UUUU...... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, makaseolaholah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...Menimbang, bahwa berdasar Penjelasan Umum UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalahamanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harusdijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hakhak sebagaimanusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian darihak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945 danKonvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang HakHak Anak.

Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatuperbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum( rechts persoon ) dan orang atau manusia ( een natuurlijk persoon ), makadengan adanya terdakwa Mujianto Als Muji Bin Jumi in casu. dengan identitasselengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui olehTerdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini,

maka terdakwaharuslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harusdijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukandimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagaisuatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidakmengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaanmaka terdakwa bisa menjadi manusia

yang baik serta dapat diterimamasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlah mulia denganpenuh kehatihatian ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwaditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masapenangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masingmasing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam

Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untukitu penekanan barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dantentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsurmateriel Dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh

karena setiap peraturan perundangundangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia,termasuk ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur barang siapa yang tercantumHalaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor :1481/Pid.Sus/2015/PN.

Bksdalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnyaditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelakutindak pidananya ;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelakutindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitasTerdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai denganidentitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut ;Menimbang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia) cq. Difrektur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cq. DirekturPerdata, Jalan H R.

TATO) adalah Badan Hukum Korporasi, Vide Akta No. 31 tanggal 16 Januari 2002 yang dibuat di hadapanNotaris Linda Herawati,S.H.; yang telah mendapat persetujuan dari Turut Tergugat Ill: MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia, vide Surat Keputusan Nomor C01630 HT.01.04.TH.2002tanggal 30 Januari 2002. ;n nne nn nnn ne nnn n enn nnnnennnBx Bahwa PT.

Perouatan dilakukan oleh suami terhadap IstriMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa saja adalah siapasaja yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukumadalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam)Deklarasi HakHak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Right) yangmenyebutkan

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribaditerhadap undangundang dimana saja ia berada, serta berdasarkan Pasal 28Dayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmenyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa dipersidangan telahmenunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannyasecara fisik dan fisikis

Manusia hanya menjalankan perintah perkawinan yanglengkap serta mulia itu dengan baik dan benar.

baik, dan telahmemiliki pekerjaan membantu ayahnya di kebun, dan juga oleh karena anakPemohon dengan calon istrinya yang bemama Indrianti Sahi binti Ismail Sahitelah berpacaran sejak lebih kurang sebelas bulan yang lalu dan hubungan merekatelah demikianeratnya, bahkan berdasarkan:pengakuan anak Pemohon danpengakuan calon istrinya, anak Pemohon telah menghamili calon istrinyatersebut akibatnyasaat ini calon istri anak Pemohon telah hamil satu bulan, pengakuan anak.Pemohon adalah dorongan naluriah manusia

, yang mengarahkan untukmewujudkan citacita kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, karenapengakuan jujur timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia, sehinggatidak diragukan lagi dan telah: selaras dengan kebenaran;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat I, 2, dan 3Kompilasi Hukum Islam,1.

Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yangdimaksud dengan setiap orang, adalah ditujukan kepada subjek hukumsebagai pemegang hak dan kewajiban ;Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua)jenis yakni : Subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yaknisubjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejaklahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban,contoh satusatunya adalah manusia.

Subjek hukum yang lainnya adalahpribadi hukum (recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk olehmanusia berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai pemeganghak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia(subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalahBadan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum, adalah subjek hukum yang bernama KASIM BIN RIDUANSebagalpribadi kodrati (Natuurlijk

kewenangan untuk meyimpangi batasan usiaperkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinansetelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedarpembatasan usia perkawinan;Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon diketahui tengahhamil 1 bulan dan diakui hasil perbuatan dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia

dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkannaluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang akan terus dicarioleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkandengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anak Para Pemohon dan calonsuaminya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagaimanusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinyahubungan sex di luar hubungan perkawinan

mengetuk pintu kamar mandi dengan keras dan kasar,namun tidak juga ada jawaban, kemudian Terdakwa keluar darikamar mandi dan baru beberapa langkah keluar dari pintu kamarmandi, keluarlah saksi korban Farida, dengan nada kerasmenanyakan Siapa yang mengetuk pintu tadi lalu Terdakwa jawabsaya, karena jawaban Terdakwa, saksi korban Farida emosi danmarah lalu mengatakan anjing, binatang, lalu karena merasadipermalukan Terdakwa secara spontan menjawab saya bukananjing dan bukan binatang, tapi saya adalah manusia

yangmendidik binatang menjadi manusia, selanjutnya Terdakwalangsung menamparnya.e Bahwa Terdakwa menaqmpar saksi korban Farida denganmenggunakan telapak tangan dalam keadaan terbuka danmengenai pipi kiri saksi korban Faridae Bahwa saksi Sri Wahyuni alias Yuyun sempat melerai Terdakwadengan cara memegang Terdakwa.e Bahwa keadaan ruangan bilyard terang karena cahaya lampu listrik.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa,Majelis Hakim telah memperoleh faktafakta juridis sebagai berikut

Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaadalah setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yangmempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental sertakepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka dalamperkara ini adalah identitas Terdakwa yakni terdakwa MATHEUSFUTWEMBUN Alias MATHEO, yang diakui didalam persidangan sertayang tercantum dalam surat dakwaan yang didakwa dengan dakwaantunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

pengawasan terhadap barangbarang yang beredar di pasaran atau barangbarang baik berupa pangan dan barangjadi yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diproduksi atau didatangkan dariluar negeri khususnya di daerah Kota Singkawang;Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yangberasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,perairan dan air yang sudah diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkansebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia

wilayah Indonesiaterlebih dahulu harus didaftarkan pada Kementerian Perdagangan RI melalui DirjenPerdagangan Luar Negeri setelah itu barang pangan tersebut harus didaftarkan BadanPOM RI untuk mendapatkan nomor registrasi atau nomor ijin edar dengan kodeBPOM ML yang dicantumkan pada kemasan barang pangan tersebut; Bahwa ahli menerangkan pendaftaran barang pangan produksi luar negeri ke BadanPOM adalah sebagai upaya untuk menjamin mutu dari produk pangan itu sendiriagar layak dan aman dikonsumsi oleh manusia

Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yangmengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatuperbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsurunsur dari suatu tindakan yangdirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban;Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa CHIN CHUI HA Alias ACUI sebagai subyekhukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnyadalam surat dakwaan

Memenuhi Sanitasi Pangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 ayat (2); Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas lebih bersifat alternatif dimana apabilasalah satu unsur terbukti maka dianggap unsurunsur lainnya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasaldari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan airyang sudah diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumen manusia

Menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia;Menimbang, bahwa setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayahIndonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan antara lain :a. Pangan telah diuji atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segikeamanan, mutu dan atau gizi oleh instansi yang berwenang diNegara asal;b.

kilogram atau 4 ( empat ) ton ; Bahwa menurut Ahli, untuk type jalan kelas 2, muatan maksimal darikendaraan yang melintas adalah 8 ( delapan ) ton ; Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan trukMitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi B 9013 TN, dimana Buku Kir masihberlaku Sampai dengan 6 Agustus 2020 dan fungsi rem pada kendaraantersebut masih laik jalan dan tidak ada masalah lainnya ; Bahwa menurut Ahli, terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Cijamiltersebut, lebin disebabkan faktor manusia

Pasal 229 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barangsiapa atauhi atau dalam konteks ini disebut setiap orang , yaitu sebagai Siapa sajayang harus dijadikan Terdakwa ;Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyekhukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa.

Hal ini dikarenakan, setiap orangdianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undangundangmenentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakanpertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikanlebih lanjut, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan mengenaipokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orangsebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiaptiap orang dansegala sesuatu yang

berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang olehhukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut,dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatuperbuatan dalam lapangan hukum ( bekwaam ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyekhukum di atas, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia atauorangperorangan dan korporasi atau badan hukum ;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN BIbMenimbang, bahwa selain

itu, Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia ( inpersoon ) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yangtercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itumenurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi

SARANA PRIMA ABADI,berkedudukan di Kota Kendari didirikan dengan Akta nomor : 62tanggal 2772001 (dua puluh tujuh Juli dua ribu satu) yang dibuat dihadapan Asbar Imran, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kendari yangpendirian/ anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesianomor : C09633.HT.01.01.

Akta Perdamaian (Akta van Dading)Perkara Nomor 322/Padt.G/2021/PA Kdi7)Hukum, Notaris di Kendari yang telah mendapat persetujuan dariMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesianomor AHU99016.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23122008(dua puluh tiga Desember dua ribu delapan);b) Akta tertanggal 1132009 (sebelas Maret dua ribusembilan) nomor 29, yang dibuat di hadapan Asbar Imran,Sarjana Hukum, Notaris di Kendari yang pemberitahuanperubahan data perseroannya telah diterima oleh Menteri HukumDan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimanaternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan Nomoor : AHUAH.01.1027073;C) Akta tertanggal 18042019 (delapan belas April dua ribusembilan belas) nomor 06 yang dibuat dihadapan saya, Notarisyang perubahan anggaran dasarnya serta pemberitahuanperubahan data perseroannya telah disetujui dan diterima olehMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor : AHU0021503.AH.01.02.Tahun

Akta Perdamaian (Akta van Dading)Perkara Nomor 322/Padt.G/2021/PA KdiMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU43747.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 492009 (empatSeptember dua ribu sembilan) bertalian dengan akta nomor : 25tanggal 14102009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) yangtelah diberitahukan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dengan penerimaan pemberitahuan perubahandata Perseroan nomor : AHUAH.01.1023010 tanggal 17122009(tujuh belas Desember

Hukum yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015dibuat oleh Notaris Kristian, SH, berkedudukan di Kota Bekasi.Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : AHU00246.AH.01.07 Tahun2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPemantau Keuangan Negara tanggal 9 November 2015 dan sesualakta Perubahan berdasarkan salinan akta Pendirian Nomor:10tanggal 26 Desember 2019 Surat Keputusan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Peraturan KomisiInformasi sendiri yakni Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLKtahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiPublik Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan :ayat 2: Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh menteri hukum danHak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republikdalam pemohon adalah Badan Hukumayat 3:*Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLKAHU0024646.ah.01.07.Tahun 2015 tentang pengesahanpendirian Badan Hukum Perkumpulan PerkumpulanPemantau Keuangan Negara, tanggal 09 November 2015 .

Dansesuai dengan akte perubahan Berdasarkan Salinan AktaPendirian Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuatoleh Notaris KRISTIAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi.Dan Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum danHakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan PerkumpulanPemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020.

perkumpulan (vide Bukti T1);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 17/2013mengatur bahwa : Dalam hal telah memperoleh status badan hukum,Ormas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan suratketerangan terdaftar,Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T1, didapatkan fakta hukumbahwa status dari Termohon merupakan perkumpulan berbentuk badanhukum yang telah mendapat pengesahan dari Surat Keputusan MenteriHalaman 31 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLKHukum dan Hak Asasi Manusia

Saksi tinggal diLantai 2 sedangkan Terdakwa di Lantai 1 ; Bahwa saat saksi masuk , keadaan rumah kost sangat kotor, saksi harusbersihbersih dulu untuk bisa menempati kamar, dan pada saat saksi bersihbersih, tahutahu pintu utama rumah dan pintu gerbang ditutup sehinggasaksi tidak bisa keluar untuk cari makan ; Bahwa setelah saksi tinggal disitu, ternyata kamar mandi di lantai 2 tidakbisa dipakal, sehingga saksi mandi di kamar mandi lantai 1, tetapi di Kamarmandi/kloset tersebut banyak kotoran manusia

Dr.Nurdin Ill No. 9 RT 011 RW 007 Grogol Petamburan Jakarta Barat, telahterjadi keributan antara Saksi CINDY dan Terdakwa TIRZA; Bahwa awal mulanya saksi mendapat laporan dari Terdakwa Tirza yangmenyatakan bahwa sejak Cindy tinggal di rumah kost milik saksi , rumahkost menjadi banyak kotoran manusia di sekitar rumah kost ; Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi sempat berbicara kepadaSaksi Cindy agar keluar dari rumah kost saksi tetapi Saksi Cindy tidak mau ; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal

Akibatdikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut ;Menimbang bahwa = sedang menurut teori membayangkan(Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya FestschriftGieszen tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapatmenghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkandan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian teori kesengajaandi atas, maka manakala teori di

Dan selain itu saksi CINDY telah melanggarketentuan Pasal 69 ayat (1) UU.No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana setiaporang wajid menghormati hak asasi manusia orang lain, moral,etika, dan tatatertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas makamenurut Majelis telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkansaksi CINDY mengalami luka memar pada kepala atas sebelah kiri dan lenganHalaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1489/Pid.B

Disamping itu pula mengenai ajaran subyekhukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105van Hattum mengatakan : didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanyamanusia dan badan hukum (Suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuantertentu. dapat menjadi subject strafbaar feit....................(SatochidKartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu,Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 9596).

Dari pendapat para sarjanatersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama terdakwa Wahono Als.

Cekrek BinKasimin sebagai pribadi manusia (Natuurlijkk Persoons) dengan identitassebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnyasebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksisaksi, sertaketerangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintahpenahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, Surat penetapanpenahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari KetuaPengadilan Negeri Pekalongan;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung

memenuhi salah satu sub unsuryang dimaksud tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasanmenurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP beserta komentarkomentarnyalengkap pasal demi pasal, hal 98 Politeia Bogor Pasal 89 KUHP diartikan yaitumempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidaksyah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjatamenyepak, menendang dan sebagainya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud orang menurut Kamus BesarBahasa Indonesia adalah manusia

(naturlife persoon) menurut hukum, tiaptiapseorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secaraalami, sedangkan yang dimaksud barang menurut R.SOESILO dalam bukunyaKUHP berserta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 250adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap ataubergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum menurut MajelisHakim adalah di tempat berkumpulnya orangorang atau di tempat dimana

Bahwa saksi mengetahui, bahan formalin dapat digunakan untuk bahanpengawet, misalnya untuk mayat manusia dan kayu. Dimana jika formalin itudimakan oleh manusia secara berkesinambungan maka akan menimbulkanpenyakit kanker, dan bisa menuimbulkan gangguan kesehatan manusia,misalnya ganguan jantung, hati, ginjal, tubuh panas, dll yang tidak baik untukkesehatan manusia. Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan ;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019./PN Bdg4. Ahli Ir.

Indent formalin : Hasil Positip.Menimbang bahwa bahan formalin dan boraks, menurut Ahli Edi Kusnadi yangtelah didengar keterangannya di persidangan, merupakan bahan yang tidak bolehsama sekali digunakan dalam pengolahan pangan karena sangat berbahaya bagimanusia sehingga pencampuran bahan formalin dan boraks ke olahan pangan yangdikonsumsi manusia sangat berbahaya bagi kesehatan.

DAMARINDO ABADI LESTARI dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari Sudin Perdagangan, NPWP PT.DAMARINDO ABADI LESTARI, akan diurus oleh terdakwa, dan susunanpengurus PT.

DAMARINDO ABADI LESTARI, berkedudukandi Kabupaten Bogor dengan Nomor: 03 tanggal 02 April 2008, dibuat oleh TIAAGUSTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, dan telah mendapatkanPengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Nomor : AHU7835.AH.01.01.Tahun 2008, Terdakwa dan saksi MOHAMMADADIN SETIAWAN belum pernah memenuhi kewajiban untuk menyetorkan modaldasar awal perusahaan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

DAMARINDO ABADI LESTARI, berkedudukandi Kabupaten Bogor dengan Nomor : 03 tanggal 02 April 2008, dibuat oleh TIAAGUSTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, dan telah mendapatkanPengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Nomor : AHU7835.AH.01.01.Tahun 2008, Terdakwa dan saksi MOHAMMADADIN SETIAWAN belum pernah memenuhi kewajiban untuk menyetorkan modaldasar awal perusahaan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

DAMARINDO ABADI LESTARI, berkedudukandi Kabupaten Bogor dengan Nomor: 03 tanggal 02 April 2008, dibuat oleh TIAAGUSTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, dan telah mendapatkanPengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Nomor: AHU7835.AH.01.01.Tahun 2008, Terdakwa dan saksi MOHAMMADADIN SETIAWAN belum pernah memenuhi kewajiban untuk menyetorkan modaldasar awal perusahaan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

., yang terdaftar sebagai Kurator danPengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan PendaftaranKurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.0330, tertanggal 10 Maret2015,yang berkantor diNagamas Building, Lt. 1, Ruang 101, PusatNiaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, No. 1416, Jakarta Selatan;b.

., yang terdaftar sebagai Kuratordan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator danPengurus No. AHU.AH.04.03202, tertanggal 27 Oktober 2016, yangberkantor di JI. Pancoran Barat X, RT. 008, RW. 004, No. 28, KelurahanPancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;danc.

DOMU WELLIN, SH, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyatadalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU209.AH.04.032017 tertanggal 07 November 2017, yang berkantor di AP& R, di Jalan Tembaga Raya No.

., yang terdaftar sebagai Kurator danPengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan PendaftaranKurator dan Pengurus No. AHU9.AH.04.032019, tertanggal 21 Januari2019 yang berkantor di AP & R di Jl. Tembaga Raya No. J/165A,Kemayoran, Jakarta Pusat 10640;dan;d.

baikdalam melaksanakankewajibannya memenuhi prinsip tertib administrasi kependudukandanketentuanketentuan tentang Keimigrasian yang berlaku ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibathukum pada Dokumendokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiranmaupun Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut dan hanya diperuntukkanuntuk kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka denganmemperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

PejabatImigrasi dalam proses perubahan nama pada Paspor Pemohon a quo ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksionalseperlunya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia

menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2) Pencatatan