Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0315/Pdt.G/2021/PA.Bbu Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 13
30 — 13
tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
Oleh karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka padadasarnya rumah tangga tersebut telan bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara
Register : 09-01-2017 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 23/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 25 Januari 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
13 — 14
13 — 14
dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejamanmental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dankewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulutatau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara teruS menerus, akantetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental ataupenelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi brokenmarriage;Menimbang, bahwa unsur penting konteks perselisihan danpertengkaran sebagaimana ditegaskan
Register : 24-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.KBr Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 6
19 — 6
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 26-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 21-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 475/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 05-10-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 17-02-2021
Putusan PA MANNA Nomor 0538/Pdt.G/2017/PA.Mna Tanggal 5 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
16 — 8
Kewajibanistri untuk bertamkin secara Sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS AI Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda:, #2ee was be# = =p =.i . : Da i al ' i = = a #15 he i St Ht!
Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagqarahayat 241:ollolalsl o ile Gor jArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:cou eli Jj976 pglogts MoiArtinya:Wajib member! mutah kepada isteri yang dicerai.
Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutahhanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka,melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikanmutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.
Register : 06-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.Smp Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.
Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.
Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut
Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.
Register : 12-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PA BATAM Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Btm Tanggal 19 September 2018 — Pemohon:
Rury bin Ramli
Termohon:
NovaLinda Simamora binti Yunus Simamora
11 — 4
Rury bin Ramli
Termohon:
NovaLinda Simamora binti Yunus Simamora
11 — 4
Sos, MH, CPL, yang menyatakan berhasilmendamaikan Pemohon dengan Termohon rukun kembali membina rumahHalaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Btmtangga, kemudian Pemohon menyatakan akan secara lisan mencabut perkaraini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan ini oleh Pemohon, makapemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Register : 08-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Dp Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannyadilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak,Hal. 4 dari 7 Hal. Pen.
Register : 26-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 74/Pdt.P/2016/PN.BLK Tanggal 5 Agustus 2016 — Kardin, tempat tanggal lahir Bulukumba, 07 Juli 1973 Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Seka Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
15 — 7
15 — 7
Menetapkan bahwa nama anak pemohon Sabri, lahir di Bulukumba tanggal 21April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30. 1149/CS/XV/2011tertanggal 11 November 2011 serta Kartu Kelurga Nomor : 7302011111110002tanggal 11 November 2011 ditegaskan atau diubah menjadi Sabri lahir diMalaysia pada tanggal 01 Februari 2000 anak pertama dari ayah bernama Kardindan ibu bernama Hasmayani ;3.
Register : 11-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.ML Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 1
25 — 1
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohondapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dariTermohon, dan tidak perlu persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohonmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut
Register : 01-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-05-2019
Putusan PA TONDANO Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Tdo Tanggal 30 Maret 2017 — Pemohon:
1.Igo Husain
2.Safira Tamengge
22 — 5
1.Igo Husain
2.Safira Tamengge
22 — 5
shalat, dibayar tunai:Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sebelum menikah adalahjejaka berumur 17 tahun dan Pemohon berstatus perawan umur 15tahun;Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniaiseorang anak bernama Al'Jubyan Husain bin igo Husain, urmur 1 Tahun:Bahwa antara antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubunganpernikahan menurut Syariat Islam;Heisman 3 dari 16 Penetapan No, OO8T/Pat P/ZG1T/PA.Tdo Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Blcn Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal halitu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dariTergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila adapersetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Tergugat belum
Register : 02-05-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 21-10-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 248/Pdt.P/20I3/PA Wtp. Tanggal 23 Mei 2013 — PEMOHON
15 — 6
15 — 6
Bahwa antara pemohon dengan Kode binti Binuang tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalamperkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksudPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan
Register : 30-03-2010 — Putus : 05-04-2010 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 301/Pdt.P/2010/PN.Kds Tanggal 5 April 2010 — J A M A' I N.
25 — 3
25 — 3
tetapisampai sekarang karena kesibukan Pemohon dengan istrinya ROMLAH, kelahiran anaknya yangbernama VIONA ANGGRAENY itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untukpersyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukandiperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide bukti surat P1, P2, P3, P4 ); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
Register : 24-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bek Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 15
49 — 15
Bahwa ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yaitu sebagaiberikut:Akibat putusnya perkawinan karena perceraian talah:b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalamkenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;6.
Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal 45 UUP ,sebagai berikut:Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (ii1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya.2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasalin'berlaku. sampai anak itu) kawin atau dapat berdirisendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antarakedua orang tua putus;7. Bahwa napkah merupakan suatu pemberian yang diberikan olehseseorang atau pihak yang berhak menerimanya.
hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukumtetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne Dis in idem;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 588 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 ditegaskan
bahwakarena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihakpihak yangHalaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (iiibersengketa sama dengan perkara terdahulu,dan perkara yang lalu tersebut telahmendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970maka gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan barutersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 ditegaskan
Putus : 15-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Sby Tanggal 15 Nopember 2016 —
25 — 3
25 — 3
BATASBATAS TANAH MASINGMASING, PENGGUGAT TIDAKDISEBUTKANBahwa, perlu untuk ditegaskan jika obyek sengketa dalamgugatan Penggugat adalah menyangkut masalah tanah, tetapi ironisnyaPenggugat tidak menyebutkan dan atau menguraikan secara rinci danjelas tentang batasbatas tanah dan kavling nomor berapa yang menjadiobyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Reg.
Bahwa, perlu ditegaskan apabila Tergugat tidak pernah menawarkantanah kepada Penggugat dan tidak pernah terjadi hubungan jual bellitanah kavling sebagaimana dalam posita Penggugat, karena kedudukanPenggugat hanya sebatas calo atau makelar saja yang meminta komisikepada Tergugat;3.
Bahwa, perlu ditegaskan apabila Penggugat hanya bertindak sebagaicalo atau makelar saja karena berdasarkan data pembeli atas tanahtidak ada yang bernama Penggugat, yang tercatat hanya setiap bulanPenggugat membayarkan angsuran pembeli atas nama BU TRISHalaman 8 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN.
Bahwa, perlu. ditegaskan pula apabila Tergugat Rekonpensisebelumnya telah melaporkan Penggugat Rekonpensi ke PolrestabesHalaman 12 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN. Sby.dengan sangkaan penipuan dan penggelapan, yang setelah dilakukanserangkaian tindakan penyidikan akhirnya laporan Tergugat Rekonpensitidak terbukti dan dihentikan penyidikannya oleh Polrestabes Surabaya;.
Putus : 10-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/Pdt/2017 Tanggal 10 April 2017 — ALFRET A.J. SEUBELAN, DK
VS
ENGGELINA P. SEUBELAN,
61 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalamenerapkan hukum acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal164 ayat (1) RBG, yang menyatakan:Jika satu pihak menyangkal kebenaran suatu surat bukti yangdiajukan oleh lawannya, maka pengadilan negeri dapatmengadakan penyelidikan tentang hal itu. dan kemudianmenentukan apakah surat itu. boleh atau tidak untukdipergunakan dalam perkara itu;3.
Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 195 RBg sebagai berikut:(1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelastentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pulatentang dasardasar keputusan itu;(2) Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundangundangan yang pasti harus menyebutkan peraturanperaturan itu":4.
Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal306 RBg juncto Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut:Pasal 306 RBg:Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menuruthukum tidak boleh dipercaya;Pasal 1905 KUH Perdata:Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya;Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt/2017e.
Bahwa dengan demikian Judex Facti telah lalaimenerapkan Hukum Acara sebagaimana ditegaskan Pasal 309RBg juncto Pasal 1908 KUH Perdata:Karena keterangan para saksi yang diajukan Penggugat sekarangTermohon Kasasi, berdiri sendirisendiri dan tidak saling berkaitansebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Judex Facti tersebutsecara hukum harus dibatalkan karena lalai menerapkan Pasal 309RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, yang menegaskan sebagaiberikut:Pasal 309 RBg:Dalam menilai Kekuatan kesaksian
Putus : 28-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3558 K/Pdt/2016 Tanggal 28 Februari 2017 — H. USTADI VS. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG di Sidoarjo, DK
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3558 kK/Pdt/2016atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan asas keadilan);Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku II Mahkamah AgungRI halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danm AdministrasiPengadilan yang menyebutkan:lelang yang telah dilakukan
pada Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 87 tanggal 25pebruari 2010 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan hingga tanggal25 Februari 2011 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Februari 2011yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 28tanggal 25 Februari 2011;Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, gugatanyang diajukan terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputusdalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.Hal tersebut ditegaskan
telah terjual melaluipenjualan lelang, dengan pemenang lelang Turut Terlawan dan TurutTerlawan Il, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 418/2013 dan RisalahLelang Nomor 419/2013, dan menyatakan kalau eksekusi sudah selesaidijalankan, upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harusmelalui gugatan biasa; (vide juga putusan MARI tanggal 30 November 1987Nomor 1157 K/Pdt/1986 dengan berdasarkan pada yurisprudensi, sepertidalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31Agustus 1977 Nomor 697K/Sip/1974, ditegaskan
Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,tidak dapat dibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku IlMahkamah Agung RI halaman 149 tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan:lelang yang telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkanBahwa aturanaturan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara
Putus : 12-08-2008 — Upload : 10-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234K/PDT/2005 Tanggal 12 Agustus 2008 — HARSONO KARMAN AMAT ; Hj. Dra. SOENARMI, MM.,MBA ; Dkk vs. DARMAWAN UTOMO ; TANTIANG DJIEN/DOMINICUS CHODJIN TEDJA SUKMANA ; Dkk.
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perlu ditegaskan, bahwa pada saat diajukan permohonan haknyatanah tersebut berstatus sebagai tanah Negara; sebagaimana ternyatapada bukti PLW.1, 2 dan 3. Dengan kata lain, hak Para Pelawan didapatdari Negara bukan atas alas hak yang lain;4.
Bahwa harus ditegaskan, bahwa dalam perkara daftar : No. 30/Pdt.G/1994/PN.Prob; No. 281/PDT/1996/PT.Sby; No. 2337/K/PDT/1997;Para Pelawan selaku pemilik sah atas tanahtanah tersebut tidak ikutdigugat sebagai para pihak. Oleh karena Para Pelawan bukan sebagaipihak dalam perkara tersebut, maka Para Pelawan tidak terikat olehputusan yang bersifat Comdenatoir dan oleh karena itu pula, logisnyaPara Pelawan tidak dapat dipaksa untuk mengosongkan tanah miliknyaapapun alasannya.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — 1. SURONO , DKK VS PT. UNION PLASTIK, Peseroan
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;Judex Facti juga telah tidak cermat dalam
Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;3) Judex Facti juga telah tidak cermat