Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugatmohon dengan hormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim berkenanmemutuskan dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan harkatdan martabat Tergugat seperti sediakala sebelum terjadinya apa yangdisangkakan dan atau dituduhkan oleh Penggugat, karena itumembutuhkan pembuktian lebih lanjut;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

Put.Nomor 125 K/Pdt.SusPHI/2016 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Sptember 2015, terhadapputusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30September 2015, sebagaimana

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara

Put.Nomor 125 kK/Pdt.SusPHI/2016Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 13Oktober 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari2016, dinubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal iniputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, ternyata Judex Facti salah serta tidak tepat dalam menilai, menimbangdan menerapkan hukum dengan pertimbanganpertimbangan

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.SusPHI/2015/PNJkt.Pst., tanggal 17 September 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan secara sahkepada Tergugat/Termohon Kasasi terhitung tanggal 31 Desember 2013tanpa pesangon;2.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 20 Februari 2019dalam Register Nomor 59/Pdt.SusPHI/2019/PN Bdg, telah mengajukangugatan sebagai berikut:1.

Upah ProsesDari bulan Desember 2017 s/d putusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetapBahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial PHI Jawa Barat Pada PengadilanHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Padt.SusPHI/2019/PN BdgNegeri Bandung qq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapatmemutuskan, sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial qq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat telah hadir diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat dan Tergugat IIjuga telah hadir diwakili olen Kuasanya tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua

MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili PerkaraAquo berkenan menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugatdan berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagaiberikut :. DALAM EKSEPSI :1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untukseluruhnya.2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).ll. DALAM POKOK PERKARA :1.

Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai ketentuanhukum yang berlaku.Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada perkara Aquoberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).JAWABAN TERGUGAT III. DALAM EKSEPSI1. Tergugat Il menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakuikebenarannya secara tegas oleh Tergugat II.ll. DALAM POKOK PERKARAHUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II2.

Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan dengan disertai alat buktiyang sah, maka Penggugat mohon= agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan pemutusan hubungankerja ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, kasasiatau upaya hukum lainnya sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka kami mohon dengan hormatkepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, kasasiatau upaya hukum lainnya;Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kamimohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT

,M.M. belum dilakukanpenyumpahan sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya,maka segala perobuatan hukum yang dilakukan oleh penerimakuasa, baik Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2011maupun Surat Gugatan tertanggal 10 Nopember 2011 yang telahterdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan harus ditolak;2.2.

Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2013Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 203/G/2011/PHI.Sby, tanggal 8 Februari 2012;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusdemi hukum terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan;3.

Bahwa adapun amar Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut, adalah sebagai berikut :MENGADILI :e Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :MOCHAMAD FAIZAL tersebut ;e Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan industrial padaPengadilan Negeri Surabaya No. 203/G/2011/PHI.SBY, tanggal 8Februari 2012;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/20131.

Nomor: 1494/Penk.PHI/2020/PN Mdn, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelahn membaca surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2020, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, dibawah Register Nomor 349/ Pdt.SusPHI / 2020 / PN Man.

Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 03November 2020 tentang penetapan hari sidang ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;Menimbang bahwa pada tanggal O04 Januari 2021 Penggugatmenyampaikan surat pencabutan perkara ini dengan alasan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat sudah ada perdamaian, sehingga pencabutan tersebutpatut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanpada tanggal O03 November 2020 dibawah Register Perkara Nomor349/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn, sehingga perkara tersebut sudah sepatutnyadicatatkan pencabutannya.Menimbang, bahwa dalam proses pendaftaran dan pemanggilan parapihak memerlukan biaya, akan tetapi nilai gugatan Penggugat dibawahRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkanketentuan pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negarasebesar Rp. 1. 211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padahari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami Jarihat Simarmata, S.H.,M.Hsebagai Hakim Ketua, Nurmansyah, S.H.

,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan Kelas 1A Khusus yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupunKuasa Tergugat ;HakimHakim Anggota Hakim KetuaNurmansyah,S.H., M.H. Jarihat Simarmata,S.H., M.H.Budiyono,S.H.,Panitera PenggantiIrwandi Purba,S.H, M.H.,Perincian biaya perkara :1. Biaya panggilan sidang : Rp. 1.200.000,2. Redaksi :Rp. 5.000,003.

Yos Sudarso K.M.9 No.21Lingk.I, Kelurahan Mabar, KecamatanMedan Deli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011,Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :

Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapatdijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/kasasi ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatbertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo.

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :I Subjek Gugatan Pihak Tergugat bukan Subjek hukum :II KetidakBahwa membaca dan memperhatikangugatan Penggugat, tertulis sebagai PihakTergugat

Nomor 33/G/2011/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHal. 7 dari 20 hal. Put.

No. 771 K/PdtSus/2011Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 26 Agustus 2011 ;Menimbang

Puday Kecamatan Abeli KotaKendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2020/PN kdiTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal20 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada

Uang Pengganti hak (Pengobatan, perumahan dan perawatan) :15% x Rp. 10.205.852, =Rp. 1.530.877Jumlah total (a + b) =Rp.11.736.729Berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugatmemohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendariagar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaituHubungan Kerja3.

Bahwa dalam perkara ini sebelum Gugatan diajukan oleh Para Penggugatke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendariterlebih dahulu permasalahan tersebut oleh Penggugat telah diajukanproses Mediasi di Dinas ketenagaKerjaan dan perindustrian kota kendari,dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial Bab II Tatacara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bagian KeduaPenyelesaian Melalui Mediasi

Bahwa terhadap dalildalil Penggugat yang lain Tergugat sampaikan mohondikesampingan oleh Majelis hakim karena tidak ada relevansinya denganperkara ini.Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat di atas, maka dengan ini Tergugatmemohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kendariyang memeriksa, mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnyasebagaimana berikut :PRIMAIR1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya2.

Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kendariberpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugattelah mengajukan Replik tanggal 3 September 2020, sebagaimana terlampir dalamberita acara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Duplik tanggal 7 September

SelanjutnyaPengusaha dapat disebut pula sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat;Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10September 2018 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamujudengan perkara No. 03/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mam;b. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungdengan perkara No.88/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg;c.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungdengan perkara No.97/Pdt.SusPHI/PN.Bdg;Adapun ketiga gugatan diatas amar putusan antara lain mengadili:Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Bahwa, Surat Edaran Mahamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang PemberlakuanRumusanHasil Rapat Pleno KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGIPENGADILAN dimana telah menghasilkan Rumusan Hukum KAMARPERDATA Point 2 huruf f menyatakan

Hubungan Industrial untukmemutuskan perselisinan hubungan industrial;Menimbang , bahwa dalam penjelasan umum alenia ke empat UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial bahwa dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untukterikat dalam hubungan kerja tersebut maka sulit bagi para pihak untukmempetahankan hubungan yang harmonis , sehingga Majelis Hakimberpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat harusputus sehingga Pemutusan Hubungan

,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Makassar yang dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis.DARMAWATI, S.H. WIDIARSO, S.H., M.H.R.CHANDRAYANA. F, S.H.Panitera PenggantiSABANIA H, S.H., M.H.Perincian biaya:Panggilan : Rp 460.000.Materai : Rp 6.000, +Jumlah : Rp.466.000,(empat ratus enam puluh enam riburupiah).Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/Pn Mks

Nomor 639 K/Pdt.SusPHI/201615. 13 bulan X Rp5.683.000,00 = Rp73.839.000,00 ( tujuh puluh tiga jutadelapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah ) dan menurut hukum ataspenetapan PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut, Penggugat berhak atas Surat PengalamanKerja dengan Kualifikasi baik, sesuai masa kerja Penggugat;Bahwa untuk memperoleh adanya kepastian hukum dan keadilan agarTergugat memenuhi kewajibannya, dipandang cukup alasan agar Tergugatdihukum membayar

Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard) ;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 13/G/2016/PHI.Sby tanggal 25 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam pokok perkara :1.

Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat, sebesarRp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat pada tanggal 25 April 2016 terhadap putusan tersebut, Penggugatmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Kas/2016/PHI.SBY Jo Nomor13/G/2016/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Mei 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal27 Mei 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 2016;Menimbang, bahwa permohonan

Hubungan Industrial, namunHalaman 14 dari 19 hal.

Bahwa Para Pelawan (Para Tergugat) tidak paham mengenai Objek darigugatan yang diajukan, Objek gugatan perlawanan dari Para Pelawan(Para Tergugat) Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial No.2/PdtSus.PHIEKS/2019/PN.Dps tertanggal 18 September 2019, padahalputusan yang memberikan Hak kepada terlawan (Penggugat) ialahPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar dengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPStertanggal 18 September 2019.5.

Wahana Suryaland Realitindo , beralamat di JI.Kebo Iwa, Banjar AdatBongan Kauh, Desa Pakraman Bongan Puseh, Kecamatan Tabanan,Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai TERGUGAT II (Pelawanll)Halaman 10 dari 21 Hal Nomor 931/Pdt.Bth/2020/PN.Dps14.15.16.17.18.19.20.Bahwa Gugatan Terlawan (Penggugat) diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Registrasi Nomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS yang telah dilampiri dengan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS telah diberitahukan pihakTegugat (Terlawan I) pada 18 November 2020, namun Pelawan (Terlawan1) tidak melakukan upaya kasasi sehingga sejak tanggal 6 Desember 2019Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri DenpasarNomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa Terlawan (Penggugat) telan mengaukan somasi kepada Pelawan (Tergugat I) pada 12 Maret 2020 untuk memenuhi isi putusan

Gugatan obscuur libels, dengan alasan bahwa para Pelawan tidakmemahami tentang obyek gugatan yang mana yang dipermasalahkan olehPara Pelawan adalah Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan IndustrialNomor : 2/Pdt.Sus.PHIEKS2019PN Dps tertanggal 18 September 2019padahal putusan yang memberikan Hak kepada terlawan (Penggugat) ialahPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasardengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPS tertanggal 18September 2019 ;3.

Nebis in Idem, dengan alasan permasalahan yang sama telah diputussebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Denpasar dengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPStertanggal 18 September 2019 ;4.

Industrial padaPengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Nomor 1071 K/Pdt.SusPHI/201711.12.13.14.15.hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut (tidakterputus) dan upah selama proses agar dbayarkan.Bahwa mengingat pasca dikeluarkannya surat anjuran, Tergugat tidakmemiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini, maka Penggugatakhirnya menggugat Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang;Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat, maka terdapat faktafaktahukum sebagai berikut:Bahwa mengingat Penggugat

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungankerja kepada Penggugat serta uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 dantahun 2016 secara tunai dengan jumlah keseluruhan sebesarRp12.681.445,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empatratus empat puluh lima rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membebani biaya perkara kepada Negara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratustiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal87 UndangUndang 2/2004 dimana serikat Pekerja/Serikat Buruh danOrganisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untukberacara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanyatidak dapat diberlakukan kepada Kuasa Hukum Penggugat yang merupakanpengurus dari OPSI, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum tidakdapat mewakili Para Penggugat principal;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapatditerima maka gugatan

Nomor 1071 K/Pdt.SusPHI/2017pekerja/Karyawan di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat dan sampaisidang ini bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan NegeriSerang (PHI. PN.

Nomor 266 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan SerikatPekerja Kerakyatan PT.

SiamIndo Concrete Products tanggal 18 Januari2013 adalah sah dan mengikat;Menyatakan masa kerja para pekerja Aby Mansur, dkk (206 orang) dihitungsejak tanggal 1 Pebruari 2013.Atau:Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungberpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan lain yang seadiladilnya(ex aequo et bono)Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat Dalam

Nomor 266 K/Pdt.SusPHI/2014(empat puluh) orang masa kerja nya dihitung dari sejak pertama bekerja diperusahaan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untukseluruhnya;2.

Nomor 266 K/Pdt.SusPHI/201 4Bahwa tertanggal 30 Desember 2014, Permohonan Kasasi telah diajukankepada Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial, sehinggaMemori Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu kurang dari 14(empat belas) hari kerja, dengan demikian memori kasasi ini harusdinyatakan dapat diterima..

Pembahasan Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Klas IA BandungPertamatama kami menyatakan menolak dengan tegas sebagian putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungyang di mana PT.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat/Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut,Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4November 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor16/Kas.G/2016/PHI Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Nomor 213 K/Padt.SusPHI/2017kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Desember 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam

Nomor 213 K/Padt.SusPHI/2017Bahwa dengan mencampuradukkan dua perselisihan yang berbeda jelasjelas menyalahi ketentuan, dimana bahwa terhadap empat jenis perselisihantersebut kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial tidak samasebagaimana pada pasal 56 Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentangPPHI, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan memeriksa danmemutus ; tentang perselisihan hak di tingkat pertama, tentang perselisihankepentingan tingkat pertama dan terakhir, tentang perselisihan Pemutusanhubungan

kerja pertama dan tentang perselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat pertama dan terakhir;Bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliruserta tidak berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga pertimbangan tersebutbertentangan dengan perundangundangan yang berlaku;DALAM POKOK PERKARA:Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi yang telah membuat pertimbanganpertimbanganhukum sebagaimana termuat

Nomor 213 K/Padt.SusPHI/2017Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa alasanalasan keberatan dari

Jogja TuguTrans yang beralamat di Jalan Raya JogjaWonosari Km. 4,5 Nomor 24 BYogyakarta, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta di Jalan Prof.Dr. Soepomo, S.H.

Hubungan Industrial Yogyakarta memberikan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Menyatakan sah secara hukum pada tanggal 29 April 2014 TergugatRekonpensi telah mengambil hakhaknya selaku Karyawan Keluar;SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadildilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2017/PN.Yyk., tanggal 27 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM PROVISI Menyatakan tuntutan

di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 15 Agustus 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriYogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT.

Nomor 260 K/Padt.SusPHI/201724.25.26.Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 10 ayat (3);2) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 20/G/2013/PHI PBR;3) Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara Nomor 565/394/DTKBB/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Anjuran;Penggugat memohon dengan amat sangat agar kiranya Majelis Hakim YangMulia yang akan menyidangkan perkara ini yang Penggugat hormati,menyatakan

Bahwa dengan adanya kekeliruan yangnyata pada gugatan Penggugat dan Penggugat II tersebut, maka sangatberdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Iltidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaarad);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan Nomor 60/Pdt.SusPHI/2016/PN Madn., tanggal 18 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak

Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan Para Penggugat menjadipeserta BPJS sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesarRp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat padatanggal 22 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat melaluikuasanya

Pekerjaan yang dilakukan oleh TermohonKasasi sifatnya sewaktuwaktu dan berdasarkan volume pekerjaan tertentu,hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan undangundang;Bahwa dikarenakan pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah sehinggamelanggar hukum yang berlaku, maka patut secara hukum putusan JudexFacti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantersebut haruslah dibatalkan;Putusan Judex Facti telah keliru sehingga salah

menerapkan hukum;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman32 alenia 4 selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah perjanjian kerja harian lepas(BHL), namun hari kerja meliputi hari Senin sampai dengan Sabtu yangtelah bekerja selama 21 (dua puluh satu) hari kerja selama 3 (tiga) bulanterus menerus maka status hubungan kerja yang selama ini Buruh HarianLepas (BHL) telah melanggar

Nomor 367 K/Padt.SusPHI/2016berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depanpersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat bekerja

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.

Tergugat akan buktikan dalam persidangan perkara a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 106/G/2015/PHI Sby, tanggal 7 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi Para Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya dalam perkara Ini kepada Para Penggugat sebesarRp251.000,00 (dua ratus

lima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya ParaPenggugat pada tanggal 7 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, ParaPenggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Kas/2015/PHI Sby, juncto Nomor 106/G/2015/PHI Sby, yang dibuat

olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanHalaman 16 dari 20 hal.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan putusan Nomor 6/Pdt.SusPHI/2014/PN.Tjk., tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:1.

,yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Juli 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal16 Juli 2014, kKemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungkarang pada

Dalam Eksepsi:Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo:a. Bahwa Judex Facti keliru mempertimbangkan kewenangan dalammemeriksa dan mengadili perkara ini ; Bahwa terhadap perkara a quo; Pengadilan Perselisihan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang tidakHal. 12 dari 21 hal. Put.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas ATanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraHal. 16 dari 21 hal.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjugkarang Nomor 6/Pdt.SusPHI/2014/PN.Tjk., tanggal24 Juni 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :Primaira.

Membebankan Biaya Perkara kepada Negara ;SUBSIDAIRMohon putusan seadiladilnya (ex aquo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.15/G/2010/PHLYk., tanggal 13 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi1.Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Surat Nomor : 01/SKPHK/TJY/GM/XIV/2009 tertanggal 1Desember

Bahwa Segala hal yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi padapemeriksaan tingkat Pengadilan Hubungan Industrial di PengadilanNegeri Yogyakarta sepanjang relevan dengan pemeriksaantingkatKasasi ini, sepanjang pula dibenarkan oleh hukum, secara mutatismutandis dan proporsional dengan ini mohon dianggap termuat kembalidalam Memori Kasasi ini;2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah memeriksa, mengadili danmemutus Perkara Nomor: 15/G/2010/PHLYK dengan tidak memenuhiHal. 14 dari 21 hal.

No. 225 K/Pdt.Sus/201 1Sedemikian adalah hal yang wajar dan adil apabila Mahkamah AgungRepublik Indonesia menerima permohonan Pemohon Kasasi danmengadili sendiri perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriYogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 15/G/2010/PHI.Yk, tanggal 13 Januari 2011,Hal. 19 dari 21 hal.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2019 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi padatanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 181/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt.

timbul dalam perkara ini;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasitelah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2019 yangpada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019 dan kontra memori kasasitanggal 5 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarnum MuchtarWidodo, S.H. bin Soeprapto bekerja pada Tergugat dan meninggal duniapada 24 Juni 2018 sehingga sebagai ahli waris, Para Penggugat berhakuntuk mendapatkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karenapekerja meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 166 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 yaitu berupa uang pesangon 2

kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 yang jumlah selurunnya Rp156.390.000,00 (seratus lima puluhenam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana telahdiperhitungkan secara tepat dan benar oleh Judex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019, kemudianterhadapnya olen Penggugat dengan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor289/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn., tanggal 14 Februari 2019 untukseluruhnya;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt. SusPHI/2021dan Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untukseluruhnya;2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) terhadapPenggugat (saat ini Pemohon Kasasi);3.

SusPHI/2021yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi MEKO SUMADI tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan