Ditemukan 5370 data
83 — 19
Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanamanmodal pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Kab.Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 17Desember 2016 antara pukul 14.00 wita atau setidak tidaknya dalam bulan Desember TahunHalaman 1 dari 14Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam2016 bertempat dilapangan Sepak Bola Desa Bunde Kecamatan Sampaga KabupatenMamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap pejabat
Negara, pejabataparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya / lurah yang dengan sengaja,membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa kampanye, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatanantara lain sebagai berikut :Bahwa awal mulanya saksi Muhammad Yusri selaku Ketua Panwas KabupatenMamuju mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering ikut kampanyemendampingi pasangan calon Gubernur Nomor urut 1 (Drs.
ahli tri winarno selaku anggota KPU bagian Devisi Hukumsetelah diperlihatkan barang bukti yakni 7 (tujuh ) lembar foto terdakwa yang ikutdalam kampanye serta menggunakan atribut, tindakannya sudah melanggarketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 01 tahun 2015Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 01 tahun2014 tentang pemilinan Kepala Daerah menjadi Undang undang yang bunyinya : Pejabat
Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo.Pasalpasal 71 Ayat 1 Undang undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan keduaatasundang undang Nomor 01 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang undang No. 01 tahun 2014 tentang
negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu calon selama masa Kampanye;Ad. 1.Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jikasalah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;Mernimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang
147 — 83
Bank Central Asia, dalamrangka melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan yang berbunyi apabila debitur ciderajanji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat olehmenteri Keuangan, mempunyai
Denganini menjadi terbukti bahwa Objek Sengketa dalam gugatan ini tidak berisitindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari1998 disebutkan bahwa : Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang,sebab tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat
Eksepsi Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Negara ; dan3.
75 — 41
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri; 92 22902 222 2222 nnn ono4. Gubernur; 22+ 22222 ono nan nn enn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; "7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
11 — 1
Penggugat sampai saat ini mengakumasih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KB KABUPATEN CILACAPdan masih menjalankan profesinya sebagai PNS serta masih terima gajisebagai PNS; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPenggugat untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat
Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara dan melanjutkan perkara;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas putusan ini;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 4 dari 7 halamanwan anna anne TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana
formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat
Negara;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 5 dari 7 halamanMenimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat
91 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Janda/Duda Pahlawan yang suami/istrinya dinyatakan Pahlawanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat
Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli Rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Apabila Penghuni Rumah Negara sebagaimana yang dimaksud (1)meninggal Dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atasRumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat
yang bersangkutan;Menimbang, bahwa adapun pengaturan Pengalihan Rumah Negarasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, yang pada pokoknyamemberikan hak kepada Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri,Janda/Duda Pegawai Negeri, Janda/Duda Pahlawan yang Suaminya/Istrinyadinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan Pejabat
Negara, serta Janda/Duda Pejabat Negara, untukdapat mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara dengan syaratsyarat yang ditentukan, tergantung dari kebijakan peraturan instansi/lembagayang bersangkutan yang mengatur boleh atau tidak bolehnya PensiunanPegawai Negeri menempati Rumah Negara;Halaman 13 dari 15 halaman.
VISI IDOLA PUTRANTI, SH
Terdakwa:
GUFRON Bin SADJI
64 — 6
Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa GUFRON Bin SADJItersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yang berwenangdalam menguasai shabushabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.
Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa GUFRON Bin SADJItersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yang berwenangdalam menguasai shabushabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;3.
Malang; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.
berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor CabangSurabaya dengan nomor Lab : 06178/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 10938/2019/NNFseperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat
Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
ARY SETYO UTOMO bin JUDI WIKAN KARTONO
24 — 3
negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.
negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018,sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan Simpang JantiBarat
negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) handphone Samsung type J5 Prime nomor Imei 13534211089324082/01, Imei 2 : 353422089324080/01, Nomor simcard081342537044;2. 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika gol.
negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.
Lab : 10200/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018,berkesimpulan : 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,025 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki shabu tersebut dan tujuan Terdakwa menguasai shabutersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untukreagensia
188 — 82
Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon.
Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah; ketentuan ini adalah subjek hukumyang mendukung hak dan kewajiban dalam hal pertanggungjawabanatas perbuatan. Dalam perkara ini subjek hukumnya adalah KepalaDesa;b.
Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggotaTNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;2.
Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau. tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilNegara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah adalah dipersamakan dengan
Sedangkan dalam konteks pemilu, perbuatan hukumsemacam ini juga dinilai melanggar prinsip netralitas public service;Menimbang, bahwa seorang pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dalam melaksanakan kebijakan publik, programprogram pemerintah daninstansi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam setiapkontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres harus menjaga netralitas, maka beberapa hakyang dimiliki oleh masyarakat
- Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
berhak memperoleh perawatan.(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohanidalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yangmengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga,berhak memperoleh tunjangan.(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uangduka.Pasal 10Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan,berhak atas pensiun.Bagian KeempatPejabat NegaraPasal 11Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat
Negara, di bebaskanuntuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negaratanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.BAB IIIPEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPILBagian PertamaTujuan PembinaanPasal 121) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin& 8 P Jpenyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakanberdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.Bagian KeduaKebijaksanaan
Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintahtersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.Pasal 11Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah:Presiden dan Wakil Presiden;Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;Anggota Dewan Pertimbangan Agung;Menteri;NAO F ONKepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukansebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;8.
Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatankedudukan dari pejabat tersebut.Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuksementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara,kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.Pegawai Negeri tersebut secara administratip tetap berada padaDepartemen/Lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat
sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa terikat padaformasi.Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Negara,maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.21Pasal 12Ayat (1)Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai NegeriSipil secara menyeluruh, yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlakubaik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri SipilDaerah
Terbanding/Terdakwa : DJEFRIE MUMU
55 — 28
Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2018 terdakwa didakwasebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan MogotDesa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai pejabat
Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonperbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 75/PID/2018/PT MND Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atausebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan TimurKabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor : 359
Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 13 Juli 2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : MenyatakanTerdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur SipilNegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) UndangUndang
124 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengadakan revisi UU SJSN dimana Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara dikelola secara terpisah.B. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkanpengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJSKetenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dankompleks karena terkait dengan perubahan peraturanperundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan dijajaran eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu maka upayaHalaman 14 dari 48 halaman.
Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi RenbangPT TASPEN (Persero) dengan partner dari berbagaiinstitusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara antara lain Perwakilan dari KemenKeu,KemenPANRB, Kemendagri, KemenKumHam, PWARI,Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016d.KORPRI dan instansi terkait lainnya.
Secara lebihspesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakupantara lain:a.Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif hukum, Perundangundangan dan PPtentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT,JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPKberdasarkan UU ASN;Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis danoperasional pengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKKHalaman 16 dari 48 halaman.
Putusan Nomor 32 P/HUM/2016dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidakdapat dialinkan ke BPJS Ketenagakerjaan;c. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan,kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan sertaaspekaspek lain berkenaan dengan kelompok pengambilkeputusan;d. Menyusun rencana kerja spesifik langkahlangkan yangakan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambilkeputusanMenyusun rencana kerja advokasi.
negara sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang HakKeuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota LembagaHalaman 31 dari 48 halaman.
23 — 11
BUDI kembali menghubungi Terdakwauntuk mengambil barang berupa narkotika jenis ekstasi yang disimpan dibawah kaleng minuman 7Up didekat pohon sebelum kompi 642 Sanggau,setelah mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut selanjutnyaTerdakwa bawa untuk Terdakwa jual secara ecer dengan harga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu) / butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu) rupiahBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yangberwenang
1 (satu) unit handphone merk Samsungwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah di saku depansebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unitsepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF yang dikendaraiTerdakwa pada saat penangkapan dan diakui semua barangbarang yangditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Sanggau untuk proses lebihlanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat
negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 1(satu) tablet berwarna merah jambu yaitu narkotika jenis MDMA (ekstasi).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra.Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian diLaboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu)tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto
PT PTKBahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2013sampai dengan sekarang dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenisShabu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib di rumahTerdakwa sendiri dan tiap kali pemakaian dosis / takaran shabu yangTerdakwa gunakan yaitu + 1/10 Miligram.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis MDMA (ekstasi) tersebutadalah selain untuk Terdakwa jual, juga akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat
negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) tablet berwarna merah jambuyaitu narkotika jenis MDMA (ekstasi).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra.Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian diLaboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu)tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto 0,2797 (nol komadua tujuh sembilan
RD. AKMAL, SH
Terdakwa:
Mustafa Kamal Nurrullah Bin Harun
409 — 280
Negara danpenghinana terhadap suku Tionghoa dan Agama kristen.
Negara danpenghinaan terhadap suku Tionghoa dan Agama kristen.
Kemudiansaksi mengundang untuk berteman tanggal 16 Agustus 2017 akunMustafa Kamal Nurrullah sehingga saksi diterima sebagai teman;Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tulisan tersebut di posting oleh akunfacebook Mustafa Kamal Nurrullah ketika ada akun facebook lain yangtidak saksi ketahui membagikan di akun facebook tentang postinganMustafa Kamal Nurrullah;Bahwa terkait isi dari tulisan yang diposting tanggal 10 Agustus 2017 berisitentang penghinaan yang ditujukan kepada pejabat negara, penghinaanterhadap
37 — 1
Bahwa Penggugat beberapa kali ke Palu, untuk memenuhitugasnya sebagai seorang istri pejabat negara dan menghadiripertemuan Dharma YuktiK arinis2222 2222222 nennn ene e eens. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejakawal telah sering terjadi pertengkaran, cekcok yang terusmenerus, dan hingga gugatan ini diajukan ke PengadilanAgama Surakarta cekcok dan pertengakaran terusD@rlaNnQSUNG j===922
VISI IDOLA PUTRANTI, SH
Terdakwa:
JUMADI Bin USMAN
26 — 11
butir di dalamtas merk Eiger warna biru yang dipakai terdakwa; Bahwa terdakwa mendapatkan shabushabu dan inex tersebutdengan cara memesan Robi (DPO) hari Sabtu tanggal 22 Pebruarisekitar jam 22.00 Wib; Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan carapada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 wib,shabu pesanan terdakwa sudah di ranjau oleh Robi (DPO) didaerah belakang kampus UNMUH; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebuttanpa mendapat mendapat ijin dari dari pejabat
Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.
dalam tas merk Eiger warna biru yangdipakai terdakwa; Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabushabu dan inex tersebutdengan cara memesan dari Robi (DPO) dengan cara : setelah terdakwqamemesan pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari sekitar jam 22.00 Wib,maka pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 wib,shabu pesanan terdakwa sudah di ranjau oleh Robi (DPO) di daerahbelakang kampus UNMUH; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat
Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.
VISI IDOLA PUTRANTI, SH
Terdakwa:
HERI LATIF Bin ASMAT
61 — 8
Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF Bin ASMATtersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jin dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.
Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF BinASMAT tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;3.
Malang; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi Metamfetamina/shabu yangterbungkus tissue;2. 1 (Satu) buah bungkus rokok Surya Pro MildMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa
Kriminalistik pada Puslabfor CabangSurabaya dengan nomor Lab : 06178/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 10938/2019/NNFseperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN MIiggolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat
Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.
35 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakanbahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebanbelanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum, dan ketentuanPasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena SKHal. 67 dari 79 hal.
dengan hal tersebut diatas oleh karenanya tidak ada alasan bagiJudex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang PerjalananDinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuan yang memperbolehkan terjadinyapenerimaan ganda yang dilakukan oleh Terdakwa.
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atauIebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan Pasal3 UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
SUKRISNO ALIM SUDIBYO Als SUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO
107 — 20
Amir mengatakan kepada saksi maupun ibu saksi Yulida,bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwatentang permasalahan saksi dan terdakwa mengatakan bahwa benarterdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat Danjen Pasus; Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersamadengan petinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkankartu tanda penduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut tercantumpekerjaan terdakwa
datang;Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seoranganggota TNI dan terdakwa hanya bekerja sebagai Wartawan selanjutnyasaksi melaporkannya kepihak kepolisian;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugiansebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juat rupiah);Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa terdakwa bisa membantupermasalah saksi selain terdakwa memperlihatkan KTPnya yang bekerjasebagai Anggota TNI, terdakwa juga memperlihatkan fotofotonyabersalaman dengan para pejabat
Negara;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan Penasihat HukumTerdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksisaksi yangmeringankan (ade charge);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUKRISNO ALIMSUDIBYO Als SUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO memberikan keterangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa bekerja sebagai wartawan di Bhayangkara Indonesia(BHARINDO); Bahwa berawal saksi Rahmadonal sebelumnya
Negara;Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebutdikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruhbuktibukti yang relevan, dari alatalat bukti dan barang bukti dihubungkan denganunsurunsur dari pasal pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis mengambilalih halhal yang termuat
Amir mengatakan kepada saksi Ramadhonal maupun saksiYulida, bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi Ramadhonal dan kemudian saksi Ramadhonal dan saksiYulida menanyakan kepada terdakwa tentang permasalahannya dan terdakwamengatakan bahwa benar terdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat DanjenPasus kemudian terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersama denganpetinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkan kartu tandapenduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut
146 — 91
SALEH MARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahankedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan
Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara beserta derivatiinya berupa lembaganegara pendukung.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur SipilNegara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
63 — 51
negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.
negara, PegawaiNegeri Sipil, dan anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.
negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.