MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen (BPSK) Kota Parepaare tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 01/BPSK-Pare/02/2021;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Parepare, tanggal 14 April 2021;
4. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang

13/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pre

2021.Bahwa sesuai dengan pertimbangan butir 1 sampai dengan butir 8tersebut diatas maka BPSK Kota Parepare yang tetap memeriksadan telah memutus pekara a quo membuktikan bahwa prosespenyelesaian sengketa di BPSK Kota Parepare serta dalamPutusannya Nomor: 1/BPSKPare/02/2021 tertanggal 14 April 2021(Putusan Mejelis BPSK Kota Parepare) telah bertentangandengan hukum, dan oleh karenanya maka sangatlah berdasarapabila Putusan Majelis BPSK Kota Parepare dalam perkara a quotidak mempunyai kekuatan hukum

oleh karena itu, dapat disimpulkan tanpa adanyakesepakatan Para Pihak, maka tidak sepatutnya perselisinan tetapdipaksakan untuk diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK KotaParepare, sehingga sangatlah pantas untuk menyatakan bahwapenyelesaian perkaraa quo oleh BPSK Kota Parepare telahbertentangan secara hukum.Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Ad Hoc BPSK KotaParepare pada halaman 10 Putusan Majelis BPSK Kota ParepareNomor: 1/BPSKPare/02/2021 tertanggal 14 April 2021 menyatakan:Menimbang, bahwa

Selanjutnya Termohon mengajukanpermasalahan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Parepare dengan memperlihatkan buktibukti sehingga permasalahantersebut diproses oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaParepare pada bulan Februari 2021 dan putusan dari Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Parepare keluar pada bulan April 2021,kemudian Termohon Keberatan menyampaikan bahwa Termohon Keberatansudah bersedia menerima pencairan asuransi dari PT.

Bahwa Majelis Ad Hoc BPSK Kota Parepare dalam Putusan Nomor :01/BPSKPare/02/2021 tertanggal 14 April 2021, telan melanggar prosedurdan aturan tentang Penyelesaian Sengketa melalui BPSK serta memutusmelampaui kewenangannya;3.

konsumen.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 yang menjadi tugas dan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) adalah :a.

18/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Idm

Menyatakan badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo tidak berwenang untuk memotus perkara sengketa konsumen dalam perkara ini antara Termohon keberatan (dahulu di BPSK Kabupaten Probolinggo sebagai penggugat atau Konsumen ) dengan pemohon keberatan (dahulu di BPSK Kabupaten Probolinggo sebagai tergugat atau pelaku Usaha)

3.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan Hukum atas Putusan Pada BPSK Kabupaten Probolinggo Dengan Putusan Nomor, 02.AK/BPSK/426.117/2017 tanggal, 23 Agustus 2017;

4. Menghukum Tergugat / Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam prkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah)

71/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Krs

619 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Dalam hal mana Perjanjian pembiayaanKonsumen Nomor 0012009056001.telah mengikat bagai Undangundangbagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Asas Hukum pactumSun Servanda);Bahwa Majelis BPSK kota Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskanperkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentangPerlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Dalam hal mana putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/

Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/2014untuk seluruhnya;3.

Kota Pekanbaru dan sekitar termasukkedudukan/domisili BPSK Kota Pekanbaru, dan oleh karenanya sudahseharusnya Permohonan ini di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN BKN, karena bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang tetapi KewenanganPengadilan Negeri Kota Pekanbaru;.

Put.No.619 K/Pdt.SusBPSk/2015terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan PemohonKasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusanPengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.SUS/BPSK/2014/PN Bkn;2.

30.Pdt.Sus/BPSK/2014/PN Bkn., tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/ 2014 tanggal 29September 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quodengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ TermohonHal. 9 dari 11 hal.

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No.165/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016tanggal 17 Mei 2016tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan penyelesaian Sengketa Konsumen

SyahrialArianto Nasution tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusandilakukan tanpa persetujuandari Pemohon keberatan.Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa)sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukumsama sekali, dan menyebabkan batal demi

) Kabupaten Batubara, yaitu tertanggal :1Surat panggilan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor : 258/PG/JSII/BPSK/BB/Il/2016 tanggal 17 Februari 2016perihal panggilan persidangan atasnama Pelaku Usaha/Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk Kantor Cabang Kota Pinangpada hari Rabu/tanggal 24 Februari2016;Surat panggilan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor 337/PGARBI/JSII/BPSK/BB/III/2016 ~tanggal 07Maret 2016, perihal panggilanpersidangan

Nomor54/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPyang mengharuskan konsumen terlebih dahulu untuk mengajukan gugatankepada BPSK domisili konsumen atau BPSK terdekat, sedangkan gugatanyang diajukan oleh Termohon Keberatan/ Konsumen yang berdomisili diKota Rantauprapat mala diajukan kepada BPSK Batubara yang letaklokasinya sangat jauh dari Kota Rantauprapat;Dengan demikian dengan alasan apakah Termohon Keberatan memilihuntuk mengajukan gugatannya melalui BPSK Batubara dan bukan melaluiBPSK Kota terdekat;Bahwa berdasarkan

154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pernyataan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan nomor Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tanggal 12 Juni 2023;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg.

55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 733/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 Tanggal 7 Oktober 2016; 4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara aquo tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama: Nur Haida Nasution (Tergugat I Termohon Keberatan) ;5.

) Kabupaten Batu BaraNo.733/Arbitrase/BPSK/BBVIIV2016tanggal07 Oktober 2016 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI1.

dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Baradan/atau memilih salah satu cara Kensiliasi, Mediasi atau Arbrtrase, sehinggaMaJelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dan sewenangwenangmemaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase denganalasan telah dipilin oleh Konsumen (ie.

berkenanmembatalkan seluruh Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo;B.

BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor733/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal 7 Oktober 2016 dan segala akibathukumnya dan Menyatakan Badan Penyelesaran Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama: Nur Haida Nasution (Tergugat Termohon Keberatan), oleh karena telah terbukti Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo, maka Putusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor: 733/Arbitrase/BPSK/BB/VIIV2016 Tanggal 7Oktober 2016;4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara dalam perkara aquo tidak berwenang memeriksa dan mengadili secaraarbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama: Nur HaidaNasution (Tergugat Termohon Keberatan) ;5.

314 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata putusan BPSK Kabupaten BatuBara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitraseyang dimaksud dalam undangundang arbitrase) memuat irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari ituputusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbuktimengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui undangundang kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya putusan BPSKKabupaten Batu Bara dimaksud harus dinyatakan batal/dibatalkan;2) BPSK Kabupaten

Berdasarkan surat tersebut, putusan BPSK yangmembatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telahbertentangan dengan surat dimaksud;Bahwa para pihak, dalam perjanjian kredit telan sepakat untukmenyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeriyang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantorPemohon Keberatan yang memberi kredit, yaitu Pengadilan NegeriPasaman Barat, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten BatuBara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa

Dengan demikian, dalil gugatan yang diajukanoleh Termohon Keberatan melalui BPSK haruslah ditolak seluruhnya;Halaman 10 dari 24 hal Put.

Nomor 314 K/Pdt.SusBPSK/20173)g.Bahwa BPSK tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili perselisinanyang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan karena perselisihantersebut tidak termasuk sengketa konsumen dan produsen yang diaturdalam undangundang perlindungan konsumen (vide YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2015 tanggal22 Oktober 2015);BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbanganhukum dan menjatuhkan putusan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah

Tentang Keberatan: Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

896 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang Majelis BPSK Kota Medan tidak tertiob beracara dalam perkara aquo:Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan dalam pertimbangan putusannya tidak memuat alasanalasanhukum yang seimbang, jelas dan tegas dalam mengadili perkara a quo.Padahal secara juridis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Medan harus memuat alasanalasan hukum yang jelas dan cermatdalam pertimbangan hukumnya agar Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Medan sebagai tempat mencari

keadilan dankepastian hukum dapat bernilai objektif dan tidak sewenangwenang;Bahwa sebagaimana halnya putusan majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada halaman 2 alinea 3 yangpada pokoknya menyatakan Bahwa pada sidang kamis tangga 26 Maret2015, Majelis hanya meminta keterangan dari pihak konsumen, hal inidikarenakan pihak Pelaku Usaha tidak juga hadir memenuhi panggilanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan...... dst;Bahwa putusan Majelis BPSK Kota Medan

Sebab panggilan sidang yang dimaksudMajelis BPSK Kota Medan tersebut tidak pernah diterima olen PemohonKeberatan hingga akhirnya sengketa a quo diputus oleh BPSK KotaMedan, dimana putusannya pun diterima oleh Pemohon Keberatanmelalui PT Pos Indonesia sekitar tanggal 5 Mei 2015;Bahwa selanjutnya setelah Pemohon Keberatan menerima salinanputusan BPSK Kota Medan melalui PT Pos Indonesia, PemohonKeberatan melihat adanya kejanggalan atas putusan tersebut, dimanapada sampul salinan putusan BPSK Kota Medan

Akan tetapi alangkah aneh dan naifnya ketika perkarasengketa konsumen a guo diputus oleh BPSK Kota Medan, putusantersebut dikirim BPSK Kota Medan melalui PT Pos Indonesia kepadaPemohon Keberatan dengan alamat Jalan. Iskandar Muda Nomor 15 BMedan.

Oleh karenanya sangatpatut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medanmembatalkan putusan BPSK Kota Medan tersebut;Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan dalam putusannyaHalaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 896 k/Pdt.SusBPSK/2016halaman 4 angka 4 s/d halaman 4 angka 16 yang pada pokoknyamempertimbangkan .......

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KARI USMAN NASUTION tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 23 November 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1049/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriRokan Hilir dengan putusan Nomor 51/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal 23November 2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;Mengadili Sendiri:1.

Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor1049/Arbitrase/BPSKBB/V/2016, adalah cacat hukum;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara Nomor 1049/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tersebut;3.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1049/Arbitrase/BPSKBB/V/2016tanggal 20 September 2016;4.

Nomor 1499 kK/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa oleh karena itu sengketa a quo bukan merupakan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubarauntuk mengadilinya, tetapi wewenang peradilan umum;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan menambahkan amar Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;3.

184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

uang denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 11(sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatanhukum tetap (inkracht);Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagaiberikut:Menerima permohonan keberatan Pemohon;Menyatakan Putusan BPSK

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1889/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 20 Januari 2017;4.

313 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

BPSK) Nomor 066/Arbitrase/BPSKBB/II/2015 tanggal 5 OktoberHalaman 2 dari 20 hal.

Majelis Hakim BPSK Batu Bara lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;1.Bahwa surat panggilan pertama yang dikirimkan oleh Majelis HakimBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebutBPSK) Nomor 860/PG/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 13 April 2015 (BuktiP2) yang isi surat a quo pada intinya memanggil Pemohon Keberatan(dahulu Teradu) untuk menghadiri persidangan pertama di BPSK BatuBara pada

fakta sidang yang telah dilaksanakan oleh BPSK;.

Bahwa Putusan BPSK Nomor 066/Arbitrase/BPSKBB/II/2015 tanggal5 Oktober 2015 (Bukti P3) dibuat melebihi jangka waktu 21 hari kerjasejak gugatan diterima yakni tanggal 16 April 2015, yang manaberdasarkan perhitungan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu)Putusan BPSK a quo dibuat dalam jangka waktu 117 hari kerja sejakgugatan diterima. Oleh karena itu Putusan BPSK a quo tidakHalaman 6 dari 20 hal. Put.

Yang mana hal tersebut menunjukkankontradiktif antara pengaduan Termohon Keberatan (dahuluPengadu) dengan Putusan BPSK Batu Bara;14.Bahwa Majelis Hakim BPSK Batu Bara dalam pertimbangannya padahalaman 7 Putusan BPSK a quo menyatakan bahwa Perjanjian KreditHalaman 7 dari 20 hal. Put.

578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

44/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI NURAENI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg., tanggal 27 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;3.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 34/BPSK-KRW/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;4. Menolak keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Nomor 523 K/Pdt.SusBPSK/20203.Menghukum Termohon untuk menerima dan memberi kesempatankepada Pemohon untuk menjual asetnya sendiri;Menghukum Termohon untuk membebaskan Pemohon dari bunga dandenda sehingga Pemohon hanya membayar sisa pokoknya saja;Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkansalinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untukdidaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenaiBPSK

ini;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusansebagai berikut:1.Menyatakan bahwa BPSK Karawang tidak memiliki Kewenangan absolutuntuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumenkepada BPSK Karawang;Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSKKRW/V1/2018 tersebut:Menghukum Konsumen/Termohon membayar secara seketika dansekaligus

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkarayang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;3. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSkKRW/V1/2018 tersebut:4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang memiliki kKewenangan untuk memutus' perkara yangdimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;4. Menguatkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSKKRW/VI/2018tertanggal 6 Juni 2018;5.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkarayang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSKKarawang;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Karawang Nomor 34/BPSKKRW/VI/2018 tanggal 6 JuniHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.SusBPSK/20202018;4.

416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

ganti rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama sekali

Tentang Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraB. Bahwa, adapun Putsuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pdt.Aro/BPSKBB/VIII/2016tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana tersebut di atas;C.

Mengingat Pasal 2 Keputusan Persiden Nomor 18Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalamhal ini BPSK Kabupaten Batu Bara adalah BPSK terdekat dari domisiliPemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan. Dan sebagai WargaNegara Indonesia Pemohon Kasasi berhak mendapatkan perlindunganhukum dimanapun diwilayah NKRI;. Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa, mengadilidan memutuskan perkara a quo berdasarkan pada:1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010tentang Pembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal(2)nya menyatakan "Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempatdomisili konsumen atau BPSK yang terdekat";Juncto Pasal 43 ayat (1) Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/1 2/2001 ;"ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diaturdalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSk"; Bahwa, Putusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 110/PtsArb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 tersebut;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;3.

2020, tanggal lelang 24 April 2020, marhun bih sebesar Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

M E N G A D I L I:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN MAR

Majelis BPSK Memerintahkan kepada KONSUMEN HARUN HUSAINUntuk mernbayar sisa hutang kepada pelaku usaha dalam hal ini kepadaBANK BTPN Sebesar Rp.212.275.692 dibayarkan secara tunai dididepan Hakim Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato.6. Terhadap objek jaminan segera diserahkan dan atau Diselesaikankembali dihadapan anggota Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato.7.

Bahwa pelaku usaha sangat menolak tegas tegas terhadap pertimbanganMajelis BPSK Kabupaten Pohuwato yang menyatakan Pelaku Usaha /Pemohon Keberatan / Penggugat telah setuju dan bersedia untukmelakukan penyelesaian di BPSK melalui Mediasi.

harus dibatalkan;PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE BPSK KAB.

Bahwa putusan Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato dalam perkara a quotelah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (Ultra vires). BPSK hanyalah mengadili sengketakonsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

Menyatakan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Pohuwato tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;.