,

sebaliknya kalaupun Judex Jurist danJudex Facti tidak yakin, tetapi dapat dibuktikan dengan alat bukti yangsah, maka harus diterima sebagai suatu kebenaran, meskipun hanyabersifat kebenaran formil :e 14TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX JURISTDAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUMYANG ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD, KARENA TIDAK MENILAI DANMEMPERTIMBANGKAN BUKTI BUKTI PENGGUGAT / PEMOHON PK ;Bahwa Judex Jurist dan Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan putusanyang mendasari

Dengan demikian, a contrario Pengadilan NegeriSurabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu.ALASAN YANG MENDASARI GUGATAN GRONDSLAG VANDELIS)PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa diktum ketentuan Pasal 19 P.P. Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapatterjadi karena alasan atau alasanalasan:a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainsebagainya yang sukar disembuhkan;b.

Hal mana yang malah terkesan bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya, diajukan secara amburadul dan asalasalan olehkarena alasan yang mendasari Gugatan a quo tidak jelas.TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATANPENGGUGAT.Bahwa setelah perubahan gugatan, pada posita kel1 gugatannya, Penggugatmenambahkan dalil bahwa Tergugat menitipkan anak ketiganya, i.e., KASTH SEMESTARAYA kepada orang tua Tergugat, tanpa seizin Penggugat, sehingga mempersulitPenggugat untuk bertemu dengan anak

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi sebagaimana terurai di atas, bahwa alasanyang mendasari Gugatan a quo tidak jelas, dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitum Gugatan Penggugat serta Gugatannya yang kabur, maka, mengakibatkan seluruhpetitum Gugatan Penggugat turut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratanformil serta TIDAK DAPAT DITERIMA Niet Ontvankelijke

Penyabungan, KecamatanPenyabungan Timur, Mandailing Natal, Provinsi Medan,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yangtelan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor1453/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 04 Maret 2020 mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2020/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari

kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Penetapan Nomor 1587/Pat.P/2016/PA.Sby.hal. 3 dari 7 hal.Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayan Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namuntidak berhasil;2 Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat oleh buktiP.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya telahterjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon

Put.No.292/PDT/2017/PT.MksNaning Bin Lembo di dalam Buku C, dengan demikian pencoretanNama Naning Bin Lembo di dalam Buku C tidak sah secara hukum,karena judex facti mengakui sendiri dalam pertimbangan hukum nyayang menyatakan, tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwaapa yang mendasari sehingga Naning Bin Lembo di coret dalamBuku C, apakah karena Jual Beli, Hibah atau karena sebab apa,sehingga dengan demikian pertimbangan judex facti yang langsungmenyimpulkan bahwa bukti P 1 dan P2 di kesampingkan

SedangkanTerbanding tidak mampu membuktikan yang mendasari prosespencoretan nama Naning Bin Lembo kemudian di ganti ke NamaLabbang Bin Lembo, sehingga sesuai dengan YurisprudensiHal. 13 dari 23 hal.

Pemohon Banding, oleh karenaitu. kami menolak dengan tegas semua alasan alasan PemohonBanding dalam permohonan bandingnya.Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Makassar dalammemberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yangberlaku, oleh karena itu. tidak ada alasan Pemohon Bandingmengajukannya dan karena itu harus ditolak.Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Makassar telah memberikanpertimbangan hukum yang benar, karena fakta hukum yangdipertimbangkan oleh judex facti benar telah mendasari

31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah); Nafkah Iddah selama tiga bulan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000, = Rp3.000.000, (tiga juta rupiah); Mutah sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah); Nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) hingga keduaanak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secaralisan sebagai berikut : Bahwa Pemohon tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan alasanalasan / dalildalil yang mendasari

SYAIFUL IMAN, SH., akantetapi ternyata juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengannilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumahtangganya bersama Termohon telah tidak harmonis / goyah, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian selama

permohonanpencabutan gugatan tertanggal 15 April 2019 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo masih dalamtahapan Pemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, MajelisHakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;wane nena nnn 2 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugatmenyatakan alasan yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXX tanggal31 Oktober 1987 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon lI,dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah,PEMOHON1(kesalahan nama)PEMOHON1(kesalahan tanggal lahir), menjadi PEMOHON1PEMOHON((tanggal lahir yang benar) dan Penulisan Pemohon Il dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah PENGGUGAT2PEMOHONA2(kesalahan tanggal lahir) menjadi PENGGUGAT2PEMOHONA(tanggal lahir yang benar) yang mendasari surat dari KUAKecamatan XXXX Kabupaten

mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan nomor : 09/Pid.C/2015/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2015, memori banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 22 Juli 2015, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi IIPasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004, terakhir denganUndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,bahwa mendasari ketentuan pasal 30 UndangUndang No. 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasimembatalkan putusan atau penetapan PengadilanPengadilan dari semualingkungan Peradilan karena :a.

Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya yangdiambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, mendasari pasal 107, Hakim Peradilan TUN menentukan olehkarena Tergugat merupakan pekabat yang berwenang untuk melaksanakanpendaftaran tanah sebagaimana disampaikan sebelumnya maka bebanpembuktian akan lebih besar dibebankan kepada Tergugat, yaitu Tergugatharus membuktikan prosedural penerbitan sertifikat obyek sengketatersebut telah sesuai dengan PPRI No. 24 tahun

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tersebut telah keliru dan tidak mendasari ketentuan pasal 107sebagaimana yang didengungdengungkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mencarikebenaran materil dengan alasan dan fakta hukum bahwa bukti P6 yangdiajukan Penggugat yang isi surat tersebut mengenai sanggahan /pencegahan untuk tidak menerbitkan sertifikat di atas tanah 2 SHM No.Halaman 20 dari 25 halaman.

huruf a dan peraturanperundangundangan lainnya Tergugat menerbitkan permohonan sertifikatyang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang PemohonKasasi.Bahwa secara formal Pemohon kasasi telah mengajukan permohonanpenerbitan Sertifikat hak Milik dengan mengajukan dan melengkapipersyaratn administrasi sebagaimana yang telah termohon ajukan padapembuktian dipersidangan dengan mengajukan 9 bukti sebagaimanatermuat dalam halaman 23 sampai dengan halaman 24 putusan No.22/G/2014/PTUN.MKS, mendasari