Ditemukan 39558 data
8 — 0
195/Pdt.G/2013/PA.Jr
7 — 7
195/Pdt.G/2013/PA.Tbn
70 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 K/Pdt/2015
Terbanding/Penggugat : LINDA MARDATILA
117 — 66
ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195
Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.
Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.
Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.
41 — 3
Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan PenetapanNomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.1G tertanggal 31 Juli 2013 ; .
Agung Sri H, S.H
Terdakwa:
Nugroho
33 — 23
Memerintahkan barang bukti berupa :> 2 (dua) botol mineral tanggung isi ciu;> 2 (dua) botol mineral isi seperempat Ciu;Di gunakan sebagai barang bukti dalam perkara No. 195 /Pid.C/2018 /PN.Skt. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 , ( Seribu rupiah rupiah );Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami MulaPangaribuan ,S.H.
12 — 0
+&*l Su"# * ($ 9 &9 1% 1 1s$,5S *195"9@ "(8 ! , sp 4, "(S$ $)$" $)IN#ESG)S" *1*ES & S4S+E" SM" M +14 S4S"$,5$ &" &) ! +! * "#)S & SS" FI"! SESS " ERNE) *LESSS,$% ),5$% *!17S#$ S$"S 1! 35" & $$ 1! $ 38 $+! 1 )HSS +!im o7sv#i's,5$ $)*e $$" ges" 1 , "sm fo, $"1, 49 $+ ) "(S$ 5 S95, *1'S#S SS ! 1 a $ $*two S"#1'S,5$ +! , "sn ," $s" 1, * 13S,& & )S" +$ S$ +$4+S" +!1"#E & S" I"#S SS" #S $ & " SUESB! /!
48 — 16
Print: 423/R.4.27/Ep.1/07/2012sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 6 Agustus 2012; Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 14 Agustus 2012 Nomor:189/Pen.Pid/2012/PN.Pangkajene sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampaidengan 12 September 201 2; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 4 September2012 NO:195/PenPid./2012/PN Pangkajene, sejak tanggal 13 September2012 sampai dengan 11 Nopember 201 2; Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
PRATU LUKAS BERIMAN GEA
57 — 28
karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer padaOditurat Militer IV19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195
93 — 8
M2 dan Nomor : 195 dengan luas tanah 1.560. M2, namapemegang hak : Haji Abdul Wahab Lubis Sarjana Hukum, yang terletak diJin. Panglima Denai no.118, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Ampas,Kota Medan;Bahwa tahun 2007 Penggugat (Hj. Syamroh Nasution Binti H. SyahiddinNasution) dan Alm. H. Abdul Wahab Lubis bin H. M. Fahri Lubis membelisebidang tanah dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :534 dengan luas tanah :638. M2, nama pemegang hak : Hj.
Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.
Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;6. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.
Jamil Lubis No.7D, KelurahanTembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin.
91 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aanm.Eks/2014/PN.Dpk Juncto Nomor 74/PDT/2009/PT.BdgJuncto Nomor 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut karena objek tanah yangakan dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depoktersebut, pelaksanaannya tidak masuk ke objek tanah yang didalilkanPelawan sebagai tanah miliknya dan tanah yang didalilkan Pelawan tersebutjuga tidak pernah diletakkan sita melalui Putusan maupun Penetapan dariPengadilan Negeri Depok .Judex Facti/Tingkat Pertama telah keliru dalam dalam mengutip danmemahami Pasal 195
Memperhatikan,Pasal 195 ayat (6) HIR serta seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini.Atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut Judex Facti/TingkatBanding hanya mempertahankan dan menguatkan tanpa adanya pertimbanganhukum sama sekali, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 19 alenia 1, alinea 2dan alinea 3 adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan olehPembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tidak perludipertimbangkan
;Sebagaimana Ketentuan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement(HIR) yang berbunyi:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang upaya paksayang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalamdaerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskanjuga oleh pengadilan itu.Putusan MA Nomor 996K/Pdt/1989, bahwa
Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pelawan)berpendapat dan memohon agar membatalkan putusan Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 4/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 3 Februari 2016danmembatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk tertanggal 2 Maret 2015;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab telah sesuai denganketentuan Pasal 195
9 — 7
Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 195/59/V/2016 tanggal 25 Mei 2016) ;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa ParanginaKecamatan Sape Kabupaten Bima selama 6 bulan..
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/59/V/2016, tanggal 25 Mel2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape,Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. SaksiHlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor : 0918/Pat.G/201 7/PA.Bm..
76 — 30
Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003, penggugat dengan tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan buku Kutipan AktaNikah Nomor 195/02/V/2003 tanggal 30 Juni 2003 dikeluarkan oleh KUAKecamatan Pasarwajo;1.2.3.Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat di alamatKelurahan Kahulungaya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya
SAMSUDIN, S.H.akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Nopember 2013bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);Bahwa, atas surat gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukanjawaban dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugatmengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/02/VI/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajotertanggal 30 Juni 2003 bermeterai cukup
39 — 23
Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2336/Pdt.G/2012 /PA.Bks tanggal 19Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1434 Hijriyah yangamarnya sebagai berikut:DALAM KONPENSI1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalahsebagai berikut:1 Sebidang tanah seluas 195
peraturan perundangundangan,Kompilasi Hukum Islam, dan dalil syari yang bersangkutan;MENGADILIe Menerima permohonan banding Pembanding;e Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2336/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatandengan tanggal 10 Syaban 1434 Hijriyah:DAN DENGAN MENGADILI SENDIRIDalam Konvensi:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menetapkan harta bersama antara Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding adalah sebagai berikut:1Sebidang tanah seluas 195
9 — 0
ini bertempat tinggal di Kampung XXX, RT.XXXRW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purwakartasebagaimana ternyata KTP dengan NIK 3214025008910002 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Purwakarta;Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan di Wilayahn Hukum Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakartadan seusai pernikahan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talaksebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah nomor 195
telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa:Fotocopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama PENGGUGAT, NIK3214025008910002 3214025008910002, yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ( BuktiP.1);Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 195
18 — 4
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Mei2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam bukuKutipan Akta Nikah Nomor 1001/195/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Tambun Selatan;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman diKontrakan Pondok Hijau Bekasi selama kurang lebih satu minggu sebagai tempatkediaman bersama terakhir;3.
Penggugat No. 1001/195/V/2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, KabupatenBekasi tanggal 26 Mei 2014, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P2);II. SAKSISAKST:1.
Terbanding/Terdakwa : YOSHIOKA RYUSEI
77 — 31
Gunung Salak No. 195 Denpasar; Agama : Katholik ; Pekerjaan : Pelajar ; =Pendidikan : SMA Kelas III ; aeTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan: 1. Penyidik tanggal 11 Agustus 2012, No. SP.Han/108/VIII/2012/ Res Narkoba diRutan Polresta Denpasar di Denpasar, sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ;2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2012 No.
Jalan Malboro Barat depan Pertamina Kuta Badung, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpahak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan bagi diri sendiri,perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sudah menggunakan ganja semenjak setahun yang lalu dan terakhirmenggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 witadi rumah terdakwa di Jalan Gunung Salak No. 195
42 — 25
Dollah Salemo mempunyai tanahterletak di Jalan Sabutung, Kelurahan Gusung, Kecamatan UjungTanah, Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan Surat KeteranganIpeda tahun 1983 Nomor : 14.114/B dengan Nomor Kohir DI/01/G/IH/D/34 tanggal 25 Maret 1983 seluas 195 M2 (vide bukti P1) yangsebagian dari tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor112/Gusung tanggal 23 September 1986 Surat Ukur Nomor : 164 luas123 M2 atas nama H.
Bahwa apabila Penggugat/Terbanding mendalilkan memiliki tanahseluas 66 M2 yang merupakan sisa dari hamparan luas tanah 195 M2sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam Ipeda tahun 1983,maka dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya diHal. 9 dari 12 hal. Put. No. 53/B/2014/PT TUN Mks.Pengadilan Negeri sebagai peradilan yang berwenang untukmenentukan pihak yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut ; 3.
8 — 0
Bahwa pada tanggal O05 Juli 2009, Penggugat telah melangsungkanpernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendalsebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 195/10/VII/2009 tanggalHalaman dari 13 halamanPutusan No.0055/Pdt.G/2015/PA.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBrangsong, Kabupaten Kendal, Nomor : 195/10/VII/2009 Tanggal 06Juli 2009, bermaterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya ternyatacocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;b.
12 — 1
Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugatpada tanggal 27 Agustus 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/09/IX/2014, tanggal 05september 2014 ;2. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telahberhubungan badan, layaknya hubungan suami istri namun belum dikaruniaiseorang anak ;3.
No. 0454/Pdt.G/2018/PA.Ktpmaka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/09/IX/2014, tanggal O05September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMatan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya (P);Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut