Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23 September 2014TERGUGAT (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (Area RecoveryManager) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemerasan,penekanan dan tindakan memaksa kepada Turut TERGUGAT V (suamiTurut Tergugat IV Muhammad Thamrin Bopeng) untuk segera berusahameyetor danasebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dalamwakiu yang ditentukan 34 hari, dan sisanya diselesaikan selambatlambatnyatanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat.

;Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan olehtim pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi dst......Bahwa Dalil /alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 adalahsangat tidak benar dan mengadaada, karena dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 29 September 2015, pada jawaban ataspertanyaan nomor 17, Penggugat memberikan jawaban tidak beradadalam paksaan.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orangadalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanpasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalamsurat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranTerdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan

kemudian pernikahandilangsungkan.Satu bulan setelah pernikahan, Tergugat mencoba inginmengetahui perempuan yang di maksud dan berencana untuk menasihatiperempuan tersebut Supaya tidak mengganggu rumah tangga Tergugat,tepatnya satu bulan setelah pernikahan, saya meminta bantuan kepadasalah seorang tetangga Penggugat untuk mengetahui perempuan tersebut,pada bulan itu juga Tergugat menemui perempuan tersebut yang didampingi oleh salan seorang tetangga Penggugat, dan Tergugatmenegaskan, memberikan penekanan

diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;b Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakahsecara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;c Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakandengan menggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) sertahubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentumpetendi);d Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apasaja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan(petitum);Menimbang, bahwa penekanan

/PN.Psw.Menimbang, bahwa dipersidangan juga Jaksa Penuntut Umum telahmenghadirkan Saksi Verbalism yaitu Saksi SALIM ABIDIN yang memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa Saksi saat ini dalam kedaan sehat jasmani dan rohani serta siapuntuk diperiksa dipersidangan hari ini;Bahwa yang Saksi tahu pada saat tahap 2 karena pada saat itu Terdakwatidak pandai menulis maka Saksi yang menuliskan di berita acarapenerimaan dan penelitian Terdakwa atas persetujuan Terdakwa;Bahwa Pada saat tahap 2 tidak ada penekanan

ISLAKHUDIN dengan penekanan supaya datang ke rumah,bahwayang dimaksud dengan Gatel dari kalimat jadi gatel km adalahkalimat cemoohan yang kasar sebagai ungkapan kekesalan. Saksimenjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Apa km main2 sm saya,km Punya kluarga dalam kalimat Percuma km lari ttep aq Kejar, km inikerja macam Apa km main2 sm saya, km Punya kluarga adalahkalimat tersebut dimaksud bahwa meskipun saksi M.

Bahwa dalam dalildalil yang diungkapkan para Penggugat penekanan danfakta hukumnya lebih kepada Bupati Sintang dan tidak nampak apaperanan Camat Sintang selaku TergugatXXIll dan Lurah Kapuas KananHulu selaku TergugatXXIV, seharusnya gugatan ditujukan kepada BupatiSintang dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur sehinggaharus ditolak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2009/PN.STG. tanggal 17Desember 2009 yang amarnya

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit khususnyaketidaktaatan Terdakwa kepada hukum serta penekanan/perintah dari pimpinan TNI.2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Kodim 0832Surabaya Selatan Terdakwa dimata masyarakat.a Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedanggalakgalaknya memberantas tindak pidana Narkotika.4.

Saksi Bambang Sulistiyono, pada pokoknya menerangkan:e Bahwa saksi yang memeriksa Ratim als Opay dan saksi menceritakansebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;e Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi Ratim terdapat luka bekas tembakandan didampingi oleh Penasehat hukum Ida Widaningsih, SH;e Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidik tidak dilakukan penekanan danpenyidik dan tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;e Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara bersamaan

Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa

Unsur Barangsiapa :Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 160 /Pid.B/2014/PN Mkd9Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa

Penggugat meyakini dengan seyakinyakinnya mampumenyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana hasilkoordinasi dan diskusi Penggugat dengan para Pemasok Barang padamasa tunggu dan setelah berakhirnya masa sanggah sebagaimanaPenggugat uraikan di atas ; Bahwa akan halnya penggunan kalimat menurut hemat saya pekerjaantidak dapat dilaksanakan (batal) adalah berbanding lurus dengankalimat sekiranya pelaksanaan kontrak paling lambat 15 Desembet2015 dalam Surat Pembatalan Tergugat yang penekanan

(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.

semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaHalaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1539/B/PK/PJK/201 7objeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan