Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari.o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup.d Pasal 14 ayat (2), Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WaliNagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada bamus nagari serta menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.e Pasal 15, Wali Nagari Dilarang.a Menjadi pengurus partai

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari.o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup.Pasal 14 ayat (2), Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WaliNagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada bamus nagari serta menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.Pasal 15, Wali Nagari Dilarang.a Menjadi pengurus partai

Kayu Barang Bukti berupa partai kayu olahan merupakan sortimen kayugergajian milik UD. HAMKA dugaan tindak pidana merupakan sortimenkayu gergajian yang berada di Tempat Penampungan terdaftar KayuOlahan (TPTKO) UD HAMKA, berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayugergajian yang diukur sebanyak 1.422 (seribu empat ratus dua puluh dua)keping sama dengan 64,6880 M?

Pd/Advokat dari LembagaBantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang/LBHDPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Jalan LintasSumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun, KabupatenPadang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 231/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkanuntuk Tergugat VI tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelaswalaupun

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: G/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;j.

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan; Halaman 68 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor : 120/G/2020/PTUN.SBYj.

PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atauHalaman 32dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjJabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.

diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangHalaman 33dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.5.2.5.3.5.4.ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

keterangan tidak pernah di hukum ;Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter ;SKCK dari Kepolisian Asli dan foto copy yang dilegalisir ;Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha EsaSurat pernyataan setia kepada Pancasilan dan UUD 1945 ;Surat pernyataan kebenaran persyaratan administrasi ;Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (fakta integritas) ;Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhakyang dipilih ;Surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai

keterangan dari pengadilan setempat tentang tidak terlibat suatutindak pidana.Surat keterangan Bebas Narkoba.Bahwa Surat keterangan berbadan sehatSurat keterangan catatan Kepolisian (SKCk)Surat keterangan kebenaran persyaratan Administrasisurat penyataan bertaqwa kepada tuhan yang mana esaSurat pernyataan setia kepada pancasila dan UUD 1945Surat pernyataan tanggungjawab.Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih.Surat penyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai

Terlibat dalam kegiatan/keanggotaan organisasi terlarang;Menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif kecualliperaturan perundangundangan menyebutkan lain;.

Menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif kecualiperaturan perundangundangan menyebutkan lain;w. Melakukan dan/atau turut serta melakukan, menyuruh, membujuk, maupunmenghasut baik berupa tulisan, rekaman, gambar maupun bentukbentuklainnya untuk tidak mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan, tidakmentaati putusan pengadilan dan/atau tidak mentaati peraturan perundangundangan;x.

Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT termasuk dalam jenisPartij Acte (Partai Akta) yang mana akta tersebut dibuat oleh parapihak dihadapan PPAT, bukan PPAT yang membuat berdasarkankewenangan yang ada padanya, oleh karenanya PPAT hanyamenuangkan apa yang dijelaskan dan diakui oleh para pihak kedalam akta yang dibuatkannya.

menguraikan perbuatan melawanhukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat , sehingga ditariksebagai pihak oleh Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai AktaJual Beli tanggal 19 November 1975, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19tanggal 30 Mei 1978, dan Akta Hibah Nomor 06 tanggal 9 Desember 2005;Menimbang, bahwa Turut Tergugat Il juga telah memberikan jawabanyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT termasuk dalam jenis PartiActe (Partai

sebagai harta bersamaantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namunTergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan bahwa harta poin 3.1dan 3.2 merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dibeli olehnyadari hasil menjual harta pusak/warisan dari orang tuanya;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telahmengajukan alat bukti berupa PR.3 s/d PR.4 yaitu akta jual beli yang dibuatdihadapan pejabat yang berwenang yaitu NOTARIS, terhadap isinya tidakdibantah, dan dibuat secara partai

Surat keterangan jual beli tersebut dibuatbersifat partai, tidak dihadapan pejabat yang berwenang, ditanda tanganioleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai, maka alat bukti tersebutsecara formal termasuk dalam akta bawah tangan (ABT). Alat bukti aquosejajar dengan alat bukti otentik karena tidak dibantah tanda tangan olehlawan.

umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai

SusTPK/2017/PN.Pligd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa

Saksi KAHARUDDIN MUSTAFA Bin MUSTAFA, menerangkan ; Bahwa sebagai Ketua tim pemenangan dari partai PKS untuk sdr. syamsulHal. 65 dari115 Put. No. 02/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr.qamar sebagai calon Bupati Sinjai pada tahun 2013 dari pengusung yaituPartai PKS, PKB, PDK, dan PDIP) untuk mendaftar di KPU ; Bahwa saksi pernah meminta nomor rekeningnya Sdr. Imam Rohani, ST,dengan Nomor Rek : 1520094100704 Bank Mandiri pada tahun 2013 Atas permintaan Sdr.

Koordinasi Tim Pilkada, struktur partai dengan kandidat sebesarRp. 2.250.000,;b. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Barat sebesar Rp,1.500.0, ;c. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Tengah sebesarRp. 1.300.000,;d. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Selatan sebesarRp. 1.000.000,;e. Sosialisasi kandidat calon Wakil Bupati di Sinjai Utara sebesar Rp.1.0. OOO, ; 222 222222 222 reer eeef.

Biaya ATK sebesar Rp. 2.450.000,; Total Rp. 94.950.000, (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa penggunaan tanggal 18 September 2012 s/d 29 Desember 2012untuk biaya pemenangan, yang ditanggulangi sebelumnya oleh yangdiambikan dari kas partai PKS Sinjai sejumlah Rp. 9.000.000, dan barudiganti uangnya setelah dana pemenangan tersebut diterima ; Bahwa yang membuat daftar penggunaan uang tersebut saksi sendiri dantim pemenangan di kantor DPD PKS sinjai pada bulan April

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1: pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu,tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, jugamengganggu untuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGATserta sekolah anakanaknya.

Ketika itu, karena orang tua PENGGUGATtidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiOrganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Hal. 16 dari 155 hal.

(KUHPerdata) sebagaimanaPasal 1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan pihakpihak lainnya (yang tidak dijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitudimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI selama lebih dari 30 tahuntanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimanadali PENGGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/TPk/2019/PN.Jkt.Pst.Gimana jii SBahwa setelah Terdakwa Elviyanto dan Terdakwa Il Mirawatimendapatkan informasi mengenai dilakukannya transfer sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Dody Wahyudi sebagaibagian dari uang muka commitment fee untuk pengurusan ijin kKuota imporbawang putih, selanjutnya Terdakwa II Mirawati melaporkan hal ini kepada Nyoman Dhamantra yang pada saat itu sedang menghadiri acarakongres partai di Bali; Dmn s AUGUST 7. 20F sya pak :2 Pak

Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa Elviyanto menyampaikan bahwa pengurusan kuota impor bawang putihakan menggunakan jatah partai dari Nyoman Dhamantra. Ataspenjelasan tersebut Dody Wahyudi menjanjikan commitment fee sebesarRp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kg dari total alokasi kuota,namun Terdakwa Elviyanto meminta harga sebesar Rp 2.000,00 (duaHal. 255 dari 338 Hal.

Bahwa setelah Terdakwa Elviyanto dan Terdakwa Il Mirawatimendapatkan informasi mengenai dilakukannya transfer sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Dody Wahyudi sebagaibagian dari uang muka commitment fee untuk pengurusan ijin kKuota imporbawang putih, selanjutnya Terdakwa II Mirawati melaporkan hal ini kepada Nyoman Dhamantra yang pada saat itu sedang menghadiri acarakongres partai di Bali;Hal. 260 dari 338 Hal.

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat

, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 26 Putusan No.67/Pid.Sus.

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat

, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 42 Putusan No.67/Pid.Sus.

jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi

Tahun 1985 tentang Bea Materaijuncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Materai, buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danpatut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPemberian Hidup (Hibah) antara Xxxxx (pemberi hibah) kepadaXXXXXXXXXXXX(penerima hibah) tanggal 30 Juli 1976, surat tersebut berbentuktertulis, dibuat secara partai

materildan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 isi dan tandatangannya disanggaholeh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan,sehingga tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sepanjang tidak didukung olehalatalat bukti lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, merupakan Surat Keterangan JualBeli antara XxxxxxXxxxxx(penjual dengan Xxxxxx Rasak (pembeli) tanggal 30 Juli1976, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai

1.14 tersebut bersifat sempurna dan memilikikekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxxmerupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat HakMilik Nomor 316 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15, merupakan Surat Perjanjian JualBeli antara Xxxxxx(selaku Penjual) dengan Xxxxxx (selaku pembeli) atas tanah yangdigelari Abboloang yang diuraikan dalam SHM No.316, tanggal 21 Mei 1985, surattersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai

suka atau tidak suka harusPenggugat Rekonpensi hadapi.Bahwa bagi warga masyarakat yang tidak mengetahui / memahamidengan jelas' tentang bagaimana kondisi permasalahan yangsesungguhnya, pasti akan begitu@ mudah terpedaya dan menilaiburuk terhadap diri Penggugat Rekonpensi yang dianggap tidakbaik dalam menjalankan suatu pekerjaan.Bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang ada, PenggugatRekonpensi memiliki jabatan dan kedudukan dalam masyarakatLampung, antara lain:Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.

FEBRIO LINA, SH.MH.Ketiganya beralamat Kantor Lembaga Kantor Hukum (LBH)Partai Persatuan Indonesia (Perindo) beralamat jalan Batang Agam No. 5 KotaPadang.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentangtindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;Setelah mendengar keterangan saski saksi dan keterangan terdakwadipersidangan ;Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.