., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Penyelesaian Sengketa pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;4. MAS ARIK FAJERI ZUNAIDI, S.H., Staf pada SubbagianBantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Probolinggo;Semuanya Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan PanglimaSudirman, Nomor 19, Probolinggo, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 188/01/425.012/2016 tanggal 26 Januari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;melawan:INDAH SUSILOWATI, S.Pd.

Nama : SYAIFUL ANWAR, SH.Pangkat/Gol Ruang: Penaita (llV/c)Jabatan : Kepala SubBagian JDIH SetdaKabupaten Batang Hari4.

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

anggaran 2005 saksi Drs HAhmad mahmud, M.pd selaku Kepala Dinas meminta terdakwa II Fadli BinAbdurahman untuk mencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H AhmadMahmud Mpd selaku Pengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh PemegangKas dan disetujui oleh Pengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupunbersifat Beban Tetap, setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima olehBagian Keuangan, di teliti oleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapanadministrasinya di anggap lengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat NotaDinas kepada Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untukmeminta persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelahNota Dinas tersebut disetujui oleh Bupati Sarolangun , maka di terbitkanlah SuratPerintah Mebayar (SPM) di maksud sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) di tanda tangani oleh Kepala BagianKeuangan

anggaran 2005 saksi Drs H Ahmad mahmud,M.pd selaku Kepala Dinas memintaterdakwa II Fadli Bin Abdurahman untukmencairkan dana dana kegiatan sehingga saksi Drs H Ahmad Mahmud Mpd selakuPengguna Anggaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupatimelalui Bagian Keuangan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas dan disetujui olehPengguna Anggara baik yang bersifat Pengisian Kas maupun bersifat Beban Tetap,setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterima oleh Bagian Keuangan, di telitioleh Subbagian

Perbendaharaan, apabila kelengkapan administrasinya di anggaplengkap maka Subbagian Perbendaharaan membuat Nota Dinas kepada Bupati yangditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan untuk meminta persetujuan penerbitanSurat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya setelah Nota Dinas tersebut disetujui olehBupati Sarolangun, maka di terbitkanlah Surat Perintah Mebayar (SPM) di maksudsesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan

Sarolangun tahun 2004Keputusan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004 tanggal 26 Juli2004 tentang uraian tugas dan fungsi Kepala dinas, bagian, SubBagian, Sub Bidang, Bidang, saksi dak kelompok jabatan Fungsionalpada dinas Pariwisata, Olahraga, Pemuda dan Seni Budaya Kab.SarolangunInstruksi Bupati Sarolangun No 14 tahun 2004 tanggal 10 September2004 tentang pelaksanaan Bupati Sarolangun No. 273 tahun 2004Petikan Putusan Bupati Sarolangun No: 821.22/299/UP tanggal 6Oktober 2004 tentang Mutasi Jabatan

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 setelah Pemohon di lantikHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dumsebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT, ketika itu terjadi pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat PulangKerja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Termohon menuduhPemohon betah ditempat kerja karena banyak staf perempuan.

Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABNfasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan SubBagian, jelasjelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barangtentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasardan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;4.

Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas; 6. FATMAH, SH. Jabatan Pelaksana Sub BagianDokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.

500.000,3 Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.000.000, e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000,Rp000.01 Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.001 e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

Rp.8.0002010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentang Mekanismepembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian penggunaan dana yang tidak dicatat dalam Buku Kas Umum sebesarRp.60.211.446,00.

memproses usulan penempatan tugas bagi PNS.Bahwa bidang kepegawaian pada dinas kesehatan Kab Aceh Utara TIDAKmempunyai Hubungan Kerja Program dengan Proses pelayanan kesehatanmelalui Program JKA pada Puskesmas Puskesmas dalam Wilayah KabAceh Utara, KECUALI terhadap kebutuhan Pegawai pada PuskesmasBahwa Puskesmas untuk tenaga pelayanan berdasarkan informasi BagianPelayanan Kesehatan (YANKES) pada Dinas Kesehatan Kab Aceh Utaratentang kebutuhan tenaga pelayanan, maka atas dasar informasi tersebut SubBagian

PuskesmasLangkahan (Dana JKA) pada PT Bank BPD Cabang Pembantu Pantonlabu dengannomor Rekening: 032.01.02.6000195 adalah Kepala Puskesmas dan BendaharaJKA tahn 2011/Pengeluaran.Puskesmas Langkahan tidak pernah membuat dan mengirimkan LaporanPenggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada Kepala Dinas KesehatanKabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) CabangLhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum;HATONI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi Hukum DitjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari;M. ZAENURI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Setjen;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/20169.

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;6. Hatoni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan danAdvokasi Hukum Ditjen PHPL;7. M. Zaenuri, S.H., jabatan Staf Biro HukumSetjen;9.

Fitriyadi alias Ifit bin Rahmadi selaku Kepala SubBagian Kredit Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kandangan, Terdakwa II. Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun selaku Direktur Pemasaran PD BPR Kandangan, Terdakwa Ill AbdulMajid bin Abdullah selaku Direktur Utama PD BPR Kandangan dan TerdakwaIV. NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN selaku Kepala SubHal. 2 dari 136 hal. Put.

selalu disebutkandalam Surat Dakwaan dan Pembelaan Penuntut Umum;Bahwa benar ketika terjadi pencairan kredit atas nama Cahya Rienaldi danAkhmad Karyadi, serta pencairan kredit terhadap 7 orang karyawan PDBPR Kandangan, juga Terdakwa IV belum menjadi Kepala Sub BagianKas, melainkan hanya sebagai Kasir/Teller;Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, apabila dinubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian

NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit

Ilham Rossady adalahmenunjukkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa selaku staf bagian kredit, Terdakwa Il selaku Direktur Pemasaran,Terdakwa Ill selaku Direktur Utama dan Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas/Kasir/Teller dalam unsur ke empat dakwaan subsidair yaituHal. 132 dari 136 hal. Put.

Landoaldus Mekeng, an.Bupati Flores Timur;14.1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp 565.000.000, untuk pelaksanaanbiaya Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Angkutan UmumDarat, Tahun Anggaran 2001, tanggal 05 April 2001;15.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 151/R/D/FIV/2001, tanggal 06 April 2001 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Perbendaharaan G.

., jabatan Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum;8. ADI SARONO, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum;9. SYAILENDRA WIENANTYA, S.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di JalanPahlawan Nomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 181.4/611/013/2014, tanggal 3 Maret 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Halaman 1 dari 22 halaman.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPKHal 14 dari 53 halaman Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT SBYdengan ketentuan :1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan ;3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidaktermasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi subbagian ;b.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPKdengan ketentuan :1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasilpekerjaan ;3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidaktermasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi subbagian ;b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 %(seratus persen) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaanditerbitkan ;3.

., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli tengah,alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil PemerintahDaerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan;7. PARLAUNGAN SILALAHI, S.H., dan REKAN,Pengacara Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Tengah,alamat JI. Dr. F.L.

Subbagian Layanan dan Pertinbangan HukumKementerian; danb.

Subbagian Advokasi Hukum Kementerian;Pasal 107(1) Subbagian Layanan dan Pertimbangan HukumKementerian mempunyai tugas melakukanpengelolaan layanan konsultasi hukum danpertimbangan hukum serta pengelolaan layananaspirasi dan pengaduan online rakyat.(2) Subbagian Advokasi Hukum Kementerian mempunyaitugas melakukan pengelolaan dan penangananperkara litigasi dan nonlitigasi, serta bertindak selakukuasa hukum kementerian.e Pemberian pendapat hukum yang dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Peraturan Perundangundangamempunyai

.; kKewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan js noo teen nents9. LUKI WAHYU MARTANTO, S.H.; kewarganegaraanIndonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatanKepala Sub Bagian Tindak Lanjut Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan 202222 222210.

YANWARPRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru subbagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSANRAMLI, SE;Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kotaBengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkunganPerusahaan air minum Kota Bengkulu tanggal 16 Agustus 2012 , sdr.

YANWARPRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag Umum jabatan baru SubBagian Umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSANRAMLI, SE;Foto copi yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direktur PDAM KotaBengkulu Nomor 45 Tahun 2012 tentang Alih tugas dan Jabatan di lingkunganPerusahaan Air Minum Kota Bengkulu tanggal 16 Agustus 2012 , sdr. HASANHal. 57 dari 67 hal. Put.

Membuat Daftar Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan berdasarkan AnggaranBelanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari dana APBD Perubahan Tahun 2008.Kemudian surat penyediaan dana tersebut dikirim dan diproses di subbagian anggarankeuangan SETDA Kabupaten Kapuas, setelah itu dari SETDA Kabupaten Kapuas terbit SuratPenyediaan Dana yang kemudian Terdakwa II. TASWIN, S.Sos.

DPA SKPD : 1.22.1.22.01.15.01yang salah satu sub kegiatannya yang diantaranya adalah :1) Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.01 dengannilai pagu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kode rekening 5.2.2.07.02 dengan nilaipagu sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Kemudian surat penyediaan dana tersebut dikirim dan diproses di subbagian anggarankeuangan SETDA Kabupaten Kapuas, setelah itu dari

DPA SKPD : 1.22.1.22.01.15.01yang salah satu sub kegiatannya yang diantaranya adalah :1) Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dengan kode rekening 5.2.2.15.01 dengan nilaipagu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kode rekening 5.2.2.07.02 dengan nilaipagu sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Kemudian surat penyediaan dana tersebut dikirim dan diproses di subbagian anggarankeuangan SETDA Kabupaten Kapuas, setelah itu dari

Nama : MUHRIYANTO, SH..Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.3. Nama : ARIEF RACHMAN, SH.Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.Halaman 1 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBYKesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Magetan. Kewarganegaraan Indonesia,yangberalamat di JI.