Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 2502/Pdt.P/2018/PA.Wtp
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
135
  • No. 2502/Pdt.P/2018/PA.Wtp.Asma binti Mappasulle, tempat tanggal lahir Bone, 19 Juli 1967, umur 51tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, tempat kediaman di Jalan Dermaga GG Wakaf, KelurahanKarang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IV;Zainuddin bin Mappasulle, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1966, umur 52tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ABK,tempat kediaman di Dusun Lamputoae, Desa Angkue,Kecamatan
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 546/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
154
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dba els ple AaliiuYL Salgl S985 aptly Cay Ab Liss) sindALY ally sll Giallg Cogally 4d jacana y Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0546/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Register : 26-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Tgrs
Tanggal 7 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
5450
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3514 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan ROSYID
7452 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
    Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
    Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
Register : 28-12-2022 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penggugat:
Majli Azhar
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
2.I Wayan Budhi Yasa
3.I Nengah Suardi Arsana
4.I Komang Artikayasa
5.I Ketut Arsadana
6.Amir Amraen Putra
1730
  • Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
  • Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 3.767 m2 yang terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02858, Surat Ukur Nomor 02198/Bagik Polak/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tercatat atas nama MAJLI AZHAR (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
  • Sebelah Utara : Tanah Darmawan;
  • Sebelah Barat : Tanah Wakaf
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 419/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
100
  • Gially Ca gally Ad puere y Cid gli yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 419/Pdt.P/2017/PA WngZz.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 15-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 516/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
142
  • masyarakat yang kebaratan;Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil figih tentangkedudukan keterangan saksi tersebut yang keterangannya berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang artinya: ImamSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari beritayang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim,wakaf
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 307/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
80
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gilaal) ally cist) ple Aol Salil S585 ag hdl g Gag Ab Lins) indAY shy Voll Gall g Crgally 43 puere y Lid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
Register : 29-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1381/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
105
  • HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 501/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
131
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) Abell y cisil ple Ao Salgdll j gas agSdly Cray ALLia) sindAN ally Voll Gill y Ci pally 4b paca y id llyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 04-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 17-02-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pwl
Tanggal 26 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
239
  • berdasarkan padaberita) yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:wo . wo .yo dc @ ow wl 99 ae 9Li sis al iw YL dslgad u2i'5 "= = = 0 a S5JI5 AW og SVaII5 Gislly HZ alls B59 IIssw asilsig CIM5 JiallsArtinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 27-08-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PA NABIRE Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr
Tanggal 7 Januari 2014 — PEMOHON - TERMOHON
7821
  • UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2)serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakandengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama yang pada pokoknya menegaskan bahwa Peradilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomisyariah, dan dalam penjelasan
Register : 12-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.ML
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
121
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 08-12-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PA SENGKANG Nomor 992/Pdt.G/2015/PA.Skg
Tanggal 18 Februari 2016 —
6640
  • Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukanberdasarkan hukum Islam, (c). wakaf dan shadakah.
Register : 02-05-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 4 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
162
  • No. 0179/Pdt.G/2014/PA.KtbmPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari
Register : 03-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.ML
Tanggal 7 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
273
  • Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 04-07-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 9 September 2014 — Pemohon dan Termohon
191
  • Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 17-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 03-01-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 921/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 3 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
2817
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuSs dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 15-10-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 389/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 3 Maret 2015 — Pemohon dan Termohon
173
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 03-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 25-12-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0633/Pdt.G/2015/PA.Tbh
Tanggal 13 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
2210
  • perkara.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahtelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsecara terusmenerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf