Ditemukan 9446 data
145 — 58
tanggal 24September 1960 dengan dikeluarkannya UUPA ada yang berupa Hak Mllik,Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan lainnya, kalau ada hak gunabangunan yang dikeluarkan maka akan berakhir pada tanggal 24September 1980 ;Bahwa sebelum tanggal berakhir tersebut, telah dikeluarkan KeputusanPresiden No.32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa sejak berakhirnyaHGB tersebut maka hak tanah dengan HGB harus beralih, maka kepadapemilik atau ex pemilik dimungkinkan untuk mengajukan hak baru atastanah tersebut dengan sarat
73 — 58
pukul 16.30 Witsetelah Apel Sore, Pratu Dalter Noya (Terdakwa1), bersama Saksi1Praka Jahda Uma Ternate dipanggil olen Praka Lorens untuk bergabungdi Honai depan barak remaja bersama beberapa orang anggota antaralain Praka Nikson Natraka, Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan PradaRahmadani sambil minumminuman keras jenis sopi sebanyak 1 (Satu)botol Aqua besar sambil membahas rencana mogok apel karena menilaikepemimpinan Danyonif 734/ Lor Labay dan staf telah gagal dalampembinaan di Satuan karena sarat
2958 — 2662 — Berkekuatan Hukum Tetap
cukup dan memadai, baik olehTermohon Peninjauan Kembali , maupun dipertanyakan dan diujikebenaran dan kesahihannya ataupun dipertimbangkan oleh MajelisHakim Judex Facti, dan diuji kembali kebenarannya oleh MajelisHakim Agung Judex Juris, melainkan hanya diterima begitu sajadalildalil dan tuntutan Termohon Peninjauan Kembali (dahuluPenggugat) tersebut tanpa memberikan alasan dan pertimbanganyang cukup dalam putusannya, sehingga dalam putusan a quo hanyadipenuhi dengan pertimbanganpertimbangan yang sarat
168 — 55
sampai dengan Tergugat X menyatakan secarategas menolak dan menyangkal dalildalil gugatan Para Penggugat, kecualiyang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat V sampaidengan Tergugat X.Bahwa apa yang diuraikan Tergugat V sampai dengan Tergugat X pada bagianEksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada hubungan ataukaitanyya dengan pokok perkara.Bahwa dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan sarat
207 — 73
I DALAMPUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 685/PDT.G/2019/PN, DPS,TERTANGGAL 17 JUNI 2020 YANG SARAT DENGAN KEPENTINGANDILUAR HUKUM 7.
127 — 63
No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur
78 — 50
adalah perbuatan pidana yang bertentangan dengan ketentuan pidanapasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selain~ alasanalasan hukum sesuai pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Majelis Hakim juga menilai bahwapenangkapan dan penyidikan terhadap terdakwa Arsad La Madu alias Adi Tua danterdakwa II Hubertus Wowor alias Ade Lam telah ditunggangi dengan kepentinganyang sarat
86 — 30
Permata Baloi, Blok C2, No. 128, Baloi Indah, Lubuk BajaKota Batam, sehingga sangat diragukan kedudukan dan kapasitasPara Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan hakterhadap Tergugat (satu), karena sesuai dengan Hukum AcaraPerdata yang menjadi sarat formil dari Gugatan adalahkelengkapan identitas Para pihak, sehingga Gugatan ParaPenggugat yang diajukan kepada Tergugat (satu) adalah GugatanError In Persona (Cacat Formil) karena Identitas tergugat (satu)salah bukan identitas yang sebenarnya
111 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyatnyono,Kecamatan Ungaran Sarat, Kabupaten Semarang;Menimbang,...., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenatindakan Tergugat dalam melakukan audit terhadap pelaksanaanruilslag Tanah Hak Pakai Nomor 5/Nyatnyono telah terbukti tidakdilakukan menurut pedoman atau tata cara menghitung nilai kerugianNegara sebagaimana mestinya;(vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/G/2013/PN.Smg. halaman 71 sampai dengan 74):.
H. ANDI HARAHAP, S.SOS, dk
Termohon:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
195 — 75
saksi sebagai Panwascam dan dalam 1 Kecamatan ada 3 orang, SKnya dari Panwas Kabupaten, berlaku sampai Pilpres;Bahwa dalam pemilihan Bupati PPU saksi melakukan pengawasan dengancara rolling karena ada 3 orang dan satu orang mengawasi 7 sampai 8 desa;Bahwa selama saksi melakukan pengawasan tidak ada hasil temuan;Bahwa Panwascan juga memberikan bimbingan teknis pelaksanaanpemungutan suara;Bahwa yang diawasi saksi meliputi Ketua KPPS nya, Penyelenggaranya,pemilinnya sesuai DPT atau tidak, memenui sarat
56 — 5
selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telahmemberikan jawaban sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa prinsipprinsip dari Gugatan Perdata adalah harus ada dasar hukumnya,harus merupakan suatu sengketa, harus dibuat secara cermat dan terang, apabila salahsatu dari prinsipprinsip tersebut tidak terpenuhi maka gugatan dinyatakan CACATFORMIL dan tidak memenuhi sarat
121 — 85
Gayus Tampubolon pada tanggal 1 Maret 1950,yang ditandatangani beberapa pihak, wakilnya, beserta saksi, fotokopi dari fotokopiselanjuinya diberi tanda P17;Fotokopi Penjadijanjian Penjualan Pate dengan sarat Penjerahan Mangabehonantara Pinak Pertama dengan namanama yang menyerahkan dengan Pihak KeduaM.
192 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PERMEN a quo menjadi upaya melakukan tindakan pembatasan yangmelawan hukum dan sarat dengan subyektifitas pemegangkewenangan/kebijakan. Selain itu, sebagai produk hukum tentangperaturan teknis, PERMEN Kominfo ini haruslah mengacu,melaksanakan pendelegasian dari UndangUndang yang spesifik atautertentu.
RAMLI
Tergugat:
H. SAHBUDIN
81 — 46
: 593/156/XI/SKT/2020 tertanggal 30 November 2020 atasnama Ramli telah diterbitkan oleh Kepala Desa Juhar ,silahkan sajalaporkan ke Polisi, palingpaling kami (Kepala Desa dan SekretarisDesa ) hanya akan menjadi saksi.Bahwa kemudian Tergugat datang dan berkonsultasi kepada KepolisianSektor Bandar Khalifah terkait dengan penerbitan Surat KeteranganTanah Nomor : 593/156/XI/SKT/2020 tertanggal 30 November 2020 atasnama Ramli diatas tanah milik Tergugat , dimana dalam SuratKeterangan Tanah tersebut sarat
93 — 42
BlitSurat dari Solidaritas Rakyat Penyelamat Bangsa (Sarat Masa ) BimaNTB yang ditujukan kepadakti Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, tanggal 6 Agustus 2010 Perihal : Penundaan Pelantikan CalonP Bupati/Wakil Bupati Bimaterpilih (copy sesuai22 asli) ;23.
46 — 27
NSS Cabang Malinau pada saat itu adalahterdakwa selaku ADH;SAKSI SARAT Anak Dari MARKUS LABO, dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dispenda Propinsi Kalimantan Timurdan bertugas di UPTD Samsat Malinau dan menjabat sebagai pelaksanaadministrasi pelayanan dan tugas pokok saksi adalah melaksanakanpelayanan administrasi meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraanbermotor ;Bahwa saksi bertugas di Kantor Samsat Malinau sudah +10 (lebih kurangsepuluh
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ;26.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat sarat denganketidakpastian dan hanya mengedepankan unsur kirakira saja danmengesampingkan fakta hukum yang sebenarnya. Apabila Judex Factimenetapkan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan ParaHal. 95 dari 100 hal. Put.
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
RI,penolakan mengakibatkan Pimpinan DPD diberhentikan dan diganti;Bahwa tidak satu pun Lembaga Negara ataupun LembagaPemerintahan di Indonesia saat ini yang Laporan KinerjaPimpinannya dipertanggungjawabkan kepada anggota, penilaianlaporan kinerja Pimpinan DPD RI tersebut bersifat subjektif yangtidak jelas apa yang menjadi tolak ukurnya (parameter) dengandemikian jelas dan tegas Peraturan DPD RI Nomor 1/2016 tentangtersebut telah menyimpang jauh dari apa yang dimaksudkan dalamUndangUndang MD3 dan sarat
54 — 11
kompiuterkemudian dicetak dengan printer canon ; Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fransiska Daris menemui terdakwauntuk meminta terdakwa membubuhi tanda tangannya di surat keterangan gaji dansurat rekomendasi pengajuan kredit ; Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa jabatannya sebagaibendahara di Kecamatan Kedungkandang memiliki peran dalam pengajuan kredit keBank Saudara karena dalam permohonan pengajuan kredit memerlukan tanda tanganterdakwa ; Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sarat
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
93 — 163
membuat ke7 (tujuh) unit kapal Inkamina" adalah gambar danspesifikasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Bahwa ukuran dalam spesifikasi teknis yang menjadi acuan PT.Mina Muara Emas dalam pembuatan 7 (tujuh) kapal Inkamina adalahdengan spesifikasi umum bahan utama Kasko kapal kayu, Panjangkeseluruhan (LOA) 18.55 meter, Panjang geladak (LDK) 16.75 meter,Panjang Garis Air (LWL) 15.00 meter, Lebar kapal (B Max) 4.83 meter,Tinggi geladak (H) 2.25 meter dan tinggi sarat