masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah jual beligabah dimana Penggugat sebagai penjual gabah dan Tergugat sebagai pembelinya ;e Bahwa saksi tidak berada di tempat penjualan pada saat belum penjualan hanyaPenggugat memberitahu saksi bahwa ada yang membeli gabah sebanyak lebih kurang4 ton lebih ; e Bahwa harga gabah yang masih basah (belum dijemur) pada saat itu adalah sekitarRp3.200,00/kg (tiga ribu dua ratus perkilogram); e Bahwa Penggugat adalah yang mengerjakan sawah saksi dengan sistem

jumlah gabah yang telah ditimbang oleh Tergugat; e Bahwa menurut keterangan Penggugat catatan tersebut ditulis sendiri oleh Tergugat ;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidakada hubungan pekerjaan sedangkan Tergugat saksi tidak kenal; Sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah jual beligabah dimana Penggugat sebagai penjual gabah dan Tergugat sebagai pembelinya ;Bahwa Penggugat adalah yang mengerjakan sawah saksi Sukarta dengan sistem

Bahwa gabah tersebut memang masih basah karena baru selesai dipanen;Menimbang, saksi Amir memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Penggugatadalah pekerja yang mengerjakan sawah saksi Sukarta dengan sistem bagi hasil yaitu dibagidua, kemudian hasil panen berupa gabah yang merupakan bagian Penggugat dijual kepadaTergugat adalah sekitar 3 (tiga) ton lebih dimana harga gabah per kilonya pada saat itu adalahRp3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah) per kilogram.

menentukan kemenangannya dalam perjudian togel tersebutdengan cara penombok mencocokkan nomor yang telah dibeli dengan nomoryang keluar dari Singapura yang dibuka 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin,Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bila penombok nomornya cocok 2 (dua)angka (BT) mendapat keuntungan 65 kali , 3 (tiga) angka (KOP) mendapat 400(empat ratus) kali , 4 (empat) angka (AS) mendapat 2500 kali lipat dari jumlahuang tombokannya, dan kalau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milikBandarnya dan sistem

Baru di DusunPuhrejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;e Bahwa terdakwa telah melakukan judi Togel yang sifatnya untunguntungandengan cara mulamula penombok memasang uang taruhannya penombokdinyatakan menang apabila penombok nomornya cocok 2 (dua) angka (BT)mendapat keuntungan 65 kali , 3 (tiga) angka (KOP) mendapat 400 (empatratus) kali , 4 (empat) angka (AS) mendapat 2500 kali lipat dari jumlah uangtombokannya, dan kalau tidak cocok maka uang tombokan menjadi milikBandarnya dan sistem

memiliki ijin dari pihak yang berwenang;e Bahwa cara terdakwa yang berperan sebagai Pengecernya yaitu ParaPenombok datang kerumah Terdakwa dengan cara mulamula penombokmemasang uang taruhannya penombok dinyatakan menang apabila bilapenombok nomornya cocok 2 (dua) angka (BT) mendapat keuntungan 65 kali ,3 (tiga) angka (KOP) mendapat 400 (empat ratus) kali , 4 (empat) angka (AS)mendapat 2500 kali lipat dari jumlah uang tombokannya, dan kalau tidak cocokmaka uang tombokan menjadi milik Bandarnya dan sistem

MARA IMAN ITO HARAHAP BIN BUKITHARAHAP mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke3, ke4, dan ke5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2)KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsatanggal 15 Juli 2021No.Reg.Perk :PDM10/LNGSA/Eoh.2/06/2021, danmeminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Langsa yangmemeriksa danmengadili

Rizky Maulana bin Suarsah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPenuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4, dan ke5KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 5 dari halaman 10 Putusan Nomor 9/PID.SUSANAK/2021/PT BNA2.

PenelitianKemasyarakatan dan semua buktibuktinya, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa yangmenyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11Halaman 7 dari halaman 10 Putusan Nomor 9/PID.SUSANAK/2021/PT BNATahun 2012 tentang Sistem

Bahwa Penggugat seharusnya memperoleh segala hakhaknya sejak mulaidipekerjakan pada 23 Juli 2012 s/d 30 Mei 2016; karena status PKWTPenggugat tidak sesuai dengan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 KEPMEN Tenaga Kerja danTransmigrasi Nmor 100 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu, dan mengacu pada Peraturan tersebut rnaka statusPenggugat sebagai pekerja dengan sistem PKWT sejak 23 Juli 2012 s/d 23Juli 2015 batal demi hukum;.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator sejak 23 Juli 2012 s/d 30 Mei2016; sudah menunjukkan bahwa Penggugat tidak seharusnya dipekerjakandengan sistem PKWT, dikarenakan pekerjaan. sebagai seorang operatorsudah ada sejak PT AKA berdiri hingga saat ini;.

Pengadilan Negeri Pekanbaruuntuk mendapat keadilan;Bahwa selanjutnya agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan,maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri: Pekanbaru supaya Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) / hari, setiapkali tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusandiucapkan hingga dilaksanakan;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada buktimengenai status sistem

, yangdilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 witabertempat di Kota Lama di Jalan RRI Lama Kendari, terdakwa memperoleh paketsabu sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) sachet plastik dengan sistem tempel dariseorang lakilaki yang tidak dikenal dengan cara terdakwa bayar seharga Rp2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selain itu terdakwa memperoleh10 (Sepuluh) sachet plastik klip kosong yang

atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanoa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasal, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatanantara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 witabertempat di Kota Lama di Jalan RRI Lama Kendari, terdakwa memperoleh paketsabu sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) sachet plastik dengan sistem

narkotika golongan bukantanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang manaHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDIatas putusan tersebut tidak menjelaskan perihal maksud dan tujuankepemilikan oleh terdakwa;Bahwa majelis hakim mengesampingkan fakta berupa tujuankepemilikan atas barang bukti tersebut adalah untuk digunakansendiri sebagaimana berikut: bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebutdari seseorang di Kendari yang Terdakwa tidak tahu namanyadengan sistem

hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentinganperlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;8 Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantan atau disingkat YLPKKsesuai anggaran Dasar telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, dalam anggaran dasarorganisasi telah di cantumkan secara jelas yaitu pasal 7 tentang tujuan ( angka 4 )yangberbunyi ; Menciptakan sistem

Pasal 8 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 (UU Bank Indonesia) yang mengatur:"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BankIndonesia mempunyai tugas sebagai berikut:a Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;b Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;c Mengatur dan mengawasi Bank."li.

Ketentuanketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatianbertujuan untuk memberikan ramburambu bagi penyelenggaraankegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yangsehat.Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat,maka peraturanperaturan di bidang perbankan yang ditetapkan olehBank Indonesia harus didukung dengan sanksisanksi yang adil.Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehatihatian tersebut disesuaikanpula dengan standar yang berlaku secara intemasional.

Turut Tergugat dalam mengatur dan mengawasi bank adalah dalam rangkamewujudkan sistem perbankan yang sehat, bukan dalam rangka pengawasan kegiatanoperasional seharihari pada suatu bank apalagi pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masingmasing nasabahnya.Cc Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut di atas, Bank Indonesia i.c.TurutTergugat melaksanaan tugastugas pengawasan bank adalah didasarkan pada ketentuanyang berlaku.4.

Nurmuawanah sebagaipenjamin, tertanggal 15 Agustus 2011 ( bertanda T4) ;5 Fotokopi Jadwal Angsuran dari Perjanjian Kredit No: 022/F/333P5/08/11 tanggal15 Agustus 2011 atas nama Nasabah Nurmuawanah ( bertanda T5) ;6 Fotokopi Jadwal Angsuran dari Perubahan Perjanjian Kredit No: AQ001/F/333P9/09/12U20190925 tanggal 27 September 2012, atas nama Nurmuawanah(Penggugat) telah di addendum terkait dengan restrukturisasi untukmemperpanjang jangka waktu fasilitas kredit, sistem pembayaran (menjadibaloon payment

Bahwa para Penggugat selama bekerja kurang lebih tiga tahun lamanyamemperoleh gaji harian sebesar Rp. 70.000, dengan sistem pembayaranupah per dua minggu sekali dibayarkan oleh Tergugat. Bahwa ParaPenggugat selama bekerja secara penuh sebulan bisa memperoleh rataratapenghasilan lebih dari Rp. 2.000.000...

Bahwa Tergugat sudah mengabaikan ketentuan pasal 77, 78 dan 79Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimanaTergugat dalam satu minggu mempekerjakan para Penggugat melebihi 40jam per minggunya, di hari Sabtu para Penggugat diminta tetap bekerja darijam 8 sampai dengan jam 5 sore dengan sistem pengupahan lembur yangtidak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku ;.

No. 17 K/Pdt.Sus/2011Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya tidak secaralengkap dan akurat terutamanya dalam mempertimbangkan Alat Bukti baikyang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenaistatus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsungselama lebih dari 3 tahun berturutturut tanoa terhenti sehingga patutlahPemohon Kasasi adalah mempunyai hubungan kerja dan sebagai pekerjatetap dengan sistem pembayaran gaji secara borongan sesuai hasil kerjaPemohon

Termohon.Kehadiran Saksi Gunarta memberikan keterangan mengenai batasanadanya hubungan kerja yang menyatakan pekerjaan borongan haruslahada kontrak tertulis, penghitungan pekerjaan borongan haruslah memenuhiaturan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah yang berbunyi "Bila upah tidak ditetapkan berdasarkansuatu jangka waktu, maka untuk menghitung upah sebulan ditetapkanberdasarkan upah ratarata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima olehburuh", selanjutnya saksi menerangkan untuk sistem

No. 17 K/Pdt.Sus/201125.26.27.Maka menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim tidak memahami :kerja jangka waktu tertentu yang seharusnya dibuat secara permanentdalam perjanjian kerja dan harus didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerjadimana Perusahaan itu berada ;. perbedaan antara tentang tenaga kerja borongan (outsourcing), pekerjatetap dan pekerja dalam waktu tertentu yang telah diatur secara tegasdalam UU No. 13 tahun 2003 ;sistem pengupahan dalam hal pembayaran tidaklah mempengaruhimutlak terhadap hubungan

mempergunakan tipu muslihat ataupun denganmempergunakan susunan katakata bohong menggerakkan seseorang untukmenyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupununtuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan berupauang arisan, perbuatan mana dilakukan dengan caracara antara lain sebagaiberikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas kejadian berawal sekirapada bulan Januari 2014 terdakwa membentuk arisan dan akan berakhirsekira bulan Februari 2016 dengan sistem

termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukummengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang arisan yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengancara antara lain sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas kejadian berawal sekirapada bulan Januari 2014 terdakwa membentuk arisan dan akan berakhirsekira bulan Februari 2016 dengan sistem

Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa membacanya hasilpemeriksaan tersebut;Bahwa setelah terdakwa membaca hasil pemeriksaan tersebut , hasilpemeriksaan oleh Penyidik tersebut telah sesuai dengan keterangan yangterdakwa sampaikan kepada Penyidik;Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 311 /Pid.B/2016/PN BjnBahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidikinitanda tangan Terdakwa;Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan terdakwamengadakan arisan dengan sistem

Bojonegoro sekirapada bulan Januari 2014 terdakwa membentuk arisan dan akan berakhirHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 311 /Pid.B/2016/PN Bjnsekira bulan Februari 2016 dengan sistem nomoran yang ikut sebanyak100 nomor arisan, yang anggotanya karyawan pabrik rokok 369, arisandibuka setiap mingguan pada hari Sabtu dan anggota arisan membayaruang sebesar Rp. 30.000, untuk 1 nomor arisan (setiap anggotadiperbolehkan untuk ikut lebih dari 1 nomor arisan.

Sumberjo, Kab.Bojonegoro sekira pada bulan Januari 2014 terdakwa membentuk arisan danakan berakhir sekira bulan Februari 2016 dengan sistem nomoran yang ikutsebanyak 100 nomor arisan, yang anggotanya karyawan pabrik rokok 369,arisan dibuka setiap mingguan pada hari Sabtu dan anggota arisanmembayar uang sebesar Rp. 30.000, untuk 1 nomor arisan (setiap anggotadiperbolehkan untuk ikut lebih dari 1 nomor arisan.

TENTANG YURIDIKSI MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT);Bahwa sistem hukum Indonesia telah dilakukan pembagian yurisdiksiberdasarkan lingkungan peradilan yang disebut Atribusi kekuasaan(attributive competentie/Attribute jurisdiction) yaitu Pengadilan Negarayang berada dalam lingkungan Kekuasaan KehakimanAmandemenpasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 2, Pasal 10 ayat (2) UU No. 4tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disamping itu juga adafaktor kKewenangan khusus (specifie jurisdiction) yang telah diberikanoleh

undangundang kepada Badan Extra Judicial yaitu ARBITRASEyang kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia telah dikenal sejakterbit Pasal 705 Rbg, selain itu juga Indonesia telah meratifikasibeberapa konvensi Arbitrase Internasional seperti:1.

New York Convention 1958 (Convention of Recogniion andEnforcement of foreign Arbitral Award) diratifikasi berdasarkanKepres No. 34 tahun 1983;Sehingga membuktikan bahwa kedudukan Arbitrase memilikijurisdiction Absolut dalam sistem hukum Indonesia, dimana kedudukandan keberadaan Lembaga Arbitrase dalam sistem hukum Indonesiatelah diperkokoh dengan Undangundang No. 30 Tahun 1999 yangmengatur :Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.KtgPasal 3 menyatakan : Pengadilan Negeri tidak berwenang

atas persetujuan Tergugat Rekonpensi;Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembangunan Proyek GedungAsrama dalam Proyek CONCH di Propinsi Sulawesi Utara Indonesiatertanggal 15 Desember 2016 antara Tergugat Rekonpensi denganPenggugat Rekonpensi, sistem pembayarannya adalah secarabertahap setiap hasil pekerjaan mencapai Volume 10% dan padakenyataannya pihak Penggugat Rekonpensi telah 4 kali menerimapembayaran hasil pekerjaan proyek pada Gedung 1 walaupunpembayaran dimaksud sungguh tidak sesuai dengan Invoice

PUTUSANNomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN PnjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana anakdengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:12oO4Nama lengkap : Anak;Tempat lahir : Penajam Paser Utara;Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 28 Maret 2001;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kabupaten Penajam Paser Utara;Agama : Islam;Pekerjaan

Barang siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelakutindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dankewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yangterdapat dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anakyang berkonflik dengan hukum yang

ini yang saatmelakukan perbuatan yang dapat dipidana masih berusia 17 (tujuh belas)tahun dan menurut pengamatan Hakim di persidangan Anak tersebut sehatbaik lahir maupun batin serta dipandang mampu dan cakap untukmembedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan danmana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anak dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapatdisidang di depan persidangan anak sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

pertama;Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak telahterbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanyaHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Pnjhalhal pada diri dan atau perbuatan Anak yang dapat dijadikan sebagaialasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakanpemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanyaharus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UndangundangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

saksi korban trauma dan karenamendapatkan stigma negatif serta dikucilkan oleh masyarakat dilingkungannya;Keadaan yang meringankan: Anak belum pernah dihukum; Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 286 Kitab Undangundang Hukum Pidana joPasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

InformasiPublik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ; Pasal 17 huruf (c) Undangundang No.14 Tahun 2010 menyatakan bahwa :Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publikuntuk mendapat Informasi Publik, Kecuali :(c) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon InformasiPublik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :I.informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitandengan penyelenggaraan sistem

pertahanan dan keamanan negara, meliputitahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalamkaitan dengan ancaman dari dalam dan luarNC ELI, dokumen yang memuat tentang strategi, itelijen, operasi, teknik dan taktikyang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem petrtahanan dan keamanannegara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran ataueVQlUASI; 222222 nono nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnjJumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalampenyelenggaraan

sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencanapengembangannyd; ~ = 222 n nnn nnn nn nnn nn neegambar dan data tentang situasi dan keamanan pangkalan dan/atau instalasimiliter; 2 222 ono nnn nnn n nnn nnn nnn nnndata perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas padasegala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakankedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dataterkaitkerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjiantersebut

sebagai rahasia atau sangatrahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau ;7. sistem intelijen negara ; Pasal 19 Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik berbunyi sebagai berikut; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajibmelakukan pengujian tentang kosekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17dengan seksama dan penuh ketelitrian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentudikecualikan untuk diakses setiap orang Pasal 14 Peraturan Komisi

PUTUSANNomor 12/Pdt.G/2020/PN Slw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara:Dukri, bertempat tinggal di Kalikangkung, RT. 04 RW. 02, DesaKalingkangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yanguntuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Yang dalam

Negeri Slawi sebagai Mediator;Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2020/PN SiwMenimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat melalui KuasaHukumnya tidak mengajukan jawaban dokumen elektronik terhadap suratgugatan Penggugat melalui Sistem

;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa WHukumnya dipersidangan juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan replikwalaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan kepadaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukannya melalui SistemInformasi Pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukanreplik sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik padahari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 melalui Sistem

olehTergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugatmenyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam perkara a quobersamasama dalam kesimpulanMenimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui KuasaHukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara a quosudah tidak mengajukan buktibukti Surat dan saksisaksi lagi, maka untukmengakhiri pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat melalui KuasaHukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukankesimpulannya melalui Sistem

EVAKHOERIZQIAH, S.H masingmasing selaku Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSelasa, 13 Oktober 2020 oleh RIZQA YUNIA, S.H., selaku Hakim Ketuadengan didampingi oleh DIANA DEWIANI, S.H., dan RANUM FATIMAHFLORIDA, S.H., masingmasing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu olehESWIN RIRIH S., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriSlawi dan telah dikirim secara elektronik ke email Kuasa Hukum Penggugatdan ke email Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem

Bahwa perkara Anak berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dandomisili Anak berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sertaKabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK);Menimbang, bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebutmencantumkan rekomendasi agar Anak dikenai sanksi berupa pidana penjarayang seringanringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatunkan terhadapAnak, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pembatasankebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (Satu perdua) darimaksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pidana pada Pasal 112 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terbuktipada

perbuatan Anak, maka dengan memperhatikan Pasal 79 ayat (3) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenentukan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang, bahwa dipersidangan ibu kandung Anak selaku orangtuanya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya danmenerangkan halhal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut:Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2021/PN Bin. lbu kandung Anak meminta maaf atas perbuatan

yang dilakukan Anak; bu kandung Anak berjanji akan lebih ketat dalam mendidik danmengawasi Anak, sehingga di kemudian hari Anak akan menjadi pribadi yanglebih baik dan taat hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yangmewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakan sebelum menjatuhkanputusan pada perkara Anak sebagaimana telah terurai di atas, maka

Pemaysarakatan (LP) di KabupatenTanah Bumbu, maka hukuman tersebut dilaksanakan di Lembaga PembinaanKhusus Anak (LPKA) terdekat, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Martapura, dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;Menimbang, bahwa sesuai dengan pidana yang tercantum dalam pasalyang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi pidana penjara, pasaltersebut juga mengandung hukuman pidana berupa denda;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undangundang 11Tahun 2012 tentang Sistem

Trans Multi melalui teman saya Pak Yen dan olehsaksi Wiharto Als Aje Oh ya, Gak apaapa , dan setelah setuju baikdengan biaya sewanya yang dibayar dengan sistem bulanan laluterdakwa membawa mobil tersebut dan terdakwa masukkan ke PTTrans Multi melalui Pak Yen.Bahwa selang seminggu kemudian pada hari dan tanggal lupa sekirabulan juli 2014 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil ford rangerdouble cabin nopol : S9620C dari saksi Wiharto dan saat itu mobilterdakwa ambil dari rumah saksi Choiri alamat Ds.

Trans Multi melalui teman saya Pak Yen dan olehsaksi Wiharto Als Aje Oh ya, Gak apaapa , dan setelah setuju baikdengan biaya sewanya yang dibayar dengan sistem bulanan laluterdakwa membawa mobil tersebut dan terdakwa masukkan ke PTTrans Multi melalui Pak Yen.Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN Bjn.Bahwa atas katakata terdakwa tersebut saksi Supik atau saksiWiharto Alias Aje tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unitmobil ford ranger double cabin nopol : S9620C, 1 (satu) unit mobilmazda

Trans Multi melalui teman sayaPak Yen dan oleh saksi Wiharto Als Aje Oh ya, Gak apaapa ,dan setelah setuju baik dengan biaya sewanya yang dibayardengan sistem bulanan lalu terdakwa membawa mobil tersebutdan terdakwa masukkan ke PT Trans Multi melalui Pak Yen;e Bahwa selang seminggu kemudian pada hari dan tanggal lupasekira bulan juli 2014 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil fordHal 19 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2015/PN Bin.ranger double cabin nopol : S9620C dari saksi Wiharto dan saatitu. mobil

Trans Multi melalui teman sayaPak Yen dan oleh saksi Wiharto Als Aje Oh ya, Gak apaapa ,dan setelah setuju baik dengan biaya sewanya yang dibayardengan sistem bulanan lalu terdakwa membawa mobil tersebutdan terdakwa masukkan ke PT Trans Multi melalui Pak Yen;e Bahwa selang seminggu kemudian pada hari dan tanggal lupasekira bulan juli 2014 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil ford22ranger double cabin nopol : S9620C dari saksi Wiharto dan saatitu. mobil terdakwa ambil dari rumah saksi Choiri alamat

Trans Multi melalui teman sayaPak Yen dan oleh saksi Wiharto Als Aje Oh ya, Gak apaapa ,dan setelah setuju baik dengan biaya sewanya yang dibayardengan sistem bulanan lalu terdakwa membawa mobil tersebutdan terdakwa masukkan ke PT Trans Multi melalui Pak Yen;Bahwa selang seminggu kemudian pada hari dan tanggal lupasekira bulan juli 2014 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil fordranger double cabin nopol : S9620C dari saksi Wiharto dan saatitu mobil terdakwa ambil dari rumah saksi Choiri alamat Ds.Tanjungharjo

Berdasarkan Penetapan Hakim Anak No24/Pen.Pid.SusAnak/2019/PN.Bau;Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua anak dan PembimbingKemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas Il Baubau, serta PekerjaSosial ;Pengadilan Negeri tersebut ;Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2019/PN BauSetelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan suratsurat lainyang bersangkutan dengan perkara ini;Setelah membaca Penetapan Ketua

Bahwa dari persidangan telah diperoleh faktafakta hukum bahwa anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampumenjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan anak menyatakanidentitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam suratdakwaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuanUU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Anakyang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anakyang telah berumur 12 (dua belas) tahun

penghapusan pidana baik alasanpemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu) anak dapatmempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap anak bukanlahmerupakan pembalasan dari Suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapimerupakan peringatan agar dikemudian hari anak tidak lagi melakukan tindakpidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yangmenyatakan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak,serta Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2019/PN BauPidana Anak yang menyatakan "Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepadaanak paling lama 1/2 (Satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjarabagi orang dewasa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak dijatuhi Pidana Denda, makadiganti dengan Pidana Pelatihnan Kerja sebagaimana

mengingat pulahalhal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakimbahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nanti, dipandang sudah tepatdan telah memenuhi rasa keadilan ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

No. 932 K /Pid.Sus/2015 14 Tool Box 1 ea Susun tiga KRISBOW Jepang15 Senter 1 ea 4 battery KRISBOW Jepang16 Solder Listrik 1 ea Minimal 80 watt KRISBOW Jepang17 Aero Meter 1 unit KRISBOW Jepang Sistem Pipa1 Pipa Bahan 1 set Include sistem Fiberpipe IndonesiaBakar pemasangan2 Pipa Air Tawar 1 set Include sistem Fiberpipe Indonesiapemasangan3 Pipa 1 set Include sistem Fiberpipe Indonesiapembuangan pemasangankotoran dariPalka Ikan4 Pipa Bilga/Cuci) 1 set Include sistem Fiberpipe IndonesiaDeck pemasangan5

Pipa1 Pipa Bahan Bakar Set Include sistem pemasangan Hal. 35 dari 196 hal.

Pipa1 Pipa Bahan set Include sistem Fiberpipe IndonesiaBakar pemasangan2 Pipa Air Tawar set Include sistem Fiberpipe Indonesiapemasangan3 Pipa set Include sistem Fiberpipe Indonesia Hal. 81 dari 196 hal.

Echo Sounder 1 unit GARMIN / JepangFURUNOL Steering System & Stem Arregement1 Mesin Kemudi 1 unit Kap. 250 kg/m YUKEN JepangHidrolik HydraulicsRobertsonRudder AngleSetir steering2 Rudder Angel 1 unit JepangIndicator3 Roda Kemudi 1 buah Jepang(SteeringWheel)4 Daun Kemudi 1 buah Daun kemudi Jepang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran (Sistem SatuSampul) Nomor 060 / 002 / eproc / KLSMKN2 / VII / 2010, tanggal 20 JuliHal. 82 dari 196 hal.

Yudistira Borneo Mandiri ;k. 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 060/004/eproc/KLSMKN 2/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010;. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP)Sistem Satu Sampul Nomor 060/002/eproc/KLSMKN2/VII/2010tanggal 20 Juli 2010;m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 20Juli 2010;n. 1 (satu) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal20 Juli 2010;Hal. 184 dari 196 hal. Put.

Perjanjian Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement) Nomor:SLA 727/DP3/1993 tanggal 6 Oktober 1993 antara Pemerintah RIdengan PT (Persero) Pengembangan Armada Niaga Nasional MultiFinance tentang Dalam Rangka Pembiayaan Pengadaan MaterialImport Untuk Membangun 12 Unit Kapal Semi Container Berkapasitas4.180 DWT , Caraka Jaya Ill Tahap 3.Bahwa faktanya berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI, DirektoratJenderal Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi No.S615/PB4/2011 tanggal 5 April

JenderalPerbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi No.

Bahwa faktanya berdasarkan Surat Kementrian Keuangan Rl,Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Sistem ManajemenInvestasi No.

packages kapal Caraka Jaya Ill Tahap 3,Pemerintah telah memberikan pinjaman kepada PT.PANNMultifinance sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penerusan15Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement) antara Pemerintah RepublikIndonesia dan PT.PANN Multifinance Nomor SLA725/DP3/1993tanggal 27 September 1993 dan Nomor SLA727/DP3/1993 tanggal 6Oktober 1993, yang sampai saat ini belum dilunasi oleh PT.PANNMultifinance.10.Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Keuangan RI, DirektoratJenderal Perbendaharaan, Direktorat Sistem

Bukti T3 Surat kementrian Rl, Direktorat JenderalPerbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi No.S615/PB4/2011 tanggal 5April 2011 perinal Permohonan Penerbitan SuratPernyataan Kapal Caraka Jaya Niaga sebagai Asset Negara ; (Ssesuaidengan asili);Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut, bermaterai cukup dantelah dicocokan dengan surat aslinya, kecuali surat bukti T1 dan T2,berupa foto copi dan Tergugat tidak dapat menunjukan surat aslinya, apabilatidak dibantah isi kebenarannya oleh pihak

tersebut teroenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipunternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksuddengan "mendistribusikan" adalan mengirimkan dan/atau menyebarkan InformasiElektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihakmelalui Sistem

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalahmengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukankepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan"membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan danmentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksuddengan Informasi Elektronik adalah

atausejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahyang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap InformasiElektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentukHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Kkaanalog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

Elektronik, termasuktetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto atausejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memilikimakna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalahserangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi

Aryo(DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali, sejak awal bulan Januari 2021dengan sistem pembayaran setelah laku terjual narkotika tersebut. Bahwasetiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Aryo(DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali, sejak awal bulan Januari 2021dengan sistem pembayaran setelah laku terjual narkotika tersebut.Bahwa setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabumendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sudahsekitar 1 (Satu) Tahun dan terdakwa membeli narkotika jenis shabuterakhir dari DELL.Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabutersebut, terdakwa

Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru,Jakarta Pusat seharga Rp 700.000, dan terdakwa sudah 4 (empat) kalimembeli barang tersebut dari Aryo (DPO) yaitu sejak awal bulan Januari2021 dengan sistem pembayaran dimana barang tersebut baru dibayarsetelah laku terjual .Bahwa setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebutterdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah) dan terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenisshabu sudah sekitar

Aryo (DPO)pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Tanah Tinggi, Kelurahnan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, JakartaPusat seharga Rp 700.000, dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membelibarang tersebut dari Aryo (DPO) yaitu sejak awal bulan Januari 2021dengan sistem pembayaran dimana barang tersebut baru dibayar setelahlaku terjual .Hlm 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

Aryo (DPO)pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl.Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, JakartaPusat seharga Rp 700.000, dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membellibarang tersebut dari Aryo (DPO) yaitu sejak awal bulan Januari 2021dengan sistem pembayaran dimana barang tersebut baru dibayar setelahlaku terjual .Bahwa setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebutterdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah

DODOT aliasAPRO (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan terdakwa disuruh mengambilsabu sabu tersebut di tempat yang ia tentukan dan Terdakwa tinggal mengambilnya(sistem ranjau) dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yangmengantarkan sabu sabu tersebut karena sabu sabu tersebut sudah ditaruh danTerdakwa tinggal mengambilnya, selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal OlNopember 2014 sekira pk. 22.00 Wib. bertempat di jalan Sultan Agung (pinggir jalan)Desa Jombatan Kecamatan / Kab

DODOT aliasAPRO (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan terdakwa disuruh mengambilsabu sabu tersebut di tempat yang ia tentukan dan Terdakwa tinggal mengambilnya(sistem ranjau) dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yangmengantarkan sabu sabu tersebut karena sabu sabu tersebut sudah ditaruh danTerdakwa tinggal mengambilnya, selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal O1Nopember 2014 sekira pk. 22.00 Wib. bertempat di jalan Sultan Agung (pinggir jalan)Desa Jombatan Kecamatan / Kab

DODOTalias APRO (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan terdakwa disuruhmengambil sabu sabu tersebut di tempat yang ia tentukan dan Terdakwa tinggalmengambilnya (sistem ranjau) dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsungdengan orang yang mengantarkan sabu sabu tersebut karena sabu sabu tersebutsudah ditaruh dan Terdakwa tinggal mengambilnya.

DODOTalias APRO (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon dan terdakwa disuruhmengambil sabu sabu tersebut di tempat yang ia tentukan dan Terdakwa tinggalmengambilnya (sistem ranjau) dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsungdengan orang yang mengantarkan sabu sabu tersebut karena sabu sabu tersebutsudah ditaruh dan Terdakwa tinggal mengambilnya.Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal 01 Nopember 2014 sekira pk.22.00 Wib. bertempat di jalan Sultan Agung (pinggir jalan) Desa JombatanKecamatan