,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus PusatSerikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (LBH DPP SBSI 1992),beralamat di Komplek Perumahan Walikota, Jalan Kakak Tua BlokC.

) Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara,SPTP Karyawan Rumah Sakit Premier Bintaro (SPTP K@rib), PK SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (PK SBSI 1992) Rumah Sakit PremierSurabaya, dan Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit PremierSurabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia c.g.

Kalimat Knp SBSI ingin jadi tim perunding? Kami gak mau yg dahbagus disunat lagi oleh gesek dan Iwan karena untuk kepentinganpribadi mereka. gesek dalam kalimat tersebut adalah nama panggilandari Sdr. lwan Gunawan, tertulis secara jelas Tergugat menyebut Gesekalias Sdr. Iwan Gunawan sebagai orang yang pernah menyunat/memotong hakhak dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama untukkepentingan pribadinya;b.

1992;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 diadakan rapat antara Penggugatdengan pengurus SPTP dan SBSI 1992 K@rib yang membahas surat SukuDinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tangerang Selatan tentangketerwakilan SBSI 1992 K@rib dalam perundingan PKB. lwan Gunawanyang merupakan Ketua SPTP hadir mewakili SPTP, sedangkan Tergugatjuga hadir mewakili SBS!

Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Rumah Sakit PremierSurabaya;d. Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit Premier Surabaya;Sehingga sangat wajar apabila tulisan Termohon Kasasi pada inboxfacebook milik Guntur Santoso menimbulkan keresahan dan fitnah dikalangan karyawan Pemohon Kasasi;6.

Bahwa selain sebagai karyawan pada Tergugat, Penggugat sehariharimenjabat sebagai Pengurus Serikat Buruh pada perusahaan Tergugat, yangdibentuk bersamasama rekan kerja sesama Penggugat pada Tanggal 29Bulan November Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Berita AcaraPembentukan Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) pada Perusahaan Tergugat dan telah di SK kan oleh KoordinatorWilayah (KORWIL) SBSI Kalimantan Barat tertanggal 01 Bulan DesemberTahun 2015 dan telah juga di daftarkan

Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat bersama Koordinator Wilayah(KORWIL) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Barat inginmenjumpai Tergugat agar melakukan perundingan secara bipartit, gunamengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan dimaksud, namunTergugat tidak pernah bersedia dijumpai dan Tergugat mengarahkan untukmenemui Pengacaranya;Bahwa pada hari senin tanggal 5 September 2016 Penggugat bersamaKorwil SBSI Kalbar menemui Pengacara Tergugat menyampaikanPermintaan Perundingan

(SBSI)di Perusahan Tergugat.

di lingkungan perusahaan sampai saat ini dengan niat baiktetap difasilitasi oleh perusahaan dan pekerja tidak pernah dilarangbergabung dalam serikat buruh, dengan pengawasan dari SBSI dansanksi penjara yang selalu disosialisasi oleh pengurus SBSI, manaberani TERGUGAT melakukan tindakan pelarangan tersebut.Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja terjadi dikarenakan :4.1.Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai administrasi stock opnamepada tanggal 2 Pebruari 2015 dengan upah Rp. 1.815.000, dandiputus hubungan

) Kalbar dan Kartu Tanda Oenduduk (KTP) Penggugat, diberi tandabukti P1;Fotocopy Tanda BuktiPencatatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)PT.

Bekri, KabupatenLampung Tengah;Masuk kerja/masa kerja : 11 Maret 1999/910 tahun;Upah/bulan > Rp 874.000,;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada PARULIANSIANTURI, SH, dan kawankawan, adalah Pengurus DPP FSBHUKATAN SBSI dan DPC FSB HUKATAN SBSI Kabupaten OganKomering Ilir (OKI) beralamat di Jalan Kelelawar No. 44, Kedaton,Tanjung Karang, Badar Lampung;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;melawan:PT.

Tanggal 29 Oktober 2008 pengurus SBSI menyurati Tergugat dengansurat nomor: 036/PKFSBSBSI/WM/SEK/X/2008 dengan perihalpengajuan bipartit kedua terhadap 7 (tujuh) tuntutan pada angka 5tersebut di atas namun Tergugat tidak merespon (Bukti P5):Bahwa berdasarkan pengajuan bipartit sebanyak 2 kali tersebut di atas,maka Pengurus SBSI tanggal 12 November 2008 mengajukan tripartite keDisnakertrans Kab.

SBSI menyampaikan suratke Pimpinan perusahaan PT.

Perbuatan Tergugat telah melanggar UndangUndang Nomor 3Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Bukti P10) ;Bahwa akibat reaksi mogok kerja tersebut, mulai tanggal 6 Desember2008 dan sepanjang bulan Desember 2008, Januari 2009 para pengurus SBSI,para Penggugat dan anggota SBSI diputus hubungan kerja (PHK) tanpa dasardan alasan yang jelas bahkan Pengurus SBSI ditangkap dan dipenjara karenamenuntut hak normative Jamsostek ;Bahwa terhadap tuntutan kepentingan mengenai tunjangan uang

No.573 K/Pdt.Sus/2010K/PHI/2006 .HUKATAN SBSI dan telah memberikan kuasa penuh kepada Pengurus SBSI(DPP FSB HUKATAN dan DPC FSB HUKATAN SBSI Kab. OKI) dan telahdidaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang dengan Nomor. /G/2009/ PHLPLG adalah sah dan sesuaidengan pasal 87 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, dalam hal ini yangdigugat adalah PT.

Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanya berpesankepada Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992) dan para Pengguggat menunggu saja di lokasi perusahaanjangan dulu melakukan pekerjaan dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIBuntuk menjumpai Personalia (ic. Bernama Edi Susanto) ;5. Bahwa tepat pada pukul 13.00 WIB Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992)dan para Penggugat menjumpai Pesonalia (ic. Bernama Edi Susanto)selanjutnya Pesonalia (ic.

Bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan para Penggugat menolaksurat pemutusan hubungan kerja tersebut dan menolak untukmenandatanganinya karena para Pengggugat merasa tidak melakukanmogok kerja ;7. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2014 para Penggugat tidak boleh lagimasuk kerja, Tergugat tetap bertahan dengan alasannya yakni paraPeggugat telah melakukan mogok kerja pada tangggal 19 Pebruari 2014 ;8.

Bahwa selanjutnya Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan para Penggugatme melaporkan hal ini (ic. Pemutusan hubungan kerja) kepada DPC SBSI1992 Kota Medan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medan memprosesdengan mengadukan perkara pemutusan hubungan kerja tersebut kepadaDinas Sosial dan Tenaga Kerja ;10.Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antarapihak Serikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT.

Bahwa pada dasarnya permasalahan ini bermula dari adanya kebijakanTergugat yang melakukan pengurangan atas uang makan dari 2 (dua)orang pekerja / buruh yang merupakan pengurus PK SBSI 1992 di PT.Sumatera Beton Mandiri, sehingga atas tindakan tersebut para penggugatyang tergabung dalam keanggotaan PK SBSI 1992 sangat keberatan danmempertanyakan pada bagian Personalia PT. Sumatera Beton Mandiri,2.

Bahwa tindakan para Penggugat yang tidak bersedia melaksanakanpekerjaan pada tangal 17 dan 18 Pebruari 2014, tidak dapat dibenarkan,dan sangat merugikan Tergugat, karena banyak Mobil Mixer yang tidakdapat dioperasikan, dimana seharusnya meskipun ada permasalahan yangterjadi antara para anggota PK SBSI 1992 ( Ic. Para Penggugat ) dalamprinsip hubungan Industrial haruslah dibicarakan secara musyawarah danmufakat;.

Mesdi tersebut terbukti telah menggunakanNama & Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang telahdilarang untuk digunakan oleh dirinya sebagaimana terbukti dari SuratHalaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 116 PK/Padt.SusPHI/2017Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015 (terlampir dalam berkasperkara);Bahwa Sdr.

Mesdi (selaku Ketua Konfederasi SBSI Kalimantan Selatan)yang ditunjuk oleh dan sebagai penerima kuasa dari TermohonPeninjauan Kembali tersebut terbukti telah menggunakan Nama & LogoSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang telah dilarang (tidakboleh digunakan oleh Sdr. Mesdi) berdasarkan Surat dari SBSI KorwilKalimantan Selatan yaitu sebagaimana terurai dalam Surat Nomor016/K21/KWL SBSI KS/XI/2014, tertanggal 13 November 2014 yangdibuat dan ditandatangani oleh Sdr. M. Naufal dan Sdr.

Robi Cahyadi(selaku Ketua dan Sekretaris) Koordinator Wilayah Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Selatan; (Bukti Baru/Novumbertanda PPK1);Sehingga karenanya, penggunaan/pemakaian nama & logo SBSI olehSdr.

Mesdi) tidak berkualitas dan tidakmemenuhi syarat formil sebagai Pengurus SBSI yang sah. Dengandemikian surat gugatan perkara a quo yang diajukan oleh TermohonHalaman 9 dari 13 hal. Put.

Mesdi sendiriuntuk melanggar Larangan penggunaan Nama & Logo SBSI tersebut;Mengenai kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Mesdiselaku kuasa hukum yang mewakili kepentingan Termohon PeninjauanKembali tersebut dalam perkara a quo, mengenai hal itu, baru PemohonPeninjauan Kembali ketahui sejak tanggal 20 Agustus 2016.

Sawah RT. 006/007,Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, KabupatenBogor, Pekerjaan, Ketua Dewan Pengurus CabangFederasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulitdan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia( DPC FSB GARTEKS SBSI) Kabupaten Bogor;Faisal, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp.Bojong RT. 002/004,Desa Tarikolat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor,Pekerjaan, Sekretaris Dewan Pengurus CabangFederasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulitdan Sentra Industri

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPC FSB GARTEKS SBSI) Kabupaten Bogor;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1.

,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanCipinang Muara Raya No. 33, Cipinang Muara JatinegaraJakarta Timur, Pekerjaan Para Advokat, dan PengurusDPP FSB GARTEKS SBSI, sebagaimana surat kuasatertanggal 14 September 2017; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Halaman 1 dari 105 Hal. Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNBDGMelawanGubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung,dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:1, H.: J.J; Budi Prastio, S.A.

KabupatenKupang dan Kota Kupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidakpernah memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugatselaku mitra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruhsehingga Gugatan yang diajukan oleh DPC FKUI SBSI Kabupaten Kupangdan Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidakberdasarkan atas hukum;Bahwa dalam proses penyelesaian

saat ini SBSI tetap Eksis sebagai Organisasi Pekerja/Buruh;Bahwa karena SBSI adalah Organisasi Pekerja/Buruh, maka sesuaiketentuan Pasal (87) UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Juncto Pasal 27ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, Pengurus dapatmewakili anggotanya dalam perkara Pengadilan WHubungan Industrial.Apalagi sudah jelas dalam gugatan tersebut sudah dilampirkan SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKUISBSI yang menyatakanSBSI Kabupaten dan Kota Kupang;Dengan demikian pertimbangan

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKUISBSI.Yang aneh dalam persidangan perkara ini adalah semua pertanyaantentang: Isi Perut Organisasi SBSI dilakukan oleh Hakim bukan olehTergugat Kasasi/Tergugat.

Bahwa pertimbangan Hakim dalam halaman 15 alinea ke 3 dan ke 4 putusantersebut sangat menyesatkan karena tidak pernah Pemohon mengakuibahwa tidak membuktikan Organisasi SBSI kepada Termohon yang benaradalah : Bahwa pembentukan unit kerja/Komisariat SBSI di salah satuPerusahaan harus disesuaikan dengan Pasal (5) ayat 2 UU Nomor 21 Tahun2000 yang berbunyi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di bentuk sekurangkurangnya 10 orang (Sepuluh) orang pekerja/ouruh;Dengan demikian Pembentukan Komisariat/Unit Kerja

SBSI di PerusahaanTermohon belum terlaksana, karena anggotanya belum memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, akan tetapipemegang kartu keanggotaan SBSI di Perusahaan Termohon Kasasi sesuaidengan Pasal 27 UU Nomor 21 Tahun 2000 Juncto Pasal 87 UU Nomor 2Tahun 2004 harus mendapat pembelaan dari Induk Organisasi FKUI SBS!

JMS BATAM, Disingkat PK FSB KIKES SBSI PT. JMS BATAM( Tergugat)

Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat TERGUGAT tanggal 06 Maret 2014Nomor : 09/PK.FSBKIKES/SBSI/JMS/III/2014, kemudian TERGUGATkembali mengirimkan surat kepada PENGGUGAT tertanggal 18 Maret 2014Nomor : 13/PK.FSBKIKES/SBSI/JMS/II/2014, Perihal PemberitahuanMogok Kerja selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26 Maret, 27 Maret, dan28 Maret 2014 ;4.

JMSBATAM, disingkat PK FSB KIKES SBSI PT. JMS BATAM, berlamat dijalan Beringin Lot 210212, Kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning Batam, yang telah tercatat di suku dinas tenaga kerja kota Batam denganNomor Pencatatan 18.3/TK4/SP/II/2013 Tanggal 4 Maret 2013 ( bukti T1).2. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhKimia dan Kesehatan, disingkat DPC FSB KIKES SBSI KOTA BATAM.No. 002/SK/DPC/FSB KIKES/ SBSI/ BTM/ V/ 2014.

Bukti P1 : Bukti surat TERGUGAT Tanggal, 28 Januari 2014,Nomor :06/PK.FSBKIKES/SBSI/JMS/I/2014 Perihal :Perundingan, yang dibuatPengurus Komisariat FSBKIKES SBSI PT. JMS BATAM.2. Bukti P2 : Bukti surat Risalah Perundingan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial secara Bipartit tanggal 30 Januari 2014.3. Bukti P3 : Bukti surat Risalah Perundingan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial secara Bipartit tanggal 18 Februari 2014.4.

Bukti P5 : Bukti surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tanggal 06Maret 2014, Nomor : 09/PK.FSBKIKES/SBSI/JMS/III/2014, PerihalPembatasan Waktu tentang Penerapan Upah Sundulan.6. Bukti P6 : Bukti surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tanggal 18Maret 2014, Nomor : 13/PK.FSBKIKES/SBSI/JMS/III/2014, PerihalPemberitahuan mogok kerja.7. Bukti P 7: Bukti surat dari PENGGUGAT kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Batam, tanggal 19 Maret 2014Nomor : JMSB/HR/110/III/2014, PerihalPermohonan: Mediasi.8.

KIKES SBSI PT.JMS BATAM di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, tanggal 4 Maret2013.2. Bukti T 2 : Bukti Surat SK DPC FSB KIKES SBSI PT. JMS BATAM No.002/SK/DPC/FSB KIKES/SBSI/BTM/V/2014.3. Bukti T3 : Bukti Surat Risalah Perundingan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial secara Bipartit tertanggal 30 Januari 2014.4. Bukti T4 : Bukti Surat No. 13/PK.FSBKIKES/SBSI/IMS/II/2014perihal Pemberitahuan Mogok Kerja kepada Managemen PT. JMS BATAM.5.

) sudah melalui pentahapan perundingan danketentuan yang ada di Indonesia dan sampai saat ini SBSItetap eksis sebagai Organisasi Pekerja/Buruh.2 Bahwa karena SBSI adalah Organisasi Pekerja/Buruh,maka sesuai ketentuan Pasal 87 UndangUndang No. 2Tahun 2004 juncto Pasal 27 ayat dan 2 UndangUndangHal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 147 K/Pdt.SusPHI/2014No. 21 Tahun 2000 Pengurus dapat mewakili anggotanyadalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial.

Dengan demikianpertimbangan Majelis hakim tentang Legal StandingKuasa Hukum tidak sah dari Pemohon Kasasi adalahsangat menyesatkan.Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakandan mempersoalkan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD/ART), buku induk pencatatananggota yang Pemohon miliki tidak relevan lagi, karenaMajelis hakim seharusnya tidak mempunyai kewenanganmengurus AD/ART SBSI.

Yang anehdalam persidangan perkara ini adalah semua pertanyaantentang: Isi perut Organisasi SBSI dilakukan oleh Hakimbukan oleh Tergugat Kasasi/ Tergugat. Hakim begitu aktifmempersoalkan halhal yang menyangkut organisasi SBSIdan bukan fokus pada masalah perkaratersebut,sebenarnya ada apa sebenarnya?;Bahwa terdapat halhal yang sangat kontradiktif dalampersidangan perkara ini disebabkan:a Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidakmelampirkan Kartu.

5 Bahwa pertimbangan hakim dalam halaman 15 alinea ke3 dan ke4 putusantersebut sangat menyesatkan karena tidak pernah Pemohon mengakui bahwatidak membuktikan Organisasi SBSI kepada Termohon yang benar adalah:Bahwa pembentukan unit kerja/Komisaris SBSI di salah satu Perusahaan harusdisesuaikan dengan Pasal (5) ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyiSerikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk sekurangkurangnya 10 orang (sepuluh)orang pekerja/buruh.

Dengan demikian Pembentukan Komisaris/Unit Kerja SBSIdi Perusahaan Termohon belum terlaksana, karena anggotanya belum memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, akan tetapipemegang kartu keanggotaan SBSI di Perusahaan Termohon Kasasi sesuaidengan Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2000 juncto Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun2004 harus mendapat pembelaan dari Induk Organisasi FKUI SBSI disetiapdaerah.6 Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam halaman 16 alinea 1 dan 2 Putusanperkara ini tentang

/SU/II/2016 Perihal : undangan bipartit gunauntuk membicarakan perselisihan a quo, akan tetapi tidak mendapattanggapan sama sekali;Bahwa dengan demikian maka penyelesaian perkara a quo secara bipartittelah dapat dinyatakan telah gagal;Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatmelimpahkan perkara a quo ke Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, hal mana sesuai dengan surat KORDA F SBKIKES SBSI Sumatera Utara Nomor 021/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/1/2016 Tanggal

Bahwa Pekerja Rakimin memberikan Kuasa Khusus kepada KORDA FSB KIKES SBSI Sumatera Utara yakni Sdr. Usaha Tarigan, SH, HeraYunita Siregar, S.Sos dan Joy Reza Pramudia selaku Pengurus DaerahF. SB KIKES SBSI Propinsi Sumatera Utara berdasarkan SuratKeputusan Pengangkatan Nomor 0014/SK/DPP F.

SB KIKES/VII/2011Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KIKES SBSI yangberdomosili di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara JakartaTimur 13420 (akan tetapi tidak termasuk saudari Hera Yunita SiregarS.Sos);2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2000Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jo.

Bahwa oleh karena tidak memiliki Nomor Bukti Pencatatan maka sesuaihukum dan aturan menimbulkan akibat hukum Korda Federasi SerikatBuruh KIKES SBSI Propinsi Sumatera Utara (ic Sdr. Usaha Tarigan, SHdan Joy Reza Pramudia) tidak dapat mewakili hak pekerja Rakimin dantidak dapat beracara di Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medandalam mengajukan Gugatan dalam perkara aquo, sedangkan Sdri.

HeraYunita Siregar, S.Sos hanya sebagai team advokasi dari KordaFederasi Serikat Buruh KIKES SBSI Propinsi Sumatera Utara dan tidakmemenuhi ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;6.

Bahwa dalam Diktum Kelima Surat Keputusan DewanPengurus Pusat SBSI Nomor 2019.B/K24/SK/DPP SBSI/IX/2015tentang Susunan Pengurus Wilayah Serikat Buruh SejahteraIndonesia Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 September2015 disebutkan bahwa, "Untuk keperluan evaluasi kinerjaKorwil SBSI, Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggalditetapkan, hingga April 2018".

Dengan demikian, SuratKeputusan Dewan Pengurus Pusat SBSI Nomor2019.B/K24/SK/DPP SBSI/IX/2015 tentang Susunan PengurusWilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi KalimantanTimur tertanggal 29 September 2015 yang dijadikan acuan KorwilSBSI Kaltim telah tidak berlaku.4.

Berdasarkan fakta Penggugat adalah Wakil Ketua PK SBSI PT.

Korwil SBSI, Surat Keputusan (SK) iniberlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga April 2018".

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, DPC SBSI Kabupaten Bandungselaku Kuasa Pekerja melakukan perundingan bipartit di Perusahaan :8.1. Perusahaan menjelaskan; pada tanggal 26 Agustus 2015 sdri ElisK bicara di teloon yang mengatakan bahwa jika Mr. Kim tetapmengharuskan masuk kerja malam maka saya (Elis K) akankeluar dari PT. YoOSUNQ5 "Dalam hal ini Perusahaan tidak keberatan dan meminta sdri ElisK, keluar secara baik baik dengan membuat surat pengundurandiri atas keinginan sendiri.

Surat DPC SBSI No. 19/DPC/ SBSI/IX/2015 tertanggal 12 Juni2015 tidak sesuai dengan awal mula terjadinya masalah(masalah terjadi pada tanggal 26 Agustus 2015) ;13.2. Surat Kuasa Pekerja yang digunakan sebagai dasar dari SuratDPC SBSI tersebut dibuat pada tanggal 28 Agustus 2015,sedangkan Surat DPC Kabupaten Bandung no.19/DPCSBSI/IX/2015 perihal Permohonan Mediasi ke Disnaker Kab.12Bandung tertanggal 12 Juni 2015 (surat dibuat sebelum adaSUPE RUGS) genmmnn nnn nanan nnn nnn rani13.3.

Kalimat penutup dalam Surat DPC SBSI Kab. Bandung tersebutadalah : Jawaban atas Anjuran (tidak sesuai dengan Perihal :Permohonan Medias) ;13.4.

Untuk itu Surat SBSI No. 19/DPC/ SBSV/IX/2015 tertanggal 12Juni 2015 menjadi tidak jelas dan tidak dapat diyerima 5LETRA sssuccs os as ace cone EES oe ome oo omen oe ee14.Bahwa Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Bandung No.567/2921/HIPK/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 diterima olehPerusahaan tanggal 02 Nopember 2015 515.Bahwa tidak benar TERGUGAT menolak dan tidak memberikanJawaban atas Anjuran Disnaker tersebut :15.1. Pada tanggal 07 September 2015 sdr Yusman Efendi / KetuaDPC SBSI Kab.

Yoosung Il yang tidak menerima, BuElis bekerja kembali di PT. ini;T3 Surat Mutasi atas nama ELIS KORNELIS, tanggal 07 SeptemberDUE, ; sssusc none noneeruesnnennecuameasetepoessaansseerpepnnaatamnaanensaguemanaecaae315T4 Surat Permohonan Mediasi dari DPC SBSI Kab. Bandung tanggal 12Juni 2015 Nomor 19/DPC SBSVIX/2015 yang ditujukan kepadaDisnaker Kab. Bandung dan Surat Kuasa atas nama Elis Kornelis danAsep Suherman ; 99 22 one nnn nnn nnn enn nn nnn nT5 Surat dari PT.

Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Komisariat Federasi BuruhPelabuhan, Pelaut dan Nelayan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FBUPELA SBSI) Kota Bitung yang berafiliasi dengan Konfederasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Utara;. Bahwa Para Penggugat bekerja dengan Tergugat secara terus menerus dansistem pembayaran atau perhitungan upah dibayar secara harian olehTergugat;.

Nomor 983 K/Pdt.SusPHI/2016hal. 20) yang pada dasamya Majelis Hakim Judex Facti mempersoalkantentang kompetensi Penerima Kuasa untuk mewakili Para Penggugat/Pemohon Kasasi di kaitkan dengan keanggotaan Para Penggugat/PemohonKasasi sebagai anggota Komisariat Federasi Buruh Pelabuhan, Pelaut danNelayan SBSI (BUPELA SBSI; Kota Bitung yang berafiliasi denganKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi SulawesiUtara, oleh karena:Bahwa dalam seluruh dalil jawaban Tergugat/Termohon Kasasi

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi akan menjelaskan Legalitas KuasaHukum Penggugat/Pemohon Kasasi, dilihat dari kKedudukan sebagai serikatpekerja/serikat buruh: Bahwa dalam fakta persidangan Para Penggugat telah mengajukan buktisurat, tanda bukti pencatatan Pengurus Komisariat Federasi BuruhPelabuhan, Pelaut dan Nelayan SBSI (Bupela SBSI) PT.

MarinaNusantara Selaras oleh Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Kota Bitung,tertanggal 04 Agustus 2004, yang diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya (Bukti P3); Bahwa fakta persidangan, kedua saksi yang diajukan oleh ParaPenggugat/Pemohon Kasasi, dibawah sumpah telah memberikanketerangan bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalahsebagai Anggota Serikat Buruh Federasi Buruh Pelabuhan, Pelaut danNelayan SBSI (BUPELA SBSI) Kota Bitung yang berafiliasi denganKonfederasi Serikat Buruh

Sejahtera Indonesia (K SBSI) ProvinsiSulawesi Utara; Bahwa dengan demikian Para Penggugat/Pemohon Kasasi, tidaksependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya, dihalaman 18 paragraf pertama apabila Majelis hakim belum menemukanbukti surat yang menerangkan Para Penggugat/Pemohon Kasasi adaiahsebagai anggota komisariat Federasi BUPELA Kota Bitung; Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Pemohon Kasasi juga tidaksependapat, dengan pendapat Majelis hakim Judex Facti pada halaman1920, oleh karena

Sos, Pengurus DewanPengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupangberalamat di Jl. Gunung Meja I/57 Kel. Merdeka Kec. Kota Lama KotaKupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 27/SKPHI/XVI/DPCFKUISBSI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; none nonin nnn nnn none nena nena nnn = MELAWANPT. SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ.

Bahwa kami Tergugat berkeberatan dengan Gugatan Penggugat karenaPerusahaan Tergugat tidak mengenal atau tidak pernah bekerjasama denganDewan Pengurus Cabang Kupang Federasi Konstruksi Umum dan InformalSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI Kabupaten Kupang dan KotaKupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidak pernah memberitahukansecara tertulis keberadaannya kepada Tergugat selaku mitra sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 TentangSerikat Pekerja / Serikat

Buruh sehingga Gugatan yang diajukan oleh DPCFKUI SBSI Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sangat bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugattersebut tidak berdasarkan atas hukum ; 2.

Tahun2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan UU No. 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).Maka berdasarkan apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormatsudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berkenanmemutuskan : Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; Menyatakan hukum bahwa Dewan Pengurus Cabang Federasi KonstruksiUmum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI

Tergugat berkeberatan dengan gugatan Penggugat yang dalam hal ini di wakilioleh kuasanya dari Pengurus DPC FKUI SBSI Kabupaten dan Kota Kupangkarena tidak pernah ada pemberitahuan secara tertulis keberadaan anggotanya kepada Tergugat selaku mitra ; oe wana nnn nna nn =e2.

Hoc menjelaskan kepada pekerja dalam halini Penggugat apabila pekerja/Penggugat lupa atau kurang ingatmengajukan bukti surat sehubungan organisasi pekerja, oleh karenaHakim Ad Hoc adalah salah satu tim yang merupakan bagian dan ataudiutus untuk membela hak dan kewajiban pekerja, hal ini terungkap padasaat persidangan kuasa Tergugat sudah memenuhi syarat sebagai kuasadalam perkara ini, dimana yang berhak untuk mendampingi Pekerja selainadvokad, kecuali kuasa organisasi buruh/pekerja dalam hal ini SBSI

ataukeluarga/insidentil.Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKupang mempertimbangkan seperti itu, maka perlu di pertanyakan perkaraperkara yang lainnya sejak tahun 2006 yang sudah berkekuatan hukumtetap, dimana organisasi buruh/pekerja dalam hal ini SBSI Kabupaten danKota Kupang maupun Propinsi NTT diakui serta diterima sebagaipendamping dan atau penerima kuasa dalam perkaraperkara dimaksuddan ternyata dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan

Negeri Kupang yang sama tidak pernahmempertimbangkan soal kapasitas pengurus SBSI Kabupaten Kotamaupun Propinsi dan mungkin baru saja akhirakhir tahun 2008 initermasuk perkara ini, barulah dipersoalkan/dipertimbangkan kapasitaskuasa organisasi buruh/pekerja.Bahwa membaca UU No. 2 Tahun 2004, maka semestinya penerapanhukum oleh Hakim tingkat PHI, tak perlu mempertimbangkan gugatan tidakdapat diterima sebab apabila pekerja dalam hal ini Penggugat kembaliHal. 5 dari 10 hal.

dan Angkutan SerikatBuruh Sejahtera Indonesia Kota Kupang NTT No: A.34/IX/DPCFTASBSI/KPG/I/2008, tentang pengesahan pengurus KomisariatFederasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh SejahteraIndonesia Unit Kerja Transportasi Cinta Damai,tanggal 20 Januari2008, bukti P.14 ;Foto copy lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus CabangFederasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh SejahteraIndonesia Kota Kupang NTT No :~ A.35/IX/DPCFTASBSI/KPG/I/2008, tanggal 20 Januari 2008 dan No:A.36/IX/DPCFTA SBSI

/KPG/I/2008 bukti P.15 ;Foto copy Mohon Penundaan ucapan putusan dan penambahanbukti surat perkara No:42/G/2008/PHI/PNKPG tanggal 22 Oktober2008 bukti P.16 ;Foto Copy SK DPP FTA No: 014/SK/DPP FTA/SBSI/IV/2006tanggal 16 Juni 2006, bukti P.17 ;Hal. 6 dari 10 hal.

Para Penggugat dankaryawan lainnya sepakat membentuk serikat buruh yang tergabung di SBSI yaituPengurus Komisariat F KUI SBSI PT.Sinar Gunung Sawit Raya ( PK SBSI F KUIPT.SGSR kebun Manduamas) dan terpilih sebagai Ketua sdr. Edowart Sihotang danSekretaris Jumsar Barutu .. Bahwa tanggal 14 Juni 2011 , pengurus SBSI mencatatkan organisasai SBSI keDinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah dengan surat No: 04/PK.PT.SGSR/SBSI/VI/2011 ..

SGSRselalu mengikuti UMP dan UMK malah diatas UMP dan UMK;Bahwa pengurus SBSI di PT.

yaitu PengurusKomisariat F KUI SBSI PT.

Sinar Gunung Sawit Raya (PK SBSI FKUI PT.

SinarGunung Sawit Raya (PK FKUI SBSI PT. SGSR) No. 13/PK FKUISBSI/PT.

Mdnjabatannya sebagai Pengurus pada Kantor KORDA F.SB KIKES SBSI(walaupun dalam gugatan kemudian disebutkan Pengurus/Tim Advokasipada Kantor Korda F.SB Kikes SBSI) yang selanjutnya dijelaskan beralamatdi jalan K.L.

SBKikes SBSI Provinsi Sumatera Utara dalam jabatannya selaku Ketua danBendahara, sedangkan penerima kuasalainnya atas nama Hera YunitaSiregar, S.Sos sama sekali tidak termasuk dalam unsur pengurus, dankemudian disisi lain berdasarkan Surat Keputusan Nomor003/SK/Korda/F.SB KIKES/SBSI/SU/I1/2014 yang ditetapkan di Medantanggal 26 Februari 2014 tentang pembentukan tim advokasi Korda F.SB.Kikes SBSI Sumatera Utara ternyata dan terbukti hanya mencantumkannama Hera Yunita Siregar, S.

Sumatera Utaramaupun tim Advokasi Korda F.SB Kikes SBSI Sumatera Utara maupunTimAdvokasi Korda F.

SB Kikes SBSI Provinsi Sumatera Utara apalagi mewakiliPenggugat sesuai dengan kekhususan yang disebutkan dalam SuratKuasaKhusus tersebut diatas ;Halaman 6 dan 26 Putusan PHI Nomor * 108/Padt.Sus.PHI/2016/PN.

: Fotocopy Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor;0014/SK/DPP F SB KIKESNII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;Bukti P9 Fotocopy Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor :0016/SK/DPP F SB KIKES/1X/2014 Tanggal 16 September2014;Bukti P10 Fotocopy Surat Keputusan KORDA F SB KIKES SBSI SumateraUtara Nomor : 003/SK/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/1 1/2014tanggal 26 Februari 2014;Bukti P11 Fotocopy Surat Keputusan KORDA F SB KIKES SBSI SumateraUtara Nomor : 101/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/I/2014Tanggal 08 Desember

., Adijon JB Sitanggang, HabibulHasan dan Muhammad Hamdana, masing masing adalahPengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992(DPC SBSI 1992) Kota Medan yang berkantor/beralamat diJl. Mangaan VII Psr.ll LinkXVIl Gg.

Bahwa dalam kejadian ini (pemberian surat SP dan surat PHK) kepadaPenggugat dirasakan adanya keganjilan dan suatu kesengajaan yang dilakukanoleh Tergugat, sebab sebelum Penggugat mendapat surat SP dan surat PHK,ada beberapa temantemen atau rekan sekerja Penggugat pada bagian yangsama (ic.compuser) berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang juga mendapat surat SPdan PHK, anehnya seluruhnya adalah anggota Serikat Buruh SejahteraIndonesia 1992 (SBSI 1992) yang berada di PT.

Tjipta Rimba Djaja termasuklahPenggugat; juga anggota SBSI 1992 ; . Bahwa sebelumnya anggota serikat buruh (ic.

SBSI 1992) pernah melakukanaksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah tahun 2014 (sebelumnya Rp.1.881.500, menjadi UMK Rp. 2.037.000) akhirnya Tergugat mengabulkan upahyang dituntut tersebut, tetapi ternyata dibalik itu Tergugat secara bertahapmelakukan mutasi besarbesaran kepada seluruh anggota SBSI 1992, dari posisioperator mesin seperti rotari, glue spinder, blower dan conveyor dimutasikan jadisatu bagian yang sama yakni compusser (bagian pembuangan sampah); .

Tjipta Rimba Djaja milik Tergugat terhitung sejak 07 September 2001, denganmasa kerja 13 tahun 9 bulan dengan jabatan terakhir sebagai karyawan di bagianCore Compocer dan gaji terakhir sebesar Rp. 2.037.000,00 per bulan;Halaman 19Putusan Nomor 90/Pat.SusPHI/201 6/PN.MdnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, pada tanggal 01 Oktober 2014DPC SBSI 1992 memberitahukan rencana aksi unjuk rasa hari selasa dan kamistanggal 07 dan 09 Oktober 2014 menuntut agar perusahaan Tergugat (ic.

No.54/G/2015/PHISby Peristiwa Hukum Terjadinya Perselisihan Hingga Timbulnya SuratPeringatan.Bahwa Penggugat selaku pengurus serikat buruh pada PK FKUI SBSI UNITIPT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk. Menjalankan tugas organisasinyayaitu menghadap ke kantor HRD menemui personalia untuk menanyakanpenyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu a.n. Sdr.M.Chotib dan Sdr.

Bahwa Penggugat setelah mendapat Surat Peringatan tanpa diberi salinannyamengadukan perselisihannya kepada DPC FKUI SBSI KABUPATENSIDOARJO dan Penggugat melalui kuasanya DPC FKUIHal. 5 dari 33 hal. Put. No.54/G/2015/PHISby SBSI KABUPATEN SIDOARJO mengajukan' surat permintaanperundingan bipartit ke1 tanggal 3 Pebruari 2015 kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan tetapi tidak ditanggapi bahkan surat permintaanperundingan bipartit ke1 ditolak.

Selanjutnya Penggugat melaluikuasanya DPC FKUI SBSI KABUPATEN SIDOARJO mengajukan suratpermintaan perundingan bipartit ke2 tanggal 6 Pebruari 2015 kepadaDirektur/Pimpinan Perusahaan tetapi tidak ditanggapi bahkan suratpermintaan perundingan bipartit ke2 juga ditolak; 15.Bahwa Penggugat melalui kuasanya DPC FKUI SBSI KABUPATENSIDOARJO mengajukan surat laporan/pengaduan pengusaha tidakmemberikan salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamakepada karyawan PT.LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk

Buruh Sejahtera Indonesia (PK F.KUI SBSI)PT.LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk.

Bahkan perbuatan tersebut mempunyai tendensius yang bertujuanmenghambat fungsi dan peranan Penggugat selaku Pengurus SerikatBuruh di lingkungan kerja Pengurus Komisariat Federasi KonstruksiUmum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F.KUI SBSI)PT.LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk. UNITI.

KOTABATAM) berdasarkan Surat Keputusan DEWAN PENGURUS PUSATFEDERASI LOGAM, OTOMOTIF, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIKELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor :01309/DPPF Lomenik SBSI/KEP/II/ 2013 Tentang SURAT KEPUTUSANDEWAN PENGURUS CABANG FLOMENIK SBSI BATAM (P12)Bahwa Para PENGGUGAT adalah anggota DEWAN PENGURUSCABANG FEDERASI LOGAM, OTOMOTIF, MESIN, INDUSTRI DANELEKTRIKELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA,KOTA BATAM (DPC FLOMENIK SBSI KOTA BATAM).

Bringin Lot.323324 Batamindo Muka Kuning Batam, jelas sudah tidak sejalan dan tidak saling mendukungdengan Surat Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 15 Agustus2016 Nomor : 188/DPC/FLMNK/SBSI/BTM/VII/2016 berikutdengan Surat Perbaikan Gugatan tanggal 17 November 2016Nomor : 197/DPC/FLMNK/SBSI/BTM/X1/2016, yang menegaskanmengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) danHak terhadap PT.

KOTABATAM), karena di tingkat perusahaan TERGUGAT tidak terbentukPengurus Komisariat LOMENIK SBSI ;Bahwa khusus terhadap Kartu Tanda Anggota, maka dalam hal ini perluTERGUGAT tegaskan :A.

2012 tentang StrukturKepengurusan F LOMENIK SBSI adalah sebagai berikut : DPP, DPC, PK danANGGOTA;Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwapada perusahaan Tergugat belum terbentuk PK FLOMENIK SBSI, untuk ituMajelis Hakim akan menyampaikan halhal sebagai berikut :Menimbang bahwa didalam persidangan Para Penggugat tidak dapatmenunjukkan nomor bukti pencatatan PK FLOMENIK SBSI PT.

Cicor Panatecpada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;Menimbang bahwa pada perusahaan Tergugat tidak pernah terbentuk PKFLOMENIK SBSI dan tidak pernah ada pengurus yang memberitahukan secaratertulis tentang keberadaan PK FLOMENIK SBSI PT.