Ditemukan 27286 data
7 — 0
Termohon, maka Majelis Hakimmenetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut,dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon selaku ayah untukmencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidakmengganggu kepentingan anak.Menimbang, bahwa adapun tentang biaya penghidupan anak tersebut,berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d) dan huruf (f),Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon selaku ayah tetap berkewajiban untukmemenuhi kebutuhan anak dan tidak dapat dilepaskan
33 — 5
telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Adam Pratamaadalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidanganPengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmanidan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap danmampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidakditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yangmenyebabkan terdakwa dapat dilepaskan
Rosandi, S. H
Terdakwa:
Julian Purba als Juli
79 — 7
yang berkaitan erat, sehingga menimbulkankeyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana danTerdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuatdalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanyaalasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwatidak dapat dilepaskan
12 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
terbitantanggal 20 November 2003 dimana di situ tertulis bahwa Ruko Pelawan di Pasar AtumBlok G No. 4142 akan dilakukan lelang eksekusi oleh Kantor Lelang Negara Surabayapada tanggal 17 Desember 2003;Bahwa oleh karena jelasjelas Ruko di Pasar Atum Blok G No. 4142 Surabayatersebut adalah murni milik Pelawan dan bukan milik Terlawan II/Tan Sutan AgungMulyadi, dan pihak Pelawan juga bukan sebagai para pihak dalam perkara No. 594/Pdt.G/1989/PN.SBY, maka sudah selayaknya atas obyek tersita tersebut dilepaskan
20 — 10
Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.BnMenimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukanjalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
35 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melainkan pelanggaran prosedur dalam lingkup hukum Administrasioleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) UndangUndang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dilepaskan dari segala tuntutanhukum;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kurangrelevan dan tidak berdasar karena semua faktafakta yang terungkap dipersidangan baik dari surat dakwaan, keterangan saksisaksi, keteranganahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lain sebagianbesar tidak dipertimbangkan
ADI TRIADI, SH
Terdakwa:
RENDI SAPUTRA Alias AHMAD Bin MUHTAR
38 — 4
Penasihat Hukum Terdakwaberpendapat bahwa salah unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHPidana yaituunsur yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih tidak dapat dibuktikansehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dari dakwaan Penuntut Umummaka harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penasihat HukumTerdakwa tidak cermat dalam menguraikan unsurunsur dalam Pasal 363 ayat(1) ke3 KUHPidana.
31 — 9
bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
21 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
21 — 2
kepada Termohon uang sejumlah Rp. 25.000,000, (dua puluh liam juatarupiah), dan oleh pengadilan menilai keinginan Pemohon tersebut untuk memberikanuang sejumlah itu sebagai itikad baik Pemohon selaku suami yang akan melepaskanikatan perkawinannya terhadap Termohon dan hal itu dinilai sebagai pemberianpenghibur buat yang akan ditinggalkan, selain itu Termohon telah memberikanpengabdiannya kepada Pemohon selaku suaminya dan pemberian itu sebagai bentukpenghargaan buat Termohon selaku isteri yang akan dilepaskan
130 — 23
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
Pembanding/Jaksa Penuntut : NALA ARJHUNTO, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : NALA ARJHUNTO, SH
66 — 38
ada didalamnya terdapat niatan yang dilakukansecara sadar menyuruh orang mengambil barang yang bukan miliknya ,makaadalah tepat dan sah secara hukum apabilaperbuatanTerdakwadinyatakansebagai perbuatan yang salah ,untuk itu patut dan harus dijatuhi hukuman ;Menimbang bahwa,terdakwa dalam memori bandingnya disebutkan bahwapendakwaan dalam perkara ini sebagai tidak tepat sebab menurutnya perkara inimerupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidanaoleh karena itu terdakwa harus dilepaskan
Budiharto, S.H, M.H.
Terdakwa:
Ari Puja Kesuma
65 — 23
.: Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diriTerdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenarmaka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa SuratSurat:a. 3 (tiga) lembar Penerbitan DPO an. Serka Ari PujaKesuma NRP 21060017000786, Jabatan/KesatuanBamin Sintel Kodim 0203/Langkat.b. 1 (satu) lembar daftar Absensi an.
47 — 6
bin TAMPI sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidanadalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berati dalam perkara ini tidak terjadikekeliruan mengenai orang ( error in persona ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akantetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya terdakwa dipersalahkan, hal tersebuttidaklah dapat dilepaskan
16 — 1
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.PdgMlacdI w> ule prate rwlaoll i, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Cendra Daulat Nasution,SH
Terdakwa:
Usman Silitonga
48 — 4
yang berkaitan erat, sehingga menimbulkankeyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana danTerdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuatdalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanyaalasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwatidak dapat dilepaskan
21 — 4
Putusan No.1312/Pdt.G/2021/PA.GMMenimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukanjalan hidup mereka untuk masamasa yang akan datang;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil
65 — 24
disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segikemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telahdilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telahdilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, adasuatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yangharus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan
60 — 6
ISMAIL adalah diri t erdakwa yan g saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Meulaboh dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama prosespemeriksaan ternyata terdakwacukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaratau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lainyang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan