(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

166 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 166 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/20123. H.

Putusan Nomor 166 K/TUN/2012sengketa hak keperdataan In casu dalam hal ini jual beli dalam Akta Jual Beli (AJB)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 2/AJ/AS/2009 tertanggal 15 Oktober 2009.Dan yang dinyatakan harganya belum lunas (quad non).

Putusan Nomor 166 K/TUN/201214berwenang yang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Hal ini dapatpula dibandingkan dengan aturan aturan Kenotariatan serta kode etik Notaris. Jadidalam konsep hukum Agraria, tidak dikenal dua macam perbuatan hukumsebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUHPerdata.

Putusan Nomor 166 K/TUN/201216Panitera Pengganti,ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ...... Rp 489.000.00Jumlah ........ ee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 16

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah

46 PK/TUN/2013

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013VI.

Sedangkan hasil pemilihanKepala Desa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Vide PutusanMahkamah Agung Nomor :482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004) ;Bahwa dengan tidak di gugatnya hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dariPanitia Pilkades, berarti Penggugat telah menerima dan menyetujui hasil pemungutandan rekapitulasi penghitungan suara dari Panitia Pilkades.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Negara) adalah suatu pengingkaran pernyataan yang tidak dapat dibenarkanoleh Pengadilan;Pada pertimbangan Judex Facti tersebut, membuktikan bahwa hakim telah salahdan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Desa;.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon I/ Pembanding/Tergugat I,Termohon II/Pembanding/Tergugat II, dan Termohon III/Pembanding/Tergugat III,hal ini bertentang dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1986;8.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Biayabiaya : Panitera Pengganti :123MEET G1 iiscccmmmmen RP 6.000, Ttd/Rafmian Murianeti, SH.,MH.Redaksi................ Rp. 5.000,Administrasi PeninjauanKembali ...........cc:0ccceee Rp. 2.489.000.Jumlah : Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH. MH.NIP. : 220 000 754

312 K/TUN/2013

Putusan Nomor 312 K/TUN/20135.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara tersebut adalah tidak benar,karena tanah yang dimohonkan adalah dikuasai Penggugat. Madasir Rajo Intan tidakpernah menguasai tanah yang dimohonkan. Madasir Rajo Intan tidak pernahmenanam padi (sawah) pada tanah yang dimohonkan.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Madasir Rajo Intan.Cs. terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Barang/Suratsurat penting tanggal 14 Juni 2001 No. 239/B/VI/2001 Pos(T9)sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Seolaholah asli dari Surat Pernyataan tersebut hilang. Padahal surat Pernyataantanggal 29 Januari 1997 tersebut bukan hilang melainkan berada dalamberkas perkara No. 252/PID.B/1999 PN.PDG.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.Biayabiaya : Panitera Pengganti,1.Meterai........... Rp. 6.000, Ttd/Rafmiwan Murianety, SH.,MH.2x REO AK 8 Less: swans Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

TUN/2013/PTUN.SBY.tertanggal 23 Mei 2013 tentang susunanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77.Hk/PEN.TUN/2013/P TUN.Sby.tertanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal PemeriksaanPCISIGDEIT ~m nnn nnn i i et3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77.Hk/ PEN. TUN/2013/PTUN.Sbytertanggal 17 Juni 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; 4.

Han Ping Tjhiang dan telah diperpanjang oleh Keputusan TUN ParaTergugat sesuai obyek sengketa dan Il a quo, sehingga menurut hukummasih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undangundang,sebagaimana diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 tahun1986 jo UndangUndang Nomor: 51 tahun 2009 ; 7.Bahwa ................7.

suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; 8.

Bahwa, dasar penerbitan Keputusan TUN Para Tergugat, menurut hukumtidak sesuai dengan data fisik dan yuridis, , dan secara de facto obyekfisik.................10.11.12.fisik tanah tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat, dansecara data yuridis, Drs.Ec.Paulus Tjiptodjojo Pranoto Handoko dh.

Han Ping Tjhiang yangtercantum dalam HGB No. 0092 atas Keputusan TUN Para Tergugat atasobyek sengketa dan Ila quo adalah cacat yuridis dan tidak sah, karenasecara nyata bertempat tinggal di JI.

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

PK tersebut adaiah daili yang tidak benar,mengingat objek sengketa berupa tanah seluas 1.216 m2 terietak dan dikenalberlokasi di Jalan Benteng Makasar, No.65, RI/RW.004/08, KelurahanSukarasa, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang adalah tanah garapanyang dikuasai oleh Pemohon PK secara terus menerus sejak tahun 1950;Bahwa daili Termohon PK yang menyatakan tanah tersebut adaiah tanahSertifikat Hak Guna Bangunan adaiah tidak berdasar hukum, mengingatberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.165K/TUN

/2008 tanggai 07Oktober 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terhadapSertifikat Hak Guna Bangunan No.362/Sukarasa atas nama Rumina teiahdinyatakan Batal (Bukti PK1);Bahwa didaiam bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI No.165 K%TUN/2008 tanggal 7 Oktober 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, te/ah menimbulkan suatu keadaan baru yaltu tanah yangmerupakan objek sengketa merupakan Tanah Negara, sebagaimana telahdiuraikan pula oleh Pemohon PK dalam persidangan tingkat

/2008 tanggal 07 Oktober 2008;Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Termohon PK dalampemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang berupa Sertifikat Hak GunaBangunan No.362/Sukarasa, oleh putusan Mahkamah Agung RI No.165 K/TUN/2008 tanggal 07 Oktober 2008 telah dinyatakan batal, maka terhadap buktisertifikat tersebut harus dihapuskan dari pertimbangan hukum sebagai AktaOtentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.735 K/Sip/1970 tanggal 19 Februari1972

) yang membatalkan sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) atas objeksengketa, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(TUN), karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut tidakdapat digunakan sebagai novum;Bahwa alasan Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena Hak Gunabangunan (HGB) atas tanah objek sengketa atas nama Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali, telah di dibatalkan oleh putusan Pengadilan

Tata UsahaNegara (TUN) yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu Penggugatbukan sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas objek sengketa,karena itu Penggugat tidak punya kualitas mengajukan gugatan ini;Lagi pula Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai objekselama 60 tahun, karena itu Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yangpaling layak untuk mengajukan hak atas tanah objek sengketa, oleh karena itu,permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapatdikabulkan

27 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 27 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DINAH PANGI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanCandra Nomor 10 Dusun 2 RT 01 RW 05, Desa Karang Asem,Kecamatan Karang Wareng, Cirebon, 45186, pekerjaan Staf SeksiTindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan

Putusan Nomor 27 K/TUN/201410demonstrasi Penggugat selalu siap di depan untuk menjaga kantor sebelum adabantuan dari Kepolisian.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2014141516Penggugat yang sudah berusia lanjut (80 tahun) sampai ibu Penggugatakhirnya juga meninggal pada tanggal 12 Desember 2013;Meskipun uang sudah dikembalikan akan tetapi orangorang tersebut tetaptidak puas. Istri Penggugat telah mengadu dan minta perlindungan keamananke Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon tempat Penggugat bekerja akan tetapitidak ada respon dan tanggapan.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20141027 Bahwa besar harapan Penggugat untuk dipekerjakan kembali menjadiPegawai Negeri Sipil demi masa depan anakanak Penggugat dan Penggugatsiap ditempatkan dimana saja, yang penting Penggugat masih bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

PUTUS ANNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamsengketaantara : Tn.

Tombronegoro No. 1PAL fq mone mn rn ie wn sn wnPengadilan Tata Usaha NegaraPEFSGDUT~ moc mes mes 2 se 2 tee = se = ae = ae =Telah membaca dan memeriksa berkasPET ia ay = =m nm te a ee om =Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007Nomor : 52/Pen.WK/TUN/ 2007/ PTUN.SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmeyelesaikan perkaraT6S@BULS2 seee seme seme same seme Ss ome Se eee eee oH ESTelah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwaPerbuatan lelang merupakan rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketaTata Usaha Negara (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991).1.1.4. Bahwa Risalah Lelang dan perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang adalah bersifat keperdataan.

/1994 tertanggal 7 September 1995, PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 47K/TUN/1997, Nomor127K/TUN/1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor312K/TUN/1996, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245K/TUN/1999 tertanggal 30 Agustus 2001, Putusan MahkamahAgung RI Nomor 448 K.

/TUN/2007 tertanggal 22 September2008, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K./TUN/2008tertanggal 24 September 2008, Putusan Mahkamah Agung RI.Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNNomor 111 K./TUN/2008, tertanggal 9 Juli 2008, dan PutusanMahkamah Agung RI. Nomor 296 K.

Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat NegaraBerdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 100 PK/TUN/2008tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa perbuatan lelangmerupakan rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukanmerupakan objek sengketa TUN. Sehingga secara yuridis formal, PejabatLelang sebagai Pejabat yang mengesahkan jual beli melalui lelang tidaktermasuk kategori Pejabat TUN.b.

, sehingga menurut MajelisHakim segala keputusan KPKNL Padangsidimpuan yang berkaitan denganpelelangan merupakan keputusan Badan atau Pejabat TUN yang bersifatkonkret, individual, dan final, maka gugatan Penggugat tersebut menurutMajelis Hakim bukan merupakan kewenangan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan untuk mengadilinya, namun merupakan kewenanganPengadilan TUN. dengan alasan hukum sebagai berikut:a.

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor244/G12075/PTUN JKT, tanggal 10 Mei 2016 ; gerkas perkara Nomor : 244/G/2015/PTUNJKT, tanggal 10 Mei 2016 yangSdimohonkan banding, dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata UsahaHal. 2 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN.

20 Mei 2016 ;Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat /Pembahding tanggal 20 Mei 2016, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Tetbanding pada tanggal 24 Mei 2016 ;Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tertanggal 20 Juni 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016, memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai denganHal. 3 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN

,M.HumPANITERA PENGGANTI,ttdDARUL NAPIS, S.H.Hal. 6 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN. JKTRincian Biaya Perkara :1. Surat Pemberitanuan...........ccececcceceeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeees Rp. 22.500,2. ATK wu .cceceseecescececeseceececsceacecesesececeeeaeseeesaseeeatsesaneeeeeaseatatees Rp. 45.000,Ss PROGEIGGT stnssccsssssscnnmecmunanammncamncuenneneaunasmarnoean Rp. 5.000,4. MOTO ral... eeeeececeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeneeeesaeeeeeaeeaeeaeeaeeeateeteas Rp. 6.000,5.

147 K/TUN/2012

PUTUSANNo. 147 K/TUN/2012.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :ZULIML, S.Sos.

No. 147 K/TUN/2012.menjadikan dasar Keputusan Walikota Pontianak melakukanpenjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat dalam Keputusan Walikota Pontianak tersebut.

No. 147 K/TUN/2012.S.Ei, M.Si dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sambas denganPutusan Nomor 255/Pdt.6/2009/PASbs tanggal 28 Agustus 2009.d Bahwa secara fakta, perkawinan Penggugat dengan Hj.

No. 147 K/TUN/2012.26banding administrasi pada BAPEK maka yang bersangkutan masih bersetatusPegawai Negeri Sipil dengan demikian berhak atas hakhak kepegawaiannyakecuali kenaikan pangkat.

No. 147 K/TUN/2012.

Djayadi Sunandar itu terdapat kesalahan ukurdan kekeliruan dalam penetapan tanda batas tanah sehingga merugikanPenggugat, maka kesalahan ukur dan kekeliruan penetapan batas tersebutharus menjadi tanggung jawab Pejabat TUN yang menerbitkan sertipikat hakmilik a quo.

Setiap keputusanPejabat TUN yang dikeluarkan / diterbitkan harus didasari alasan dan alasanitu harus jelas, terang, benar, obyektif dan adil. Motivasi perlu dimasukkanagar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan alasandikeluarkannya keputusan Pejabat TUN, terutama bagi pihak yang terkenalangsung keputusan tersebut.

Bagi orang yang tidak puas dengan keputusantersebut dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakanalasan atau motivasi dikeluarkannya keputusan Pejabat TUN sebagai titikawal pembahasannya j 22 oon nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nn nen ne nee neeIntisari dari azas Motivasi ini adalah seseorang yang terkena keputusan TUNdan merasa dirugikan oleh keputusan TUN tersebut berhak untuk memperolehalasan atau pertimbangannya.

Berdasarkan alasan atau pertimbangan yangterdapat dalam keputusan TUN tersebut Majelis Hakim Peradilan TUN akandengan mudah memberikan penilaian atau suatu keputusan TUN yangdisengketakannya itu dengan membaca motivasi / alasannya. Motivasi harustercantum dalam bagian konsiderans atau bagian menimbang dalam setiapkeputusan Pejabat TUN, karenanya dimasukkan sebagai bagian dari azasformal; 510.

Azas itikad baik ;Setiap tindakan atau perbuatan Pejabat TUN harus dilandasi dengan itikadbaik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, menghormati hak azasimanusia, dan menghargai hak orang lain.

Olehkarenanya Pejabat TUN harus memberikan keterangan atau informasi yangjelas, adil, tidak berat sebelah dan akurat ;.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009,tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, tentangPersetujuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.

UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN) disebutkan bahwagugatan hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ;Pasal 55 UU TUN : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha

Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN,yang menyatakan : Pasal 1 butir2 UU TUN: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;.

Oleh karena itu tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak,sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan IUPEksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI guna mencegah kerugian yanglebih besar IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebutdilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yangterkutip sebagai berikut ini ;Pasal 67 ayat (4) UU TUN : * (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak

Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan olehPENGGUGAT tidak dapat menunda pelaksanaan JIUP EksplorasiTERGUGAT II INTERVENSI yang digugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 67 ayat (1) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini :Pasal ... ke halaman 28Pasal 67 avat (1) UU TUN: 30(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;.