Ditemukan 105948 data
72 — 35
prio We ule alesArtinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta denganmengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islammaka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89
12 — 6
No. 0197/Pdt.P/2018/PA Rh.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangandua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundangundangan yangdijadikan pijakan hukum oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar suami istri yang sah;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil /anatut Thalibinjuz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalammempertimbangkan hukum sebagai berikut :Uo alog pig ai>10 )S i dl ol ule
14 — 5
pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yangdiberikan pemohon I dan pemohon II di persidangan, dan berdasarkan buktibukti yangdiajukan para pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yangdilakukan pemohon I dengan pemohon IJ dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, makaberdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syari yang terdapat dalam KitabTanatut Thalibin Juz TV halaman 254 :wo aby pig aimo 5535 yo ule
18 — 8
JIobi long oagall gouullle garg ill sal ule pSau ulAallosll e 9)Artinya : Islam memilin perceraian ketika rumah tangga sudah dianggapguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanparuh) sebab dengan meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yangberkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentukpenganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antaraPenggugat
17 — 8
tidak mungkin mewujudkan tujuanperkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankanrumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justruakan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagikedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindarisedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhyang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.Wlasd ule
ule prio swlaodl >Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencarikemaslahatan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam:1.
12 — 2
ule ule prio awlaoJl I>Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalamKitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang selanjutnya diambil alin menjadipendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 0356/Pat.G/2019/PA.PnWs To Sled piel gl aro Nl aw Gola!
8 — 2
ule ule pric swlaodl I>Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalamKitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang selanjutnya diambil alin menjadipendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:Ws To Jessel gl aro Nl aw Gola!
15 — 20
ule ule pric rwlall 5.yang artinya: menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) merujuk kepada yurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidahhukum yang berbunyi: bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapiyang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankanatau tidak.Menimbang,
62 — 19
Desember 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor0)3/Pdt.G/2008/PNSgi, tanggal 06 Nopember 2008, telah merugikan hak Pelawan dalamputusan perkara aquo :Bahwa objek eksekusi jelas dan nyata dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten :Pidie dansekarang telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sesuai daftar barangPemerintah Kabupaten Pidie yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,dikenal dengan Tanah Pasar Sayur yang luasnya 771 M2, yang terletak di Jalan Medan BandaAceh Gampong Ule
Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 73/PDT/2009/PTBNA tanggal O1Desember 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 03/Pdt.G/2008/PNSgi tanggal06 Nopember 2008 adalah tidak merugikan pihak pelawan dalam perkara ini maupun pihakmana Saja diluar perkara ini ;6 Bahwa pihak pelawan tidak dirugikan dan alasan Pelawan dalam angka 6 ini harus ditolak,karena putusan Pengadilan Negeri Sigli nomor : 03/Pdt.G/2008/PNSgi tidak ada pihakpihakyang dirugikan, sebab dahulu tidak penah ada istilah pasar sayur di Ule
8 — 5
ule ule p rio aw lead! IArtinya : Menolak kesusahan (madharat) itu. harusdidahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allahdalam kitab suci Alguran sebagai berikut :1.
14 — 10
No. 0013/Pdt.P/2019/PA.TBK.jenjang perkawinan, sedangkan antara anak kandung Pemohon dan calonsuamiya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanperkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupunkarena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapatmenyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlumengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alin sebagai pendapat MajelisHakim:cd Lasll ule le prio awleodl 5Artinya: Menolak kemudaratan
ule yo We! aw led! bpLJ LE bruuaoJ! g95 025 anhao 9 dr Wao yoy lsi Is lsArtinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejarkemashlahatan (yang belum jelas).
14 — 5
Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh PerserikatanBangsaBangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dariqaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yangberbunyi:swladls5> prio ule ule lasArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukumkarenanya patut untuk dikabulkan
14 — 1
ule ule prio awlasdl s 49Hal. 15 dari 18 halaman Putusan No.0774/Pdt.G/201 8/PA.Ktp.Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukupalasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal39 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo.
10 — 2
ule ule pric swlaodl >Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulamadalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu yang berbuny/i:Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0205/Pat.G/2019/PA.PnWs ToS SiC gl dog Nl ain Gola!
18 — 2
ule ule prio awlasdl soArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarikmanfaat.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPemohon sebagaimana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukumkarenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawinkepada anak Pemohon yang bernama Shintia Nur Latifah binti AmbarRatmoko untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama Sukirno binSupriyadi.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkanPasal 89
14 — 5
Le ule prio awlasll s 52Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraihkemaslahatan (kebaikan);lad! ule yo We! aw led! bpLJ LE bruuaosl g95 025 anhao 9 dr wWao yoy lsi I5 lsArtinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejarkemashlahatan (yang belum jelas).
11 — 1
ule ule pric awlaol 5yang artinya : menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarikkemanfaatan.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan, sifatataupun tabiat yang tidak baik, dimana Tergugat telah melakukan kekerasanfisik terhadap Penggugat, sebagai mana telah diterangkan oleh para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat buruk Tergugat, sebagaiseorang suami dan pemimpin keluarga tersebut adalah ssifat yang telahbertentangan dengan kewajiban seorang pemimpin di
9 — 5
Tuhfah:Halaman 122;ausu arg yl wis sgFoJl 299 ule duu lJ WU Isle298 Yo ppd pisuod!
Tanwirul Hawalik Syarh AlaMuwaththo Malik (SU Lo Usgo ule cys Dood pois ), Juz ill,Kitab AlMakatib, halaman 38 dan Figh AsSunnah Jilid 2, Hal. 247;2 @Slicd Ul> Ge prio jlaoJ! adoMencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraihkeuntungan.
15 — 3
ule ule prio rwlisll 59Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentinganyang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan bukuHal. 13 dari 15 hal.
18 — 17
membina rumah tangga, namun tidak berhasil.Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orangsaksi tersebut telah memenuhi ketentuan minimal bukti saksi sebagaimanaketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat mendukung gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim perlumengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab a/Bajuri Juz Ilhalaman 354 yang kemudian diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim,yang berbunyi:A Seg pStal las dia at all ule
ule le prio swlasll IPutusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 688/Pdt.G/2019/PA.Smdcece ee ee edee cette eee eden eeeeeaaeeeeeesaaaeeeeeeeseaeeeeeeeeaeeeeeeeeea 10Artinya: Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untukmemperoleh kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti danmemenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta