menambahkan nama Liem disesuaikan dengan Sertifikat HakMilik Pemohon ;Halaman 6 Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2019/PN MIgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P4 tentang AktaKelahiran Pemohon tersebut diatas maka benar nama Pemohon tertulis Hak Tjhalsehingga Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon menjadi Liem Hak Tjhaidengan menambahkan nama Liem disesuaikan dengan Sertifikat Hak Milik Pemohon.Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan denganundangundang dan kesusilaan

(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahannama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan)sehingga apabila dihubungkan dengan P3 tentang Sertifikat Hak Milik Pemohonyang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon, makaHakim mendapatkan suatu bukti bahwa Pemohon berkeinginan merubah namaPemohon menjadi Liem Hak Tjhai dengan menambahkan nama Liem dandisesuaikan dengan Sertifikat Hak Milik Pemohon, maka hakim berpendapat

Dimanapenggantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundangdan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehingga apabiladihubungkan dengan bukti P1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P2 tentang KartuKeluarga, P3 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan RI yang kesemuanya atas nama LANISETIAWATI maka pembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian menuruthukum

UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai denganistrinya atas nama Emi Tasari binti Sukri pada Pengadilan Agama Tenggarongpada tanggal 05 Februari 2020, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengansuaminya atas nama Yuda Perdana bin Ismail pada Pengadilan AgamaTenggarong pada tanggal 17 Mei 2017, serta isinya tidak bertentangan denganhukum, kesusilaan

menjadi Muhammad Al NoorPramana Sakti;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PN SdaMenimbang, bahwa perihal nama adalah sebagai salah satu identitasseseorang dan pada hakekatnya merupakan hak pribadi (personlijke recht) dariorang yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (personlijke recht) padaazasnya orang/orang tua bebas memilin/memberikan nama untuk anakanaknyayang akan digunakan sebagai identitasnya, sepanjang nama tersebut tidakbertentangan dengan nilainilai kepercayaan, kesusilaan

Muhammad WisanggeniPramana Sakti, lahir di Sidoarjo tanggal 17 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, juga dengan mempertimbangkan, bahwa perubahan nama padaKutipan Akta Kelahiran anak ke2 (dua) Para Pemohon bukanlah ditujukanuntuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum serta pula namaMuhammad Al Noor Pramana Sakti tidaklanh bertentangan dengan nilainilaikepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya dilingkungan masyarakatmaka, permohonan Para Pemohon

tertera dalam akte kelahirannya yangsemula tertulis ABIYASA ARKANANTA menjadi ABIZAR AHMAD;Menimbang, bahwa perihal nama adalah sebagai salah satu identitasseseorang dan pada hakekatnya merupakan hak pribadi (personlijke recht) dariorang yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (personlijke recht) padaazasnya orang/orang tua bebas memilih/memberikan nama untuk anakanaknyayang akan digunakan sebagai identitasnya, sepanjang nama tersebut tidakbertentangan dengan nilainilai kepercayaan, kesusilaan

suami istri yang sah;Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seoranganak lakilaki yang diberi nama ABIYASA ARKANANTA, lahir di Sidoarjo tanggal26 Desember 2012 :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, juga dengan mempertimbangkan, bahwa perubahan/penggantian namapada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bukanlah ditujukan untuk sesuatuhal yang bertentangan dengan hukum serta pula nama ABIZAR AHMADtidaklan bertentangan dengan nilainilai kepercayaan, kesusilaan

Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Riswati binti Abu Bakar berkeinginan untukmenikah dengan Muslim bin Pampe karena hubungan cinta keduanya semakinerat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perouatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama lslam.Keinginan Riswati binti Abu Bakar menikah dengan Muslim bin Pampe

Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampumenahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggarnorma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Riswati binti AbuBakar menikah dengan Muslim bin Pampe adalah atas kemauan sendiritanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, kKeduanya tidak termasuksaudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Muslim bin Pampe jugatidak terikat pernikahan dengan orang lain.3.

Utami dimana nama tersebut seperti yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P4 tentang KutipanAkta Kelahiran Pemohon tersebut diatas maka benar Pemohon tertulis AnisaDwiutami, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memisah nama Dwiutami didalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga menjadi nama Dwi Utami, disesuaikandengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana perubahan tersebut dibolehkansepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan

(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahannama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan)Halaman 6 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2019/PN MIgsehingga apabila dinubungkan dengan P1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P2,berupa Kartu Keluarga, P3 berupa lIjazah Sarjana Kedokteraan UniversitasBrawijaya dan P5 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diajukan olehPemohon maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa Pemohon berkeinginanmemisah nama Dwiutami

pemohon dengan nomor: 5817/CLT/2007 tertanggal 11 April 2007,Nama Pemohon tertulis SITl FATIMAH diganti menjadi KHUSNULHOTIMAH sesuai dengan Surat Keterangan Perekaman Nomor475/62389/426.108/2019 tanggal O7 januari 2019, Kartu Keluarga No.3513161511051076 tanggal O07 januari 2019, Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : 047/KUA/XII/2010 sebagaimana tercantum dalam Surat KeteranganPerekaman dan Kartu Keluarga Pemohon, permohonan Pemohon tersebutharus beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan

;Menimbang, bahwa setelahn mempertimbangkan buktibukti sertaketerangan saksisaksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasanpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yangberlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat,maka permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanguna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslahdiperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor CatatanSipil

memeriksa Permohonan Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonandalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifatContentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yangdimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain.Menimbang, bahwa selain dari pada itu, substansi terhadap halhalyang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan,kesusilaan

dan keterangan saksisaksitersebut diatas maka Hakim berkesimpulan tahun lahir Pemohon danalamat Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Paspor NomorN 070304 dan S 002018 bukanlah data yang benar tetapi telah direkayasa pada saat pengurusan agar Pemohon dapat bekerja di luarnegeri mengikuti Paman Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas hakimberpendapat bahwa permohonan tentang pembetulan tahun kelahirantidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, serta kepatutan, kesusilaan

Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:1.Bahwa anak Pemohon yang bernama Rasidah binti Sarlan dilahirkan padatanggal 01 Desember 2000;Bahwa Rasidah binti Sarlan telah berpacaran dengan Muhammad binMukri sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;Bahwa Rasidah binti Sarlan berstatus perawan dan Muhammad bin Mukriberstatus duda;Bahwa hubungan Rasidah binti Sarlan dengan Muhammad bin Mukriapabila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisaterjadi halhal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan

Bahwa ada kehawatiran apabila pernikahan Rasidah binti Sarlan denganMuhammad bin Mukri tidak segera dilangsungkan karena bisa terjadi halhal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumislam yang terkandung dalam;1.

Kolaka Utara atau setidaktidaknya padaSuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa danmengadili perkara Barang siapa dengan kekerasan ataudengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untukmelakukan tindakantindakan melanggar kesusilaan ataumembiarkan orang lain, karena salahnya telah melakukanperbuatan merusak melanggar kesusilaan yang dilakukansecara bersamasama, Perbuatan para terdakwa dilakukandengan caracara sebagai berikut Pada waktu

telahmelakukan perbuatan yang tidak pantas, tidak senonoh, danmelanggar etika kesopanan, etika agama, pendek kata saksikorban tidak bisa menghargai diri sendiri sebagai seorangwanita yang masih gadis, merendahkan martabat sebagaiseorang wanita yaitu dengan cara saksi korban tersebutmelakukan hubungan badan dengan pacarnya yang dilakukandalam sebuah bangunan Gedung Kantor Perindag yang dalamkeadaan sepi dan gelap, pada saat ditangkap oleh paraTerdakwa hal tersebut jelasjelas bertentangan dengannormanorma kesusilaan

Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapatmembawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perludiperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkan sebagaipemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum,norma kesusilaan, serta norma adat setempat;Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang yang perlu diperhatikanadalah kesehatan jasmani dan rohani orang yang akan ditetapkan sebagaiHalaman 19 dari 24 halamanPutusan

Perlu dilihat, apakah calon pemegang hak asuh tersebutbekepribadian baik (tidak melakukan pelanggaran terhadap norma agama,hukum, adat, dan kesusilaan) atau sebaliknya. Hal ini tidak terlepas daritujuan primordial pengasuhan anak: mengupayakan kemashlahatan duniaakhirat untuk anak, dan menghindari segala kemadharatan duniaakhirat bag!

Tahun 1985 tentang Bea Meteraljuncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominalyang Dikenakan Bea Materai, buktibukti tersebut secara formil dapat diterimasebagai alat bukti;Halaman 20 dari 24 halamanPutusan Nomor 703/Pdt.G/2019/PA.PpgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi AktaKelahiran, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantahlawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

dengan jelas oleh keterangan saksisaksi,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harusdinyatakan terbukti terbukti bahwa Anak 1, lahir 01 November 2008 adalahanak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi AktaKelahiran, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantahlawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

Kependudukan, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, anak Pemohonyang bernama Vicky Dwi Pranta serta calon isteri anak Pemohon yangbernama Nuriani bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam PaserUtara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabatyang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan,ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkanbahwa para Pemohon merupakan salah satu anggota keluarga dan memiliki2 (dua) orang anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Vicky Dwi Pranta, lahir padatanggal 25 Februari 2002, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuattanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alatbukti tersebut menerangkan bahwa Nuriani, lahir pada tanggal 10 Oktober1999, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjianbertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yangmudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinyabisa berbedabeda antara daerah yang satu dengan daerah yanglainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selainitu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubahubahsesuai dengan perkembangan zaman.

kerja terjalin antara pekerjadengan perusahaan adalah ketika pekerja bekerja di perusahaan, diantarakeduanya terjalin kerjasama dan adanya hak dan kewajiban antara yang satudengan lainnya yaitu hak dan kewajiban Pekerja terhadap perusahaan dan hakdan kewajiban perusahaan terhadap pekerja secara timbal balik;Menimbang, bahwa para pihak bebas menyepakati adanya klausultertentu dalam kesepakatan atau perjanjian dengan pembatasan asalkan tidakbertentangan dengan peraturan perusahaan, undangundang, kesusilaan

Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang diberikan didepan Penyidik di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan dibacakanPenuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara umum ialah perbuatanyang melanggar rasa malu seksual.Melanggar rasa malu seksual tersebutdipengaruhi oleh normanorma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal27 ayat (1) UU ITE memberikan aturan bahwa yang perbuatan yang dilarangyang dimaksud ialah mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuatHal 26 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 7 19/Pid.Sus/2015/PN Dps.dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanyang melanggar kesusilaan.

Perobuatan untuk membiarkan konten yangmelanggar kesusilaan tetap berada dalam suatu website padahal seseorangmemiliki akses dan tanggung jawab serta hak untuk menghilangkannya dapattermasuk dalam kategori perbuatan mendistribusikan atau membuat dapatdiaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan.

Dalam hal ini, terdakwa VHENNYSHAH HARTONO dapat dikategorikanmendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.Menimbang bahwa dipersidangan didengar KETERANGAN TERDAKWA :VHENNYSHAH HARTONO Als. DEVA Als.

Pass Ngurah Rai 456 Sanur Denpasar ; Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telahmelanggar aturan kesusilaan dan agama.Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan Barang bukti kepersidanganberupa :Y 1 (satu) buah Hp.

SUARNI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan sehat jasmani danrohani; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalahtetangga rumah saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga denganTerdakwa; Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidikdan keterangan Saksi kepada Penyidik sudah benar; Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasuskejahatan terhadap kesusilaan (pencabulan) yang terjadi terhadap anakkandung Saksi

Soesilo yang dimaksud denganperbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahikelamin, misalnya: ciumciuman, merabaraba anggota kemaluan, merabarababuah dada dan lain sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraianyuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal28 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa SULDI TENUS ALIAS SULBINbin TENUS datang ke rumah Saksi

Dalam perkara a quo, Majelis Hakimberpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakantetangganya sendiri merupakan pelanggaran terhadap norma agama dannorma kesusilaan. Perbuatan tersebut telah ternyata mengakibatkanterganggunya keseimbangan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga AnakKorban dan masyarakat. Dalam Masyarakat Adat Tolaki, perbuatan Terdakwadiklasifikasikan sebagai delik adat kesusilaan ringan yang dapat dikenai sanksiadat peohala.

anak dari suami istri ONG ONG IK LIEM SINGdan NIE BIAUW NIO, dimana Pemohon bermaksud mengganti nama menjadiSOEMINTO ALI CHANDRA anak dari suami istri ONG ONG IK LIEM SING dan NIE BIAUWNIO ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda P4 tentang Akta Kelahirantersebut diatas maka benar nama Pemohon adalah ONG IK LIE dan Pemohonbermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut.Dimana penggantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan denganundangundang dan kesusilaan

(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan bukti P1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P2 tentangKartu Keluarga yang semuanya atas nama SOEMINTO ALI CHANDRA maka pembuktianyang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian menurut hukum sehingga PermohonanPemohon beralasan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapatdikabulkan;Halaman 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P

Bertentangan dengan kesusilaan, atau4.

Syamsu gelar Datuk Kayo (anakSauan tidak sekaunvsejurai dengan para Tergugat) menerangkanHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 173/PDT/2015/PT PDGbahwa objek sengketa awalnya dikuasai ka setalah itu Kelong dilaniutkan Kiri Kemudian Syafi Karak (Tergugat ) ;Menimbang, bahwa oleh karana itu penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, maka kriteria dari berouat atau tidakberbuat yaitu : Melanggar hak subjektif hukum si pelaku, atau Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Para Pemohonyang dikuatkan dengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAKPEMOHON telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering tidurbersama dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI tersebut,hubungan mana telah menyebabkan perempuan tersebut hamil 8 bulan jalandan juga telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bila tidaksegera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhal yangmelanggar hukum dan norma kesusilaan

berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas PemberianNya dan MahaMengetahui.doktrin qaidah Fighiyyah yang berbunyi yang diambil alin sebagai pendapatMajelis :dlacJ ul> Je P20 suwlaodl 59Artinya : Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRItersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dannorma kesusilaan

SUMISTO danEDI MINANTO bin SUPARMAN telah lama berhubungan/berpacaran dankeduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anaktersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut,sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk salingbertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masingmasing,dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinyaperbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dannorma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Pemohon yang bernama PUTRI UTAMI binti SUMISTObergaul dengan EDI MINANTO bin SUPARMAN, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat menunda pernikahan dari PUTRI UTAMI binti SUMISTO dan EDIMINANTO bin SUPARMAN, praktis akan mengakibatkan anak Pemohontersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukumdan kesusilaan;Menimbang, bahwa