Trio Farming)Pendidikan : SMATerdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditahan di RumahTahanan Negara (Rutan) oleh :Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengantanggal 16 Nopember 2013;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 26 Februari 2014;Perpanjangan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d 28 Maret 2014.Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal21 Juni 2014 ;Dalam

sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor

) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" padaunsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan

Unsur "Setiap Orang"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimanadisebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Tipikor adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangkapenerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu tiaptiaporang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Unsur Secara Melawan Hukum"Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tentang melawanhukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.

(fotokopi sesuai dengan asili) ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Ambon, Putusan Tipikor, Nomor 07 / Pid.sus / TPK/ 2013 / PN. Amb, Tanggal 25 Mei 2015.

(Fotokopisesual dengan fotokopi) ; Contoh :1.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 ; 2.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,Tetapi sebelum Berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 2017 ;3.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 800/224 Perihal Permintaan NamaNama ASNyang terlibat TIPIKOR, 24 April 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 182/242 Perihal Permintaan Putusan, Tanggal03 Mei 2019.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang,tanggal eeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeees NOL haaceeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetersSSESIAIK concemnoaincnnscns wens cman cme 9 RS) secre age cope coe eonepeemoeetcioonas :Perpanjangan Penahanan Ketua Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Semarang, tanggal ............:::eesseeeeeeeeees NO!

oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeesSBIAUK ssscssncnrensins xsica once ans 4 S/O weccceccccececeeceeeeesueeeeees ;Perpanjangan ke1 Ketua Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan TinggiSemarang, tanggal . ..........e:::eeeeeeeee NO! liceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeesSOAK 2.2... eeeeeeeeeeeeeeeeeees (0 ;6. Perpanjangan ke2 Ketua Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan TinggiSemarang, tanggal . .........

,(sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal29 April 2014 oleh ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH., Ketua Majelis Hakim,HASTOPO, SH., MH., selaku Hakim Anggota, dan MARSIDIN NAWAWI, SH., MH.,55Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota.

Mamuju.Agama : IslamPekerjaan : Swasta.Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan.PENAHANAN :Penyidik :/Rutan, sejak tanggal 4 September 2015sampai dengan tanggal 23 September2015;Perpanjangan penahanan : Rutan, sejak tanggal 24 September 2015Penuntut Umum sampai dengan tanggal 2 November 2015;Perpanjangan penahanan : /Rutan, sejak tanggal 3 November 2015Ketua Pengadilan Tipikor sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;MamujuPenuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 13 November 2015sampai dengan tanggal 2 Desember

2015; MamujuPerpanjangan Penahanan : /Rutan, sejak tanggal 3 Desember 2015Ketua Penagdilan Tipikor sampai dengan tanggal 14 Desember 2015; Majelis Hakim : Rutan sejak tanggal 14 Desember 2015sampai dengan tanggal 12 Januari 2015; Perpanjangan Penahanan : Rutan sejak tanggal 13 Januari 2016Ketua Pengadilan Tipikor sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;MamujuPerpanjangan Penahanan : Rutan sejak tanggal 13 Maret 2016 sampaiKetua Pengadilan Tinggi dengan tanggal 11 April 2016;Tipikor MakassarTerdakwa

tentang Penetapan HariPersidangan ;Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 14 Maret 2016No.Reg.Perk:PDS11/MMJ/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Indonesia.Tempat Tinggal : Enarotali Desa Madi Distrik Paniai TimurKabupaten Paniai.Agama : Kristen Advent.Pekerjaan : PNS (Dinas Pertambangan dan EnergiKab.Paniai) / NIP.19590704 198902 1 001.Terdakwa berada di dalam tahanan;1.2.Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 1 Juni2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Klas AJayapura, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Jayapura sejak tanggal 10 Juli 2014 sampaidengan tanggal 07 September 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 08 September 2014 sampaidengan tanggal 07 Oktober 2014;Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi

Jayapura sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengantanggal 06 November 2014;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22November 2014;Hal. 1 dari 69 hal.

No. 697 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 November 2014 sampaidengan tanggal 21 Januari 2015;Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Terlawan/penggugat juga mendapatteguran karena adanya indikasi pelanggaran TIPIKOR dalam menjalankantugasnya sebagai Dokter, hajjahn PNS di IPDN DEPDAGRI .14.Bahwa Terlawan/Penggugat sejak tahun 2006, suka pergi malam hari ketempat karaoke tanpa sepengetahuan suami sampai larut/pagi bersamadengan temantemannya, dan Terlawan/Penggugat menjalin hubunganasmara dengan laki laki lain (mantan pacar SMA), sejak acara REUNIsekolah SMA nya pada tahun 2006 (setelah 25 th berpisah) sampai saatini.

diatas maka ketentuan mengenai kadaluwarsasebagaimana dimaksud Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihitungdalam tenggang waktu 2 tahun sejak timbulnya hak, dalam perkara a quo haruslahdiartikan dari sejak upaya/proses terakhir sebelum menyampaikan Surat Gugatan kePengadilan, in casu pada tanggal 13 September 2011, dihitung dari adanya anjuranmediator.Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 21 Februari2013 sid 21 April2013,jenis penahanan Rutan;10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal22 April 2013 sid.tanggal21 Mei 2013,jenis penahanan Rutan;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bemamaYUNI ARTHA MANALJU, SH.MH., IBNU A. NUGROHO, SH., R.

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni2018;Terdakwa untuk tingkat banding didampingi oleh Penasihat HukumnyaNopember Zebua,SH.MH., Itoloni Gulo,SH., Foorgus Trisman Gea,SH.Kesemuanya Advokad/ Pengacara dari Kantor Hukum N. Zebua,SH. MH.

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus2021;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3Oktober 2021;Hal 1 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGDalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:1.

MH menerangkan bahwabestandelen delict dari Pasal 2 UU Tipikor adalah Sifat MelawanHukum dan bestandelen dari Pasal 3 UU Tipikor adalahMenyalahgunakan kewenangan yang = mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Hal 254 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGb.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan perannya;Hal 275 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMenimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat,mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa denganmemperhatikan nilai kerugian kKeuangan Negara, aspek

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaHal 26 Putusan.

) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PelaksanaanPekerjaan dan Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupanmengembalikan dana pembangunan yang ditandatangani oleh Rahman Fauzi;Asli 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari bendahara SDN 54 PagarAlam kepada Rahman Fauzi;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR

Rahman Fauzi Alias Maman Bin MahyudinNanung, yaitu :e Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Koruspi Palembang Nomor : 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 28 Maret 2012 yang amarnya antara lainberbunyi :1.Mengadili :e Menerima permintaan banding dari PenuntutUmum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;e Membatalkan putusan Pengadilan NegeriLahat Nomor : 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.LTtanggal 28 November 2011 yang dimintakanbanding tersebut;2.Mengadili Sendiri :e Menyatakan Terdakwa Rahman Fauzi AliasMaman Bin

Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Palembang dakwaan lebih subsidair dari JaksaPenuntut Umum dianggap kabur oleh karena tidak secara tegasmencantumkan ayat berapa dan huruf apa yang didakwakankepada Terdakwa;Bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan hukum dalam putusansebagaimana tersebut diatas, maka kami Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pagar Alam berpendapat sebagai berikut :1Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiPalembang Nomor: 03 / TIPIKOR

pelanggaran hukum yang dilakukanoleh Termohon Kasasi (pihak Terdakwa yaitu Rahman Fauzialias Maman Bin Mahyudin Nanung), dan jika pelanggaranhukum tersebut dibiarkan begitu saja atau kurang cermat dalammenangani perkaranya maka tidak mustahil akan banyakpelakupelaku kejahatan yang akan terbebas atau lolos darijeratan hukum;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut diatas maka kami berkesimpulansebagai berikut :881Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 03/TIPIKOR

/2012/PT.PLGtanggal 28 Maret 2012 yang amar putusannya menyatakanantara lain Terdakwa Rahman Fauzi alias Maman BinMahyudin Nanung tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair sertamenyatakan dakwaan lebih subsider batal demi hukum adalahsama sekali tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi TinggiPalembang No. 03/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum bataldemi hukum;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad llyas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanKelima;Hal. 115 dari 136 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.,tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan Banding;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 JaksaPenuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tangga 14 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan

YahyaHarahap sesuai Pasal 185 ayat (6) menuntut kKewaspadaan Hakim,untuk sungguhsungguh memperhatikan:Persesuaian antara keterangan saksi;Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;Alasan saksi memberi keterangan tertentu;Bahwa dalam faktafakta persidangan yang dicantumkan dalam Putusantidak terdapat adanya alat bukti yang cukup untuk mengenakan DakwaanKesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor karena saksi Fahrurozie yangdidakwa (dalam penuntutan terpisah) telah memberikan gratifikasi

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi/Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTid/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2014/PT.BDG., tanggal 04 Juli 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding, masingmasing dari: BUDHI SANTOSO,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa H.

Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan undangundang;Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung) dalam mengadili perkara ini tidakmempertimbangkan aturan pemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yangdianut oleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai pidana badan (strafmaat),sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undangundang, denganmengabaikan fakta persidangan

Bahkan akibat perouatan Terdakwa, Pembangunan Masjid RoudlotulJannah menjadi tidak tuntas dan terbengkalai (halaman 77 dari 107putusan Nomor: 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg);Dengan adanya keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa H.

No. 682 K/Pid.Sus/2015Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusanNomor 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang mengadopsi pertimbangan padaNomor 166/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang mana putusan tersebutmemiliki cacat hukum, jelas merupakan kekeliruan yang nyata;Bahwa oleh karena telah terjadi penerapan hukum yang salah, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukHal. 99 dari 100 hal. Put. No. 682 K/Pid.Sus/2015umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr.

Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPyaitu sekitar akhir tahun 2017 dimana saya diperintahkan untuk menghubungitemanteman yang terkena Tipikor untuk datang dan berkumpul di KantorGubernur dikarenakan Pak Gubernur akan memberikan arahan, bahkan waktuitu Saksi mita bantuan Penggugat untuk ikut membantu saksi menghubungibeberapa teman karena saksi tidak punya nomor HP dari sebagain temanyang lain.

Bahwa saksi menerangkan ada koordinasi dengan BKN serta menanyakanprosedur pemberhentian dan menanyakan aturanaturan dasar yangdigunakan dalam proses pemberhentiannya apakah sama dengan prosedurdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil ataukah tidak, akan tetapi pihak BKN menjawab yang pada intinyadalam Kasus Tipikor ini prosedurnya tidak sama dengan yang ada dalam PPNomor 53 karena dasarnya adalah jika ada Putusan Pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap

Bahwa saksi menjelaskan terhadap PNS setelah terkena Tipikor kemudianmendapatkan SK Hukuman Disiplin tersebut tidak saksi tanyakan, akan tetap!

ada surat dari BKN sekitar bulan Oktober mengenai daftar nama 6 (enam)orang PNS Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harusdiberhentikan karena terkena Tipikor dimana Putusan Pengadilannya sudahberkekuatan hukum tetap, dalam surat tersebut juga dilampirkan contoh atauformat SK PTDH, di mana atas nama Ibu Qaryati ada dalam daftar 6 (enam)nama tersebut.

yaitu Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tapi pada waktu Saya cobabukadata kepegawaian dari Ibu Qaryati ternyata tidak bisa dibuka danhanyaada tulisan "berhenti karena tindak pidana jabatan, sehingga kita crosscek ke dokumen terakhir yang ternyata Golongannya ada di Ill/a.Bahwa saksi menjelaskan semua PNS dapat membuka datakepegawaiannya dengan memasukkan NIP dan NIK seseorang maka kalauyang masih aktif maka secara otomatis bisa terbuka, akan tetapi khusus yangterkena Tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejaktanggal 06 FEBRUARI 2014 sampai dengan tanggal 06 APRIL 2015 ;Menimbang, bahwa para Terdakwa atas kehendaknya tidak didampingiPenasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar

., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNIP.19600613 198503 1 002 Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2610 K/PID.SUS/2018

SH,dkkyang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 25 Januari 2019 Nomor 33/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkaraPengadilan Negeri Sigli Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pidie tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perk. : PDM76/SGL/08/2018

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Mei 2018 Nomor 107/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkasperkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal2 Mei 2018 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri AcehBesar tanggal 1 Februari 2018 Nomor.Reg.Perk.PDM28/JTH/02/2018 yangberbunyi sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN pada hariSenin tanggal 02 Oktober 2017 sekira