.> Memberikan kuasa untuk menghadap pejabat yang berwenangmemberikan keterangan dan laporan, menghadiri rapat dan memberikanSuara, mengadakan perundingan dan sebagainya.8.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 PT Dewa Mata Langit selakupemegang lima lembar saham Rimba Reptil mengirimkan surat kepadaPemohon perihal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB), sebagaimana ternyata terdapat dalam Pasal 79 ayat(2) dan (3) UU PT, Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaansatu

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Rimba Reptil Internasional, yang dikuatkan bukti P7 berupa suratPermintaan Penyelenggaraan RUPSLB Nomor 001/SK/DML/I/2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya dan pada pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur pula bahwa RUPS lainnya dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dimanadidalam penjelasan

pasal 78 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa;Menimbang, bahwa pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi menyelenggarakan RUPStahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS dan pada pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas diatur bahwa

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hakHalaman 10 dari 13 HalamanPenetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PNGinsuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

merupakan laporan bagi direksi yang diwajibkandilakukan setiap tahun, yang dilaporkan kepada Rapat UmumPemegang Saham minimal dilakukan satu kali dalam setahun,sedangkan apabila terdapat transaksi kecil yang ditentukan dalamanggaran dasar tidak perlu melaporkan pada RUPS namun dapatdilaporkan kepada komisaris;Bahwa RUPS adalah wadah para pemegang saham yang harusdilaksanakan paling sedikit setahun sekali itupun paling lama 6bulan setelah tutup buku perseroan;Bahwa RUPS Luar Biasa bisa saja dilakukan

, namun jumlahnyaberapa yang harus menyetujui diantara para pepegang saham tidakditentukan secara jelas dalam UUPT namun tergantung dengankebutuhan perseroan itu sendiri;Bahwa yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah direksikarena hal itu. merupakan kewajiban dari Direksi untukmelaksanakan RUPS;Bahwa dalam RUPS terdapat laporan yang dilakukan oleh direksiterutama mengenai laporan keuangan tahunan dimana disana akandilaporkan hasil kerja selama dalam tahun sebelumnya danrencana apa yang akan dilakukan

kedepannya dimana didalamRUPS tersebut merupakan pertanggung jawaban direksi dalammelakukan pengurusan perseroan;Bahwa setiap setelah dilakukan laporan keuangan oleh direksi yangdilakukan pada RUPS maka RUPS punya kewenangan untukmelakukan penglepaskan dan pembebasan terhadap kewajibandireksi, dalam artian berarti direksi tidak mempunyai kewajiban lagiterhadap semua yang telah dilaporkan direksi dalam RUPS;Bahwa direksi dalam pengurusan perseroan wajib dilandasi denganitikad baik dan penuh tanggung

;Bahwa ketika direksi menggunakan rekening pribadi yang tidakdilaporkan dalam RUPS maka hal tersebut tidak sesuai denganprinsipprinsip kKepengurusan perseroan secara baik;Bahwa ketika seorang direksi akan mengalihkan asset perusahaanmelebihi 50 % harus persertujuan RUPS itu yang diatur UUPT;Bahwa apabila tidak ada RUPS kemudian dilakukan pengalihanasset maka pada dasarnya itu merupakan pelanggaran dan apabilaterdapat kerugian terhadap perusahaan maka hal tersebut menjaditanggung jawab pribadi;Bahwa

karena dalam UUPTmewajibkan bagi perseroan untuk melakukan RUPS;Bahwa kalau ada kesepakatan untuk tidak melakukan RUPS makahal tersebut melakukan pelanggaran dan pelanggaran secaraberkelanjutan karena RUPS diatur didalam UUPT;Bahwa apabila tidak menyelenggarakan RUPS maka perseroantersebut telah melakukan pelanggaran karena UUPT mewajibkanuntuk melakukan RUPS;Bahwa kalau terjadi kepengurusan perusahaan tidak sesuai denganUUPT misalnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroanyang penyebabnya

Hasbullah Chadid yang juga merupakan salahsatu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS LuarBiasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. JindoKodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwamengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagaiDirektur pada PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untukdibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS LuarBiasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM denganpengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

AHU16192.AH.01.02 tahun 2009tanggal 27 April 2009, berarti surat keputusan tersebut dibuat karena cacathukum dan tidak sah karena surat keputusan tersebut dibuat berdasarkan tatacara RUPS yang dibuat terdakwa sepihak / SEHINGGA, apabila RUPS yangdibuat oleh terdakwa tersebut TIDAK SAH, berarti RUPS yang adalah RUPSawal, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki uang sewa lahan tersebut, danpertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjiansewa lahan milik PT.Jindo Kodeco Heavy

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJETANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA dan EMMYTANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasayang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

) Tahunan dimana dalam rapat tersebutjuga dihadiri oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I diwakili olehKuasanya;8 Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, yang merupakankelanjutan dari ditandatanganinya surat Pemindahan Hak Atas Sahamtertanggal 6 Desember 2004, dilaksanakan untuk menyetujui secaraaklamasi pemindahan hak saham Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak682 lembar saham senilai Rp341.000.000,00 pada Perseroan Tergugat II;9 Bahwa Risalah RUPS Tahunan tersebut angka 8 di atas, telah

Pasal 1366 KUH Perdata jo Pasal 1367KUHPerdata (Vide angka 17 halaman 8 gugatan Penggugat);Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat IIadalah berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggkl 06Desember 2004, dengan ditindaklanjuti oleh RUPS tanggal 22 Desember2004. Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris,sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004yang dibuat oleh R. Muh. Hendrawan, SH., Notaris di Jakarta.

Put Nomor 2435 K/Pdt/2013362 Bahwa RUPS Tahunan perusahaan Tergugat III pada tanggal 22 Desember2004 yang dalam rapatnya terjadi pemindahan Hak Saham dari Tergugat Ikepada Tergugat II adalah sudah melalui prosedur Hukum perusahaan yaitu:abSudah diterimanya Undangan RUPS Tahunan oleh Tergugat I;Acara RUPS sudah mencantumkan acara rapat termasuk akan adanyaPemindahan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman Ph.Dkepada putranya Bpk. Remiel Herald Eman, MBA.

(dari Tergugat Ikepada Tergugat ID);Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada Chenny Juliana Lintanguntuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22Desember 2004, dan Chenny Juiana Lintang selaku kuasa dari TergugatI sudah menghadiri RUPS Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam suratkuasa;Hadir dalam rapat untuk membuatkan berita acara rapat adalah TergugatIV sebagai Notaris;Bahwa Pemindahan Hak atas Saham dilaksanakan berdasarkan SuratPemindahan Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat

(dari TerbandingI/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II);Terbanding I/Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada ChennyJuliana Lintang untuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunantanggal 22 Desember 2004, dan Chenny Juliana Lintang selaku kuasadari Terbanding I/Tergugat I sudah menghadiri RUPS Tahunansebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa;Bahwa telah hadir dalam rapat untuk membuatkan berita cara rapatadalah Pemohon Kasasi/Tergugat IV sebagai notaris;Bahwa pernindahan Hak atas Saham dilaksanakan

., Notaris diJakarta (Akta Pendirian) sebagaimana termuat dalam Tambahan BeritaNegara Nomor 319 Tanggal 13/7 1971 Nomor 56 (Bukti P2), dan yangtelah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir denganKeputusan RUPS 2014. Pemohon terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroandengan Nomor 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus2017 (Bukti P3);Halaman? dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Padt.SusPailit/20152.

Dengan lampaunya kurunwaktu tersebut,anggota Direksi yang bersangkutan berhenti darijabatannya tanpamemerlukan persetujuan RUPS".Halaman14 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/20155.

Dengan demikian, Judex FactiPengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai komisaris PTMandala Airlines dalam melakukan pengurusan PT Mandala Airlinespada saat Paul Rombeek mengundurkan diri dan sampai adanyakeputusan pengangkatan direksi baru dalam RUPS.

Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/201510.11.11 Agustus 2014 tentang kesepakatan RUPS PT Mandala Airlinesdimana dalam bukti P1 tersebut selaku direktur diberi kewenanganpenuh untuk mengajukan permohonan pailitterhadap diri sendiri ataupihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan;Menimbang, bahwa oleh karena Mohammad Zaky Achtar, S.H. M.H.,seorang Advokat yang tergabung dalam Jakarta Legal Group, danpermohonan pailit didaftarkan di PN.

Niaga Jakarta Pusat tertanggal 09Desember 2014 serta Surat Kuasa dari Paul Rombeek selaku direkturPTMandala Airlines ditandatangani tertanggal 06 November 2014 makauntuk mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberikuasa atau harus melalui RUPS yang benar jika sekiranya PemohonKeberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telahmengundurkan diri;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada surat bukti berupaRUPS yang baru yang dapat melemahkan RUPS Akta Nomor 24 tanggal11 Agustus

Bahwa Pemohon/PT Horas Insani Abadi telah melaksanakan RUPSTahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS TahunanPT Horas Insani Abadi telah memutuskan pembagian dividen kepada parapemegang saham PT Horas Insani Abadi yang bersumber dari labaditahan PT Horas Insani Abadi pertanggal 31 Desember 2010 (vide: Pasal4 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24 Juni 2011).7.

Bahwa RUPS Tahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011memutuskan dividen saham atas nama Jonggi Darma Situngkir sebanyak50 lembar saham dan deviden saham an. Karmin Sutan sebanyak 25lembar saham yang belum diserahkan kepada Dr. Med. PolentynoGirsang Sp. B.

Finacs dititipbkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPematang Siantar hingga gugatan perkara perdata No. 44/PDT.G/2009/PNPMS mendapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(vide: Pasal 5 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24Juni 2011).8.

No. 527 K/Pdt/2012perkara tersebut telah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia.5 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon telah melaksanakan RUPS tahunanPT. Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS Tahunan PT. HorasInsani Abadi telah memutuskan pembagian Deviden kepada para Pemegangsaham PT. Horas Insani abadi yang bersumber dari Laba ditahan PT. HorasInsani abadi pertanggal 31 Desember 2010 (Vide : Pasal 4 Berita Acara No. 5RUPS Tahunan PT.

GMS, di tambah bunga menurut suku bunga Depositopada Bank Pemerintah, terhitung mulai tanggal tidak di bayarkannyadividen setelah RUPS tahun 2008, 2009, dan 2010 sampai denganpenyerahan saham PT. GMS kepada Penggugat.

) diadakanaudit Keuangan oleh auditor independen ( T4.)Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk melakukan audit tersebut telahdisetujui oleh TERGUGAT dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2009 (T5)dengan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tanggal 22Juni 2009 akan tetapi rapat umum pemegang saham (RUPS) tersebut tidakdihadiri oleh PENGGUGAT ( T6)Bahwa didalam RUPS tersebut juga telah dilakukan penggantian TERGUGATsebagai Komisaris sesuai dengan surat permintaan PENGGUGAT tertanggal10 Juni 2009

) atau RUPS LB untuk menetapkan status sahamsaham PENGGUGAT sebanyak 208.975 lembar di PT GMS.

Sebagai Pemegang Saham,PENGGUGAT mempunyai hak suara dalam RUPS, termasuk mempunyai haksuara untuk memutuskan/menetapkan untuk memberikan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai pasal 113 UU PT.Dengan demikian apabila benar PENGGUGAT selaku Dewan Komisaris tidakpernah menerima gaji atau honorarium dan tunjangan, maka hal tersebutsudah jelas berdasarkan atas putusan RUPS dimana PENGGUGAT sendiriselaku Pemegang Saham ikut memberikan putusan dalam RUPS tersebut.Berdasarkan fakta

GMS/Tergugat PerihalPenambahan Agenda RUPS PT. GMS; (diberi tanda bukti(P7 C).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 11 Juni 2009Kepada Dewan Direksi PT. GMS Perihal Permintaan AuditFinansial Dalam RUPS PT. GMS; diberi tanda bukti (P7 D).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 16 Juni 2009 Perihal; Konfirmasi Mengenai Permintaan Audit Finansial,Revaluasi Asset Dan Saham Dalam RUPS PT. GMS; diberitanda bukti (P7 E).Copy dari copy Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 20093713. Bukti P914. Bukti P1015.

Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi Hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahrapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Ill untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 15% (lima belas persen)atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 487 PK/Pdt/2018rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahPutusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dan Risalah Rapat tersebut dibuat dalam Akta Notaris

Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

materiil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan risalahtersebut dibuat dalam Akta Notaris;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan sahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 37% (tiga puluh tujuhpersen) atau sebesar 30 (tiga puluh) saham kepaada Penggugat yangseharusnya menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal Pasal diatas, dapat disimpulkanbilamana Direksi suatu Perseroan mengadakan suatu Perjanjian pengalihanharta kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan Perseroan kepada pihak lainya yang memiliki itikadbaik tanpa adanya keputusan RUPS terlebih dahulu, tidak

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 6 point 10 yang menyatakan Perjanjian 14/2005 tidak mengikatPerseroan diakrenakan tidak adanya Persetujauan RUPS;2.

dan nyata dalam gugatanya pernahdilakukan RUPS LB sebelumnya pada tahun 2014 namun tidak adakeberatan akan adanya perjanjian;Bahwa Sebelumnya Tergugat II jelaskan terdapat keanehan kejanggalandan akal akalan Para Penggugat pula dengan Tergugat dalam rups lbuntuk lari dari kewajiban hukumnya untuk melakukan pemenuhanpelaksanaan perjanjian akta no 14/2005.Berikut Tergugat II uraikan keanehan kejanggalan dan akal akalan ParaPenggugat dan Tergugat untuk lari dari kewajibanya sebagai berikut:a.

Bahwa Kemudian RUPS LB tentang keberatan adanya perjanjianjian barudilaksanakan setelah serangkaian tindakan Tergugat II meminta haknya yangbelum diberikan secara tuntas dalam akta perjanjian 14/2005.5.

Pasal 79 ayat 1 UU PT mengatur sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPSPenjelasan: Cukup jelasPasal 81 ayat 1 UU PT mengatur sebagai berikut:(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang sahamsebelum menyelenggarakan RUPS.Penjelasan: Cukup jelasPasal 82 ayat 2 UU PT mengatur sebagai berikut:(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat

DewanKomisaris.Penjelasan: Cukup jelas(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.Penjelasan: Yang dimaksud dengan alasan yang menjadi dasarpermintaan diadakan RUPS, antara lain karena Direksi tidakmengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telahditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris akan berakhir.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yangdisampaikan oleh pemegang

saham tembusannya disampaikan kepadaDewan Komisaris.Penjelasan: Cukup Jjelas(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Penjelasan: Cukup Jjelas(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5): a.

untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujul paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagiandari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarPenjelasan: Cukup jelasPasal 89 ayat 1 UU PT berbunyi:(D) RUPS untuk = menyetujui Penggabungan

persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaanpatungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada hutan tanaman yang dibuat dihadapan Notaris yang berisipersetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada pihak lain;b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (MenteriBUMN), yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariPerusahaan Pemegang Saham Swasta yang dibuat dihadapanNotaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;16.Bahwa PT.

Sumalindo Hutani Jaya, melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk persetujuan pengalihansaham 60 % (enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana dijelaskan dalam positaangka (12 dan 13) gugatan ini, dan berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Direksi PT.

Tergugattidak teliti dan cermat bahwa apakah sudah ada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) persetujuan pengalihan saham swasta/ PT.

Terbitnya surat objek gugatan a quo belum mengakibatkan terjadinyapengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengantindakan hukum lain yaitu RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. sesuaiUndangUndang Perseroan Terbatas;e.

hukum tidak mau menyerahkan Sertifikat ASLI Sertifikat Hak Milik No. 1069, atas nama : MADE SUWECA,SE SuratUkur Nomor : 106/Seraya/2003 tertanggal 24 102003, serta suratsurat ASLI PT JACOMA lainnya, bahkan hingga saat ini TERGUGATtidak jelas keberadaanya apakah masih di Indonesia ataukah sudahkembali ke Australia , PENGGUGAT tidak dapat menemui dankehilangan kontak untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT telah memanggil dan mengundang TERGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tahun 2010Penggugat mulai merasakan ada keganjilan dalam hal pelaporan keuanganperusahaan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat karena Penggugat merasa telah dibohongi dan dicurangioleh Tergugat termasuk sikap Tergugat yang secara diamdiam mau menjualtanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara memasangplang di lokasi tanah di Desa Seraya Kabupaten Karang Asem ; Bahwa ataskejadiankejadian tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untukmelakukan RUPS

olehTergugat maka telah terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mendirikan perusahaan PMAyang diberi nama PT Yacoma yang bergerak dibidang Konsultasi ManajemenProperti ;Bahwa benar 50 % saham yang dimiliki oleh Tergugat di PT Yacomatersebut berasal dari Penggugat ;Bahwa benar Tergugat telah lalai mempertanggungjawabkankeuangan PT Yakoma secara baik dan tidak transparan dalam pelaporankeuangan tersebut ;Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS

Bahwa benar Tergugat pernah mau menjual tanah Hak Milik No.1069dengan memasang plang dilokasi tanah tersebut tanpa diketahui olehPenggugat;Bahwa benar sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka pihakPenggugat telah mengalami kerugian ;Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan diatasmaka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P20, P21 ternyata PT Yacoma telahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

) dan ternyata pulaTergugat telah dipanggil untuk melaksanakan RUPS akan tetapi pihakTergugat tidak hadir maka sesuai dengan Anggaran Dasar PT Yacoma jo.pasal 82 ayat 5 Undangundang No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, hasil RUPS tersebut adalah sah, sehingga hasil RUPS yangmelakukan penggantian Tergugat sebagai Direksi adalah sah ;Menimbang, bahwa karena penggantian Tergugat sebagai Direksimelalui RUPS dinyatakan sah dan ternyata pula bahwa 50% saham yangdimiliki Tergugat dalam PT Yacoma

;Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masulkkategori Bank dalam penyehatan, sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hakdan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukummasih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karenapembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuaiketentuan yang diatur dalam

pasal 114 UndangUndangNo.1 Th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank Tamaramasih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta RUPS;Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperOleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkanketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1999 adalah hak dan kKwenangan Direksi, KomisarisPemegqang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbk., makaBadan 4 Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakanhak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak

atasnama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS pTBank Tamara Tbk.

TATO ) dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato(PT.TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, dalam tenggang waktu 8(delapan ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap ;4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan PengadilanTingkat Pertama dalam eksepsi, dengan pertimbangan dan alasan bahwa oleh karenaeksepsi sudah mempersoalkan pokok perkara , maka akan diputus dan dipertimbangkanbersamasama dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa tertulis Pasal 100 ayat (10), sebenarnya Pasal 100 ayat (1)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajibanseorang Direksi dari suatu perusahaan antara lain membuat daftar pemegang saham,daftar khusus, risalah RUPS

dan risalah rapat Direksi dan atas permohonan tertulis danpemegang saham, Direksi memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk dapatmemeriksa daftardaftar tersebut ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan meminta pertanggung jawaban Turut Tergugat I danTergugat II mengenai Laporan Keuangan PT.

untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan bukti Penggugatyang diberi tanda P.2 dan P.3 tersebut ;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama Pasal 100 ayat (1) danayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajiban seorangDireksi suatu perseroan Terbatas dan ini telah dilakukan oleh Tergugat I cq TurutTergugat II dan Tergugat II ;Namun yang dipersoalkan dalam gugatan dengan bukti yang diberi tanda P.2 dan P.3adalah teguran Penggugat kepada Tergugat untuk segera diadakan RUPS

TATOdan minta pertanggung jawaban Laporan Keuangan sejak tahun 2002 sampai dengantahun 2010 ;Menimbang, bahwa apabila yang diminta Penggugat adalah diadakan RUPS PTTATO maka mekanismenya adalah pada Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 antara lain disebutkan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroantersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian ada bertentangan antara dasar gugatanPenggugat

Bahwa Pihak Tergugat secara bersamasama dengan pihak Penggugatmenyatakan bersedia dan dalam waktu secepatnya setelah perdamaian inimelakukan RUPS yang dihadiri olen Penggugat sebagai Pemegang Sahamsebesar 72% Eks Hong Hai International Corporation pada Tergugat,Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2021/PN BitBeserta dengan Pemegang Saham lainnya sebesar 28% yang bersediauntuk hadir, RUPS mana yang akan memutuskan mengenai saham 72%eks Asing yang akan dirubah menjadi saham Indonesia karena

statuskewarganegaraan Pemiliknya yaitu Penggugat yang berkewarganegaraanIndonesia, juga RUPS mana yang akan membahas dan memutuskanmengenai penunjukkan dan pengangkatan orangorang pada jabatanjabatan dalam struktur Tergugat (PT.Indo Hong Hai Internationa), pun RUPSyang akan melahirkan akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat (PT.IndoHong Hai International), yakni Akta Perubahan terhadap Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.Indo Hong Hai International tanggal 25 September1995, Nomor : 119, kemudian beserta

KEN PERMONO, SH ;26.Bahwa meski dalam akta disebutkan RUPS Luar Biasa dilakukan ataspermintaan Direksi PT.

AZAM LAKSANAINTANBUANA yang menyebutkan :e "RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan /atau dengan iklan dalam surat kabar",e "Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal diselenggarakan RUPS dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS" ;2.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;1) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufa dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterimae Pasal 82:1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan, dantanggal RUPS ;2) Pemanggilan

RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan Iklan dalam SuratKabar ;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;144) Perseroan wajib memberikan salinan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadapemegang saham secara cumacuma jikadiminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suarahadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulate Pasal 105:1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.Penjelasan Pasal :Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan

Oktober 2007, dengan mendasarkan pada Pasal 1 PRWTdan mengacu pada surat keputusan No. 082/SK/DPO/IV/1995 tentang Mutasi;bahwa tidaklah benar Penggugat mulai bekerja pada Tergugat mulai tanggal 22 Juni1995, karena dalam surat pengunduran dirinya tanggal 12 September 2007disebutkan bahwa Penggugat sendiri mendalilkan bahwa dia mulai bekerja padatanggal 1 Agustus 1995;Bahwa status Penggugat sebagai Pekerja dari Tergugat telah berakhir sejak 3 Maret1998, karena pada tanggal tersebut telah diadakan RUPS

No. 97 tanggal 3 Maret 1998 tentang Risalah rapat PT.Dayasempurna Cellulosatama dan telah mendapat pengesahan dari DepartemenKehakiman RI;1212.12.14.15.16.Bahwa sejak diangkat menjadi Direktur pada tanggal 3 Maret 1998 tersebut,Penggugat tidaklah terus menerus menjadi Direktur, klarena telah terjadi beberapakali RUPS, dimana dalam setiap RUPS tersebut Direksi dan Komisaris selaludiberhentikan;Bahwa RUPS terakhir dimana Penggugat diangkat menjadi Direktur adalah padaRUPS tanggal 1 Pebruari 2005;Bahwa

dengan diangkatnya Penggugat menjadfi Direktur dari Tergugat padatanggal 3 Maret 1998 dalam suatu RUPS dan telah mendapatr persetujuan dariMenteri Kehakiman RI, maka status Penggugat berubah dari Pekerja menjadiPengusaha;Bahwa artinya penggugat dalam hal pesangon, uang jasa maupun tunjangan tidaklagi termasuk dalam subyek yang diatur oleh Undangundang No. 12 tahun 2003tentang ketenagakerjaan, tetapi termasuk subyek yang diatur oleh UndangundangPereseroan Terbatas;Bahwa pasal 1 Undangundang No. 12

Penggugat diangkat melalui RUPS yang kemudian dibuatkanakta notaries dan kemudian telah mendapatkan persetujuandari Menteri Kehakiman R.L;Bahwa dalam KKB VI tersebut pasal 4 (2), halaman 11, telah megatrur bahwa KKBtersebut hanya berlaku bagi seluruh pekerja dari anggota sampai manajer yangbekerja pada Tergugat;Dengan demikian Penggugat sebagai Direktur dari Tergugat tidak termasuk dalamobyek KKB;1420.Del2aBahwa adalah benar Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Direktursebagaimana surat pengunduran

DayaSempurna Cellulosatama;e Bahwa proses diangkatnya Penggugat sebagai Direktur melalui Rapat UmumPemegang Saham pada tahun 1997 dan RUPS sudah didaftarkan di DepartemenKehakiman RL;e Bahwa saat itu saksi sudah bekerja di PT Daya Sempurna Cellulosatama;e Bahwa saksi yang bertugas sebagai Staf Legal bertugas membuat SKSK dan AktaAkta di PT Daya Sempurna Cellulosatama;e Bahwa Penggugat mengundurkan diri secara sukarela dari PT Daya SempurnaCellulosatama;19Bahwa PT Daya Sempurna Cellulosatama sudah

BPR Dana Utama yangditunjuk secara sah dalam RUPS Luar Biasa; Bahwa sesuai dengan pernyataan keputusan rapat No. 39 yang dibuat olehNotaris Pujiastuti Pangestu, SH kedudukan Tergugat II adalah KomisarisUtama dan Turut Tergugat I adalah Komisaris PT.BPR Dana Utama yangkedua duanya kemudian disebut Dewan Komisaris, sedangkan TurutTergugat II adalah Direktur yang bersamasama dengan Penggugatmerupakan direksi PT. BPR Dana Utama; Bahwa sebelum Penggugat memimpin PT.

untuk memberhentikan Penggugatsecara resmi melalui pengadilan ini dan memberikan pesangon dan atauimbalan yang layak, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat Iuntuk memanggil RUPS luar biasa untuk memberhentikan Penggugat secararesmi paling lambat bulan Juni 2015;Bahwa oleh karena penggugat diberhentikan maka sudah selayaknyaPenggugat mendapat pesangon atau imbalan jasa, oleh karenanya mohonmenjatuhkan putusan menghukum Tergugat I untuk memberikan pesangonsesuai dengan peraturan yang berlaku

Sedangkan, hubungan hukum antaraanggota direksi dengan owners atau RUPS adalah hubungan kepercayaan(Fiduciary Duties) dan pemberian amanat (Legal Mandatory), atauhubungan yang bersifat koordinasi (Partnership) :Bahwa dalam hal penunjukan sebagai Direksi tunduk kepada Pasal 94 ayat (Anggota Direksi diangkat oleh RUPS) sehingga terjadinya hubungan kerjaantara Direksi dengan Perseroan terbatas bukanlah dari UndangUndangNomor 13 tahun 2003 melainkan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,sehingga pengakiran

Sedangkan direksimendapat gaji karena menjalankan pengurusan Perseroan terbatasberdasarkan keputusan RUPS.

Sedangkandireksi mendapat gaji karena menjalankan pengurusanPerseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS.2 Bahwa terkait dengan permohoan penggugat agar putusan dalamperkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbarr Bij voorad) , kami tanggapi sebagai berikut: a Bahwa sesuai doktrin maupun berdasarkan HIR, pemenuhan suatuputusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun melaluieksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.7.10.11.12.Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia dengansecara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.9.10.11.12.Bahwa berdasarkan salinan Akta No. 2, Tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai Komisaris di perusahaan PT. Suga Indonesiadan memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum terhadap Vina Rosmayanti;Bahwa tindakan Tergugat sebagai Direktur di PT.

Suga Indonesia dengan sepihaktanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dasar tersebutdijadikan untuk mengkualifikasi tindakan Tergugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang kemudian pada poin 11 ditegaskan kerugianyang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat tersebut. Namundalam poin 9 Gugatan, Penggugat mendalilkan pula BahwaBerdasarkan Salinan akta No.2 tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai komisaris di Perusahaan PT.

Suga Indonesiayang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal O06 Pebruari2013, dijelaskan Bahwa Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhirapabila :1) Mengundurkan diri2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundangundangan;3) Meninggal dunia ;4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS)Bahwa tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmembahas tentang pemberhentian Penggugat dari kepengurusan danPemegang saham PT.