Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 17-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Pkl
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
BADRIYAH, SH
Terdakwa:
RIYANTO Bin TARMUDI
687
    1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin TARMUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi danketerangan yang diberikan sudah benar;Bahwa pendidikan ahli adalah sarjana farmasi dan saat ini ahli menduduki jabatansebagai Kepala Seksi Obat, Makanan, Minuman Dan Perbekalan Kesehatan;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN PKIBahwa tugas ahli seharihari adalah mengadakan pembinaan dan melakukanpengawasan terhadap peredaran makanan, minuman
    RiyantoBin Tarmudi yang terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjualdatau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;Bahwa ahli menerangkan bahwa menjual atau mengedarkan obatobatan ini merupakankegiatan praktik kefarmasian dan obat jenis dextromethorphan tersebut tidakmencantumkan tentang komposisi kandungan serta khasiat atau manfaat dari obattersebut;Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya atas
    Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan;3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RINomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Ad.1.
    Apt. bahwa obat Dextromethorphan yang berhasil disita dari Terdakwa adalahtermasuk obat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan obatDextromethorphan adalah untuk mengobati batuk sehingga termasuk dalam golongansediaan farmasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ini telah terpenuhi;Ad. 3.
    Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin TARMUDI tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKesatu Penuntut Umum;2.
Register : 18-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 21 Maret 2017 — Yuhani Als Aking Bin H. Murhan
396
  • Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. onanmonnmenn nme Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin kKnusus penyaluranNarkotika dari Menteri. pannnenanmane Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. sSarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.
    Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanhalaman 13 dari 19, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN KgnNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.
    Sarana penyimpanan' sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.mocesonconann Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembagailmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi. em Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapatdilakukan oleh : a. apotek
Register : 16-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUS SUROTO , SH
Terdakwa:
EDI BUDI SANTOSO Bin EDI RAHARJO
242
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Edi Budi Santoso bin Edi Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu

    perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum Nomor : PDM.446/M.5.25/09/2019 tertanggal 8 Oktober 2019yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Edi Budi Santoso bin EDI Raharjo terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    Jombang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jombang,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula saksi Edy Purwanto bersama saksi Agus Sugeng Wibowo anggotapolisi dari Polsek Mojowarno Jombang mendapat
    Terdakwa bukan seorang dokterdan bukan seorang apoteker terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pilDouble L harus memiliki keahlian dibidang obat juga harus memiliki ijin Edar, PilDouble L tidak boleh dijual bebas, dan untuk mendapatkan harus dengan resepdokter.
    dan alatHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Jbgkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 02.00wib di rumah Terdakwa di Dusun Pandean RT.1 RW.2, Desa Miagan,Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap Polisikarena telah menjual pil double L kepada Gondrong.
    Menyatakan terdakwa Edi Budi Santoso bin Edi Raharjo telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Putus : 10-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN. Bjn
Tanggal 10 Nopember 2016 — Dany Yulianto als Danil bin Sugeng
828
  • Menyatakan terdakwa terdakwa Dany Yulianto als Danil bin Sugeng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap
    Danil bin Sugeng telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengansengaja tanoa memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan danmutu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah " sebagaimana diaturdan di ancam pidana dalam pasal kesatu pasal 196 jo pasal 98 ayat 2,3Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;2.
    , dan mutu tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 262 /Pid.Sus/2016/PN.Bjnobat dan bahan yang berkhasiat obat dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikutBahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwatelah mendapatkan pil double LL sebanyak 75 (tujuh puluh lima ) butirdengan
    Danil bin Sugeng pada hariMinggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak tidaknyaHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 262 /Pid.Sus/2016/PN.Bjnpada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sendangrejo Rt. 14Rw.02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidak tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki
    izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa telah mendapatkan pil double LL sebanyak 75 ( tujuhpuluh lima ) butir dengan cara membeli dari orang bernama FIKI ( dpo )yang beralamat di Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander KabupatenBojonegoro dengan harga sebesar Rp. 110.000, (seratus sepuluh riburupiah); Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin edar telah mengedarkan obat obatan berupa
    Menyatakan terdakwa terdakwa Dany Yulianto als Danil bin Sugengtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : " Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tanpamemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahdalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh
Register : 10-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.TRI ANTORO HADI,SH
2.SRI SULASTRI PAMASA, SH.
Terdakwa:
1.MARJONI Bin ABU BAKAR SYAKUBAT
2.M. MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB
2015
  • MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana
    Menyatakan ia terdakwa MARJONI Bin ABUBAKAR SYAKUBAT danterdakwa M.MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB terbukti sacara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbimemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam: Pasal 197UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP;2.
    Petir Rt.0O3 Rw.005 Desa Cibeureum Kecamatan Dramaga KabupatenBogor atau setidaktidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriCibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, denganHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Cbisengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki jin edar, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara
    MUZATSI Bin ISKANDAR YAKUB tidak memiliki surat jindari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untukmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, sehingga saksi BipkaA.YUDHA BIRAN, saksi Bripka ARIEF BUDIMAN, dan saksi Brigadir DANISETIAWAN langsung mengamankan / membawa terdakwa I. MARJONI BinABU BAKAR SYAKUBAT dan terdakwa Il. M.
    Arief Budimandan Saksi Dani Setiawan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwakarena mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki jin edar, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIBdi Kp. Petir RT.O3 RW.05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor; Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi bersama rekanrekan saksi mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa diKp. Petir RT.03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab.
    Yudha Biran melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwakarena mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki jin edar, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIBdi Kp. Petir RT.O3 RW.05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab. Bogor; Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 saksi bersama rekanrekan saksi mendapat informasi dari warga yang memberitahukan bahwa diKp. Petir RT.03/05 Desa Cibeureum Kec. Dramaga Kab.
Register : 13-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Cbd
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
1.WARDIANTO, SH.
2.RASYID KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
ANDI MANDIRI als AJA als BONGKENG als JABRIG bin ALEH alm
224
    1. Menyatakan Terdakwa Andi Mandiri Alias Aja Bongkeng Alias Jabrig Bin Aleh (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
    Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan.Setelan mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.a.Menyatakan Terdakwa ANDI MANDIRI Als AJA BONGKENG Als JABRIGBin ALEH (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang diatur dandiancam
    yaitu sebagai berikut :DAKWAANKESATUBahwa ia Terdakwa ANDI MANDIRI Als AJA BONGKENG Als JABRIG BinALEH (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat diKampung Suweng Rt.013/006 Desa Sundawenang Kecamatan ParungkudaKabupaten Sukabumi atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, setiap orang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wibbertempat di Kampung Suweng Rt.013/006 Desa SundawenangKecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannyatelan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa jjinedar.
    dan Makanan Ahli Muda SeksiPemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan RepublikIndonesia di Bandung.Bahwa ahli pernah diperlihatkan hasil pengujian obat tablet warna putihyang positif mengandung Tramadol.Bahwa sedian farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika.
    Menyatakan Terdakwa Andi Mandiri Alias Aja Bongkeng Alias Jabrig Bin Aleh(alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki jin edar sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.2.
Putus : 05-04-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN SDA
Tanggal 5 April 2016 — ARRY HADIYANTO
271
  • Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO dengan pidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, Denda Rp. 300.000,- Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .
    29Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksiatau menegedarkan sediaan Farmasi
    Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi
    ATAUBahwa ia terdakwa ARRY HADIYANTO pada hari Senin tanggal23 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwayang terletak di Dusun Sambirono Kulon Rt 16/03 Desa Sidodadi Kec.Taman Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan
    Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan berdasarkanhasilpemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pil Double LL termasuk dalam daftarobat keras, dimana penguasaannya tidak dibenarkan diproduksi ataupundiedarkan oleh orang perorang tetapi peredarannya harus denganmenggunakan resep dokter karena mempunyai efek ketergantungan.
    Menyatakan Terdakwa ARRY HADIYANTO tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARRY HADIYAANTO denganpidana penjara masing masing selama:8 (delapan) Bulan, DendaRp. 300.000, Subsidair 1 (satU) Bulan kurungan .3.
Register : 25-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 231 /Pid . Sus /201 7 /PN P li
Tanggal 26 September 2017 — TURMUJI Alias ITUR Bin MISRAN
3518
  • dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, Terdakwa bukan dan tidak termasuk dalam target operasipenangkapan Polisi terkait Narkotika; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 26e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi
    dengan caramembeli dari seseorang bernama HOPIP, seharga Rp. 300.000,00,(tiga ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;e Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, danhasilnya negatif Metamfetamine, dan berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kali mengkonsumsi sabusabu sejak 3 (tiga) bulansebelum penangkapan; Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 26e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,pedagang besar Farmasi
    Selanjutnya Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, juga menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan olehindustri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, Putusan Perkara Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 26Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotikahanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan
    peredaran danpenyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasaldiatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenangmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
    seorang yangberprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi,maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orangyang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabushabu, dengan demikiansabusabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluarkewenangannya sehingga keberadaannya telah bertentangan dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatanTerdakwa
Register : 09-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
WIWIK TRIATMINI,SH. ,M.Hum
Terdakwa:
JOKO WIDODO ALIAS JOKO BIN SUMARGONO
4514
    1. Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebut diatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
    Menyatakan terdakwaJoko Widodo alias Joko Bin Sumargono, secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpakeahliannya mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan kami.2.
    Damai SariharjoNgaglik Sleman atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sleman dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa terdakwa Joko Widodo alias Joko Bin Sumargono pada hari senintanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib menemui sdr.
    Smndikonsumsi terdakwa sendiri dan sisa 20 butir dibungkus plastik klip masingmasing berisi 10 butir disimpan terdakwa, sedangkan diketahui Trihexiphenidylmerupakan obat sediaan farmasi yang peredarannya harus berdasarkan resepdokterHal tersebut bersesuaian dengan hasil laboratorium Balai besar PomYogyakarta nomor 92/NSK/20 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan dalamkesimpulannya :Pemerian : tablet warna putin dengan penadaan Y pada satu sisi danBerat Contoh: sejumlah 3 (tiga) butirIdentifikasi :
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap orang ;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020 /PN.
    Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebutdiatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat atau kemanfataan danmutu;2.
Putus : 17-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 133 /Pid.Sus/2016/PN Sdw
Tanggal 17 Oktober 2016 — HAERUDIN PARDEDE Bin JAPAR
10832
  • M E N G A D I L I:1.Menyatakan terdakwa HAERUDIN PARDEDE Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.Menetapkan
    HETRUDIN PARDEDE Bin JAPAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang memproduksi atau HAL 2 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN SDWmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang
    Selanjutnya terdakwadibawa ke Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan dan menjual 10 (sepuluh) bungkus obatatau sediaan farmasi berupa obat keras bertuliskan huruf LL seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada saksi MATERNUS HIRANG Anak Dari PETRUSJAANG tanpa yin dari pihak yang berwenangBahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomorPM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lisni Syarifah
    Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupaobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan PengujianBadan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Jum 2016yang ditandatangani oleh Dra.
    tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double Ltersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakanpetunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorangpetugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas Majelisberkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata
    perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakankepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa,maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang dikualifisir sebagai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis
Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 951/Pid.Sus/2017/PN Sda
Tanggal 24 Oktober 2017 — VICKY ZULFIZAR Als. GONDRONG Bin AGUS SALIM
251
  • Pengawas Obat danMakanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakanNarkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatizin Menteri ;Halaman 13 dari 18 Putusan No. 951/Pid.Sus/2017/PNSdaDalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi
    , pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, dan lembaga ilmupengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:1).
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam Undang Undang ini;2).
    Industri Farmasi , pedagang besar farmasi , dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sertamenyalurkan Narkotika Golongan yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian
    dan pengembanganyang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan doktersetelah mendapat izin dari Menteri, demikian Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Dengan demikian tindakan menawarkan
Register : 18-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
D. BRAMANDOKO
Terdakwa:
Adi sukma Abriyanto Alias Codot Bin M. Kuzen
458
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTO Alias CODOT Bin M KUZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00
    KUZENterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTOAls. CODOT bin M.
    Bahwa selanjutnya dari pembelian pil warna putih berlogo Y tersebut,terdakwa membuat paketan kecil pil warna putih berlogo Y dengan caramemasukkan pil warna putin berlogo Y sebanyak 10 butir dengandibungkus plastik klip yang siap diedarkan/dijual Kembali kepada orang lain.v Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian ataupun latarbelakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin berlogo Y tersebutserta tidak memiliki ijin dari pihak
    yang berwenang dalam mengedarkan pilwarna putin berlogo Y tersebut.v Bahwa yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah setiaporang yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan berkhasiat obat serta ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaram sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh pemerintah;Halaman 5 dari 18
    Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kalv Bahwa yang dimaksud sedian farmasi dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang nomor 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika; Bahwa berdasarkan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, obatTrinexypenedyl termasuk sediaan farmasi dan termasuk obat keras yangdapat diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN KalMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Register : 01-02-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 20 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA
2.AHMAD ZAIM WAHYUDI
Terdakwa:
TRISNO Alias TRIS Bin RIDWANSYAH
357
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
    Menyatakan terdakwa TRISNO Als TRIS Bin RIDWANSYAH (Alm)terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKISURAT IZIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..
    AmuntaiTengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempatyang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidakmemiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat bahwa
    dan alat kesehatan;Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional
    , dankosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implantyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat
    Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.
Register : 02-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrh
Tanggal 20 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.INDAH LESTARI, S.H., M.H.
2.AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO,SH
Terdakwa:
Apriyantu Als Yantu Bin Kaspul Anwar alm
2813
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTU Als YANTU Bin KASPUL ANWAR (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000
    tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Tanjung KeramatKecamatan Belawang Kabupaten Batola atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwatelah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi
    mendapat informasi dari masyarakatbahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen / Zenith,kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasilHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhmenyita barang bukti berupa 111 (Seratus sebelas) butir obat jenis Carnophen /Zenith terbungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dengan caradiselipkan dalam celana bagian depan yang dipakainya, namun karena terdakwadalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mrhb. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.
    Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa
Register : 08-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Bon
Tanggal 4 Agustus 2016 — DALLE Bin H. MUH. YUSUF. Alm
5533
  • untukberkomunikasi dengan saksi SULTAN ;Bahwa selain narkotika jenis sabu dari saksi SULTAN juga ditemukan 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakanberkomunikasi dengan terdakwa ketika melakukan transaksi ;Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu awalnya adalah 1 (satu) poketyang dibeli dari ADI TINDIK di depan rumah terdakwa dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SULTANdipecah menjadi 2 (dua) poket;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knhususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN BonMenimbang, bahwa dari keterangan saksi HAMSIR, Saksi TRI WIDODOdan saksi KRISTIAN SAMAN diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa
    bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihnan serta penelitian dan pengembanganyang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabu bukan dari lembaga yangmemperoleh ijin untuk menyalurkan
Putus : 07-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 324/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 7 Januari 2016 — DAUD QHOMARUDIN BIN YASIR
399
  • /PNKar.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa DAUD QHOMARUDIN BIN YASIR, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana :Tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenanganmengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfataan dan mutu, sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan
    /PNKar.KESATU :Bahwa terdakwa DAUD QHOMARUDIN BIN YASIR pada hari Jumat tanggal2 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktuyang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Toko Madina JalanBalowerti Gang V RT. 03 RW. 01 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengansengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
    obat pada hari Jumat tanggal2 Oktober 2015 sebesar Rp. 32.000, (tiga puluh dua ribu rupiah) ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan pendidikan dibidangkefarmasian untuk mengedarkan obatobatan tersebut diatas ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UUNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;ATAU :KEDUA :mannan Bahwa terdakwa DAUD QHOMARUDIN BIN YASIR pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    seKota Kediri ;Bahwa sebagai saksi ahli hadir dipersidangan ini untuk memberikanketerangan, sehubungan dengan perkara pidana setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan serta mutu dan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197UURI No.
    Menyatakan terdakwa DAUD QHOMARUDIN bin YASIR, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :" TANPA KEAHLIAN DAN TANPA KEWENANGAN DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDART, PERSYARATAN KEAMANAN, KEMANFAATAN, DAN MUTU ",sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;2.
Register : 17-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 12-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.IDA HARYANI . SH
2.WAHIDA, SH.
Terdakwa:
SURYA HADI BIN MAHADI
265
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Surya Hadi Bin Mahadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    Menyatakan Terdakwa SURYA HADI BIN MAHADI bersalah telah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 197UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Bahwa ia Terdakwa Surya Hadi Bin Mahadi, pada hari Kamis tanggal 28 Maret2019 jam 16.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret2019 bertempat di Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 02 Desa Kalipuro, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    l sebanyak 1 (Satu) kaleng isi 1.000 (Seribu) butir denganharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Bahwa Terdakwa dalam menjual obat trihexiphenidyl sebanyak 1 (Satu)boks isi 100 (Seratus) butir Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebihsebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkansediaan farmasi obat keras/ alat kesehatan yang harus ada ijinnya; Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB:03820/NOF/2019 Tanggal 18042019, telah melakukan
    sebanyak 1 (satu)boks isi 100 (Seratus) butir Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebihsebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkansediaan farmasi obat keras/ alat kesehatan yang harus ada jjinnya; Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor : LAB:03820/NOF/2019 Tanggal 18042019, telah melakukan Pemeriksaan secaraLaboratoris Kriminalistik dengan Barang Bukti Nomor : 06756/2019/NOFtersebut berupa tablet warna putih logo Y tersebut adalah
    Menyatakan Terdakwa Surya Hadi Bin Mahadi tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;2.
Register : 30-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 10 Mei 2021 — ALFIAN NOOR Als OPUT Bin MASRANI
6432
  • Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pili(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3)
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, danpedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasitertentu yang telah memiliki izin kKnusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwenangdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah
    memiliki izin knusus untukmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, penelitiilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinanberusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatanTerdakwa menjual sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan adalahdilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan sub elemen pertama
    hasilhasil yang diperoleh dari tindak pidanaNarkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalambentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudserta barangbarang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagaibarang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atauseluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanatau untuk persediaan farmasi
Register : 22-08-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Tml
Tanggal 19 Oktober 2016 — SUPIANNOR alias KUTUL bin SYAHRIN
8427
  • KUTUL Bin SYAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.
    KUTUL Bin SYAHRIN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atauAlat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana diatur dan diancamdalam dakwaan Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.
    Dusun Tengah KabupatenBarito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 Skj 21.30 wib pada saatanggota Polsek Dusun Tengah sedang melaksanakan patroli telah mengamankansaksi INORI
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta
    KUTUL Bin SYAHRIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana dendasebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidanadenda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Register : 09-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 137/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TRI UTAMI PUTRI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITTI RUGAYAH A. Binti Hj. RAHMATIA Dg. SOGI Diwakili Oleh : H MAKMUR M RAONA SH MH
9249
  • obat pemutih tidak dapat diperjual belikan bagiorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi;Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan obat pemutih Cindella tidakmempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaankefarmasian.Perbuatan terdakwa SITTI RUGAIYA A Binti Hj RAHMATIA Dg.
    SOGIterbukti secara sah Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1)Undangundang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti Hj.RAHMATIA Dg.
    SOGIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAMEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    SOGI telah terbukti secaraHalaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PT Mks.sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatukami yakni melanggar Pasal 197 Jo.
    SOGIterbukti secara sah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI RUGAYA A Binti HjRAHMATIA Dg.