Bahwa antara penggugat dan Tergugat ,Tergugat II,Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, pernah bersengketa di pengadilannegeri Ternate terkait dengan pemecatan sebagai Anggota partai Hati NuraniRakyat (Hanura) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DRPDKabupaten Halmahera barat, bahwa dalam sengketa tersebut berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tertuang dalam putusanNo;46/Pdt.G/2016/PN.Tte yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Provisi:

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususInsidentil Nomor : 117/SK/KP/PAW/2016 dan Surat KuasaKhusus Insidentil Nomor : 118/SK/KP/PAW/2016 yang telahterdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 06 dan 07 September 2016 yaitu;1. Roslin Mohamad, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaanIRT, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo;2.

PUTUSANN om or 7/Pdt.G /2017/PA .M sherr yor Ul paw,DEM!

Sipil Kabupaten Jember dengan Nama ABIDIN yang tercantum dalam Ijazah Pemohon Nomor : Wm-LXXXVII/25/387/MTS/B7 adalah Satu Orang Yang Sama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dan Surat Keterangan Nomor: 113/Mts.13.30.05/PP.00.5/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Banyuwangi untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah Tergugat , Il tetap akanmelaksanakan PAW sesuai dengan penetapan yang diterbitkan olehTergugat I, Il.

Aceh Singkil yang mengusulkan Pengganti AntarWaktu terhadap Penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Singkil tidakmengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus ditundaterhadap diri Penggugat sebelum ada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il bertentangandengan Undangundang, Peraturanperaturan dan Surat MenteriHalaman 6 dari 11 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SKL15.16.17.Pemberdayaan Aparatur Negara sebagaimana

yang telah disebutkandiatas, oleh karena perbuatan Tergugat I, Il merupakan perbuatan melawanhukum yang akan dan hendak melakukan PAW atas diri Penggugat danselanjutnya menggantikannya dengan Tergugat Ill, pada akhirnya dapatmerugikan hakhak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Singkil.

Menyatakan tidak sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilinan KepalaDesa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan MesujiKabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penundaan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai BadakKecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020tanggal 14 Desember 2020 ;4.

Atas dasar Surat Pemecatan tersebut, DPP PDI Perjuanganmelalui Surat Nomor : 2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihalPersetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun telah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa, SE.Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangunmengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98

Atas dasar SuratPemecatan tersebut, DPP PDI Perjuangan melalui Surat Nomor :2673/IN/DPP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal PersetujuanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sarolanguntelah menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Sarolangun atas nama Penggugat kepada Sukma Sativa,SE.

Berdasarkan Surat DPP tersebut, DPC PDI Perjuangan KabupatenSarolangun mengajukan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Surat Nomor : 98/DPC05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkanseluruh uraian tersebut diatas, Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat telah sesuai dengan AD/ART Partai, UU Partai Politik danUU MD ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pergantian KetuaDPRD Kabupaten Sarolangun atas nama H.

Muhammad Syaihu (Penggugat) yangakhirnya disetujui oleh Tergugat , adalah juga merupakan perbuatan yangmelawan hukum, demikian pula akibat perobuatan Turut Tergugat yang bersediasebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sarolangunatas nama H.

Nur Husainsebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan Tergugat /Termohon Kasasi adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan pengusulan pergantian antar waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi batal demihukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar,Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagaianggota Partai Amanat Nasional serta mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW

PENETAPANNomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Rani Bouti, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, KecamatanDumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Hadijah Reni Djou, SH, MH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Law OfficeAdvocate and Legal Consultand Masra Puhi, S.Ag, SH, MH dan Associates,alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Keluraha Oluhuta, Kecamatan Kabila,Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor0091/SK/KP/PAW/2017 tanggal 10 Juli 2017, sebagai kuasa Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat pekara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;

2. Menyatakan dan menetapkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor : 771/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal 5 Oktober 2023 yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap pada 12 Oktober 2023, batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam tindakan hukum apapun oleh Para Tergugat ;

3.

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW

PUTUSANNomor 1569/Pdt.G/2014/PA.Wsbearl gor sll alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas 1.

PUTUSANNomor:2147/Pdt.G/2016/PA.Bbs.ez dl yor sll al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara:PEMOHON, umur: 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Pemohon";LawanTERMOHON 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut

Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Kedaulatan (PK) Kabupaten Jeneponto mengusulkansepihak Pergantian antara waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) kabupaten jeneponto antara Mustapa Yabbas(Penggugat) kepada Suriani, sebagai surat Dewan Pimpinan daerah PartaiKedaulatan Kabupaten Jeneponto No.353/DPC/PK/DPC/VIII /2013,Tanggal 28 November 2013 ;.

Menytakan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah suatu perbuatanmelawan dan melanggar hokum ;Memerintahkan kepada tergugat dan tergugat Il untuk membatalkanpenggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dariPartai Kedaulatan (PK) An : Mustapa Yabbas Kepada Suriani ;Menyatakan penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jeneponto dari Partai Kedaulatan (PK) yang sahdengan masa jabatan periode Tahun 2009 s/d 2014 ;Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan

Semestinya TURUT TERGUGAT (Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat) (DPP PD) menghentikan proses Gugatan/Permohonan yang cacattersebut, bukan malah akan melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap diri PENGGUGAT atas keputusan dari TERGUGAT II (MahkamahPartai) Demokrat yang cacat secara proses hukum maupun cacat hasilhukumnya.

Mirzan Ikbal) akan di PAW oleh PartaiDemokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRD Provinsi SumateraSelatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dari Partai lain terkait haltersebut. PENGGUGAT begitu mendapat pertanyaan seperti itu menjaditidak tenang, cemas dan gelisah, sehingga saat tidurpun sebentarsebentar bangun ;19.

Mirzan Ikbal) akandi PAW oleh Partai Demokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRDProvinsi Sumatera Selatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dariPartai lain terkait hal tersebut.

,SH., MH., ACCS) berkaitan tentang belum melaksanakan PergantianAntar Waktu (PAW) berdasarkan isi Putusan dari Tergugat II dalamPutusannya Nomor : 262/DPPPHPU/2014, Tertanggal 16 Oktober 2014adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum ;4. Membebankan biaya perkara menurut Undangundang ;Atau ;5.

Foto copy sesuai dengan aslinya UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014) MPR,DPR,DPD, DPRD tentang PAW ,diberi tanda T.Il & TT3;4. Copy dari copy Putusan Kasasi No.805 K/PDT.SusParpol/2016 joNo.29/PDT.G.Parpol/2016/PN.Jkt.Pst,diberi tanda T.ll & TT4;5.

PENETAPANNomor 4805/Pdt.G/2016/PA.Bbs.eaz dl yor sSl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai"PENGGUGAT.melawanTERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal diXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya

2018tanggal 12 September 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu SaudaraZamzami Rahman, S.Pd,.MM kepada saudara Muhamad Amin, SE,Bahwa menurut ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf b PP nomor 12tahun 2018, Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :a. meninggal dunia ;b. mengundurkan diri; atauc. di berhentikan;Bahwa pada objek sangketa pada konsideran menimbang hanyaberdasarkan kepada Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu PAW

MUHAMAD AMIN, S.E. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Merangin (vide bukti T7) ;Bahwa terdapat Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/258/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin, yang ditujukankepada Ketua KPUD Kabupaten Merangin (vide bukti T8) ;Bahwa terdapat Berita Acara KPUD Kab.

Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari PartaiHanura, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (vide bukti T12) ;13.

lama 7 (tujuh) Hanterhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikanusul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperolehperesmian pemberhentian ;Menimbang, bahwa kemudian Ketua DPRD Kabupaten Merangintelah menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi melaluiBupati Merangin untuk memproses PAW Anggota DPRD KabupatenMerangin

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MeranginNomor : 170/285/DPRD/2018 tanggal 1 Oktober 2018 PerihalPemberhentian Antar Waktu (PAW) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas jikadihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 105 ayat (1) PP No. 12/Tahun2018, yang menyebutkan bahwa : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulanpemberhentian

PENETAPANNomor:4809/Pdt.G/2018/PA.Bbs.a7 yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadillperkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaragugat cerai antara:PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Brebes, 26 November 1998 (20th), NIK : 3329166711970007, Agama Islam,Pendidikan MTS, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Warga negara Indonesia, Bertempat tinggal diXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Penggugat";LawanTERGUGAT, Tempat

PENETAPANNomor 0307/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:Sarfan Nusa bin Niro Nusa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat,RT.003/RW.006, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor :0202/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 16 Nopember2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri danpemberi kuasa nama:Ratna Thalib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Tempatkediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Pulubala,RT.003/RW.006, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca SuratSurat pekara;Telah