Ditemukan 298 data
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115583.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00192/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 22 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/14/004/16 tanggal 1April 2016 Masa Pajak November 2014, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 115583.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung SaranaLestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang RayaBlok O.R.
Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00192/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 22 Mei 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4128/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00015/207/14/004/16 tanggal 1 April 2016 Masa Pajak November2014, atas nama PT Tanjung Sarana Lestari, NPWP31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokO.R.
PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00192/KEB/WPJ.20
/2017, tanggal 22 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2014,Nomor: 00015/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.475.565.3004.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115575.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00197/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00007/207/14/004/16 tanggal 1April 2016 Masa Pajak Maret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor: 115575.16/2014/PP, atas nama PT.
Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00197/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00007/207/14/004/16 tanggal 1 April 2016, atas nama: PT TanjungSarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamat di JalanPulo Ayang Raya Blok O.R.I No. 1 KIP, Cakung, Jakarta Timur,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00197/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 24 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/14/004/16Halaman 4 dari 9 halaman.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (Pasal 13 ayat (3)) UU KUP) 0,00PPN yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115580.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00189/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/14/004/16 tanggal 1April 2016 Masa Pajak Agustus 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 115580.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung Sarana Lestari, NPWP31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.1Nomor 1 KIP, Cakung, Jakarta Timur sehingga jumlah Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Agustus 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00189/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4129/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/14/004/16tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PTTanjung Sarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamatdi Jalan Pulo Ayang Raya Blok O.R.
PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00189/KEB/WPJ.20
/2017, tanggal 19 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2014,Nomor: 00012/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.475.565.3004.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
299.418.8702 Koreksi PPN menurut Wajib Pajak Nihil3 PPN yang Diajukan Banding Rp 299.418.870 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000815.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 10 November 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00023/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017 atas nama KSO PPArkonin, NPWP 03.345.504.9009.000, beralamat di Gedong Plaza PP,Jalan TB Simatupang Nomor 57, RT 008 RW 011, Gedong, PasarRebo Jakarta Timur, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut : Uraian RpDasar Pengenaan Pajak 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00Dikurangi
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00259/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2015 Nomor 00023/207/15/009/17 Tanggal 21 Februari 2017 atasnama KSO PPArkonin, NPWP 03.345.504.9009.000, beralamat diGedong Plaza PP, Jalan T.B. Simatupang Nomor 57, RT 008 RW011, Gedong, Pasar Rebo Jakarta Timur, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.
pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00259/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 10November 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor 00023/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017,Halaman 4 dari 8 halaman.
31 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4045/B/PK/Pjk/20192018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00190/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, Masa Pajak September 2014,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 115581.16/2014/PP, atasnama PT Tanjung Sarana Lestari,
Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00190/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016 Masa Pajak September 2014,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor115581.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung Sarana Lestari,NPWP 31.475.565.3 004.000, beralamat di Jalan Pulo AyangHalaman 4 dari 9 halaman.
PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00190/KEB/WPJ.20
/2017, tanggal 22 Mei 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/14/004/16tanggal 1 April 2016 Masa Pajak September 2014 atas nama PemohonBanding, NPWP 31.475.565.3004.000 sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
91 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
91.206.0682 Koreksi PPN menurut Wajib Pajak Nihil3 PPN yang Diajukan Banding Rp 91.206.068 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000814.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00258/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 10 November 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00022/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017 atas nama KSO PPArkonin, NPWP. 03.345.504.9009.000, beralamat di Gedong Plaza PP,Jalan TB Simatupang Nomor 57, RT 008 RW 011, Gedong, Pasar ReboJakarta Timur, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Uraian RpDasar Pengenaan Pajak 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00Dikurangi
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00258/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2015 Nomor 00022/207/15/009/17 Tanggal 21 Februari2017 atas nama KSO PPArkonin, NPWP 03.345.504.9009.000,beralamat di Gd. Plaza PP, Jalan T.B.
pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00258/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 10November 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2015 Nomor 00022/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017, atasHalaman 4 dari 8 halaman.
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihakTerbanding dan Pemohon Banding;Bahwa mohon kiranya Majelis dapat menerima dan mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90395/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00010/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 5 Januari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 2 dari 8 halaman.
Dengan mengadili sendiri:1..1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00010/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor: 0004/207/13/007/16 tanggal 8 Januari 2016, atas namaPT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa ArthaFinance), NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000):1..2 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding
Nomor 3064/B/PK/Pjk/2018Kembali pada tanggal 24 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP00010/KEB/WP4J.20
/2017 tanggal 5 Januari 2017 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor: 00004/207/13/007/16tanggal 8 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalah yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Repo asset adalah keliru dan seharusnya jumlah pajakpenghasilan yang telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT TahunanPPh Badan sudah benar:Bahwa dengan mempertimbangkan peraturanperaturan yangberlaku dan uraian penjelasan Pemohon Banding diatas serta untukmemberikan kepastian hukum dan penerapan asas konsistensi bagiPemohon Banding memohon agar pengadilan pajak mengabulkanpermohonan banding ini selurunnya dan keputusan keberatan yangditerbitkan oleh Terbanding dalam Keputusan NomorKEP00161/KEB/WPJ.20
/2017 tertanggal 3 April 2017 dapat dibatalkansehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: Uraian Jumlah (IDR)Penghasilan Kena Pajak Per Keputusan Keberatan 56.133.436.662Koreksi Terbanding yang harus dibatalkan (12.825.432.801)Penghasilan Kena Pajak Menurut Pemohon Banding 43.308.003.861Pajak Penghasilan Terutang 10.827.000.965Kredit Pajak 10.812.563.576PPh Yang Kurang/ ( Lebih ) Dibayar 14.437.389Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 6.929.947Jumlah PPh
Putusan Nomor 4073/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114082.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00161/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O3 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00001/206/13/007/16tanggal 08 Oktober
Dengan mengadili sendiri :3.1 Menolak permohonan Banding Termohon PeninjauanKembali;3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00161/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 03 April 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/206/13/007/16 tanggal 08 Oktober 2016, atas nama: PTCIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa ArthaFinance), NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000), beralamat di Menara Sentraya
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus~ dipungut' sendiri sebesarRp2.369.270.986 ,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001417.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00263/KEB/WP4J.20
/2017 tanggal 16 November 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2014 Nomor00064/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016, atas nama PT CIMBNiaga Auto Finance, (d.h.
Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00064/207/14/007/16 tanggal 19 Desember 2014 sebesarRp350.652.106,00;Membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggalpembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud Pasal 27A ayat (1) UU KUP;Dengan mengadili sendiri:c.1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00263/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 16 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00064/207/14/007/16 tanggal 19 Desember 2014, atasnama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana InternusaArtha Finance), NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000);Halaman 4 dari 9 halaman.
/2017 tanggal 16 November 2017 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2014 Nomor00064/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.302.893.1062.000 (d.h. 01.721.016.2007.000),sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp350.652.106,00;adalah yang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.
38 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyetujui alasan formalPemohon Banding, menyatakan membatalkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP08/WBC.20/2017 tanggal 25Oktober 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSPPBK Nomor 000033 tanggal 4 Juli 2017:3.
Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Mei 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP08/WBC.20
/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor SPPBK000033 tanggal 4 Juli 2017 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000; dan menolak selebihnyadan menetapkan atas barang ekspor Konsentrat Tembaga dan MineralIkutannya yang diberitahukan dengan PEB Nomor 000210 tanggal 09 Juni2017 dengan jumlah 11.000,00 WMT dikenakan tarif Bea Keluar sebesar5% dengan harga ekspor sebesar 2.223,23 USD/WWMT, sehinggakekurangan Bea
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP08/WBC.20/2017 tanggal 25 Oktober2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000033 tanggal 04 Juli 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor 000210 tanggal 9 Juni2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115576.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00195/KEB/WPJ.20
/2017, tanggal 24Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/14/004/16,tanggal 1 April 2016 Masa Pajak April 2014, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 115576.16/2014/PP, atas nama PT Tanjung SaranaLestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang RayaBlok O.R.
Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00195/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 24 Mei 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/207/14/004/16, tanggal 1 April 2016, atas nama PT TanjungSarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000, beralamat di JalanPulo Ayang Raya Blok O.R.!
PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00195/KEB/WP4J.20
/2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 NomorHalaman 4 dari 8 halaman.
125 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 284/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak mengabulkanpermohonan banding ini seluruhnya dan keputusan keberatan yangditerbitkan oleh Terbanding dalam Surat Nomor: KEP00010/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 5 Januari 2017 dapat dibatalkan sehinggaperhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadi
sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0.00;PPN Kurang Bayar Rp. 0.00;Sanksi Administrasi Rp. 0,00;PPN yang masih harus dibayar Rp. 0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT90395/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00010/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 5 Januari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00004/207/13/007/16 tanggal 8 Januari 2016 atas nama: PT CIMB NiagaAuto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance), NPWP.:01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), beralamat di MenaraSentraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12160 (d/h Jalan RS Fatmawati Nomor 16 Jakarta);Menimbang
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyetujui alasan formalPemohon Banding, menyatakan membatalkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP10/WBC.20/2017 tanggal 25Oktober 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai DalamSPPBK Nomor 000035 tanggal 13 Juli 2017;3.
Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Mei 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP10/WBC.20
/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor SPPBK000035 tanggal 13 Juli 2017 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000; dan menetapkan atasbarang ekspor Konsentrat Tembaga dan Mineral lIkutannya yangdiberitahukan dengan PEB Nomor 000220 tanggal 18 Juni 2017 denganjumlah 11.000,00 WMT dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 5% denganharga ekspor sebesar 2.126,74 USD/WMT, sehingga kekurangan BeaKeluar yang harus dibayar
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP10/WBC.20/2017 tanggal 25 Oktober2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000035 tanggal 13 Juli 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor 000220 tanggal 18 Juni2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali
48 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
167.953.230.499,00)Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar (167.953.230.499,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115584.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018 tanggal 28 November 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00193/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal22 Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00003/407/14/004/16 tanggal 1 April 2016 Masa Pajak Desember2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 115584.16/2014/PP,atas nama PT Tanjung Sarana Lestari, NPWP 31.475.565.3004.000,beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya, Blok O.R.
Putusan Nomor 4077/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.1 Menolak permohonan Banding Termohon PeninjauanKembali;3.2 Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00193/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 22 Mei2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00003/407/14/004/16 tanggal 1 April 2016, atas nama :PT Tanjung
Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2019, yang padaintinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00193/KEB/ WPJ.20
/2017 tanggal 22Mei 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2014 Nomor : 00003/407/14/004/16 tanggal 1 April 2016 atas namaHalaman 4 dari 9 halaman.
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbandingatas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp6.336.290.224:Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Maret 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001412.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00269/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 22 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2014 Nomor00058/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016 atas nama PT CIMB NiagaAuto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance), NPWP01.302.893.1062.000(d/h 01.721.016.2007.000), beralamat di MenaraSentraya Lantai 28 Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru,Jakarta Selatan(d/n Jalan RS Fatmawati Nomor 16 Jakarta Selatan) danmenetapkan
dan Jasa Masa Pajak Januari2014 Nomor 00058/207/14/007/16 tanggal 19 Desember 2014 sebesarRp937.770.953,00;Membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggalpembayaran yang menyebabkan kelebihnan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud Pasal 27A ayat (1) UndangUndang KUP;Dengan mengadili sendiri:6.1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00269/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 22 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2014 Nomor: 00058/207/14/007/16 tanggal 19 Desember 2014,atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT KencanaInternusa Artha Finance), NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000):6.2 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 9 halaman.
/2017 tanggal 22 November 2017 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00058/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000),sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp937.770.953,00;adalan yang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.
345 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus~ dipungut sendiri sebesarRp2.171.104.809,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001416.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00266/KEB/ WPJ.20
/2017, tanggal 17 November 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2014 Nomor00063/207/14/007/16, tanggal 27 Desember 2016, atas nama PT CIMBNiaga Auto Finance, (d.h.
Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00063/207/14/007/16, tanggal 19 Desember 2014, sebesarRp321.323.512,00;Membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggalpembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud Pasal 27A ayat (1) UU KUP;Dengan mengadili sendiri:c.1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00266/KEB/WPJ.20
/2017, tanggal 16 November 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 4 dari 9 halaman.
/2017, tanggal 17 November 2017, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2014 Nomor00063/207/14/007/16, tanggal 27 Desember 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.302.893.1062.000 (d.h. 01.721.016.2007.000),sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp321.323.512,00;adalah yang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.
84 — 13
Aceh Utara Nomor180/20/2017 tanggal 04 Mei 2017 pada pemeriksaan atas nama Marsidi padatanggal 22 April 2017 dijumpai luka lecet dipunggung telapak tangan kananukuran dua kali satu centi meter. Bahwa setelah mendapat perawatan di RumahSakit Umum Cut Meutia Kab.
AcehUtara Nomor : 180/20/2017 tanggal 04 Mei 2017 pada pemeriksaan atasnama Marsidi pada tanggal 22 April 2017 dijumpai luka lecet dipunggungtelapak tangan kanan ukuran dua kali satu centi meter. Bahwa setelahmendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kab.
/2017 dari Rumah Sakit Cut meutia Lhokseumawe tanggal 04 Mei2017 atas nama Marsidi pada tanggal 22 April 2017 dengan keterangandijumpai lecet ditelapak tangan kanan dan mengeluh sakit apda bagian dadadan sesak nafas dan surat keterangan kematian dari rumah sakit umum CutMeutia Lhokseumawe nomor 445/2017 tanggal 23 April 2017 dan suratketerangan kematian dari Pemerintah Kota Lhokseumawe Kec.Muara Dua DesaCut mamplam Nomor 400/154/2017 tanggal 26 April 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan
Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 180/20/2017 dari RumahSakit Cut meutia Lhokseumawe tanggal 04 Mei 2017 atas nama Marsidi padatanggal 22 April 2017 dengan keterangan dijumpai lecet ditelapak tangankanan dan mengeluh sakit apda bagian dada dan sesak nafas dan suratketerangan kematian dari rumah sakit umum Cut Meutia Lhokseumawenomor 445/2017 tanggal 23 April 2017 dan surat keterangan kematian dariPemerintah Kota Lhokseumawe Kec.Muara Dua Desa Cut mamplam Nomor400/154/2017 tanggal 26 April
Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdiatas maka diketahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk BL8689 N yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X BL6572 KO yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang bernamaMARSIDI meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit di Banda Acehsesuai Visum Et Repertum Nomor 180/20/2017 dari Rumah Sakit Cut meutiaLhokseumawe tanggal
82 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus dipungut' sendiri sebesarRp6.786.977.991;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001413.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00271/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 24 November 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2014 Nomor00059/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016, atas nama PT CIMB NiagaAuto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance), NPWP01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), beralamat di MenaraSentraya Lantai 28 Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru,Jakarta Selatan (d/h Jalan RS Fatmawati Nomor 16 Jakarta Selatan) danmenetapkan
/2017 tanggal 24 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 4 dari 9 halaman.
Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00271/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 24 November2017 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari2014 Nomor 00059/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp1.004.472.743,00; adalah yang secara nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.
127 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000172.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00257/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 7November 2017 tentang Keberatan Wajib
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00257/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor 00001/407/14/007/17 tanggal 21 Februari 2017 atasnama PT Gearindo Prakarsa, NPWP 01.615.005.4007.000,Halaman 3 dari 8 halaman.
PeninjauanKembali pada tanggal 19 September 2019 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00257/KEB/ WP4J.20
/2017 tanggal 7 November2017 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00001/407/14/007/17 tanggal 21 Februari 2017, atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.
97 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp.1.578.807.401;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001415.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP268/KEB/WPJ.20
/2017 tanggal 22 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2014 Nomor00062/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016 atas nama PT CIMB NiagaAuto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance), NPWP01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), beralamat di MenaraSentraya Lantai 28 Jalan Iskandarsyah Raya No.1A Kebayoran Baru,Jakarta Selatan (d/h JI RS Fatmawati No.16 Jakarta Selatan) danmenetapkan penghitungan
Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor: 00062/207/14/007/16 tanggal 19 Desember 2014 sebesarRp233.663.495,00;Membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggalpembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud Pasal 27A ayat (1) UU KUP;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00268/KEB/WP4J.20
/2017 tanggal 22 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor: 00062/207/14/007/16 tanggal 19 Desember 2014, atasnama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana InternusaHalaman 4 dari 9 halaman.
/2017 tanggal 22 November 2017 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2014 Nomor00062/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000),sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp 233.663.495,00,00;adalah yang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan :a.