b, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasebagaimana dikutip : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena ; a. melakukan penyelewengan terhadapPancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggotadan/atau pengurus partai

2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

bukan bagian saksi;Bahwa saksi tahu izinnya diperpanjang;Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin awalnya;Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin tahun 2004; Bahwa perawatan dilakukan dengan pengecatan, perbaikan kalau ada yang berkarat danpatah dan lainlain;Bahwa saksi tidak tahu periode pemeliharaan;e Bahwa tidak secara rutin dilakukan kontrol;e Bahwa kalau ada pemasangan gelap diturunkan; e Bahwa khusus di jalan A.P.Pettarani setahu saksi tidak ada pemasangane Bahwa saksi tidak tahu apakah bendera partai

XL Axiata Tbk. di Jl.A.P.Pettarani Makassar telah dilakukan;Bukti TI53 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Walikota Makassar Nomor : 02Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik DalamKota Makassat;Bukti TI54: Foto copy sesuai dengan asli, Advertorial Harian Ujung Pandang Eksprestanggal 2 Mei 2011 tentang SosialisasiPedoman Pemanfaatan Penggunaan BagianBagian Jalan UntukBangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan MediaInformasi ;Bukti TI55 : Foto copy sesuai dengan

didalamnya terjadi penambahan anggaranyang menyimpang dalam rapat TAPD dan banggar;Bahwa atas ketidaksetujuan saksi selaku pimpinan tidak berpengaruh,karena APBD tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2013 dan telah puladikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah seorang anggota Dewandari komisi Il;Bahwa pada tahun 2013 terdakwa masih sebagai anggota dewan;Bahwa tidak semua anggota dewan sebagai anggota banggar, hanya ketuakomisi dan ketua partai

bukti keterangan ahli;Menimbang, Terdakwa dalam memberikan keterangan baik padapemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukansecara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa sah sebagai alatbukti, oleh karenanya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan;Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009sampai dengan Tahun 2014 dari Partai

danPenasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannnya tidak mengkaji danmenganasis terpenuhi tidaknya unsur ini;Menimbang, meskpun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya unsur ini, Majelis Hakim tetap akanmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan;Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwaadalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009 sampai denganTahun 2014 dari Partai

JUNI, SE Nomor : 08/SPW/KEL.OIN/V/2019 Tanggai 09 Mei 2019 (asli);

hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakpidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yangditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Karena suatukeadilan bagi masyarakat Labuhanbatu adalah apabila terdakwaterdakwadibebaskan dari dakwaan pidana yang dituduhkan kepada mereka ;1 (satu) lembar asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 April 2012 Perihal MohonPembebasan 7 (tujuh) orang Aktivis Islam selanjutnya ditandai Bukti T13 ;Surat ini menunjukkan harapan Partai Persatuan Pembangunan KabupatenLabuhanbatu mengharapkan keadilan untuk membebaskan terdakwaterdakwa.Karena suatu

MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;
97. Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
98. Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
99. 1 (satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
100. Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka

1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
102. SP2D, SPM, SPP Belanja Bantuan Pembinaan Administrasi dan Pengurusan serta peningkatan Sumber Keuangan Daerah;
103. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PKK Demokrasi Pembaruan Kabupaten Mukomuko;
104. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai

Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Mukomuko;
105. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;
106. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
107. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
108.

1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
109. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrat Kabupaten Mukomuko;
110. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Hanura Kabupaten Mukomuko;
111. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Patriot

Kabupaten Mukomuko;
112. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Peduli Karya Bangsa Kabupaten Mukomuko;
113. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Mukomuko;
114. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Demokrasi Indonesia Kabupaten Mukomuko;
115. 1 (satu) bendel

MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;97) Nota dinas pencairan termin Il Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasaikan lele tanggal 23 Nopember 2012;98) Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun2012;99) 1 (Satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politiktahun 2012;100) Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka koordinasi kegiatankegiatanPEMDA dengan instansi terkait;101)1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatankegiatanPEMDA dengan

Pemerintah Kabupaten Mukomukodengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum)Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan Minyak dan CitaRasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele produk unggulan daerahMukomuko Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012 Nomor : 011/LP.MALINDO/I/2012 Nomor : 16/B/7/SKB/2012 Nomor 87/LP.MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;Nota dinas pencairan termin Il Papeda enak nusantara dan Minyakcita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai

Pasal 47 yang menyatakan dana bantuan keuangandiperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintahdesa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau daripemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa danpemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ataupeningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.c.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00. Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakHal. 3 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian:1.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00 Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010; Bahwa

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00.Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakLangsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian :1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesarRp630.000.000,00.2.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00.Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010.Bahwa

bersangkutan meminta langsung kepada Bupati TTSyang saat itu. hadir pula Wakil Bupati TTS sehinggapenyalurannya bukan untuk kepentingannya tetapi dalam rangkapembiayaan mengikuti kegiatan partainya di Bali;Penyaluran dana Bansos yang diberikan kepada KUNDRATMARIANAN sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten TTSsebesar Rp5.000.000,00 dalam rangka mengikuti kegiatanpartainya di Jakarta walaupun diberikan kepada seorang anggotaDPRD tetapi tidak untuk kepentingan pribadi tetapi untukkepentingan dan kegiatan partai

disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Kerja Partai

Nasional DemokratKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkan kepada Penggugat untukmelaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan Komisi IX DPR RIpada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Anggota Fraksi Partai Demokrasi PerjuanganKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X/2016

Nomor :PW/17318/DPR RI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 HalPenyampaian Hasil Audiensi Komisi IX DPRRI dengan SKDI danSPEDIserta dilengkapi dengan Laporan Singkat.5715.Bukti T15:Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) PartaiNasdem Komisi IX DPRRI Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 PerihalPelaksanaan Penetapan Hak Pekerja / Buruh.16.Bukti T16 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX DPRRI Nomor : SKI.95/EH/X/2016 tanggal 24 Oktober2016

PAN ASIA dan selanjutnya dilakukan penimbangan olehjuru timbang yang kemudian oleh juru timbang hasil penimbangannya dimasukkandalam Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang.Bahwa Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang merupakan bukti timbang atassejumlah barang yang akan diterima digudang untuk setiap alat angkutan yangdigunakan dan Dokumen khusus untuk penerimaan barang dengan Timbang Ujidokumen ini harus dibuat atas dasar Berita Acara Timbang Uji dan isi dengankemasan utuh dalam satu partai yang diterima

barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insiidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yangmengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, BencanaAlam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes / robek dan penyelamatan barang rusak)Bahwa saksi KADIONO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 menerima

barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;4 Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insiidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yangmengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, BencanaAlam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes / robek dan penyelamatan barang rusak)Bahwa saksi KADIONO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 menerima

Laporan Akhir Penyimpanan merupakan laporan tentang berakhirnyapenyimpanan suatu partai barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;4.

Memutus pembubaran partai politik, dan ;d.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:3.6.1Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUUXIII/2015, tanggal 21 Juni2016 dalam paragraf 3.6 angka 2 huruf menyatakan:bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf bsampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula faktaputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telahdiuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlumenegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukanhukum bagi anggota partai

politik baik yang menjadi Anggota DPR,Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanyasebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukanpengujian UndangUndang, adalah dalam kaitannya untuk menghindariterlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi Republik Jl.

Tetapi memang ada badanbadan hukum tertentu yang diakui oleh ketentuan undangundang khusus,misalnya kita berbicara partai atau kita berbicara organisasi, ada satumahasiswa saya yang memang menulis tentang disertasi bahwa apakahkorporasi itu layak kita rumuskan sebagai rechtsperson atau organisasi lebihtepat dikatakan sebagai suatu rechtsperson, karena katakanlah sepertiperkumpulanperkumpulant ertentu yang diakui oleh negara itu saya ambilcontoh tadi partai, bukan yayasan, bukan PT, bukan koperasi

Bahwa serikat buruh, partai, kKemudian katakanlah kalau kita bicaratentang cv meskipun tidak ada undangundangnya tetapi itu diakui sebagaisalah satu usaha dangan, firma, itu merupakan organisasiorganisasi yangtermasuk rechstperson, meskipun kalau kita tadi ditanyakan apakah badanhukum atau badan usaha, saya kira hanya tiga itu yang punya aturan undangPutusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr Hal 44 dari 103undang secara sah, tetapi ketika ada aturan undangundang yang mengatakanbahwa itu adalah

membawaproposal untuk dimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALYMUHTAR dan tandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTOMUHAMAD ALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD JatengCabang Sragen, setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebutdiserahkan kembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepadaGubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hiyroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirmkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci ; ------------------------------------

1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHhal 29 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; hal 64 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Suci ; 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telahtersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidakmengikat serta tidak wajib;b.

Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telahtersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik secara selektif dan tidakmengikat serta tidak wajib;Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2013b.

tentangPerubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telahtersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai

Bimbingan Teknispimpinan dan Anggota DPRD No. 747.87.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Fasilitasi Tenaga Ahli FraksiLainnya No. 2113, 2126. 1176, 1178, 1179, 278, 280, 282, 284,2116, 2114, 2117, 2118, 1175, 1177, 1180, 277, 279, 281, 283.88.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Pembahasan RancanganPeraturan Daerah No. 1742, 1743, 33, 34, 36, 35, 45, 41, 37,AO.89.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Rapat Rapat Paripurna No.1419, 1422, 1423.90.1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas Rencana menghadirikegiatan Bimbingan Teknis Partai

Bank Jatim Cabang Situbondo dengan cek nomor EA 533701atas nama IKA WAHYULI HADIYANINGSIH dan ditandatangani olehIKA WAHYULI HADIYANINGSIH sendiri, selanjutnya IKA WAHYULIHADIYANINGSIH menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWAHUSNOL HOTIMAH dengan menandatangani buku tanda terima;Bahwa selanjutnya TERDAKWA HUSNOL~ HOTIMAH barumenyerahkan nota dinas pengajuan permohonan anggaran tersebutdengan nomor: 170/13/431.100.3.1/2017 tanggal 12 Maret 2017 perihalrencana menghadiri kegiatan Bimbingan teknis Partai

Bank Jatim Cabang Situbondo dengan cek nomor EA 533701atas nama IKA WAHYULI HADIYANINGSIH dan ditandatangani olehIKA WAHYULI HADIYANINGSIH sendiri, selanjutnya IKA WAHYULIHADIYANINGSIH menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWAHUSNOL HOTIMAH dengan menandatangani buku tanda terima;Bahwa selanjunya TERDAKWA HUSNOL HOTIMAH barumenyerahkan nota dinas pengajuan permohonan anggaran tersebutdengan nomor: 170/13/431.100.3.1/2017 tanggal 12 Maret 2017 perihalrencana menghadiri kegiatan Bimbingan teknis Partai

Untuk kegiatan workshop (bimtek) pimpinan dan anggotaDPRD sebesar Rp. 65.250.000,00 pada tanggal 15 Mei 2017smpai dengan tanggal 17 Mei 2017 di Hotel Ijen Suites Malangdari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kegiatan tersebutsudah dipertanggungjawabkan pada tanggal 29 Mei 2017dengan SPJ Nomor : 747, 748, dan 749.Bahwa SPJ tersebut saksi masukkan kedalam aplikasi Sistim InformasiPerencanaan Dan Keuangan Akroal ( SIRKA) dan secara otomatis jugatercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) setelah data tersebut

Workshop/Bimbingan Teknis pimpinan danAnggota DPRD No. 747.1 (Satu) bendel fotocopy SPJ Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi Lainnya No.2113, 2126. 1176, 1178, 1179, 278, 280, 282, 284, 2116, 2114, 2117,2118, 1175, 1177, 1180, 277, 279, 281, 283.1 (satu) bendel fotocopy SPJ Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah No. 1742, 1743, 33, 34, 36, 35, 45, 41, 37, 40.1 (Satu) bendel fotocopy SPJ Rapat Rapat Paripurna No. 1419, 1422,1423.1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas Rencana menghadiri kegiatanBimbingan Teknis Partai

Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga,Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwadengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDIPerjuangan danTerdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperolehkeputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan airyang lebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar DinasLebah mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan dan Terdakwasendiri

Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, DesaMarga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwadengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDIPerjuangan danTerdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperolehkeputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan air yanglebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar Dinas Lebahmendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan dan Terdakwa sendiri

karenaJabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai Ketua DPRD Tabananperiode Tahun 2004 2009;Bahwa, telah terbukti Terdakwa dapat membantu terbukti dari BuktiSurat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di mana sejak Proposaldiajukan samapai cair hanya dalam hitungan hari dan paling lama sebulan; padahal berdasarkan prosedur aturan yang berlaku proposalsampai cair adalah berdasarkan satu tahun Anggaran atau AnggaranPerubahan berarti waktunya minimal (satu) tahun; dan sebagai KetuaDPRD sekaligus Ketua DPC Partai

ANDI MAPPASERENG Sekretaris3,000,000,000.0025 YULIANUS PALANGIRAN, SE Anggota4,000,000,000.00FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 2,500,000,000.0026 SIANG GEAH Ketua Fraksi PDIP 6,000,000,000.00 Halaman 224 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smr 27 Drs. YUSUFT.

ARIF menuju Bandara SepingganBalikpapan untuk terbang ke Jakarta terkait pengurusan SKPenetapan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kutai Timur dariPartai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem tahun 2021 2024.Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ARIF mendarat diBandara Soekarno Hatta Jakarta.Setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIF langsung menuju FX Sudirmanuntuk bertemu dengan Sdr. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE,Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat dari Partai Nasdem.

Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Partai Nasdem memintamahar atau tidak, namun kemungkinan partai lain meminta mahar,sehingga Terdakwa harus mempersiapkan sebelumnya;Bahwa Terdakwa menerangkan rekanan yang Terdakwa ketahui telahmenyetor ke Sdr. MUSYAFFA yaitu Sdri. ADITYA MAHARANI alias DITA,yaitu rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum danPDAM. Adapun Terdakwa I mengenal Sdi.

Uang tersebut untukkeperluan membayar saksisaksi Partai Nasdem di Kutim pada waktupemilihan presiden dan anggota legislatif.

ISMUNANDAR), maksud dari Terdakwa II mengirimfoto tersebut adalah karenaTerdakwa Il ingin memberitahu suamiTerdakwa II kalau Terdakwa II menginginkan mobil minibus yangmodelnya seperti mobil operasional milik Partai PersatuanPembangunan tersebut, dimana nantinya mobil minibus tersebutakan digunakan untuk keperluan operasional Terdakwa II. Foto mobilminibus milik Partai Persatuan Pembangunan tersebut Terdakwa IIperoleh dari Sdr.

Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan pernanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.;6.

Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;2. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya,dan;3. Isi dan tanda tangan diakui;Dan di persidangan, isi Akta Bawah Tangan tersebut dibantah olehTergugat, maka untuk meningkatkan kekuatan pembuktiannya, AktaBawah Tangan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain,sedangkan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti lain guna mendukungAkta Bawah Tangan dimaksud.