menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat yangbelum dibayarkan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai denganbulang Maret 2019, sebesar:a) 7 (tujuh) bulan upah = Rp9.872.357,00 (Sembilan juta delapan ratustujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);b) Dan tetap membayarkan upahupah selanjutnya setiap bulan kepadaPenggugat hingga perkara ini dinyatakan selesai ataudikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);Menetapkan Putus Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada PenggugatKonvensi sebesar Rp182.972.372,00 (seratus delapan puluh dua jutasembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);5.

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dariperusahaan tempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesaningin mendapatkan pekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gajiyang tinggi dan tidak mau memulai dengan mendapatkan pekerjaan daribawah.

Bjn Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk berceraidengan Tergugat; Bahwa Karenarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja sejak di PHK dariperusahaan sehingga tidak bisa memberi kecukupan nafkah kepadaPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dansudah

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dari perusahaantempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesan ingin mendapatkanpekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gaji yang tinggi dan tidak maumemulai dengan mendapatkan pekerjaan dari bawah.

selama 1 tahun kemudian pindahkerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;e Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKI, umur 21 tahun;e Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang disebabkan karena Termohonmerasa tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena padasaat itu Pemohon dalam keadaan terkena PHK

kemudianpindah kerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;Bahwa keduanya sudah dikaruniai seorang anak bernama Yeanika, umur 21 tahun;Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;Bahwa sejak awal tahun 2004 ketenteraman rumahtangga Pemohon denganTermohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga antaraPemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak terimadengan nafkah yang diberikan Pemohon karena pada saat itu Pemohon dalamkeadaan terkena PHK

O90K/Pdt.Sus/201 1bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu beralasan hanya bertujuan untukmemutuskan hubungan mitra dengan Kop.

BongkarMuat Mitra Utama, danuntuk menghilangkan hakhak pekerja bertentangan dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan olehTergugat tanpa menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugat ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga berusaha menyelesaikan secara bipartit ;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka selanjutnya Penggugat mengajukan

Peradilan Hubungan Industrial, olen karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpakesalahan, jelas merugikan Penggugat. Kerugian mana harus dibayar Tergugatsesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu Tergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugatsebagai berikut :a. Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.437.467,00 = Rp 25.874.406,00b.

kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

KristianiUtomo melalui kuasanya (DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi JawaTimur) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30Juni 2008 ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat menolak dengantegas di mana pokok permasalahan yaitu Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur kepada Penggugat dan pendirian akhirPenggugat dalam kronologisnya adalah : dipekerjakan kembali seperti keadaansemula dan hakhak Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai

Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja(PHk)Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.227 K/Pdt.Sus/2009tanggal 25 April 2008 No.0002/SJAHRD/IV/2008 tidak mempunyaikekuatan mengikat ;4.

Hakhak Normatif tersebut akan diberikan apabila telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dengan demikian telah jelas terdapat kelalaian judex facti memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan wewenang untukmembatalkannya karena isi Surat Pemberitahuan No.0002/SJAHRD/IV/2008 tanggal 25 April 2008 adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhitung tanggal 15 April 2008 tanpamemperoleh penetapan

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

Hak-hak PHK Penggugat sebesar Rp.18.594.899,- Total Rp.30.722.007,- (Tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh rupiah);4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditanggung oleh Negara;5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 30 November 2014 ;
4. Menghukum Tergugat membayar Kompensasi PHK kepada Penggugat Secara Tunai Sebesar total Rp.5.382.000,-(Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Bahwa hingga saat iniTergugat terus beroperasi dan terus mengembangkan usahanya.Bahwa permintaan Penggugat tersebut ditolak Tergugat, dan Tergugat tetapingin memPHK Penggugat.Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadapPenggugat tanpa didahului Surat peringatan kepada Penggugat, jelasjelastelah melanggar ketentuan:a.

penyelesaian perselisihanhubungan industrial.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat sejakbulan Juni 2020 hingga saat ini telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan Selama putusanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewayjibannya.Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK

pihakTergugat tidak mau menerima isi Surat anjuran ini.Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjurantertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yangdalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Bahwa proses PHK

Pst.36.37.Bulan Juni 2020 hingga April 2021 (Sampai putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebesar Rp. 29.581.692,x 11 bulan = Rp. 325.398.612, (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratussembilan puluh delapan ribu enam ratus duabelas rupiah)Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugattersebut, maka secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja (PMK) dan uang penggantian hak.

),KARENA PENGGUGAT SEBAGAI PENGURUS YAYASAN TELAHDIBERHENTIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI KETENTUAN UUYAYASAN DAN ANGGARAN DASAR YAYASANBahwa terhadap pernyataan Penggugat pada halaman 6 angka 27 Gugatanyang menyatakan:"Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK sepihak Tergugat adalahtidak sah.

Pulogadung, Jakarta adalah milik Tergugat yang dibeli sendiripada tahun 1997 dari hasil usaha dan menabung, yang pada saatTergugat mau membeli rumah tinggal di Jalan Pisangan Lama II GangJaksa No.1 RT.02 RW.03 Kelurahan Pisangan Timur, Kec.Pulogadung, Jakarta Timur dirinya tidak setujukarena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapi diamdiamTergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun,

Maka menjadi milik Penggugat. karena Harta BawaanPenggugat (diakul Tergugat sendiri;DALAM REKONPENSI:1 Bahwa, apa yang diuraikan dalam Konpensi tersebut.mohon bagian yang terpisahkan dengan Rekonpensi ini;2 Bahwa. pada bahagian ini Penggugat Konpensi menjadiTergugat Rekonpensi, begitupun Tergugat Konpensimenjadi Penggugat Rekonpensi;3 Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan TergugatRekonpensi telah di PHK dari pekerjaannya sejak BulanApril 2009. sehingganya kemampuan Tergugat Konpensitidak

Puiogadung Jakarta Timur dirinyatidak setuju karena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapidiamdiam Tergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun, demikian juga pada saat Penggugatmendapatkan warisan, Tergugat tidak juga tidak diberikan sepeserpun;Mengenai tabungan, Penggugat pula yang menghabisi tabungan Tergugatdengan cara mengganti PIN ATM tanpa sepengetahuan Tergugat padahaltabungan

Kayu VUI RT. 03/05 No. 8 KelurahanKayu Putih, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timure Bahwa saksi adalah teman penggugat sejak tahun 1987 samasama kerja di UI.e Bahwa saksi kenal tergugat sejak tahun 1991 di Jakarta danpenggugat kerja sebagai kunsultan jalan.e Bahwa sewaktu di Jakarta tinggal di rumah orangtuapenggugat dan pada tahun 1996 baru beli rumah tua dansekarang sudah direhab.e Bahwa penggugat bekerja di Bank Utama sekantor dengansaksi pengggat sebagai marketinge Bahwa penggugat di PHK saksi

Hasanudin RT. 01/07No. 32 Desa Rintio, Kecamatan Lima Puluh Pekanbarue Bahwa saksi adalah adik kandung dari tergugate Bahwa tergugat dan penggugat telah terjadi perceraian sejak tahun 2010e Bahwa penggugat dan tergugat pindah ke Jakarta dari Pekanbaru pada tahun1989 dan tinggal dirumah orangtua penggugate Bahwa sejak di PHK tahun 1999 penggugat tidak bekerja dan menganggurdirumah saja dan yang bekerja adalah tergugat karena sebagai tukang kreditHal 25 dari 37 hal Put.

Rekonvensi sejaktanggal 22 November 1995, dengan jabatan sebagai Pelayan Produksi botol, dandengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 973.000, (sembilan ratus tujuh puluh tigaribu rupiah);Bahwa, dengan bergantinya tahun dan secara otomatis berganti pula systemteknologi untuk kemajuan sebuah perusahaan, maka Penggugat Rekonvensidalam melakukan efisiensi di segala bidang telah mengganti bahan bakar yangbiasanya digunakan dan diganti dengan menggunakan gas bumi, dan olehkarenanya untuk menghindari adanya PHK

masuk kerja denganmenyerahkan surat istirahat dokter tanggal 21 dan 23 Maret 2009 melalui pengawasperusahaan, dengan surat dokter tersebut ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi,akan tetapi Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan beberapa perbuatanserta kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan bukan hanyasekali saja tetapi berulang kali dengan alasan sama dan tidak patut untuk diberikesempatan lagi, maka dengan tegas Penggugat Rekonvensi melakukanpengakhiran hubungan kerja (PHK

Bahwa dengan PHK yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap TergugatRekonvensi tidak direspon dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi maka dari itutanggal 3 April 2009 dengan Nomor 14/UP/IV/2009 Penggugat Rekonvensimengajukan permohonan perantaraan kepada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo, dengan tujuan agar permasalahan PHK terhadap TergugatRekonvensi bisa terselesaikan, akan tetapi dengan upaya mediasi yang telahdilakukan tidak menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak (gagal

Bahwa awal permasalahan ini adalah ketika Terlawan dirumahkanoleh Pelawan, yaitu mulai dari bulan April 2013 sampai denganFebruari 2014, selama Terlawan di rumahkan, Terlawan masihmenerima upah setiap bulannya sebesar 75% dari upah yang ia terimaselama ini, namun pada tanggal 30 Maret 2014 Terlawan mengalamiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak;10.Bahwa berhubungan Pemutusan Hubunga Kerja (PHK) yangdilakukan oleh Pelawan secara tibatiba tanoa adanya surat Tegurandalam bentuk surat Peringatan I,ll

, dan Ill terlebin dahulu kepadaTerlawan jelas merupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga Terlawan berusahamenyelesaikan permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapatdiselesiakan secara musyawarah;11.Bahwa berhubungan musyawarah secara biprtit tidak menemuipenyelesaian sehingga Teelawan mengajukan pengaduan ke DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10Juli 2014 untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku;12.Bahwa penyelesaian

bahwa selain itu Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu Suriadi dan Rita Efrilla yang telah di sumpah sesuai dengan agamanyamasingmasing menerangkan sebagai berikut :1.Saksi Suriadi (Saksi Plw/Tergugat 1):Bahwa saksi kenal dengan Terlawan/PenggugatBahwa saksi bekerja di perusahaan Pelawan sejak 2002 dan saat inisebagai Pengawas Pabrik sebelumnya sebagai Kepala Bagian Produksi;Bahwa Perusahaan tidak produksi lagi sejak akhir 2013;Bahwa akibat perusahaan tidak produksi sebagaian besar di PHK

Bahwa ketujuh pekerja/Tergugat Rekovensi dijatuhi skorsing sejak bulanMaret 2015 dalam rangka proses pemutusan hubungan kerja (PHK) makacukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi mohon agar dilakukanpemutusan hubungan kerja melalui proses paradilan hubungan industrial;9.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

Pasal 156 (2), uang penghargaanmasa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri harus diperbaikisepanjang mengenai gugatan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti belum mempertimbangkan gugatan rekonvensidimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon ijin untuk melakukanPHK dengan uang kompensasi PHK

sejumlah Rp196.875.000,00 (seratussembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa mengenai besaran uang kompensasi PHK telahdipertimbangkan dalam pertimbangkan konvensi sehingga pertimbangantersebut diambil alin menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan menyatakanmenolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DOKTER WITOHARIYADI, tersebut harus ditolak dengan

Sejak itu Penggugattidak lagi bisa menerima keadaan dan sikap Terggugat tersebut sehingga serringterjadi perselisihan dan percekcokan jarak jauh :Bahwa puncak dari ketidakharmoniisan antara Penggugat dan Tergugat adalahpada tahun 20112 ketika Tergugat terkena PHK dari tempat dia bekerja (PTKanindotex). Sejak itu Tergugat tidak lagi mau bekerja, tidak mau mencaripekerjaan lain dan hanya menggantungkan kebutuhan ekonomi kepadaPenggugat saja.

Saat inni ppaling tidak sejak tahun 2012 karena Tergugatterkena PHK daripekerjaannya di kanindotex maka Penggugatlahyang ,encukupi semua kebutuhan rumahtangga. Karena Terggugat tetap tidakbekerja dan tidak mau mencari pekerjaan maka menurut Penggugat Tergugatbisa dikatakan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.

negeri uuntuk bekerja sebagai TKI diHingkoong yang hingga sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya tidak adakomunikasi lagi ;e Bahwa para saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan didukung buktibukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, setelahdi PHK

Poin 3 Tergugat keberatan dalam hal tersebut di atas seperti jarangmemberi nafkah, sebelum Tergugat di PHK pada bulan Mei 2017 dariperusahaan lama yaitu PT.

tersebut, tapi entah kenapa disaat Tergugat sudah niatmerubah perilaku buruk Tergugat, hal yang sama sekali tidak terprediksiataupun terbersit kejadian ini dalam rumah tangga kami pihak istrimengajukan hal gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan tidakberbicara langsung kepada Tergugat atau istilahnya protes (minggat) agarTergugat tahu apa yang sedang Penggugat rasakan dan minta sesuatukepada Tergugat, di sini langsung melibatkan keluarga dan tidak memberkesempatan sama sekali, padahal saat terjadi PHK

ada harapan akan hidup rukunlagi dalam berumah tangga yang disebabkan karena Tergugat jarang memberiuang belanja kepada Penggugat serta sering pergi dan pulang dalam keadaanmabuk dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugatpisah tempat tinggal hingga perkara ini didaftarkan selama 1 bulan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamembenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenanafkah yang kurang, hal itu terjadi karena Tergugat sejak di PHK

Bahwa masalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat dengan Tergugat sudah selesai dan tuntas, dengan AktaBukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor05/Bip/2017/PHIPN.Bjm tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, dan Pengugat telah menerima Uang Kebijakan dariPerusahaan/Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengandemikian Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) tersebut telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.

sebagaimanadalam Pasal 155 ayat 2 dan pengganti uang cuti karena Penggugatmengalami keguguran kandungan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat 2Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang belum dibayar oleh Tergugat;Bahwa terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat MediatorDinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau telahmengeluarkan putusan anjuran sebagai berikut: Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dengan masa terhitungdari tanggal 18 Juli 2012 s/d 19 Januari 2016 (Surat PHK

, karenaPenggugat sudah jelas tidak akan bersedia pindah (mutasi) ke Jakartamengingat Penggugat adalah Istri dari seorang Polri dan merupakan ibu dari2 (dua) orang anak yang masih kecil atau balita;Bahwa berdasarkan halhal tersebut dia atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarumemberikan putusan sebagasi berikut:Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai, seketika, sekaligus sebagaiberikut: Uang pesangon Rp 4.700.000,00 x 2x4 (Rp37.600.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 4.700.000,00 x 2 Rp 9.400.000,00 c Tunjangan Perumahan dan Rp 37.000.000,00 x 15% Rp 7.050.000,00Pengobatan 15% d Pengganti Cuti karena gugur Rp 4.700.000,00 x 10/25 Rp 1.680.000,00 kandungane Upah bulan Februari, Maret dan Rp 4.700.000,00 x 3 Rp14.100.000,00April 2016Total

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengantegas jenis perselisihan yang diajukan kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, apakah gugatan a quoadalah atas perselisihan tentang Hak, Kepentingan, PHK atau antaraSerikat Pekerja di dalam satu Perusahaan;2. Bahwa mengacu pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:a. Perselisihan hak;b.

Termohon Kasasi karena alasan disharmoni sudahtidak dapat digunakan sebagai dasar PHK (vide Putusan MahkamahAgung Nomor 173 K/Padt.Sus/2012);Bahwa Judex Facti keliru mendasarkan perhitungan hak TermohonKasasi berupa uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) UndangHalaman 26 dari 29 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berupa Uang Pesangon, dan Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

adalah eks tenaga kerja pada Kantor CareInternational Indonesia Central Sulawesi sejak tanggal 06 Juli 2001 hinggatanggal 31 Desember 2005 ;Bahwa berhubung dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2005, sebagaimana disebutkandalam Surat Perjanjian Kerja, maka Tergugat melalui Senior Human ResourcesManager Care International Indonesia Jakarta telah menerbitkan SuratPemutusan Hubungan Kerja tertanggal 02 Desember 2005 ;Bahwa setelah terbitnya surat PHK

No. 158 K/PHI/2007(3), pasal 152 (3) dan pasal 155 ayat (8) UU No.13 Tahun 2003 sehingga dalamproses PHK Tergugat wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yangbiasa diterima Penggugat, yang hingga dimasukkannya gugatan ini : untuk upahselama 5 (lima) bulan X Rp.2.453.760, = Rp.12.268.800, Cuti tahunan 5 (lima)bulan Rp.2.453.760,/162,5 X 8 X 5 = Rp.604.002,, Biaya transportasi (dari danke Kantor PP) selama (101) hari X Rp.24.500, = Rp.2.474.500,, jatah picnicUS$ 25 = Rp.250.000,, Medical selama

teruS menerus(tidak pernah putus), tindakan Tergugat merupakan bentuk eksploitasi manusiatanpa memberi perlindungan/jaminan terhadap Penggugat sebagai hak dasaryang harus Tergugat penuhi ;Bahwa dengan penyimpangan yang dilakukan Tergugat terhadap peraturanperundangundangan, maka demi hukum status Penggugat yang semulasebagai tenaga kerja PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) ;Sudah barang tentu sependapat dengan Penggugat bahwa seharusnyatindakan Tergugat sebelum mem PHK

Penggugat adalah memulihkan hakPenggugat dari PKWT menjadi PKWTT, kemudian memenuhi segala kewajiban(hak normatif) Penggugat, setelah itu barulan mem PHK Penggugat danPenggugat pun dengan senang hati menerimanya, itulah bentuk penyelesaianyang adil menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta sesuai denganperasaan keadilan masyarakat in casu Penggugat.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkanTergugat menyalahi peraturan perundangundangan karena melewati batasmaksimal yang seharusnya ;Menghukum Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dari statusnyasebagai PKWT menjadi PKWTT ;Menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang diberikan oleh Tergugat untukditandatangani Penggugat batal demi hukum ;Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan PHK serta membayar hakhak lainnya yang ditaksir sebesar :1.