(Fotocopy dari fotocopy) ;par 15.tab Bukti P15tab :tab Surat Ketua Komisi Informasi Pusat R.I. kepada SaidSalahudin (Formasi KPUBawaslu) Nomor : 43/KIP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan Pendapat Hukum.

Hal ini pun sejalan dengan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctoPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik;5.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka ObjekGugatan TUN adalah batal atau tidak sah;D.

diseluruh Indonesia (foto copy tanpa asli) ; : Foto copy Surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas BadanUrusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung RINomor : 12/S.Kel/Bua.6/Hs/II/2011, tanggal 21 Februari 2011,perihal Penjelassan tentang Surat Ketua Mahkamah Agung RItanggal 25 Juni 2010 Nomor : 089/KMA/VI/2010, yang ditujukankepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan AdvokatIndonesia (Peradi) Jalan Daat Mogot No.19AGrogol di Jakartamelalui Komisi

Informasi Pudat RI Jalan Meruya Selatan No.1Kembangan di Karta Barat (foto copy dari foto copy) ;: Foto copy Surat dari Walikota Palopo Nomor: 821/131/BKD/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, perihal Konsultasi PengangkatanPejabat Struktural Eselon Il Pemerintah Kota Palopo yangditujukan ...27ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (sesuai denganaslinya) ; 14.

Kemudian diantara Beschikking dan Vonnis juga terdapat suatu keputusan sepertiyang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, dan belum ada forum untukmengujinya karena tidak diuji melalui judicial review atau melalui PTUN;Izin itu bermula dari sesuatu yang dilarang kemudian menjadidiperbolehkan karena persyaratan tertentu;satuan pendidikan yang belum memperoleh izin tertulis namunpenyelenggaraannya diketahui oleh Pemberi izin, tidak memenuhi 3(tiga) hal tersebut (darurat, tidak mengakibatkan hal yang serius

Juli 2018.Bahwa terhadap Penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota BandarLampung, Penggugat pada tanggal 21 Juli 2018 menyelenggarakan DiskusiPublik tentang Persoalan Pasar Griya Sukarame dengan mengundangpihakpihak terkait sebagai narasumber seperti: Pemerintah Kota BandarLampung, DPRD Kota Bandar Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, DinasPekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dinas, Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Dinas PasarKota Bandar Lampung, Polda Lampung, Komisi

Informasi ProvinsiLampung, dan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.Bahwa terhadap Diskusi Publik tersebut dalam Poin 21 di atas, para pihakyang menjadi narasumber hanya Ombudsman RI Perwakilan Lampung danPolda Lampung, sedangkan narasumber lain tidak hadir tanpa adakonfirmasi yang jelas.Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjk27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bahwa terhadap permasalahan yang ada, Penggugat memberikan suratpermohonan bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);15. Lembaga Sensor Film (LSF); dan16. Perum LKBN AntaraKetentuan Pasal 64 ayat (3) UU 33/2009 dan Pasal 15 ayat (2)PP 18/2014 mengatur anggota LSF yang diangkat oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

dalam makalahBeliau yang berjudul Pengadilan Khusus yang dimuat diwebsite. www.jimly.com, menyatakan : ....perkembangankekuasaan kehakiman di Indonesia di era reformasi disampingtumbuh dan berkembangnya pengadilan khusus jugaberkembang lembagalembaga quasi peradilan. stilahLembaga Quasi Peradilan menunjuk kepada lembagalembaga yang memiliki Kewenangan mengadili dan memutussebuah perkara seperti : Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi InformasiPusat (KIP), Komisi

Informasi Daerah (KID) dan BadanPengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);Bahwa landasan konstitusional Lembaga Quasi Peradilanadalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang keempatyang menentukan bahwa : badanbadan lain yang fungsinyaHalaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.

Dr.Zudan Arif Fakrullah, SH., MH menyampaikan bahwa contoh keputusantersebut antara lain dikeluarkan oleh DKPP, Bawaslu, BAPEK dan lainlain.Perlu. disampaikan bahwa secara normatif tidak ada peraturan yangmenegaskan keputusankeputusan hasil dari quasi peradilan bukankewenangan PTUN, semisal putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dankeputusan BAPEK meskipun melalui proses penilaian dan/atau penyelesaianperkara tetapi merupakan wilayah kewenangan peradilan tata usaha negarauntuk menyelesaikannya.

Surat Nomor B1658/P.3.20/Fu.1/09/2015 tertanggal 14 September 2015(Bukti P3) yang dibuat / ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan NegeriWaikabubak, ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI c.q. KetuaMajelis Hakim Sidang Sengketa Informasi Publik Register Nomor 037/VII/KIPPS/2015 dan ditembuskan kepada Kuasa Hukum Pemohon PeninjauanKembali, menyatakan sebagai berikut :a.

Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktupenyelesaiannya meliputi antara lain :1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan HubunganIndustrial;. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;. permohonan pembatalan putusan arbitrase;Oo oa f W. keberatan atas putusan Komisi

Informasi;Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor.3/Pdt.SusParpol/2018/PN Ran7. penyelesaian perselisihan partai politik;8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan9. sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggangwaktu. penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugattersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai

kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bankseseorang;4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi kKemampuan seseorang;dan/atau;5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitandengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuanpendidikan nonformal,Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.huruf i"memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intraBadan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atasputusan Komisi

Informasi atau pengadilan;huruf jinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang;Bahwa objek sengketa mengandung informasi berupahasilSeleksi Pansel Calon Anggota KPI Pusat 20192022 yangmengandung evaluasi sehubungan dengan kapabilitas danintelektualitas peserta seleksi sehingga Sesuai dengan Pasal 17huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 sudah tepat tindakanTergugat yang mengkategorikan objek sengketa dan dokumenpendukungnya sebagai informasi yang dikecualikan;Bahwa objek sengketa

Nomor 528 PK/Pdt/201547.48.49.50.51.namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dan Tergugat II;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II tidak memberikanpenjelasan mengenai alasan tidak diberikannya hak atas uang pensiunkepada Para Penggugat setelah Para Penggugat memasuki usiapensiun, maka Para Penggugat mengadukan permasalahan ini kepadainstansiinstansi terkait diantaranya: Kementerian BUMN (Tergugat V); Komisi Informasi Pusat RI;Bahwa atas pengaduan Para Penggugat mengenai hak atas uangpensiun

TergugatIl melalui Surat Nomor S434/S.MBU.1.1/2010 tanggal 31 Agustus2010, yang isinya meminta kembali agar Tergugat dan Tergugat Ildapat menjelaskan dan segera menyelesaikan permasalahan mengenaiuang pensiun tersebut kepada Para Penggugat, namun surat keduaTergugat V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dan Tergugat (bukti P 171);Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari Tergugat danTergugat Il, Para Penggugat kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi

Informasi Pusat RI sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankanamanah dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Bahwa atas pengaduan Para Penggugat tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor019/XII/KIPRLS/2010, Perihal: Panggilan Mediasi, yang isinyamemberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk dapathadir dalam pertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010bertempat di Ruang Mediasi Komisi

Informasi Pusat sehubunganHalaman 35 dari 456 hal.

mengajukan datadata tambahan yang diberi tanda Adinformandum 1 s/d Ad Informandum 8 yang rinciannya sbb:1.Ad informandum 1 Notulasi Rapat Internal Dewas tanggal 17 Juni2019 Notulen ini melengkapi Bukti T4 yakni sebelum membuat suratteguran tertulis kepada Penggugat;Ad informandum 2 Berita Acara Hasil Konfirmasi dan Penjelasantanggal 15 Mei 2019;Ad informandum 3 Surat No. 321/KIP/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020Perihal Jawaban Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi KeterbukaanInformasi Publik 2019 dari Komisi

Informasi PusatAd = informandum 4 Surat KEMENPAN RB RI No.B/256/M.RB.06/2019 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan ReformasiBirokrasi Tahun 2019;Ad informandum 5 Screenshot media sosial Facebook tertanggal 10April 2018 atas nama akun facebook: Witri Pemenang PTQ RI tingkatNasional di Surakarta, Solo Tahun 2017;Ad informandum 6 Tatib Key Performance Indicator Tahap IV dan VTahun 2019;Ad informandum 7 Notulen Rapat tanggal 18 Februari 2019mengenai adanya perubahan Tatib Key Performace Indicantor;Ad informandum

., selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT,dengan tembusan kepada KPU Pusat di Jakarta (Turut Tergugat 1),Bawaslu Pusat di Jakarta, Komisi Informasi Publik di Jakarta, DPPPDIP di Jakarta (Tergugat IV) sebagai Laporan, KPU NTT diKupang (Turut Tergugat Il), KPU Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat V) dan Panwaslu Kabupaten Ende di Ende (TurutTergugat XIII), (bukti P4);Adanya Surat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi NusaTenggara Timur (

PLN UP III Bontang,tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda P15;Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No.072/YB/PROPERI/83 atas nama Aloysius Mbeo, tanggal 18 April 1983,diberi tanda P16;Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:024/REGPSI/KIKALTIM/VIII/2019, tanggal 26 Februari 2020, diberi tandaP17;Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN,diberi tanda P18 ;Foto dokumentasi Pemutusan Listrik PT BADAK dan Pemasangan PLN,diberi tanda

Foto copy Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas Il, dariPT Badak NGL, No.279/BG00/2020035, tanggal 9 Juni 2020, Perihal:Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Pusat No.062/XII/KIPPSA/2019,diberi tanda T123;339.

Foto copy Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,No.062/XII/KIPPSA/2019, tanggal 26 Feberuari 2020, diberi tanda T124;Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan merupakan foto copy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksisaksiuntuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :1.

kepadaTERGUGAT dan TERGUGAT Il mengenai pemberian uang pensiunsebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku,namun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGUT dan TERGUGAT II;47.Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak memberikanpenjelasan mengenai alasan tidak diberikannya hak atas uang pensiun kepadaPARA PENGGUGAT setelah PARA PENGGUGAT memasuki usia pensiun,maka PARA PENGGUGAT mengadukan permasalahan ini kepada instansiinstansi terkait diantaranya :e Kementerian BUMN; (TERGUGAT V)e Komisi

Informasi Pusat RI;48.Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT mengenai hak atas uang pensiuntersebut, TERGUGAT V telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor :S339/S.MBU.1.1/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang ditujukan kepadaTERGUGAT dan TERGUGAT II yang isinya memerintahkan agar TERGUGAT dan TERGUGAT Il dapat menjelaskan dan segera menyelesaikanpermasalahan mengenai uang pensiun tersebut kepada PARA PENGGUGAT,namun Surat dari TERGUGAT V tersebut tidak ditanggapi olen TERGUGAT dan TERGUGAT II; (Bukti

melalui Surat Nomor : S434/S.MBU.1.1/2010 tertanggal 31Agustus 2010, yang isinya meminta kembali agar TERGUGAT danTERGUGAT II dapat menjelaskan dan segera menyelesaikan permasalahanmengenai uang pensiun tersebut kepada PARA PENGGUGAT, namun SuratKedua TERGUGAT V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dariTERGUGAT dan TERGUGAT II; (Bukti P 171)50.Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari TERGUGAT danTERGUGAT Il, PARA PENGGUGAT kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi

Informasi Pusat R. sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankan amanah dariUndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Page 6151.Bahwa atas pengaduan PARA PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor : 019/XIl/KIPRLS/2010, Perihal : Panggilan Mediasi, yang isinya memberitahukankepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat hadir dalampertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010 bertempat di RuangMediasi

Komisi Informasi Pusat sehubungan dengan adanya masalah SengketaInformasi Publik No.024/XI/KIPPSM/2010 tentang Uang Pensiun; (Bukti P 172)52.Bahwa dalam pertemuan tanggal 23 Desember 2010 tersebut, diperolehKesepakatan Perdamaian tentang Penyampaian Informasi antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai penjelasan hakhak uangpensiun pegawai/karyawan, dimana TERGUGAT sepakat akan memberikanpenjelasan secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT selambatlambatnyapada tanggal 30 Desember 2010; (Bukti P 173

Nomor1855 K/Pdt/20173. keberatan atas putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha;4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen;5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;7. penyelesaian perselisihan partai politik;8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatansederhana; dan;9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidanganditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuanperaturan perundangundangan;c. sengketa yang pemeriksaannya

Gorontalo) sebesar 1 (satu) Asli~ Rp. 5.000.000, sesuai SP2D No. 04804/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal rangkap15 Agustus 2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Komisi Informasi Prov. Gorontalo a.n Azis 1 (satu)517. Manasang, S.Sos. No.Rek. 513301025056531(Bank BRI Unit Kota Utara) k Aslisebesar Rp. 5.000.000, sesuai SP2D No. 06449/SP2DBANTUAN/1 2052/2012 @N9KaP Halaman 31 dari 399 Putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2016/PN.GTO tanggal 06 November 2012.

Informasi Provinsi2012 gorontalo SesuaiPersetujuan Terlampir191. 06 06469/SP2D Bayar Bantuan Study 2.500.000November BANTUAN/12052/2012 Kepada Mahasiswa2012 An.Drs.SunartoKadir,M.Kes ProgramStudi Pasca SarjanaSesuai PersetujuanTerlampir192. 07 06494/SP2D Bayar Bantuan Duka 2.500.000November BANTUAN/12052/2012 Atas Meninggalnya2012 AlMarethumah SarinjeBalani (Kepala DusunTihu ) SesuaiPersetujuan Terlampir193. 08 06526/SP2D Bayar Bantuan Masjid As 3.000.000November BANTUAN/12052/2012 Salikin Desa

Informasi Prov.

Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Komisi Informasi Prov. Gorontalo a.nAzis Manasang, S.Sos. No.Rek. 513301025056531(Bank BRI Unit 1 (Satu)Kota Utara) sebesar Rp. 5.000.000, sesuai SP2D No. 06449/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 06 November 2012.517. Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Mahasiswa KKS UNG a.n AltiMohamad No.Rek. 018.02.11.0007011 (Bank Sulut Cagem Suwawa) 1 (Satu)sebesar Rp. 1.000.000, sesuai SP2D No. 06195/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 31 Oktober 2012.518.

Disamping itu, dalam Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor :63/XII/KIPPSA/2016 yang mengabulkan permohonan YAYASANPENCINTA DANAU TOBA yang meminta informasi tentang ljinijin yangdimiliki oleh PT. Aquafarm Nusantara dari Badan KoordinasiPenanaman Modal, dalam halaman 17 dan 18, disebutkan bahwaPenggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkaratersebut;10.

nama seperti Badan (Badan Urusan Logistik, BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, Badan Koordinasi Penanaman Modal,dan lainlain), Dewan (Dewan Riset Nasional, Dewan PertimbanganPresiden, Dewan Pengembangan Usaha Nasional, Dewan PembinaIndustri Strategis, dan lainlain), Lembaga (Lembaga AdministrasiNegara, Lembaga Penerapan Antariksa Nasional, Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, dan lainlain),Komisi (Komisi Hukum Nasional, Komisi

Informasi, Komisi Penyiaran,dan sebagainya).

Akan tetapi kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi tidak memberikan informasi sebagaimana yangdimintakan, sehingga saat ini permintaan informasi terkait hal tersebutsedang dalam proses sidang ajudikasi di Komisi Informasi Jawa Timur;Bahwa, hingga saat ini Tergugat tetap berpegang teguh kepada Surat KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018,tanggal 14 Pebruari 2018, yang diantaranya menyatakan bahwa tanah HGUPenggugat adalah berdasarkan:a.