Ditemukan 2289 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2007
Tanggal 17 Juni 2009 — BUPATI BUTON, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, ;NINAWARTI BERLINA, FARIS LIE, dkk.
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum SetdaKabupaten Buton, berkedudukan diKantor Bupati Buton pada BagianHukum Setda Kabupaten KotaNomor. 1 Pasarwajo sesuai denganSurat Kuasa Khusus Nomor.04/HK/2006 tanggal 15 April 2006 ;KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Balaikota No. 17 KodyaKendari , dalam hal ini memberikan kuasakepada :IIrwan Idrus, SH., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SeksiPengurusan Hak Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2032 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PIETER THENU, Amd., S.Sos VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA Cq DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON
4118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri AmbonNomor 144/Pid.B/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014,dimana putusan mana telah menjadi rujukan dikeluarkan Surat Kepala BiroKepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014, seharusnya sebagai acuanJudex Facti dalam mempertimbangkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Namun Judex Facti menggunakan Surat Keterangan dari Kepala SubBagian
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd., M.Si. vs. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, DK
2520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;NIP : 19640920199031002:Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat , III/d;Jabatan :Pembantu Pimpinan pada Subbagian Danamasyarakat BAUK Universitas Negeri Manado;Unit kerja : Universitas Negeri Manado;Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhiunsur Pasal 8 huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;3. Lampau Waktu :a.
Register : 19-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — YAYASAN BAJIMINASA UJUNG PANDANG AKADEMI KOPERASI UJUNG PANDANG VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;
3831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan;4. RATNA IDRUS, S.H., M.H., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;5. LABELLA NAKANAYA, SH., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Jend.
Register : 16-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Januari 2014 — Pidana Korupsi - H. AMAT SUKUR, S.Sos
6617
  • ENDANG LISTYOWATIDibawah sumpah, saksisebagai berikut :memberikan keterangan yang pada pokoknyae Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi adalah pegawai negeri diKementerian Lingkungan Hidup (KLH)sebagai staf di Biro Umum;e Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik tanpapaksaan dan dibuat BAP yang saksitandatangani setelah saksi baca;e Bahwa atas keterangan saksi sebagaimanadalam BAP tersebut tidak ada yang akansaksi rubah;e Bahwa saksi bertugas sebagai staf di SubBagian
    sebesar Rp.1.250.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi tidakmelihat adanya perubahan/penambahankekayaan pada diri Terdakwa;010.SUARSIHBahwa atas keterangan saksi di atas,Terdakwa tidak berkeberatan.Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil diKementerian Lingkungan Hidup (KLH)sebagai staf pada Bagian Keuangan di SubBagian
    Airways terdapat penumpang atasnama Henry dan tiket tersebut benardigunakan;e Bahwa saksi membenarkan keterangannyasebagaimana dalam BAP;e Bahwa atas keterangan saksi di atas,terdakwa tidak berkebratan.memberikan keterangan yang pada pokoknyae Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;e Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksisebagai Kepala Bagian Keuangan;e Bahwa Terdakwa menjabat sebagai KabagKeuangan sejak tahun 2003 s/d tahun 2010;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
    Akuntansi dan Verifikasi diKementerian Lingkungan Hidup RI (KLH),dengan tugas menyusun laporan keuangantingkat kementerian, koordinasi denganDirjen Perbendaharaan Departemenkeuangan;e Bahwa saksi menjabat sebagai KasubagAkuntansi dan Verifikasi sejak bulan Agustus2008;Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagaistaf di bagian keuangan;Bahwa Sub Bagian Akuntasni dan Verifikasisebelumnya sudah ada sebelum tahun 2010,kemudian pada tahun 2010 Sub Bagiantersebut dipisah menjadi 2 (dua) yaitu SubBagian Akuntansi
    Setelah diberikan kepadaTerdakwa, Surat Tugas tersebut kemudianTerdakwa disposisikan kepada Kepala SubBagian Perjalanan Dinas dan KasubagVerifikasi untuk membantu penyelesaianadministrasinya;Bahwa sebelumnya telah ada pengajuan dariKepala Bagian kepada Kepala Biro Umum;Bahwa perjalanan dinas tersebut ditujukanuntuk melakukan pekerjaan antara lainpembinaan, sistem akuntansi kKeuangan, datarealisasi pekerjaan dll;Bahwa administrasi pengelolaan perjalanandinas ada pada Sub Bagian Perjalanan Dinasuntuk
Putus : 09-10-2013 — Upload : 20-11-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 9 Oktober 2013 — DAVID EFFENDI
9446
  • Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskanke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E, MM untukdibuatkan SPMU/SP2D (finalnyapembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PTDJM untuk membayar tagihantersebut diurus langsung olehSekretaris Korpri (saksi Drs.YUSRADIANSYAH, M.Si.) keWALIKOTA. Berdasarkanketerangan saksi Suhandiyansyah,SK Walikota sebagai dasar pencairankadang disusulkan karena ketikauang akan dicairkan SK belumselesai.
    Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan keBagian Keuangan Subbagian Anggaran (saksi Tony Suhartono, S.E.,MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, surat tersebutditeruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakni Hernandar, S.E., MMuntuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PT Davindo Jaya Mandiri untukmembayar tagihan tersebut diurus langsung oleh Sekretaris Korpri64(saksi Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si.) ke WALIKOTA.
    Dokumentersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Subbagian Anggaran(saksi Tony Suhartono, S.E., MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E., MM untuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);C Proses penerbitan SPMU kepada PT DJM untuk membayar tagihan tersebutdiurus langsung oleh Sekretaris Korpri (saksi Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si.) ke WALIKOTA.
Register : 10-01-2014 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.BKL
Tanggal 6 Maret 2014 — ICHSAN RAMLI, SE BIN RAMLI
4426
  • YANWAR PRIBADI, SE NPP0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru subbagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kotabengkulu ICHSAN RAMLI, SE;Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan DirekturPDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugasdan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kotabengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr.
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
500876
  • Nama : MUHRIYANTO, SH..Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.3. Nama : ARIEF RACHMAN, SH.Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.Halaman 1 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBYKesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Magetan. Kewarganegaraan Indonesia,yangberalamat di JI.
Register : 02-03-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 8 September 2015 — Penggugat : PRISCA ANGELIKA JILL TURANGAN Tergugat I : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat II : KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat III Intervensi : PT. Filadelfia Blessing Family
172273
  • ., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaManado,"000. ALLEN F. NGANTUNG, SH. Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaMBA BEG ~~~~~ =n nnn nnn. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.Pekerjaan Advokat ;. FRANGKY MANTIRI, SH., PekerjaanAdvokat; 222 n enon none nn non nnneSemuanya Memilih domisili di kantor walikotaManado Jl.
    ROY R.ZEKEON, SH., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian Hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, SH., Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.,Pekerjaan Advokat;5.
Register : 14-10-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 19-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 19 Maret 2015 — HARFAN LAWAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KOTA SOLOK
10560
  • pembantuan ; Pasal 13 ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12Dinas Kebersihan dan Tata Ruang menyelengarakan Fungsi ; a Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan tata ruang ;b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangkebersihan dan tata ruang ;c Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan tata ruang ;16Perlu diketahui bahwa susunan organisasi Dinas Kebersihan dan TataRuang Kota Solok terdiri Kepala Dinas, Sekretaris (membawahi tiga subbagian
Register : 21-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 644/Pid.Sus/2019/PN Bls
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
NIDYA EKA PUTRI,S.H
Terdakwa:
IRMADIONO Als DINO Bin Alm. RUSLI.
1018
  • ditemukan saat dilakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh AnggotaPolsek Rangsang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul02.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Wisata Dusun Ill Desa TelukSamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanMenimbang, bahwa rumusan bagian inti delik (delictsbestanddelen) ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu subbagian
Putus : 21-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — AUGUSTINUS HENRY WORANG, VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI., III. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
3416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;Mulyanto, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;Didit Junaedi, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat
Register : 16-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 4 April 2019 — Hj. NURMINDA GANDA, SE Binti Hi. HUSEIN GANDA
16592
  • HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraJalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Ternate Maluku Utara berdasarkan Suratkeputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22Januari 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Iswan Habibselaku Pembantu Bendahara
    HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraberdasarkanSurat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013telah melakukan atau turut sertamelakukan dengan saksi Iswan Habib selaku Pembantu Bendahara Penerima UnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate
    NURMINDA GANDA, SE dalam jabatannyaselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaperiode Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan 10(sepuluh) kali penerimaan uang pajak kendaraan bermotoryang bersumber dari PKBdan BBNkKB, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.
    Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat KotaTernatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatedan penggunaan uang tersebuttidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Maluku Utaraterhadap uang pajak PKB dan BBNKB ditemukan adanya penerimaan pajak kendaraanbermotor Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 yang tidak
    Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnit PelaksanaTeknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternateperiode Bulan Januari sampai denganHalaman 100 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN TteBulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB danBBNKB yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)Samsat Kota Ternate, yang seharusnya
Register : 09-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm
Tanggal 11 Oktober 2016 — Penggugat Vs Tergugat
136
  • No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm10.11.12.13.Daftar Gaji Bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji SubBagian Keuangan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, bermeterai cukup,kemudian diberi kode P.6.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler ProgramStudi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Agustus 2015, YayasanWakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana,sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar
Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20774 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Nomor 18 Tahun 2000,Seharusnya:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, bukanUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Kesimpulan: bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil untuk membahasdan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dan tanoa adanyaPembahasan Akhir Hasil Penelitian; bahwa sesuai dengan format pada subbagian
Register : 09-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI, DK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR., II. BUPATI BANJAR;
7436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum SetdaKabupaten Banjar;Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 508 K/TUN/2017Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/117/KUM,tanggal 16 Februari 2017;Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat,Tergugat Il Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan
Register : 05-12-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 1 April 2013 — - SHINTA FHENSYLVANIA, ST Binti A. HALIM RUSDI - DAVID KURNIAWAN
8213
  • saat itu saksi Irfan Rahardi selaku kasubagkelembagaan yang menangani proposal bansos di bidang kelompokmasyarakat, perorangan dan lembaga swadaya masyarakat sertainstansi pemerintah, dan yang menjadi dasar saksi Irfan Rahardimenjadi PLH yakni saksi Irfan Rahardi adalah Kasubag palingsenior dibagian sosial, sehingga secara otomatis apabila saksi dinasluar dan berhalangan maka = saksi Irfan Rahardi yangmenandatangani telahaan staf;e Bahwaterdakwa Shinta adalah staf di bagian sosial tepatnya staf subbagian
    masuk tata usaha Bagian Sosial lalu101112masuk ke Kepala Bagian Sosial untuk didisposisi yang mana saat itu KepalaBagian Sosial dijabat oleh PLH Kepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFANRAHARDI sehingga yang mendisposisi ke 16 (enam belas) proposal tersebutadalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksi Irfan Rahardi,lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagian masingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian
    tata usaha Bagian Sosial lalu masuk ke Kepala BagianSosial untuk didisposisi yang mana saat itu Kepala Bagian Sosial dijabat oleh PLHKepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFAN RAHARDI sehingga yang mendisposisi ke16 (enam belas) proposal tersebut adalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Menimbang, bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksiIrfan Rahardi, lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagianmasingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian
    pertanggungjawaban orangyang turut terlibat dalam suatu tindak pidana.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa pencairan dana Bansos dari Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 terhadap 16Proposal yang fiktif tidak hanya melibatkan terdakwa I Shinta Fhensylvania,STdalam kedudukannya sebagai Staf pada Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat padaBagian Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan terdakwa II DavidKurniawan, akan tetapi juga melibatkan saksi Irfan Rahardi selaku Kepala SubBagian
Register : 07-03-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Str
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
MUNAWARBAH BIN MADDIN
Tergugat:
1.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Lhoksmawe
2.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
3.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
4.MUNAWARDI BIN M.KARIMI
555
  • ., Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum Ilb, Rina Maryana, Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum IIb, Marwan Sembiring, Penanganan Perkara pada KPKNLLhokseumawe, Muhammad Nagif, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, Anugrah Satria, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU127/MK./2017, tertanggal 13 April 2017, selanjutnya disebutsebagai Tergugat III;.
Register : 25-03-2008 — Putus : 09-07-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 13/G/2008/PTUN.SMG
Tanggal 9 Juli 2008 —
5922
  • Alibasah Sentot PrawirodirjoNomor 6 Magelang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April2008 telah memberi Kuasa kepadaNa ma : WIWI WIDIASTUTI, S.H ; 255 Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kota magelang ; Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edy Wibowo No. 2Magelang ; Dan BerdasarkanDan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/ADVZA/SKK/TV/2008 tanggal 18 April 2008 memberi Kuasa pulakepada : MOH. ZAZIN, S.H., dan SUPRIADI, S.H, KewarganegaraanIndonesia, Advokat & Konsultan Hukum =.
Register : 14-10-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terdakwa:
ABDUL GAPAR Als. GAPAR Bin RAHMANI
6621
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian