Ditemukan 11437 data
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ismail Nahumarury, SH
89 — 36
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura , tanggal 28 Januari 2010;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat DPRD Kab.
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. JayapuraNomor: .6 tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura ,tanggal 28 Januari 2010;57) 2 (dua) lembar foto copy daftar namanama pejabat pelaksana tekniskegiatan sekretariat DPRD Kab.
183 — 77
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
142 — 41
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum II : YUNASRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ABDUL BASIR, SH
63 — 45
Bahwa biodata Terdakwa adalah Anggota Dewan dari Partai Nasdem KotaLangkat Sumatera Utara seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepadamasyarakat dengan perilaku yang baik bukan menjadi pengedar Narkotika;7.
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
241 — 166
kebenaran dan keabsahan Akta Wasiat Nomor : 103,tertanggal 20 Januari 1990 tersebut, memang benar;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat laporkan NotarisChufran Hamal, SH, ke Polda Metro Jaya, dengan LaporanMemasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, Pasal 264Jo 266 KUHP;Bahwa pada tanggal 04 November 2009, laporan Penggugattersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya, karena dianggap bukanYurisdiksi Pidana, begitu juga Chufran Hamal, SH, pada masa itusebagai Anggota DPRRI, di Komisi Il dari Partai
84 — 54
Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan dalam Pasa/ 1340KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penye/esaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja"Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/ Instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara aquo, maka Penggugatharus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal ini pihak BadanPertanahan Kodya Jakarta Barat.Bahwa berdasarkan uraian
88 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H (Hukum Acara Perdata: Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; SinarGrafika, 2010, hal 546) agar akta bawah tangan melekat pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak ) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. isi dan tanda tangan diakui.;8.
Pembanding/Tergugat II : KHAIRUL ALAM Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Terbanding/Penggugat : MELANI Diwakili Oleh : ALPIAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : AGUS ASPIYANTO NOOR
Terbanding/Turut Tergugat II : WIWID HARYANI
96 — 57
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurangkurangnya 2dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;3. Isi dan tandatangan diakui;Jika syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875KUHPerdata maka:1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanyasempurna dan mengikat (volledig en bindendebewijskracht);3.
28 — 5
mencari pekerjaan diselingi menawarkan proposalsebagai vendor seragam ke kantorkantor, dan XXX menunjukTergugat untuk menjadi vendor dan direkomendasikan di 4 kantorcabang (XXX), serta pesanan dari pihak lainnya, sebelum AsianGames dan setelah masa kontrak habis di Lemigas pun Tergugat terusbekerja freelence (dari instalasi cctv, pasang jaringan lan, pabxtelepon, service komputer, mendesain cover cd motivator rezzaanggara (teman kakak keempat Penggugat), mendesain danpemesanan ke produsen jam dinding partai
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarif Hidayat, MM menjadiCalon Bupati Kabupaten Musi Rawas yang diusung oleh MayoritasAnggota Dewan Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, WalaupunGolkar Pusat merekomendasikan Calon lain;. Proses untuk mengeluarkan Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas gunamemenuhi permintaan Para Ketua/Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas menjadi sangat mulus dan sederhana karena Kabag. KeuanganDaerah Kabupaten Musi Rawas dijabat oleh H.Gotri Suyanto, SE,M.Socyang tidak lain adalah keluarga dekat/keponakan dari Drs.
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila dan UndangundangDasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
361 — 240
Psi pada Desember 2012. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 0008/POKSI VII/FPD/III/13Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Luar Negeri Panja KEN Komisi VII DPR RIkepada Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditoleh Ketua Poksi VII Fraksi Partai Demokrat H TRI YULIANTO SH A449 tanggal 19 Maret 2013. 1 (satu) bundel copy Laporan Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RIke Negara Meksiko tanggal 18 Juli 2012 pada Masa Persidangan IV tahun 20112012.
SUTAN BHATOEGANA, MM tanggal 29 Mei 2013. 1 (satu) lembar copy surat Nomor 004/POKSI VII/FPD/XI/12 kepada pimpinan Fraksi Partai DemDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja KelualKomisi VII DPR RI reses MP. Il TS. 20122013 yang ditandatangani oleh Ketua Poksi VIIDemokratH.
IRYANTOG 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
IRYANTOCc. 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
31 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Tenaga AAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421, Fraksi Partai DemokratDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 atas nama Ir.
102 — 99
Bahwa benar setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa untukhubungan selanjutnya kami sering berinteraksi karena banyakkegiatan di partai PDIP karena juga menjelang pemilu tahun 2014.
Bahwa benar yang mengenalkan Louis Gunawan Khoe dan YacubTanoyo dengan Terdakwa adalah saksi, awalnya ketika saksiHal 59 dari 175 Hal Putusan No. 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Selsedang aktif di partai saat itu Terdakwa menyampaikan kepadaSaksi bahwa apakah ada Klien Saksi yang pengusaha yang punyamodal kuat karena ada bisnis yang bagus di bidang jual beliKernel, CPO, MIKO, lalu saat itu jawaban saksi, ya sudah nantisaksi cari siapa tahu ada klien atau rekan saksi yang berminat.Bahwa benar sekitar 1 minggu
PN.Jkt.SelBenar sehat jasmani dan rohani.Benar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar belum pernah dihukum.Benar saat ini Terdakwa adalah Anggota DPR RI aktif, menjadiAnggota DPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019 berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai
PDI Perjuangan,jadi awalnya bukan orang partai namun selanjutnya mengikuti seleksidan mengajukan menjadi Calon Legislatif dari PDI Perjuangan danterpilin ketika baru 1 kali mencalonkan dan saat ini baru menjadiKader dari PDI Perjuangan.Benar awalnya Terdakwa ditugaskan di Komisi VI, hal itu sejak tahun2014 sampai dengan pertengahan tahun 2016, di Komisi VI Terdakwasebagai Anggota, Komisi VI membidangi perdangan, perindustriandan BUMN, namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat iniTerdakwa dipindah
139 — 22
kasbon di kantor DPRDInhu dan ada yang tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenaianggaran karena yang ikut adalah pimpinan legislatif daneksekutif dan saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai Ketua Komisi Golkar yangjumlahnya Golkar Plus yang anggotanya 12Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua Komisi GolkarPlus tidak pernah secara khusus membahas kasbon tetapisecara pribadi sebagai Ketua hanya menampung mengenaikeluhan anggota dewan dan dari partai
Inhu APBD Tahun 2005 s/dBahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Anggota DPRDdari partai PersatuanBahwa Tugas Saksi sebagai Anggota DPRDadalah :1. Menampung aspirasi masyarakat sekaligusmenyampaikan aspirasi masyarakat kepadapemerintah Daerah untuk menunjang ataumengejar lajunya Pembangunan~ danPerekonomian masyarakat di KabupatenIndragiri Hulu; 2. Membahas Perda dan mengesahkan Perdayang terlebih persetujuan serta setelah itubaru dibawa ke sidang Paripurna di DPRDKabupaten Indragiri Hulu;3.
Inhu saat itu sekitar 30 orang;170170Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai ketua fraksi dan wakil darifraksi Partai GabunganBahwa saksi membawahi fraksi gabungan yang anggotanyasebanyak 11 orang ;Bahwa ada pembicaraan lebih dahulu mengenai kasbon yangdilakukan sambil tegak dan dilakukan dalam ruangan olehpara anggotaBahwa saksi pernah melakukan pinjaman sedangkan yangmengajukan kasbon tersebut dilakukan oleh pimpinan danSsaksi hanya Sampaikan Saja kepada yanglAINNYa j 222 nono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn
63 — 20
Pimpinan partai terdahulu adalah Pak Munawir tidak mau mengambil danabantuan partai ; Bahwa saksi menerima dana diruangan Pak Sekda ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dana tersebutberasal dari mana ;@ = =Bahwa sakSi ...... cesses109e Bahwa saksi telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) kepada Sekda.
ACHMADY, M.Si, MM : Bahwa dana parpol memang ada keluhan dari parpol sehingga saksi menyarankanagar ke Pak Sekda ;Bahwa Dana Parpol tidak bisa dicairkan apabila ada konflik intern sehingga harusdiselesaikan dalam intern partai ; Bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa I DR. ACHMADY M.Si,13) Drs. R.
104 — 44
DurenSawit Jakarta TimurAgama : IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPR RI PeriodeTahun 2009 S/D 2014 Dari Partai Demokrat)Terdakwa tidak ditahan;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MarasaminRitonga, SH. MH.Dkk.
Duren Sawit Jakarta Timur akandijual dengan harga Rp.30.000.000.000, namun tidak dapat segera terjual,selanjutnya terdakwa RAMADHAN POHAN juga ada mengatakan bahwaianya mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan daripara Jendral termasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi RotuaHotnida Simanjuntak, terdakwa RAMADHAN POHAN pun berkata : kalautidak percaya lihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah).
Duren Sawit Jakarta Timur akan dijual dengan hargaRp.30.000.000.000, namun tidak dapat segera terjual, selanjutnyaterdakwa Ramadhan Pohanjuga ada mengatakan bahwa ianya mendapatdukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan dari para Jendraltermasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi Rotua HotnidaSimanjuntak, terdakwa Ramadhan Pohanpun berkata : kalau tidak percayalihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah).
206 — 23
Denia Sekar PanutanBahwa saksi di dalam Tim tersebut sebagai Wakil Ketua Tim KualisiBahwa saksi tidak pernah meminta dana kalau ada kegiatan karena kitahanya datang saja orasi karena kita dari Partai pengusungBahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini beritanya karenaada masalah Cek kosongBahwa terdakwa selalu ikut kalau ada rapat karena terdakwa calonIsteri Yopi Muthalib dan merupakan bagian dari keluargaBahwa saksi ikut juga pada waktu ke Jakarta ke Mahkamah Konstitusi;Bahwa keterkaitan
29 — 5
Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
248 — 179
Memang yuridiksi memperluaskewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya. ltu pundengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secaraKontentiosaBahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh MahkamahAgung RI dalam Putusan No. 1210 K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juni 1987yang menyatakan PN yang telah memeriksa dan memutuspermohonan secara volunteer padahal di dalamnya terkandungsengketa, tidak ada dasar hukumnya;Bahwa berdasarkan