Prismas Jamintra denganNo.14179Lg/PJ/HRD/I/2014 tanggal 01 Januari 2014Bahwa saksi bekerja berdasarkan Job deskription yang tertera dalam suratpengangkatan saksi.Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pemberian Kredit Serba Guna Mikro padaBank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 ada Petunjuk Teknis OperasionalKredit Mikro, sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas PemberlakuanManual Kredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013yang ditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

Samin, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro,sebagaimana lembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual KreditMikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yangditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

Atas Pemberlakuan Manual KreditMikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yangditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

Sentausa selaku Direktur RiskManagement dan Hery Gunardi selaku Direktur Micro & Retail Banking) harusdilaksanakan oleh petugas Bank yaitu MKS, MKA dan MMM.Bahwa benar apabila Petunjuk Teknis Operasional Kredit Mikro, sebagaimanalembar pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Kredit MikroNo.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatanganioleh Direksi (Sentot A.

Atas Pemberlakuan ManualKredit Mikro No.012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yangditandatangani oleh Direksi (Sentot A.

JOKOSUSANTO) selaku Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8Kontrak Kerja Nomor : 049/354/406.034/SPPPIT/2007 tanggal 21 September2007 berkewajiban mengawasi serta meneliti pelaksanaan pekerjaan danpencapaian target kuantitatif dari pekerjaan yang dikontrakkan, yang diserahkanoleh pihak penyedia barang / rekanan, apakah telah berjalan dengan baiksebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja.

JOKO SUSANTO) selaku Direksi Pekerjaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kontrak Kerja Nomor : 049/354/406.034/SPPPIT/2007 tanggal 21 September 2007 berkewajiban mengawasi sertameneliti pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian target kuantitatif dari pekerjaanyang dikontrakkan, yang diserahkan oleh pihak penyedia barang / rekanan,apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam kontrakkerja.

No. 1769 K/Pid.Sus/2013pengawas pekerjaan dan sebagai direksi pekerjaan adalah bagianpengelola data elektronik sekretariat daerah kabupaten Trenggalek yangbertindak untuk dan atas nama Pihak Kesatu"... dan Ayat (2) "Direksipekerjaan bertugas mengawasi serta meneliti pelaksanaan pekerjaan danpencapaian target kuantitatif dari pekerjaan yang di kontrakan".Bahwa sebagaimana kontrak kerja Nomor : 049/354/406.034/SPPIT/2007tanggal 21 September 2007 dalam Pasal 8 mengenai direksi pekerjaantelah secara

Warino.Bahwa mengenai "Direksi pekerjaan adalah Bagian Pengolahan DataElektronik" menurut keterangan ahli Emanuel Sudjamoko,S.H.,MS adalahmerupakan pemberian Mandat sebagai bentuk pelimpahan wewenangatasan kepada bawahan sehingga tanggungjawab dan tanggung gugatberada pada pemberi mandat.

KeputusanBupati maupun Direksi Pekerjaan dalam kontrak tersebut hanya dapatdilakukan orang yang mempunyai sifat khusus yaitu pegawai negeri sipilseperti yang melekat pada diri para Terdakwa dalam menjalankan tugasjabatannya masingmasing.

NSP berkantor pusat diGedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 4546 Karet Semanggi, Setiabudi, JakartaSelatan 12930.Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. NSP yang dibuat dibawahtangan tertanggal 20 Juli 2010, No. : 245/NSP/VII/10/HQ/CD,dinyatakan Perseroan memandang perlu untuk mendirikan cabangPT.

NSP diSelat Panjang berdasarkan Akta No. 71 tanggal 26 Juli 2010 tersebut,jajaran Direksi PT. NSP di Kantor Pusat telah melimpahkan tanggungjawab dan kewenangan kepada Terdakwa Ir. ERWIN selakuPimpinan Cabang PT. NSP Selat Panjang untuk menjalankan segalakegiatan operasionalnya yang bergerak dibidang Pemanfaatan HasilHutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan dibidangPerindustrian Pengolahan Tepung Sagu.Bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ir.

SAMPOERNA Jakarta.Bahwa berdasarkan No. 71 tanggal 26 Juli 2010, direksi PT NSP atasdara aturan anggaran dasar mendirikan cabang dan diangkatpimpinan cabang di Kab Meranti yang ditunjuk sebagai pimpinancabang yaitu terdakwa Ir.

NSP ada 4 orang anggota direksi yaitu direkturutama Eris Ariaman, SH sdr Bona Ranto Pasaribu, sdr Arif danterdakwa Ir.

Erwin.e Bahwa terdakwa Ir Erwin sebagai GM atasan langsung PeterBenjamin adalah orang yang ditunjuk oleh direksi sebagai perpanjangtangan direksi, terdakwa Ir Erwin memberikan laporanpertanggungajawaban koordinasi seharihari secara operasional kePeter Benjamin, terhadap terdakwa Nowo Dwi Priyono, ST kepadaDaniel Abraham.e Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari direksi setelah menujuksupervisor sehingga tidak ada keterkaitan secara langsung lapormelapor antara terdakwa Ir Erwin maupun terdakwa Nowo

,M.Kn Notaris di Jakarta, sehingga komposisi PemegangSaham dan Dewan Direksi di Tergugat III berubah menjadi : (Vide P2)1) Tergugat sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar sah atau senilaiRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah);2)Penggugat sebanyak 100 (seratus) Iembar saham atau senilai Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);Dan Komposisi Dewan Direktur Tergugat III adalah :Direktur Utama : Tergugat ;Direktur : Penggugat;4.

Pemegang saham yang hendak memindahkanhak atas saham, harus mengajukan permohonan secara tertuliskepada Direksi;(3) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dariinstansi yang berwenang, jika peraturan perundang undanganmensyaratkan hal tersebut;Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 262/PDT/2018/PT.BDG.Namun PENGGUGAT lupa atau memang purapura lupa, jika anggarandasar tersebut hanya berlaku untuk penjualan sahamsaham yangditerbitkan oleh perseroan TERGUGAT III/PT.

Perseroan dansurat tertanggal 14 Februari 2013 yang ditujukan kepada Dewan KomisarisPerseroan, kepada TERGUGAT Ill agar dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa guna membahas pengangkatan Direktur Utamabaru mengingat TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dilacak keberadaannya;9.Bahwa namun 2 (dua) surat yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT,masingmasing ditujukan kepada Direksi Perseroan dan Dewan KomisarisPerseroan, tidak mendapatkan respon atau tanggapan apapun dariTERGUGAT III;10.

Bank Artha Graha Internasional, Tbk;Namun agenda tersebut tidak dapat diputuskan karena keberadaanTERGUGAT tidak diketahui hingga hari Jawaban ini disampaikan;b.Pengangkatan/ Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroansementara;Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 262/PDT/2018/PT.BDG.Bahwa susunan pengurus perusahaan TERGUGAT sementarasampai TERGUGAT dapat mempertanggungjawabkan kewajibannyasecara hukum kepada PT.

Bahwa PENGGUGAT dalam butir A.9Q mendalilkan jika PENGGUGATsebagai Pemegang Saham dan Direksi pada TERGUGAT III berhak untukHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 262/PDT/2018/PT.BDG.memperoleh dan/atau menerima laporan pertanggungjawaban dan/atauLaporan Keuangan serta hak untuk menerima hasil penjualan ataspembayaran Jual Beli saham tersebut dari TERGUGAT selaku DirekturUtama TERGUGAT Ill.

Menyatakan Tergugat Ill selaku Direksi (Pengurus) Tergugat jugalalai/wanprestasi melaksanakan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu Nomor103/SJ/Dir/2G0218/JV/X/2002 dan semua perubahan/addendum danPerjanjian Kerjasama Industri Kayu Nomor 104/SJ/Dir/200219/JV/X/20Q2dan semua perubahan/addendum yang ditandatangani Tergugat Il;6.

danDewan Pengawas dari Tergugat Konvensi;Bahwa dalam kapasitas Tergugat Ill Konvensi dan Tergugat IVKonvensi selaku Direksi dan Dewan Pengawas dari Tergugat Konvensi itupun, Penggugat Konvensi telah salah menempatkanTergugat Ill Konvensi dan Tergugat IV Konvensi sebagai pihak dalamgugatan a quo, karena seluruh dalildalil Penggugat Konvensi tertujupada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan DewanPengawas dari Tergugat Konvensi yang menjabat sebelum adanyaperkara lama yang telah mempunyai

Direksi Perum Perhutani selaku Tergugat III;4....Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero)cq.

Menyatakan Tergugat Ill selaku Direksi (Pengurus) Tergugat jugalalai/wanprestasi melaksanakan Perjanjian Kerjasama IndustriKayu Nomor = 103/SJ/Dir/200218/JV/X/2002 dan semuaperubahan/addendum dan Perjanjian Kerjasama Industri KayuNomor 104/SJ/Dir/200218/JV/X/2002 dan semua perubahan/addendum yang ditandatangani Tergugat II;6.

Direksi Perum Perhutani.... selaku ... Tergugat III;3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero)cq.

No. 807 K/Pid.Sus/2015 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya; Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Perseroan; Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang ataulebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanyakekuasaan yg diatur dalam Surat Kuasa;Bahwa untuk menjalankan usaha PT.

DELTA ASIA SEKAWAN berdasarkan Akta Notaris Nomor 611 tanggal28 September 1998 sebagai pelaku usaha yang antara lain bergerak dalambidang usaha perdagangan bahan makanan dan minuman hasil pertanianyang berdasarkan Pasal 11 bahwa: Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya; Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Perseroan; Direksi untuk perbuata tertentu berhak pula mengangkat

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (abscuur libel) karenagugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukungsehingga gugatan Penggugatharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa direksi mewakili badan hukum untuk bertindak

selanjutnya dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakanbahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa keputusan menteri hukum danhak asasi manusia nomor: AHU61632.AH.01.02. tahun 2008 tentangpersetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan Penggugat Pasal 14ayat (4) huruf a dan b, mengatur tugas dan wewenang direksi

apabila presidendirektur berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggotadireksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak dan atas nama direksimewakili perseroan;Menimbang, bahwa oleh karena pemberi kuasa dalam perkara a quoadalah wakil presiden direktur hubungan industrial PT Freeport Indonesiakepada penasihat hukum Penggugat Demsi, SH., dan rekan, dalam halini yangbertindak mewakili sebagai direksi, sehingga pemberian hak kepada direksiHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor

31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japuntuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan merupakankonsekuensi logis dari direksi yang diberi hak untuk melakukan pengurusan danperbuatan hukum PT Freeport Indonesia lainnya sebagaimana yang diaturdalam anggaran dasar perubahan di atas, maka dari itu Kedudukan hukumPenggugat dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas namakepentingan PT Freeport Indonesia, dan kekhususan dari hukum acaraPenyelesaian Hubungan Industrial itu sendiri yang merupakan

WAHANA SEJAHTERA, dengan acara : MengadakanPerubahan Susunan Pengurus Dalam Perseroan, dan dalam Rapat tersebut telahmemutuskan halhal sebagai berikut : Menyetujui untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroantersebut, sebagai berikut : === nnn nn nnn nnn nnn mene nn1.

Terhitung mulai tanggal hari rapat ini, memberhentikan dengan hormat seluruhanggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang lama serta kepada merekadiberikan pelunasan dan pembebasan ( acquit et decharge ) sepenuhnya dariseluruh tanggung jawab selama masa jabatan sebagai pengurus perseroan sampaidengan ditutupnya rapat ini ; 2. Selanjutnya terhitung sejak ditutupnya rapat ini menjadi sebagai berikut : Direktur Utama : KOMARI ; = Direktur : IGNATIUS HANDAYA ; Direktur : RR.

WAHANA SEJAHTERAtersebut, Terlawan Il KOMARI, dan RADEN RORO RETNO WIDIASTUTI membuatpernyataan yang tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 Juli 2015, yangisinya antara lain, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 21015, telah dilakukanpertemuan antara KOMARI/Terlawan II, RETNO WIDIASTUTI ( Jajaran Komoisarisdan Direksi PT. WAHANA SEJAHTERA dengan WIDIHARDJO/Pelawan, bertempat diBanyuanyar, Surakarta dan kesanggupan jajaran Direksi dan KomisarisPT.WAHANA SEJAHTERA, sebagai berikut : 1.

Mengajukan penambahan Jaminan kepada Bank BTN Cabang Solo/Terlawan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 dan Nomor 13510 milik Ir.Widihardjo yang dijaminkan pada Bank BTN ( sudah diajukan, tinggal menungguhasil appraisal) dan setelah proses penggantian jaminan disetujui oleh Bank,jajaran Komisaris dan Direksi akan segera mengajukan roya terhadap 2 sertifikattersebut ; === onan ann ann nnn nn nnn nnn nnn enn,2. Pengembalian Sertifikat Hak Milik : a.

WAHANA SEJAHTERA Nomor : 2tanggal 05 Desember 2013, memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal harirapat ini, memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan DewanKomisaris perseroan yang lama serta kepada mereka diberikan pelunasan danpembebasan (acquite et decharge) sepenuhnya dari seluruh tanggung jawabselama masa jabatan sebagai pengurus perseroan sampai dengan ditutupnyarapat ini ; Menimbang, bahwa sesuai faktafakta tersebut diatas yang didasarkanatas bukti surat Pelawan maupun Terlawan

oleh para terdakwa belum waktunyauntuk ditebang.Bahwa pohon jati yang sudah siap dipanen berumur 20 tahun.Bahwa selain kayu jati saksi juga mengamankan perkul, senter danjarit.Bahwa rumah para terdakwa berjarak sekitar 1 km dari kawasan batashutan sedangkan jarak rumah para terdakwa dengan lokasipenebangan pohon kayu jati sekitar 1,5 Km.Bahwa kerugian keseluruhan yang diderita oleh perhutani sebesar Rp248.000, (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yangdidasarkan pada penghitungan dari tabel Direksi

tahun.Bahwa kayu jati yang di bawa para terdakwa masih berbentukgelondongan.Bahwa pohon jati yang ditebang oleh para terdakwa belum waktunyauntuk ditebang.Bahwa pohon jati yang sudah siap dipanen berumur 20 tahun.Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Rbge Bahwa selain kayu jati saksi juga mengamankan perkul, senter danjarit.e Bahwa kerugian keseluruhan yang diderita oleh perhutani sebesar Rp248.000, (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yangdidasarkan pada penghitungan dari tabel Direksi

yang sudah siap dipanen atau ditebang berumur 20 tahun.Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN RbgMenimbang, bahwa selain mengambil kayu jati, para terdakwa jugamenjadikan hutan sebagai tempat untuk mencari nafkah yaitu mencarirantingranting kayu yang kemudian dijual sebagai kayu bakar.Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugiankeseluruhan yang diderita oleh perhutani sebesar Rp 248.000, (duaratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang didasarkan padapenghitungan dari tabel Direksi

Oleh karena itu menjadipertanyaan besar bagi Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II mengapa JudexFacti mengatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Laporan Auditortidak ditandatangani oleh auditor.Disamping itu dalam Laporan Auditor tersebut di atas yang merupakan BuktiP.13 dan P.14 serta Bukti P.II3 dan P.II4 itu, Direktur Keuangan dariTermohon dan Staf Finance & Accounting Spv ikut turut menandatanganiSurat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuanganpada tanggal 31 Desember

Alogics Mandiri Coal.Lebih jauh mengingat surat pengantar tentang laporan auditor independent,Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan, isilaporan auditor beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan satu dengan yang lainnya maka secara yuridis pertimbangan JudexFacti tersebut di atas telah keliru atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jikamemang Judex Facti berpendapat bahwa lampiran auditor juga harus dibubuhiHal. 13 dari 19 hal.

Put.No. 246 K/Pdt.Sus/2012keadaankeadaan yang diuraikan dalam permohonan pailit antara lain tentang besarnyagaji Para Pemohon kepada Termohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, olehkarenanya permohonan pailit Para Pemohon terhadap Termohon, tidak memenuhi Pasal8 (4) UndangUndang No.37 tahun 2004;Bahwa Para Pemohon Pailit adalan Pengurus/Direksi dari Termohon Pailit yangseharusnya mengetahui alamat dan kedudukan Termohon pailit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula

Pasal 95 ayat (1) UndangUndang No, 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka pihakyang berwenang untuk mewakili PT Vialine Mandiri Agung Selarastersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait pemberesanharta perseroan serta melanjutkan pengelolaan usahausaha perseroanyang dinyatakan pailit sebagaimana layaknya direksi atas ijin rapatkreditur adalah Kurator, in casu Sdr. Anselmus BP.

Hubunganhukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat terjadi ketikaPenggugat sebagai Direksi PT Vialine Mandiri Agung Selaras,maupun sebagai pemberi personal guarantee melakukan perikatanperjanjiian dengan Turut Tergugat, Perjanjianperjanjian mana telahdisahkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia melaluiPUTUSAN BANI.Bahwa pemberian personal guarantee oleh Penggugat atas seluruhhutanghutang PT Vialine Mandiri Agung Selaras kepada TurutTergugat berdasarkan persetujuan dari Isterinya yakni Sdri.

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan upaya yang berulang kalidilakukan oleh Penggugat untuk menghindari kewajiban Penggugatkepada Turut Tergugat yang timbul dari PerjanjianPerjanjian antaraTurut Tergugat dengan Penggugat baik sebagai Direksi PT VialineMandiri Agung Selaras maupun sebagai pemberi personal guaranteeberikut perjanjian aksesorisnya termasuk didalamnya pada aktapemberian jaminan Pribadi dari Penggugat maupun istri Penggugat aquo. Perjanjianperjanjian dimaksud terdiri dari :a.

Tindakan Turut Tergugat dimaksud adalah salah satu upayapermohonan perlindungan hukum atas tindakan Penggugat yang telahberulang kali melakukan pengelabuan hukum atas kewajiban Penggugatbaik sebagai Direksi PT Vialine Mandiri Agung Selaras maupun sebagaigarantor hutang PT Vialine Mandiri Agung Selaras.. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil yang tercantum dalambutir 14.

Pasal 95 ayat (1) UndangUndang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, pihak yang berwenang untuk mewakiliPT Vialine Mandiri Agung Selaras tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan terkait pemberesan harta perseroan serta melanjutkanpengelolaan usahausaha perseroan yang dinyatakan pailitsebagaimana layaknya direksi atas ijin rapat kreditur adalah Kurator, incasu Sdr. Anselmus BP.

Karyawan wajib melaksanakan keputusan rotasi yang ditetapkanoleh pihak Pengusaha.Berdasarkan hal tersebut di atas, sudan sepantasnya jika Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quomenyatakan bahwa demi hukum Penggugat sudah menjadi menjadikaryawan cabang Malang efektif tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT Bussan Auto FinanceNo.2887/BAF/HRMADM/PG/V/2019 Tentang Penugasan Pegawai PTBussan Auto Finance.Bahwa Tergugat menyatakan dalil penggugat dalam posita

Bussan Auto Finance 2018 2020, yang selanjutnya diberi tanda P9 ;Fotocopy, Email pembatalan terkait adanya mutasi terhadap salah satukaryawan, yang selanjutnya diberi tanda P10 ;Fotocopy, Slip gaji karyawan, yang selanjutnya diberi tanda P11 ;Fotocopy, Surat Somasi, yang selanjutnya diberi tanda P12 ;Fotocopy, Eksepsi jawaban Tergugat, yang selanjutnya diberi tandaP13;Fotocopy, Surat KKUWT (Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu),yang selanjutnya diberi tanda P14;Fotocopy, Surat Keputusan Direksi

Waktu Tertentu Nokep3243/BAF/DIRHRDHJ/IV/04 yang pada pasal 1 ayat 2 menyatakanbahwa Bahwa PIHAK KEDUA setuju dan selalu bersedia untukditempatkan dimana saja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;Bahwa sebagai karyawan, Penggugat sudah menerima dan sudahsewajibnya untuk patuh terhadap Peraturan Perusahaan, khususnyadalam Pasal 11 perihal Mutasi dan Pasal 12 perihal Rotasi Karyawan;Bahwa demi hukum Penggugat sudah menjadi karyawan cabang Malangefektif tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi

yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pemberitahuan rotasi dan/atau demosi disampaikanPengusaha kepada karyawan yang bersangkutan secara tertulis melaluiemail atau surat pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalendersebelum tanggal efektif pelaksanaan rotasi dan/atau demosi, danPengusaha menerbitkan Surat Keputusan mutasi setelah pemberitahuanmutasi disampaikan kepada karyawan,Menimbang bahwa setelah rencana mutasi tersebut diberitahukankepada Penggugat, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi

Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (5) Peraturan Perusahaan PT BussanAuto Finance, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT BussanAuto Finance Nokep : 2887/BAF/HRMADM/PG/V/19 yang memberikantugas baru kepada Penggugat sebagai Account Receivable Head 2Malang per 10 Juni 2019;3. Bahwa berdasarkan bukti T12, Penggugat tidak pernah hadir di PT BAFCabang Malang walaupun telah dipanggil secara patut dan tertulis olehTergugat (vide bukti T5, T7, dan T9);4.

Hutama Karya Kantor Pusat. 98.2 (dua) lembar Pengesahan Direksi PT.

Iskandarsyah No 6 KebayoranBaru) Jakarta selatan, dengan nomor rekening0001601300018227 Periode tanggal 1 Januari s/d 31januari 2013. 3723 (tiga) lembar copy Keputusan Direksi PT. Hutama Karya(Persero) Nomor : 1608/KPTS/48/2009 Tentang PerubahanStruktur Organisasi PT. Hutama Karya (persero) Direksi PT.Hutama Karya tanggal 23 Oktober 2009 dan lampirannya 3733 (tiga) lembar copy Keputusan Direksi PT.

Hutama KaryaKantor Pusat. 2 (dua) lembar Pengesahan Direksi PT.

Iskandarsyah No 6Kebayoran Baru Jakarta selatan, dengan nomor rekening0001601300018227 Periode tanggal 1 Januari s/d 31januari 2013. 313. 3723 (tiga) lembar copy Keputusan Direksi PT. Hutama Karya(Persero) Nomor : 1608/KPTS/48/2009 Tentang PerubahanStruktur Organisasi PT. Hutama Karya (persero) Direksi PT.Hutama Karya tanggal 23 Oktober 2009 dan lampirannya 3733 (tiga) lembar copy Keputusan Direksi PT.

XXXXXXXXX, dikeluarkanPT Jamsostek (PERSERO), DIREKSI, Nomor 11010578422, 0420113303, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);Bukti Saksi:Halaman 4 dari halaman 14 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sor1.SAKSI , umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , Pendidikan SD, tempattinggal di Kp. Cempaka, RT.02, RW.010, Desa Cipelah, KecamatanRancabali, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah Kandung AlmarhumSuami Pemohon.

Pengadilan vide Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkanketerangan saksi Pemohon, Pemohon tidak sedang dicabut hak penguasaanterhadap anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P8,secara hukum terbukti Almarhum Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX,adalah Karyawan PT Melania Indonesia Cibuni Estate bekerja sejak tanggal 01April 2011 sd 12 April 2019 dan berhenti bekerja karena meningga dunia danKartu Peserta Jamsostek dari PT Jamsostek (Persero) Direksi

Fotokopi Kartu Peserta taspen Nomor/NIP 50088243, yangaslinya dikeluarkan oleh Direksi PT.Taspen (Pesero) Kepala kantorCabang Purwokerto tanggal 21 Juli 1999, yang dilampiri SuratKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian buktisurat tersebut olen Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyatasama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen olehKantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda(P.9);Halaman 4 dari 14. Penetapan Nomor 0036/Pat.P/2019/PA.Pwt10.

Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun :5000884300 atas nama IBU ANAK yang dikeluarkan oleh Direksi PTTaspen Persero Purwokerto tanggal 02 mei 2016.Kemudian buktisurat tersebut olen Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyatasama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen olehKantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda(P.10);Bukti Keterangan Saksi :1.

JAMANTA UTAMA MANUNGGAL sudahtidak lagi beroperasi secara semestinya, sehingga para pengurus kantor tersebut, baikdewan direksi, komisaris maupun pegawaipegawai intinya sudah tidak lagi bekerja dikantor tersebut.Jadi yang menerima relaas panggilan yang disampaikan oleh Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanyalah penjaga gudang yang tidakmengerti permasalahan yang terjadi, juga tidak mengetahui tempat tinggal para penguruskantor tersebut.Oleh karena hal itulah maka

kami kutip :1 Saksi TRULY MARPEL KALESARAN, dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Leonardo suka meminum minuman keras;1 Saksi SURWI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa Leonardo (Terlawan) keluar kerja duluan diberhentikan pimpinankarena dalam keadaan mabuk Leonardo pemah menggunakan mobilpelanggan dari Astra, yang sedianya akan dikirim keluar kota akan tetapitidak jadi karena mengalami kecelakaan karena menabrak motor besar miliksalah satu Direksi

diambil untuk melunasi hutang Pelawan I kepada Terlawan I;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dan persyaratan dalam pelaksanaanlelang atas barang tetap Terlawan I harus menyerahkan syaratsyarat administrasikepada Terlawan II yaitu: fotocopy Sertifikat Hak Milik; fotocopy sertifikat hak tanggungan; fotocopy akta perjanjian kredit; fotocopy akta pengakuan hutang debitur Notaris; fotocopy somasi /surat peringatan ke debitur (ke I, I, I dan terakhir); fotocopy iin mendirikan; fotocopy KTP debitur, KTP Direksi

Bank yang menandatangani Mou; Surat asli permohonan tanggal lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL); Surat asli rincian hutang terakhir berikut seluruh kewajiban debitur; Surat asli surat kuasa melelang dari Direksi Bank kepada Balai Lelang; Surat asli keterangan dari Bank bahwa obyek jaminan bebas dari sengketa; Surat asli surat pemberitahuan lelang kepada penghuni obyek lelang; Surat asli surat penunjukan pejabat penjual dari Bank; 2 (dua) foto sebagai contoh obyek yang akan

HaryonoNo.9 dalam hal Ini berdasarkan Surat KuasaKhusus dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pgs.Pemimpin Cabang PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Pemberian kuasadimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada PemimpinCabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. MAROS di Maros, yangtelah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tertanggal 28 Agustus 2018dalam register nomor 65/SK/Daf/Pdt/Vili/2018/PN Mrs, selanjutnya disebutPENGGUGAT;MELAWAN1. H. MUH.

BANK RAKYAT INDONESIASafrial Bahri DikromoSubandriNurfaida(Persero), Tbk di Polewali, bertempattinggal di Polewali, dalamhal inibertindak dalam jabatannya tersebutmewakili Direksi berdasarkan SuratKuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015,yang dalam perkara ini memberikankuasa kepada :AMPK PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Kantor Cabang Polewali.RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Kantor Cabang Polewali.RM PT.