Nomor 3558 kK/Pdt/2016atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan asas keadilan);Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku II Mahkamah AgungRI halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danm AdministrasiPengadilan yang menyebutkan:lelang yang telah dilakukan

pada Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 87 tanggal 25pebruari 2010 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan hingga tanggal25 Februari 2011 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Februari 2011yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit No. 28tanggal 25 Februari 2011;Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, gugatanyang diajukan terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputusdalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.Hal tersebut ditegaskan

telah terjual melaluipenjualan lelang, dengan pemenang lelang Turut Terlawan dan TurutTerlawan Il, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 418/2013 dan RisalahLelang Nomor 419/2013, dan menyatakan kalau eksekusi sudah selesaidijalankan, upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harusmelalui gugatan biasa; (vide juga putusan MARI tanggal 30 November 1987Nomor 1157 K/Pdt/1986 dengan berdasarkan pada yurisprudensi, sepertidalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31Agustus 1977 Nomor 697K/Sip/1974, ditegaskan

Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,tidak dapat dibatalkan, hal tersebut ditegaskan pula dalam buku IlMahkamah Agung RI halaman 149 tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan:lelang yang telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkanBahwa aturanaturan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara

Bahwa perlu ditegaskan, bahwa pada saat diajukan permohonan haknyatanah tersebut berstatus sebagai tanah Negara; sebagaimana ternyatapada bukti PLW.1, 2 dan 3. Dengan kata lain, hak Para Pelawan didapatdari Negara bukan atas alas hak yang lain;4.

Bahwa harus ditegaskan, bahwa dalam perkara daftar : No. 30/Pdt.G/1994/PN.Prob; No. 281/PDT/1996/PT.Sby; No. 2337/K/PDT/1997;Para Pelawan selaku pemilik sah atas tanahtanah tersebut tidak ikutdigugat sebagai para pihak. Oleh karena Para Pelawan bukan sebagaipihak dalam perkara tersebut, maka Para Pelawan tidak terikat olehputusan yang bersifat Comdenatoir dan oleh karena itu pula, logisnyaPara Pelawan tidak dapat dipaksa untuk mengosongkan tanah miliknyaapapun alasannya.

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;Judex Facti juga telah tidak cermat dalam

Karena,pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi, sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 paragraph ketiga, harus tetap mengacu padaperaturan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga, menjadi tepat apabila putusnya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi adalah pada saat Judex Factimembacakan penetapan (putusan) dalam perkara a quo, yaitu pada tanggal26 Januari 2017;3) Judex Facti juga telah tidak cermat

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Memeriksa DanMengadili Permohonan Keberatan:1.Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, ditegaskan:(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak ~ sah PeraturanPerundangundangan di bawah UndangUndang atas alasanbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihHalaman 3 dari 29 halaman.

Bahwa ditinjau dari jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan,Peraturan Gubernur dikategorikan sebagai PeraturanPerundangundangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan yang menyatakan:Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan olehMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

HUM/2014kepada Bupati dan Walikota seJawa Timur (selanjutnya disebut SuratGubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013) (Bukti P5), yangkemudian oleh Termohon diralat dengan Surat Gubernur Jawa TimurNomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timurtertanggal 9 November 2013 kepada Bupati dan walikota seJawaTimur (selanjutnya disebut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor560/22657/031/2013) (Bukti P6);Bahwa dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013Juncto 560/22657/031/2013 ditegaskan

Bahwa lebihlebih sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) s/d ayat (7)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000, ditegaskan bahwaUpah Minimum berlaku sejak tanggal 1 Januari setiap tahunnyasedangkan penetapannya dilakukan selambatlambatnya 40 (empatpuluh) hari sebelum tanggal berlakunya, sehingga dapat dipastikanpenetapan UMK Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 tidak akandapat

Judex Facti sangat tidak mempertimbangandalil dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembandingsemula Terlawan ), bahwa essensi eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding(dahulu Terlawan ) dalam perkara a quo adalah mengenai satu kesatuanantara suami dan istri dalam mempertanggungjawabkan hutang yang munculdalam perkawinan, hal ini telah ditegaskan oleh Pemohon Kasasi dahuluTerlawan dalam jawabannya yang menyatakan sebagai berikut:a.

Terlawan II (Termohon Kasasi II)adalah satu keluarga dengan ikatan suami istri tanpaperjanjian pisah harta dan karena itu secara hukum acarabukan pihak yang berhak dan memiliki legal standingsebagai pihak Pelawan dalam perkara a quo;Bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suamiterhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena hartabersama merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau Suamiyang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama, Hal initelah ditegaskan

pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa: Hutanghutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalahtanggung jawab bersama suami isteri;Bahwa hutang Termohon Kasasi II (Terlawan II) dalam perkara a quotimbul pada saat perkawinan dengan Termohon Kasasi (dahuluPelawan), hal mana yang telah nyata pula ditegaskan oleh TermohonKasasi (dahulu Pelawan) dalam keterangan di bawah sumpah dalamHal. 16 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K

yangterjadi sebelum mereka kawin, namun jika hutang tersebut terjadi padamasa perkawinan maka ketentuan yang dapat digunakan adalah Pasal130 KUHPerdata yang bunyinya sebagai berikut: setelah bubarnyapersatuan suami boleh ditagih karena hutanghutang persatuanseluruhnya dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untukHal. 20 dari 30 hal Putusan Nomor 2156 K/PDT/2013menuntut kembali setengah bagian dari hutanghutang itu kepada istri,atau kepada ahli warisnya;Dalam ketentuan di atas telah ditegaskan

Kuasa mutlakini diberlakukan kembali disebabkan terdapat kendala dalam pengurusanSuratsurat tanah sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor. 14 tahun 1982, sehingga kemudian dikeluarkankembali SuratDirektur Jenderal Agraria Nomor. 594/1492/AGR untuk melancarkan haltersebut.Jadi sangat jelas bahwa pemberian kuasa mutlaktetap dibenarkan dalampelepasan hak milik atas tanah yang dicantumkan dalam perjanjianpengikatan jual beli yang aktanya dibuat oleh seorang Notarissebagaimana ditegaskan

Para Terlawan/semulaPara Penggugat keliru dalam memahami Pasal 36 ayat 3 tersebut, sebabsangat jelas ditegaskan dalam Pasal 36 ayat 3 itu berkaitan dengan HakGuna Bangunan, sementara Para Terlawan/semula Para Penggugatmendalilkan sendiri bahwa sampai saat ini status tanah yang menjadiobyek pelepasan hak belum terdaftar sehingga secara yuridis statushaknya belum berubah baik menjadi Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan maupun Hak Pakai.Bahwa meskipun belum ada status hak yang melekat pada tanah yangmenjadi

Pasal 2 ayat 2, bahwaPihak Pertama (Para Terlawan/semula Para Penggugat) berkewajiban danberjanji serta mengikatkan diri untuk mengganti biaya kerugian dan bungayang lazim dan menurut hukum yang berlaku apabila Pihak Pertama (ParaTerlawan/semula Para Penggugat) melanggar Pasal 2 ayat 1 Akta PelepasanHak tersebut.Sementara belum adanya hak baru yang melekat pada obyek tanahtersebut bukan disebabkan karena Pelawan/semula Tergugat mendapatkan kesulitan dalam proses pengurusan sebagaimana jaminanyang ditegaskan

Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalamputusannya Nomor 938 K/PD/1986 yang mempertimbangkan substansiVerzet terhadap putusan verstek harus ditujukan kepada isi pertimbanganputusan dan dalil gugatan Terawan / Penggugat asal; Oleh karena bukan perkara baru dan merupakan jawaban terhadapgugatan asal maka hukum acara Perdata baik UndangUndang maupundoktri tidak mengenal perubahan jawaban (dalam perkara ini perubahanperlawanan)., oleh karena itu Terlawan menolak perubahan perlawanantersebut

Yang termuatdalam Berita Acara Penyerahan Aset Kerjasama Pengelolaan FasilitasTerminal Petikemas Pelabuhan Tanjungwangi Nomor: HK.10/37/TWI2003 tanggal 28 Mei 2003) milik Penggugat kepada Tergugat yangberada dalam obyek kerjasama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3a quo menjadi tidak TERLAKSANA, dan terhadap PERJANJIANKERJASAMA a quo menimbulkan kerugian potensial yang dialami olehPenggugat atas kerjasama tersebut ;Oleh karena itu berdasarkan Pasal 15 PERJANJIAN KERJASAMA a quo,maka Penggugat selaku

No. 716 K/Pdt/201 111Amerika)" (Bukti P10), Surat Tergugat Nomor: 129/TN/IX/2003 tanggal11 September 2003 "Perpanjangan Waktu Kerjasama" (Bukti PIl), SuratTergugat Nomor: 008/TNSP/XI/2004 tanggal 3 November 2004 (Bukti P12), seakanakan Tergugat telan =mendapatkan persetujuanperpanjangan pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA a quo dariPenggugat dan telah membayar jumlah pembayaran jaminansebagaimana ditegaskan dalam PERJANJIAN KERJASAMA a quo (ic.US$ 44.000) untuk pembayaran jaminan.

Gugatan Kabur : Bahwa gugatan Penggugat merupakan "gugatan kabur"(obscuur libel)karena menyampuradukkan antara "Perbuatan Melanggar Hukum" dan"Ingkar Janji", hal mana ternyata dari halhal sebagai berikut :1.Bahwa sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Penggugat dalam "judulgugatan", gugatan a quo adalah "GUGATAN PERBUATANMELANGGAR HUKUM", yang didasarkan pada alasanalasan(posita) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :a.

Perjanjian a quo (P1) adalah sebagai kelanjutan dariMemorandum of Agreement (bukti T1) antara PT Banyuwangi Shipping(BWS) dan Westport Klang Sdn Bhd (WKSB) yang kemudian melahirkanKerjasama dengan PT (Persero) PELINDO Ill CAB BANYUWANGI (bukti T6) yang diketahui oleh Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi ;(Hal ini secara jelas dibuktikan bahwa yang bertindak mewakili WKSB dalambukti T6 maupun PT Timur Nusantara dalam bukti P1 adalah NormanMohd Yussof);Bahwa eksistensi dari Perjanjian a quo telah ditegaskan

sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kewajiban Pemohon Bandingselaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan buktipembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, buktirekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS, serta pelaporan PPNMasukan di dalam SPT Masa terkait), dimana PPN yang telah dibayar tersebutnantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 2180/B/PK/PJK/2017Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan FakturPajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukanyang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP754/PJ./2001 tentang Tata CaraPelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan AplikasiSistem Informasi Perpajakan adalah Faktur Pajak yangmemenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

0.00007.0000001 1 Tanggal 22 6.29248 56.938.135,00Februari 20076 o1 0.00007.0000001 2Tanggal 2 2.433,42 22 .080.366,00Februari 2007Total 29.464,69 266.998. 106,00 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) dalam permohonan bandingnya menyatakan bahwaPajak Masukan yang dikoreksi merupakan PPN Masukan yangdapat dikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan ataspembelian Barang Kena Pajak yang berhubungan langsungdengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding);Ditegaskan

Hakim yang memutusmelebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kKewenangan(beyond the powers of this authority), sehingga putusannya cacathukum.Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui bataswewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001K/Sip/1972. Dalam putusan dikatakan bahwa hakim dilarangmengabulkan halhal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yangdiminta;4.

Putusan Nomor 420 K/TUN/2015menyampaikan kepada Pemerintah RI wilayah wilayah mana sajayang dipilin sebagai wilayah pertambangan dalam PKP2B tersebutuntuk dapat dilakukan pertambangan batubara ;Bahwa salah satu wilayah pertambangan dalam PKP2B yangditentukan oleh Penggugat tersebut terletak di Kabupaten Tanah Laut,sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor: 198.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU322/Kalsel

, yang menetapkan wilayah pertambangan Penggugat diKabupaten Tanah Laut dan Kotabaru, seluas 12.473 hektar, denganmasa berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun berturutturut (selanjutnyadisebut SK DIRJEN 95).Penegasan atas keberlakuan PKP2B, yang mengikat bagi PemerintahRI dan Penggugat juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 a ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 11 tahun 1967, yangmenyebutkan

Pengadilan.1.Bahwa di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 telahditegaskan tujuan Negara Republik Indonesia yakni ada 4 (empat) yaitumelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupanbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ;Maka untuk mencapai tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakatmaka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dandimanfaatkan secara optimal sesuai di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD1945 ditegaskan

Gugatan Prematur1.Kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber daya alam mineral(batubara) dan telah ditegaskan pula baik dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 1967 dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Mineraldan batubara yang terkandung dalam Wilayah Hukum pertambanganIndonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalammemenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadikarena alasan bahwa antara suami Istri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan untuk menerima dan memutus sebagai berikut :1.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.PstKompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

terbuktiHalaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Pstdan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, olehkarenanya berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakimberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkanjuga dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

pengertian narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baiksintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;Menimbang, bahwa penggolongan narkotika dalam Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 ditegaskan

dalam pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa narkotika dalamUndang Undang ini digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu : narkotika golongan I,narkotika golongan II dan narkotika golongan III ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan narkotikagolongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembanganilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangattinggi

golongan I, sehingga dengan demikian unsur menggunakan narkotikagolongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis telah terpenuhi ;3) Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telahmengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika,antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan

Surat kuasa khusus pihak Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.Tng2.

tempat kerjaPemohon;> Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Marettahun 2019 yang lalu, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sangguplagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Oleh karena itu, manakala suami isteri telah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan sudah berpisahranjang dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi,Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.Tngmaka telah menjadi indikasi sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumahtangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa perceraian dapat

;Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pertama, oleh karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek /ex specialis dandengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, danuntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo

rumah tangga dimanakeduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanyaperselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahantempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan secara berturutturut dan selama tenggangwaktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tandatanda akan rukunlagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihakkeluarga;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadikarena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lilSyarh alMajal:aalb qolall ale glb lero aro il aty pre aul uly.Artinya: Di waktu si istri

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga keduabelah pihak baik pihak calon mempelai lakilaki maupun pihak calon mempelaiHlm. 11 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pat.P/2020/PA.Prgiperempuan sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan, pemeriksaan perkara inidilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UndangUndangNo. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 1 tahun 1974tentang perkawinan ditegaskan

Kairo:Maktabah alDawah alIslamiyyah, hlm. 64) melalui insttumen penetapan usiabahwa perkawinan hanya diizinkan apabila lakilaki dan perempuan sudahmencapai umur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah denganundangundang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baiklakilaki maupun perempuan dalam usia tersebut secara hukum telah dianggapmatang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidakmenutup

kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep masi/ahahmursalah karena calon suamiistri itu haruslah telah masak jiwa raganya untukdapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baikdan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep mas/ahah mursalah ini harusHlm. 19 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pat.P/2020/PA.Prgidicegah adanya perkawinan antara calon suamiistri yang masih di bawah umursebagaimana ditegaskan

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa dalam hal/kondisi menentukan lain sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 35 Tahun2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, maka dapat ditunjuk sSeseorang yang memenuhipersyaratan untuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan melaluipenetapan atau putusan pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

MajelisHakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dikabulkanmaka Majelis Hakim mencabut kekuasaan Tergugat selaku orang tua atasanaknya yang bernama Cucu Kandung Penggugat, lahir tanggal 14 April 2006sekaligus Majelis Hakim menetapkan anak a quo berada di bawah perwalianPenggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaiwali dari anak yang bernama Cucu Kandung

Penggugat tersebut, makaberdasar hukum Penggugat sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukumuntuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atauberumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana juga akan ditegaskan dalamdiktum amar putusan ini;Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, makakepada Penggugat diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat(3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat

tahun, ditetapkan berada dalam asuhan danpemeliharaan Terbanding/Penggugat, kemudian menuntut agar anak tersebutberada dalam pengasuhan Pembanding/Tergugat karena khawatirTerbanding/Penggugat akan kembali ke agamanya semula sebelum menikahdengan Pembanding/Tergugat; hal mana tidak dipertimbangkan oleh hakimtingkat pertama dalam putusannya, dan untuk itu hakim tingkat bandingmemberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan

Ditegaskan pula dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi HukumIslam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yangbelum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bilaibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanitawanita dalam garislurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5)wanitawanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;Menimbang, bahwa

Kemudiandalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anakberasaskan Pancasila dan berlandaskan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi HakHakAnak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c)hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaanterhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa ternyata dasar gugatan pemeliharaan anak yangdiajukan oleh Terbanding/Penggugat berikut alasanalasannya

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2)telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini.

tahun(belum mumayyiz) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (Sselakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

lahirtanggal 18 Oktober 2013 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugattelah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan tanpamengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimanalayaknya bapak terhadap anak kandungnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap anak tersebut, sebagaimana akan ditegaskan

sebagai salah satupihak Tergugat, karena sesuai dengan Undang Undangnomor 49/Prp/tahun 1960 ditegaskan bahwae setiappiutang negara yang telah diserahkan pengurusannyakepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN/KP3N) maka tanggung jawab pengurus kreditmacet selanjutnya beralih kepada PUPN/ KP3N ;Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat / salah alamatditujukan kepada Turut Tergugat / PT. BRI (Persero)Kantor Cabang Malang, Martadinata ;6.

Bahwa oleh karena itu) sesuai dengan Yurisprudensi12tetap Mahkamah Agung RI (vide : Putusan MahkamahAgung No. 296 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970)ditegaskan bahwa gugatan yang subjek hukum dariTergugat tidak tepat/salah alamat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;7. Bahwa dengan tidak turut sertanya KP3N/KP2LN Malangyang saat ini sedang memproses pengurusan piutangNegara macet an. Tergugat II dengan salah satu objeklelang SHMNo. 1293 an.

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya putusan MajelisKasasi pada halaman 19 alinea ke2, menyebutkanMenimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atasmenurut Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggiyang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harusdiperbaiki sepanjang mengenai bunga yang dibebankanyakni oleh karena di dalam putusan Pengadilan Tinggihanya ditentukan bunga sebesar 6 % tanpa menyebutkanwaktu, maka perlu. ditegaskan bahwa bunga yang dibebankanadalah sebesar 6 %per tahun.Pertimbangan

Nasir telah memperkuat kedudukan anak angkat adatbernama Sulistyowati sebagai penyambung generasinya sekaligus sebagaiahli waris satusatunya dihadapan hukum, oleh Pengadilan Negeri Pemalangtelah ditetapbkan Pengesahan Anak Angkat Secara Hukum Adat Nomor25015/Tahun 1985 Pdt.G/PN.Pml. tanggal 9 Juli 1985, Pasal 1920KUHperdata menyebutkan penetapan tersebut memiliki daya mengikatpersangkaan undangundang kepada siapapun, ditegaskan pula dalamYurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Undang Undang R.1. tentang Perlindungan Anak,antara lain isinya menyebutkan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukanuntuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan hukumadat dan ketentuan perundang undangan begitu pula ditegaskan olehYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Tahun 1972 menyebutkanmenurut hukum adat anak angkat berhak atas seluruh harta gono giniorang tua angkatnya dan menutup hak waris saudara orang tua angkatnya",ditegaskan pula oleh Yurisprudensi M.A.R.I.