Ditemukan 20444 data
65 — 13
Slamet Iswanto KepalaLaboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan hasil urine yangdikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo Nomor: 267/IV/LAB/2013 tertanggal 7 Mei2013 yang ditandatangani oleh dr.
Kes dengan hasil pemeriksaan positif THC/marijuana; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba No. 267/IV/LAB/2013 atas namaFirman Yusup bin Watna yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soeselo tertanggal 072526Mei 2013 dan ditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium dr. Teguh SukmaWibowo NIP. 19820616.200903.1.002 dengan hasil pemeriksaan tes urine/narkoba positif THC/marijuana;Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Kes dan Surat KeteranganNarkoba No. 267/V/LAB/2013 atas nama Firman Yusup bin Watnayang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soeselo tertanggal 07 Mei 2013 danditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium dr. Teguh SukmaWibowo NIP. 19820616.200903.1.002 telah dilakukan pemeriksaan/tes urine atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan tes urine/narkoba positif THC/marijuana;Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.
Kes dan Surat KeteranganNarkoba No. 267/V/LAB/2013 atas nama Firman Yusup bin Watna yang dikeluarkanoleh RSUD dr. Soeselo tertanggal 07 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Ka. InstalasiLaboratorium dr. Teguh Sukma Wibowo NIP. 19820616.200903.1.002 telah dilakukanpemeriksaan/tes urine atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan tes urine/narkoba positif THC/marijuana dan juga didukung dengan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli Waris Ramidi
Terbanding/Turut Tergugat II : Muhammad Nur
43 — 40
Surat Pernyataan Ramidi tanggal 23 Desember, yang pada pokoknyamenyatakan Ramidi telah menjual tanah kepada Pelawan.Halaman 15 dari 35 halaman Putusan No.25/PDT/2020/PT.PLG Surat Pernyataan Pengakuan Hak dari Pelawan tanggal 28 Desember2009 yang diketahui oleh Turut Terlawan II selaku Kepala Desa SumberJaya tanggal 31 Desember 2009 No.593/267/SBJ/2009.
Surat Keterangan No.593.2/267/SBJ/Kec.SBH/2009 tanggal 31 Desember2009 yang ditandatangani oleh Turut Terlawan II selaku Kepala DesaSumber Jaya dan ditanda tangani oleh Camat Sumber Harta tanggal 2Januari 2010 No.593.2/01/SBH/2010.Dan meskipun Jabatan Turut Terlawan II/Muhammad Nur selaku Kepala DesaSumber Jaya telah berakhir pada tanggal 21 November 2019 berdasarkanKeputusan Bupati Musi Rawas No.535/KPTS/BPMPD/2009 tanggal 21November 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan PengangkatanPejabat
Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas, tetapi dalam KeputusanBupati Musi Rawas tersebut pada angka 5 dinyatakan : Keputusan ini berlakupada tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa....dan seterusnya.Maka pada saat Turut Terlawan II/Muhammad Nur selaku Kepala DesaSumber Jaya menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor593.2/267/SBJ/ Kec.SBH/2009 tanggal 31 Desember 2009, masih dalamstatus atau dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Sumber Jaya, karenabelum ada pelantikan/serah terima jabatan dengan pejabat
Sidiq yang menjadi CalonKepala Desa dibuat Februari 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa SumberJaya Muhammad Nur ;Maka Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/267/SBJ/Kec.SBH/ 2009 tanggal31 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Turut Terlawan IIl/MuhammadNur selaku Kepala Desa Sumber Jaya adalah sah secara hukum.Xl.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dimohonkan balik nama oleh Pelawan ke Kantor PertanahanKota Cimahi, dengan demikian jual beli tersebut telah ditutup dan selesai, obyektanah seharusnya sudah menjadi milik Pelawan, namun pada bulan September 2002,ternyata Terlawan II menggugat Pelawan di Pengadilan Negeri Kls IA BandungNomor 267/Pdt.G/2002/PN Bdg., dengan tujuan untuk membatalkan transaksi jualbeli tersebut;4. Bahwa, kemudian sebelum diputusnya perkara Nomor 267/Pdt.G/2002/PN Bdg.
Akta Pernyataan Nomor tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat oleh Terlawan IIdengan tujuan pernyataan mencabut gugatan Nomor 267/Pdt.G/2002/PN Bdg.,yang kemudian dituangkan dalam Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2002/PN Bdg., (bukti P5);b.
154 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
233 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1974/B/PK/Pjk/2018Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
11 — 6
No. 0570/Pdt.G/2017/PA,KdiBarat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :267/02/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri, semula tinggal di rumah orangtuaTergugat di BTN Nafa Graha Kampus, Blok B, No. 1, Kelurahan Mokoau,Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindahdi rumah orangtua Penggugat di Jalan. Mayjend. S.Parman, Lrg.
PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kedungwuni
Tergugat:
Abdullah Khalik
42 — 3
berdasarkan Surat UkurNo. 267/KWG/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang disimpan padaPenggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.Halaman 2 dari 15 Putusan No.12/Pdt.GS/2019/PN PKI..
berdasarkan Surat UkurNo. 267/KWG/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang disimpan padaPenggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.e Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuranpinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlan sebagaimana disepakatidalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2017 sehingga hutang ParaTergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yangharus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2019 adalahsebesar Rp. 62.163.652, (enam
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1024K/Pdt/2010Bahwa karena salah satu tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalahpembatalan Akta Jual Beli tertanggal 6 Juli 2007 No.267/2007 dan Akta JualBeli tanggal 6 Juli 2007 No.268/2007 atas peralinan Obyek sengketaSertifikat Hak Milik No.332/Desa Margahayu Tengah dan Sertifikat Hak MilikNo. 270/Desa Margahayu Tengah, semuanya dibuat dihadapan EmyMaryam,SH, PPAT di Kabupaten Bandung, sehingga dengan tidak ditariknyaEmy Maryam,SH sebagai pihak dalam gugatan Penggugat a quo, makadalam asas
provisional ; Bahwa oleh karena itu menolak tegas dalil dan alasan tuntutanprovisional dari Penggugat dalam gugatannya, dalam provisi tersebuttidak relevant dan tidak berdasar hukum, juga penundaan peralihan haktersebut tidak dimungkinkan lagi, karena peralihan obyek sengketatersebut telah dilaksanakan Tergugat selaku penjual kepada TurutTergugat selaku pembeli, berdasarkan kekuatan surat kuasa tertanggal28 pebruari 2007 No.304 sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Belitertanggal 6 Juli 2007 No.267
31 — 6
) bendel............1 (satu) bendel SK Bupati Situbondo Nomor : 188/262/P/004.2/2011 tanggal 11 Mei2011 tentang tim pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri PNPMMandiri) pedesaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) KabupatenSitubondo tahun 2011 ; 752 one nee1(satu) bendel berkas pencairan dana APBN perubahan program nasional pemberdayaanmasyarakat mandiri (PNPM Mandir) PPIP Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;l(satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum Nomor : 267
I1(satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum Nomor : 267/KPTS/M/2011tanggal 19 September 2011 tentang penetapan desa sasaran tambahan programPPIP TA.201 j 2 noone4.
136 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara, 1993 :41).Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat di atas, objek sengketa dalam perkara a quobelum bersifat final, karena objek sengketa tersebut sifatnya hanya sementara dan akandiikuti oleh keputusan lain, serta tanpa dimintapun pembatalannya, Surat Keputusan(objek perkara) dengan sendirinya telah batal demi hukum, karena masa berlakunyahanya selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan akan diikuti dengan Surat Keputusanlainnya yaitu Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/Pemdes/267
Bachtiar sebagai Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, selainmelaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai PejabatKepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja dan juga dibebankan tugasuntuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan PerhentianRaja yang definitif sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;4 Masa jabatan kepala Desa Pantai Raja 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan;Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Definitif Nomor 141/Pemdes/267
17 — 0
Berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor : 267/K.I/IV/2010tanggal 26 April 2010, Selanjutnyadisebut PEMOHON,Pengadilan Agama Kuningan ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah memperhatikan bukti bukti tertulis yangdiajukan oleh Pemohon ;Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 21 = April 2010 yang di1daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan,Nomor : 032/Pdt.P/2010/PA.KNG., mengajukan
18 — 10
Jumlah Rp. 267 .000, (dua ratus enam puluhtujuh ribu rupiah)Bukittinggi, 19 April 2011Untuk salinan sesuai asliPANITERATtdDrs.Warnelis Watman,SH
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2857/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;:b.
132 — 5
Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No. 471.4/267/ALN/VIIII/BA/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan olehGeuchik Banda Aceh (P.3);4. Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No.
285 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3770/B/PK/Pjk/2020Perpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
74 — 43
., keduanya Advokat/Penasihathukum berkantor di MT ~ Haryono No.71Yogyakarta, Telp (0274) 6568686 berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal Yogyakarta 08Oktober 2010, di daftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11Oktober 2010 No: W.13 U1.PDT/267/X/2010 yanguntuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/SEMULAPENGGUGAT: MELAWANERWAN di Per un?
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.43/B/PK/PJK/2008.Republik Indonesia No. 267/KMK.012 /1978tanggal 19 Juli 1978 (Bukti PK 20), yangmenyatakanYang dimaksud dengan Kontraktor dalam Keputusan iniadalah ~s setiap Kontraktor beserta partnernya yangmelakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak BagiHasil) di bidang minyak dan gas bumi mengenaieksplorasi dan produksi disuatu wilayah kerjatertentu.b. Pasal III Surat Edaran Bersama DirekturJenderal Pajak No. SE75/PJ/1980 dan DirekturJenderal Moneter No.
SE6918/M/1990 (Bukti PK21), yang menyebutkan*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978tanggal 19 Juli 1978, harus diartikan bahwa setiapKontraktor Kontrak Production Sharing/Partner dalameksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi padawilayah kerja tertentu, berkewajiban untukmendaftarkan diri kepada ODirektorat Jenderal Pajakuntuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)sendiri.c. Butir 1 dari Korespodensi suratNo.117/D0200/92 S11 tanggal 13.
SITI FATIMAH
14 — 3
A N
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon atas nama SITI FATIMAH sebagai Ibu kandung / wali untuk menjual bagian hak waris dari ke-2 (dua) anaknya yaitu atas nama MUHAMMAD FAHNO WIBOWO (umur 16 tahun) dan INTAN FAUZIYYAH WIBOWO (umur 14 tahun) saat ini masih dibawah umur, dan diberi kewenangan untuk menandatangani akta jual beli di kantor Notaris/PPAT, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 267
11 — 0
Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk bercerai, akan tetapi tetap tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungdengan alat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusan Nomor 267/PDT/2014/PT DKI tanggal 14 Juli 2014,yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semulaHalaman 3 dari 8 hal. Put.