Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-11-2011 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1426/Pdt.G/2011/PA.Bms Tanggal 10 Oktober 2012 — PEMOHON - TERMOHON
14 — 2
14 — 2
di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas(vide P.1), maka Pengadilan Agama Banyumas wewenang mengadiliperkara ini sesuai dengan pilihan Pemohon ; ~~~~~~~~~~~~~~Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan bahwasemula Termohon memberi kuasa kepada ibu kandung Termohon bernamaWARISEM Binti SANURDI, namun surat kuasa yang dijadikan dasarpemberian kuasa tersebut tidak sah dengan pertimbangan sebagaiberikut 2 rrr en en nee Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syaratsyarat formilsebagaimana ditegaskan
Menurut SE MA tanggal 23 Januari 1971 tersebut,surat kuasa yang pemberi kuasanya berada di luar negeri, disamping harus memenuhi syaratsyarat formil, juga harusdilegalisasi oleh KBRI setempat, hal ini ditegaskan kembalioleh Yurisprudensi MA tanggal 18 September 1986 Nomor : 3038K/Pdt/1981 yang antara lain menyatakan "bahwa keabsahan suratkuasa yang dibuat di Jluar negeri selain harus memenuhipersyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dulu oleh KBRIsetempat, sedangkan surat kuasa Termohon kepada
Register : 18-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.KBr Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 4
14 — 4
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Tunggal dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 31-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 27 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
11 — 2
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgtahuruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :1.
Register : 25-07-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0758/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 5 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undangundang No. 1tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun19751975 jo pasal 116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
PeradilanAgama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputihalaman 12 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 01-02-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pdlg Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
PadlgMenimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 08-01-2016 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Mab Tanggal 20 Januari 2016 — PEMOHON
47 — 6
47 — 6
halaman 8 sampai 12, yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, permohonan Pemohon aquo digolongkan sebagai kebutuhan dharuriyyah (kebutuhan dasar yang harusdipenuhi), karenanya permohonan Pemohon dalam perkara ini secara formildapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan secara materil terhadap permohonan Pemohon sebagaimanapertimbangan berikut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
diduga ANAK Illhingga saat ini belum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa karena ANAK Ill pada saat ini belum dewasa danbelum pula melangsungkan perkawinan, maka terbukti bahwa ANAK Ill belumcakap bertindak hukum, karenanya beralasan anak tersebut ditempatkan dibawah perwalian;Menimbang, bahwa menyangkut orang yang paling berhak menjadi walibagi ANAK Ill , sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya tentangmaksud Pasal 47 dan 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, dimana ditegaskan
Register : 06-09-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 168/Pdt.P/2016/PA Sgm Tanggal 26 September 2016 — Pemohon I
Pemohon II
Pemohon III
Pemohon IV
42 — 21
42 — 21
tidak terhalang karenahukum untuk menjadi ahli waris sesuai ketentuan pasal tersebut tidak beralihkeyakinan agamanya dari Islam ke agama lain, yang secara nyata dapatdiketahui dari kartu identitas dan ataupun dari lingkungannya berada, dan/atautidak melakukan halhal yang berakibat pada pewaris menderita baik karenapenganiayaan ataupun pembunuhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 KompilasiHukum Islam ditegaskan
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2016/PA Sgms***** S, S.Ked binti S***** (anak kandung perempuan) dan R**** S***** Bins***** (anak kandung lakilaki);Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketadan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 besertapenjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenaibiaya perkara sebagaimana ditegaskan
Register : 30-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA MADIUN Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Mn Tanggal 19 Juli 2016 — Penggugat dan Tergugat
30 — 8
30 — 8
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 11-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0088/Pdt.G/2018/PA.Kla Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
Unsur ini bersifat kumulatif, jikatidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahansurat kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaianbahwa surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuansebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 sertaPasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia
Hal mana dalamketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertaidengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atauyang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertasdan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Upload : 20-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923 K/PDT.SUS/2009 PT. TRIMITRA SARANA SAKTI; ENDANG RAHARDIAN
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibuat oleh Termohon (vide bukti T2) dan karenanyaTermohon telah secara tegas mengakui kebenarannya bahwa Termohon telahHal 9 dari 12 hal Put.No.923 K/Pdt.Sus/2009mengajukan dan atau mengirimkan surat pengunduran diri sebagai karyawanPemohon kepada Pemohon (vide bukti T2) ;Dengan demikian, sikap Termohon yang tidak membantah semua fakta hukum,argumen dan dalil dari Pemohon tersebut adalah dipersamakan denganmengakui kebenaran dari semua faktafakta hukum, argumen dan dalilPemohon sebagaimana ditegaskan
Prinsip/kaidah hukum yang sama juga telah ditegaskan oleh Prof. MR. A.Pitlo dalam bukunya Pembuktian dan Daluarsa, Penerbit PT Intermasa, CetakanKedua, 1986, halaman 1819:"Pertama, tidak diperlukan bukti untuk fakta yang sudah disepakati oleh pihakpihak itu. Kemudian, tidak diperlukan bukti bagi faktafakta yang sudah diketahuiumum. ...Fakta yang tidak dibantah. Dimana pun juga tidak ada diatur dengan tegas,bahwa hanya fakta yang disangkal yang perlu dibuktikan.
Putus : 26-02-2015 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 26 Februari 2015 — AFRINAL VS PT. HIT ELECTRONICS INDONESIA
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan tidak terpenuhi Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun2003 maka peijanjian kerja waktu tertentu demi hukum menjadipeijanjian kerja waktu tidak tertentu sejak timbulnya hubungan kerjayaitu 1 Maret 2007 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) UUNomor 13 Tahun 2003;. Bahwa PT.
Bahwa oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalahpekerjaan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat diadakan denganPerjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;6.2.
Register : 07-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
No 324/Pdt.G/2016/PA.Sgta Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 27-01-2015 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PA PARE PARE Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Pare Tanggal 9 Maret 2015 — - Penggugat
- Tergugat
13 — 6
13 — 6
bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makamajelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat benarbenar telah pecah (marriage breakdown) dansendisendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembalidalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebihempat bulan lamanya.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa Perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.
Register : 11-01-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Kag Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
Kag.tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun karena sering ternadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana terurai padaposita nomor 5 dan 6 dalam dalildalil gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 15-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1287/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 4 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 01-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1252/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 21 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahunHalaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Padt.G/2016/PA.Pdg1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
sebagaiman diaturdalam Pasal 84 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Una Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
15 — 9
kurang lebih 9 tahun secara berturutturut, hal manaperistiwa perpisahan antara suami isteri bukanlah suatu hal yang wajar terjadidalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yangmenyatakan : suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak adaharapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecahMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan
Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupayamenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganyabersama dengan Tergugat, namun Penggugat etd He aRae see hetberaidengan Tergugat, maka majelis
Register : 23-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.SIT Tanggal 9 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 5
13 — 5
memberikan penetapan ataspermohonan pokok Pemohon dan Pemohon II diatas, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan terlebin dahulu status pernikahan Pemohon danPemohon Il tahap pertama yang dilaksanakan pada tahun 2012, karenapernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut erat sekali hubungannyadengan apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon II dan sebagai penentuuntuk dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut;Menimbang, bahwa didalam pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 telah ditegaskan
Sit.hal. 8 dari 14dan Pemohon II yang dialaksanakan pada tahun 2012 harus dilihat dariperspektif hukum islam ;Menimbang, bahwa didalam Bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islamtelah ditegaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhisyarat dan rukunnya, yaitu harus ada:a. Calon suami ;b. Calon ister ;c. Wali Nikah ;d.
Register : 03-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 2
7 — 2
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
tahunterakhir, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 07-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0325/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 13
22 — 13
ternyata tetap tidak menemui Penggugat; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai' hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 12 dari 18 Put.