badan jalan sebelah kiri dari arah Bungomenuju Padang dan RUSDI mengalami keseleo pada kaki sebelah kiri,selanjutnya Kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti di bahujalan sebelah kanan dari arah Padang menuju Bungo;Bahwa karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraanbermotor telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berakibatmeninggalnya FUJA MIFTAKHUL JANNAH, berdasarkan Visum EtRepertum Nomor : 441/467/VR2019 tanggal 2 Mei 2019 atas nama FUJAMIFTAKHUL JANNAH, yang dikeluarkan UPT

Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana kondisi Almarhumah FujaMiftakhul Jannah pada saat setelah di tabrak oleh Terdakwa;Bahwa Terdakwa membenarkan sket gambar Tempat Kejadian Perkara yangdiperlinatkan Penuntut Umum.Bahwa antara perwakilan keluarga Almarhumah Fuja Miftakhul Jannahdengan Terdakwa telah dilakukan perdamaian;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakanhasil Visum Et Repertum Nomor : 441/467/VR2019 tanggal 2 Mei 2019 atasnama FUJA MIFTAKHUL JANNAH, yang dikeluarkan UPT

A 4509 LW Nosin : 1KP529432 Noka : MH31KP002DK529997warna putih merah berikut kunci kontakc. 1 (Satu) buah HP merek Nokia model 103 type R/4647 warna birudongker;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasilpemeriksaan laboratoris yang dilakukan dari UPT Laboratorium Uji NarkobaBadan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara PemeriksaanLaboratoris No. 461 E/ V/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Mei 2015Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pdlsebagai berikut: 57

Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumahSaksi Didi Hendiyana (Terdakwa dalam perkara terpisah);Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual ganja tersebut sebenyak 1(satu) bungkus kecil kepada Batak dengan harga Rp50.000.00 (lima puluhribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yangdilakukan dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yangdituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 461 E/ V/ 2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Mei 2015

MARTAK bin MUHAMMAD MARTAK langsung membantingpesawat handphone milik saksi tersebut kelantai sehingga layarnya pecahdan tidak bisa dipergunakan lagi;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa Il, saksi korban ALIAmengalami luka sebagaimana visum et repertum No.440/ 954.05 /102.6/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Tadzkirotun M dokter pada Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit ParuSurabaya dengan hasil pemeriksaan;e Dada : nyeri tekan pada dada sebelah kiri, bengkak dan lebamtidak

MARTAK bin MUHAMMAD MARTAK langsung membantingpesawat handphone milik saksi tersebut kelantai sehingga layarnya pecahdan tidak bisa dipergunakan lagi;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa Il, saksi korban ALIAmengalami Iluka sebagaimana visum et repertum No.440/ 954.05 /102.6/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Tadzkirotun M dokter pada Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit ParuSurabaya dengan hasil pemeriksaan; Dada : nyeri tekan pada dada sebelah kiri, bengkak dan lebam

imbalanmasingmasing sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), para Terdakwa mengakuibahwa mereka sudah 2(dua) kali melakukan jual beli Narkotika;Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabushabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS yang dilakukanpada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 No.173 J/X/2010/UPT

bahwa apabila transaksi berhasil, akan mendapat imbalanmasingmasing sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), Para Terdakwa mengakuibahwa mereka sudah 2(dua) kali melakukan jual beli Narkotika;Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan dan berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan LABORATORIS yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober2010 No.173 J/X/2010/UPT

PRIMA dengan poinpoinnya yaitu pengawasan, pengolahan, danpengamanan oleh UPT KPH wilayah Kabupaten TTU dan Dinas KehutananProvinsi NTT dengan menyuruh saksi Milikheor Meomanu untuk membantumulai dari pendataan hingga penampungan 10 (Sepuluh) ret kayu di rumahsaksi Milikheor yang sudah diambil oleh Dinas Kehutanan dalam hal iniDinas Kehutanan Provinsi NTT dan saksi Milikneor mengambil kayu sisadan menebang kayu jati yang sudah diberi cap oleh Dinas KehutananProvinsi NTT;2.

Kepala UPT Kesatuan PengelolaanHutan Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentanghasil koordinasi antara PT.

Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT KesatuanPengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepadaDirektur Utama PT. Prima, Nomor : DK.552.13/UPT.KPH/478/II/T TU2018,tanggal 18 September 2018, yang ditandatangani oleh Bernadetha Salem,S.H., selaku Plh.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antaraDinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuandalam pemanfaatan hasil hutan kayu;Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.2. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan UPT KesatuanPengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara kepadaDirektur Utama PT.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, tentang hasil koordinasi antaraDinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah DinasKehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan PT. Prima tentang ketentuandalam pemanfaatan hasil hutan kayu;Menimbang, bahwa dalam persidangan pula telah diajukan alat buktisurat terkait kedudukan barang bukti 1 (Satu) unit kKendaraan dump truk roda 6(enam) dengan nomor polisi DH 8207DD berupa :1.

tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT

dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidakdapat didengar jawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa :a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PaciranKabupaten Lamongan Nomor: 700/19/XI/2009, tertanggal 23 Nopember2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeteraicukup dan diberi tanda (P.1);Fotokopi Surat Kontrak mendapatkan obat TB Paru dari Kepala UPT

ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT

tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesiahalaman 5 dari 7 halamanPenetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN NgbNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

ADI bin M.SUWARNO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pelatihankerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PelatihanKerja Kab. Situbondo ;3. Menetapkan supaua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Situbondo telahmenjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan NomorNomor 04/PID.SusAnak/2017/PN Sit., tanggal 10 Agustus 2017 yangamarnya sebagai berikut :1.

KotaSamarinda, tanggal 5 November 2001, bertanda P.2;1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rukim, Nomor 6472062711071909,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Samarinda, tanggal 00072009, bertanda P.3;1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Widodo, Nomor6472062611077823, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20102016, bertanda P.4; Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/001/100.02.021 yangdikeluarkan oleh UPT

Pasal 59 ayat (1) berbunyi :Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP,Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;7 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :Pasal 64 ayat (1) berbunyi :Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/PDT.P

Kutipan AktaPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atautanpa permohonan dari subjek akta.

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Badung, Propinsi Bali , Skala 1 : 1.000.69. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT TahuraNgurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30Mei 2013 yang ditujukan kepada MADE SEMADI.70. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT TahuraNgurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23September 2013 yang ditujukan kepada MADE SEMADI.71. 1 (Satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi BaliNomor : 094/06/Dishut 4,

Pada saat saksi membangunpondasi panggar pembatas tersebut di Tahun 2013, tidak adamendapatkan surat dari Dinas Kehutanan / UPT Tahura.e Terhadap akses gang buntu yang ada di sebelah barat tersebutmerupakan akses masuk menunju tanah lokasi tanah milik WAYANRUBAH.

WAYANRUBAH tidak berpedoman dengan informasi yang adadidalam sertifikat atas nama WAYAN SUTAMA akan tetapiberpedoman kepada peta pendaftaran tanah yangdiantaranya telah memuat informasi telah terbit sertifikat atasnama WAYAN SUTAMA tersebut.Pihak UPT Ngurah Rai pernah melakukan klarifikasi kepada Pihak BPNKab.

Badung, Propinsi Bali , Skala 1 : 1.000.69. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT TahuraNgurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30Mei 2013 yang ditujukan kepada MADE SEMADI.70. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT TahuraNgurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23September 2013 yang ditujukan kepada MADE SEMADI.71. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi BaliNomor : 094/06/Dishut 4,

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorkKP.44 Tahun2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat PengelolaAnggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaranTahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan DirjenPerhubungan Laut,(masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah ) sertaPieter HB. Fina, S.E.

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorkKP.44 Tahun2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat PengelolaAnggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaranTahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan DirjenPerhubungan Laut,(masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah) sertaPieter HB. Fina, S.E.

2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, STdiganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

2012, tanggal 26 April 2012, perihal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

2012, tanggal 26 April 2012, perinal permohonan penggantian Inspektordari Also Namora, ST diganti oleh Sulistiono, SE;2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri PerhubunganNomor SK.299 Tahun 2011, tanggal24Juni201 1tentang pemberhentiandan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;1(satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomorKP. 44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 padaKantor/UPT

darikepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasilHal. 2 dari 7 Put.No. 1640/Pid/Sus/2013/PN.JKT.BAR ;pengeledahan ditemukan berupa (satu) buah plastic klip double yangdidalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,4(nol koma empat) gram dari saku celana yang sebelah kanan depan yangdipakai terdakwa ; Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories nomor : 251f/V1I/2013/UPT.LAB UJI NARKOBA dari BNN, kassubag ditanda tanganioleh atas nama Kepala UPT

Apt (Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN), sebagaihasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas koran didalambungkus rokok Marlboro Lights berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2587gram, sisa contoh 1,1661 gram atas nama tersangka Muhammad Fauzanil AmriBin Didi Rosyadi, yang dalam kesimpulannya menerangkan Benar Ganjamengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol);Perbuatan Terdakwa Muhammad Fauzanil Amri Bin Didi Rosyadi,merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana

Btm.Ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ssesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil Pasal 59 menentukan :Ayat (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan