SALEH MARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahankedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara beserta derivatiinya berupa lembaganegara pendukung.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur SipilNegara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara, PegawaiNegeri Sipil, dan anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor :141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013), pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018sekitar pukul 6.42 PM / Pukul 18.42 WIT atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di DesaMuhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,setiap pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat apartur sipil negara, anggotaTNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.

Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Muhajirin yang dilantik berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/27/PM/2013 tanggal 04Januari 2013; Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit, terdakwatelah

melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Surat KeputusanBupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013,tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tahun2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan,Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat

Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurahdimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masakampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

Kep 07/KPK/02/2005 yang menyatakan FormulirLHKPN Model KPKB, diisi oleh PN yang telah mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun; PN yang mengalamimutasi dan atau promosi jabatan; PN yang mengakhirijabatan atau pensiun; PN tertentu atas permintaan KPKdalam rangka pemeriksaan LHKPN (Bukti P7) ;Bahwa berdasarkan point 14 tersebut diatas secara tegasmengatur persyaratan mengenai Formulir Model KPK Bdiisi oledan atau (PN) Pejabat Negara yang mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun, atau yang mengalamimutasi

Negara. sebagaimana yang dimaksud dalam Point 16 diatas Calon PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintankecuali Penggugat dinyatakaan telah lulus sebagai CalonBupati dan Wakil Bupati kabupaten Bintan Penggugat wajibmenyerahkan Lapaoran Harta Kekayaan sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 2 Point 2 Bab II diatas.16.

Negara.17.

Negara (Bukti P10) ;Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak meloloskanPenggugat sebagai Calon Bupati dan wakil BupatiPesesrta Pemilukada Periode 20102015 Pihak Penggugatmenemui KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Pihak KPUProvinsi berjanji bersedia memfasilitasi pertemuanantara Penggugat dan Tergugat di Kantor GubernurKepulauan Riau, namun Pihak Tergugat tidak datanguntuk memenuhi panggilan Pihak KPU Provinsi tersebut ;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 Tim sukses Penggugatmendapat Konfirnasi dari Pihak

MasturTaher dan Raja Ali Akbar hanya menyerahkan PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ke KPUD Kabupaten Bintan =;Bahwa benar saksi yang menanyakan/berkonsultasilangsung dengan pihak KPK tentang legalitas PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ;Bahwa menurut pihak KPK memang benar telahmengeluarkan Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negaratanggal O5 Juni 2009 atas nama Drs.

Kedungkandang, kota MalangBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyai ijindari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI: Bahwa benar pada saat diperiksa dan diminta keterangan saksi dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggupuntuk memberikan keterangan yang sebenarnya;Halaman 4 dari 12 Perkara No. 352/Pid.Sus/2019

Kedungkandang, kota Malang.Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sSesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidakMenimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaansehat jasmani dan rohani

Kedungkandang, kota Malang; Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenisshabu tersebut tanpa mendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut unum membawa barang buktiberupa:e 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat narkotika golongan jenismethamfetamina/ shabu;e 1 (satu) kotak warna biru kuning;e 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih nomor axis 083162927999 danindosat

., M.M. pada Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyetujuimenggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebutbertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap.

Dalam hal ini para istri anggota DPRD KabupatenTana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapatmelakukan perjalanan dinas atas beban negara;Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajaterdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesarRp634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus riburupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten TanaToraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Pasal 29 ayat (1) yangmenyatakan

MANGARANTE PATILA, S.E. pada tanggal 14 Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;e Terdakwa IIl JONI KORNELIUS TONDOK, S.T., M.M. pada Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyetujuimenggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebutbertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap.

Dalam hal ini para istri anggota DPRD KabupatenTana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapatmelakukan perjalanan dinas atas beban negara;Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten TanaToraja terdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaransebesar Rp634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratusHal. 13 dari 48 hal. Put.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah memangperjalanan studi banding istri para Pemohon Peninjauan Kembali tersebuttidak boleh dibiayai oleh Negara karena istri para Pemohon PeninjauanKembali bukanlah pejabat negara ataupun PNS?

MEMBAYAR LUNAS PEMBELIAN ASSETASSET TERSEBUTSEBAGAIMANA BUKTI KWITANSIKWITANSI YANG DIAJUKANDIPERSIDANGAN DAN SAKSISAKSI YANG DIAJUKAN OLEHPEMOHON KASASI SERTA TELAH ADANYA SERAH TERIMA OBJEKTERSEBUT KEPADA PEMOHON KASASI/PEMBANDING /PEMBANTAH);Bahwa berdasarkan fakta dan datadata/buktibukti yang outentik yang telahdibuktikan di persidangan tingkat pertama yang ada ternyata proses PemohonKasasi/Pembanding/Pembantah membeli tanah tersebut adalah sebagai pembeliyang beritikad baik yang dilakukan hadapan Pejabat

Negara (Notaris/PPAT), danmelalui prosedur hukum yang benar yang telah ditentukan oleh Undangundang.Jadi dengan demikian, harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tetap dan berlaku, bahwa Seorangpembeli yang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi.

telah dengan jelasmenyatakan dan membuktikan secara outentik yang tidak dapat dibantahkanbahwa transaksi jual beli atas objek sita tersebut telah selesai dengan adanyapembayaran secara lunas dan penyerahan assetasset tersebut serta Penguasaanassetasset tersebut oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah, maka dari ituseharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dikategorikan sebagaipembeli beritikad baik dan karenanya haruslah dilindungi hukum dikarenakantelah sesuai prosedur hukum dan dihadapan Pejabat

Negara (Notaris) yaitusebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata;Bahwa Judex Facti Pengadian Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 18 yang pada intinyabahwa PPJB bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi baru merupakan perjanjianawal.

Hal inilah yang dikatakan keliru dikarenakan bahwa perjanjian jual belitersebut (PPJB) yang dilakukan dihadapan pejabat Negara (Notaris) dan telahlunas pembayarannya merupakan suatu UndangUndang bagi para pembuatnyadan perlu di garis bawahi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi sangat keliru dan dangkal pemikirannya dengan tidakmemahami dan menggali isi dari bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding /Pembantah maka dari itu pertimbangannya hukum tersebut sangatlah keliru

negara yang menjalankan fungsi eksekutif, hal ini sejalandengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999yang menyatakan : Penyelenggara negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi Yudikatif.

Terhadap PenetapanKetua Pengadilan tersebut Para Pelawan tidak menerima dan keberatan karenaTerlawan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai denganpasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (selanjutnyadisebut UU Nomor 28 Tahun 1999) yang menyatakan penyelenggara negara adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatifsehingga menurut hukum

Bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan dalamperkara a quo karena berdasarkan ketentuan dalam BAB XVII dan Bab XVIII KUHAPGrasi bukan merupakan upaya hukum baik upaya hukum Biasa maupun UpayaHukum Luar Biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang Yudisial tetapi merupakanbagian Tata Usaha Negara karena Presiden RI dalam memberikan Grasi bertindakhalaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUNJKT.sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai

Negara yang menjalan Fungsi eksekutif.2).

Keputusan Terlawan adalah termasuk dalam bidang keputusan TUN.3).Grasi bukan merupakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa, maupunupaya hukum luar biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang yudisialhalaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUNJKT.tetapi merupakan bagian dari bidang TUN, karena yang memberikan grasiadalah Presiden sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif.Menimbang, bahwa Terlawan menyangkal dalil tersebut dengan menyatakanKeputusan Presiden Republik

(BUKTIT5) 222 22 n nena nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen nnn nnn nnn nen een ee nesPengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakansebagai berikut :Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

;Selanjutnya dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999,dijelaskan yang termasuk penyelenggara negara, adalah sebagaiberikut : 22722 2222222222 one1.Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3.Menteri; 7722722222 nnn nnn nnn nnn4.

Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan; 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(BUKTI T6);Pengertian pegawai negeri, dan pejabat negara diatur dalam UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian diatur dalam Pasal 1 huruf ayang berbunyi sebagai berikut :Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

hakim adhOC; 272222Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;Ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korup5i; Menteri dan jabatan setingkat menteri;Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukansebagai Duta Besar Luar Bisa Berkuasa Peniuh;Gubernur dan wakil gubernur; Bupati /walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan; Pejabat negara lainnya yang ditentukan

Mlgdan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa; Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak Sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa ;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dantidak keberatanMenimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018sekira jam 14.30 Wib, di rumah kost JI.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut) dantidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum mengajukanbarang bukti yaitu:a. 1 plastic clip berisi batang ganja dengan berat bersih 7,34 gram ;b. 1 timbangan electronik warna putih ;c. 1 HP android warna putin nomor Axis 083834070538 ;Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sahsehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang

Menyatakan Terdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengansengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN TnnNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

dakwaan tertanggal 29 Juni 2018 yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan MogotDesa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai pejabat

Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonperbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atausebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan TimurKabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor : 359 tahun 2016 tanggal 1 September 2016; Bahwa kemudian pada

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain / Lurah;2.

NEGARA, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARADAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN / LURAHMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau HukumTua adalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahanbaik di tingkat Pusat maupun daerah;Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalamperkara ini yaitu Terdakwa Djefri Mumu dimana identitas lengkapnya sepertitersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa

Negeri Pekanbaru untuk kKemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan;Keadaankeadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan tugas dan jabatannya selakuPegawai Negeri atau Pejabat

Negara atau selaku Kepala Dinas PendidikanKabupaten Pelalawan; Perbuatan Terdakwa memberikan pencitraan yang kurang baik dalamkomunitas Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;Keadaankeadaan yang meringankan : Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya tersebutkepada Saksi Arif Budiman;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2768 K/Pid.Sus/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas MahkamahAgung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi

Sebagai imbalannya Fatoni IndraGunawan Bin Gunaryo diberi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi ganjaBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaksesual dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai dan menjadi perantara ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatandan membenarkannya.Saksi QOSIM RIYADI:Halaman 7 dari 20Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN MIgBahwa

Sebagai imbalannya Fatoni IndraGunawan Bin Gunaryo diberi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi ganjaBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaksesual dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai dan menjadi perantara ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan..

buah handphone merksamsung warna putih nomer Indosat 085848733989; Bahwa benar saksi mendapatkan barang berupa narkotika jenisganja tersebut dari terdakwa; Bahwa benar terdakwa menitipkan 1 tas punggung warna birukombinasi hitam berisi 1 bungkus besar lakban warna coklat berisiganja dan 3 bungkus sedang lakban warna coklat berisi ganja; Bahwa benar saksi mengetahui kalau isi tas tersebut adalah ganja; Bahwa benar saksi menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenangdalam menguasai ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa:e 1 (satu) kotak plastik warna kuning berisi biji dan daun ganja serta 2 (dua)kemasan kertas rokok merk mars brand;e 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor simpati082244666691Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sahsehingga dapat dipergunakan

Negara yang berwenangdalam menguasai ganja tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa terdakwa FARIS ROMADHON Bin M.HASAN pada hari Kamistanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumahTerdakwa di JI.

Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 149), dinyatakan tidak berlaku.Hal. 4 dari 103 hal.

DPRD Kabupaten Bungo dari bulan Juli 2002 s/d bulan Januari 2004bertentangan dengan PP Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 tentangPenghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi PegawaiNegeri, Hakim dan Pejabat Negara, karena dasar terdakwa dalam menentukanbesarnya TPP bagi Anggota DPRD Kabupaten Bungo berpedoman kepada PPNomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan PenghasilanPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

No. 1658 K/Pid.Sus/2008Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, dalam Pasal 2 menyebutkan saatPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2000 tentang pemberian Tunjangan Perbaikan Pengahasilan bagiPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (lembaran Negara Tahun 2000Nomor 149), dinyatakan tidak berlaku.Bahwa seharusnya dalam usulan rencana anggaran pos DPRDKabupaten Bungo terdakwa tidak lagi mencantumkan TTP sebagai penghasilantetap anggota DPRD Kabupaten Bungo

Negara, karena dasar terdakwa dalam menentukanbesarnya TPP bagi Anggota DPRD Kabupaten Bungo berpedoman kepada PPNomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan PenghasilanPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

No. 1658 K/Pid.Sus/2008Perbaikan Penghasilan tanoa dasar hukum yang sah dimanaterdakwa menyusun rancangan anggaran Pos DPRD/SekretariatKabupaten Bungo berdasarkan PP 110 Tahun 2000 dan tanpamempertimbangkan PP 37 Tahun 2001 padahal PP 37 Tahun2001 dikeluarkan dengan tujuan untuk melarang pembayaranTPP bagi PNS, Hakim dan Pejabat Negara.

HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 di lingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskankepada PIHAK KEDUA ; dan PIHAK KEDUAmenyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan danpenyampaian perubahan SPT atas pajakpenghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan2002 yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10% bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para Pensiunan untuk tahunfiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarifbaru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal5 April 2002;B. Drs. H.

No. 2103 K/Pid.Sus/2010242002 yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10% bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para Pensiunan untuk tahunfiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarifbaru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal5 April 2002;B. Drs. H. Hasnil, MM akan bertindak sebagaiPimpinan yang bertanggungjawab terhadappelaksanaan tugas perpajakan ;Selanjutnya setelah membuat bidang pekerjaan Terdakwa Drs.

No. 2103 K/Pid.Sus/201028Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/HYRKP/V1I/2003 tanggal 20 Juni 2003yang isinya :Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 10 Februari 2003 tentangPerjanjian Pekerjaan Penyusunan dan Penyampaian Perubahan SPT PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun 2001 & 2002 atas nama Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para Pensiunan yang telah dibayarkan olehPemerintahan Kabupaten Simalungun sebesar 10%, disesuaikan dengantarif baru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No.

Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biayaperjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama.

PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besartelah dilaksanakan sebelumnya sehingga Terdakwa sebagai anggota DPRDyang menyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimanaketentuanketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran/

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yangmenyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama atau dengankata lain Judex Facti telah mengesampingkan ketentuan tersebut tanpamenyatakan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar untukmengesampingkan ketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwapenerimaan ganda tersebut

Berkenaan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuanyang memperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukanoleh Terdakwa.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan

Negara sebagai landasan untuk membatalkansebuah Surat Keputusan Pejabat Negara dan menerbitkan Surat Keputusan PejabatNegara yang baru, padahal jelas dalam Amar Putusan Mahkamah Agung yangmenyatakan gugatan tidak diterima tersebut, tidak terdapat perintah untuk membatalkanataupun menerbitkan sebuah Surat Keputusan Pejabat Negara, adalah bahwa dalam halini, bagaimanapun juga nilai dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat NegaraHalaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT

.56tersebut, harus mengacu kepada nilai dari Surat Keputusan Pejabat Negara yang digugatsebagaimana sebelum gugatan diajukan, sehingga posisi hukumnya kembali kepada posisihukum semula ; Bahwa, apabila terdapat Surat Keputusan Pejabat Negara yang dirubah dengan SuratKeputusan Pejabat Negara berikutnya, padahal dalam Surat Keputusan Pejabat Negarayang berikutnya tersebut, tidak tercantum ketentuan untuk mengubah Surat KeputusanPejabat Negara yang sebelumnya, maka dalam hal ini yang terpenting adalah

bahwaposisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan dapat kembali kepadaposisi hukumnya semula, untuk itu Pejabat Negara yang bersangkutan harus mengambilacuan kepada Putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan gugatan tidakditerima tersebut, artinya posisi hukum dalam perkara yang bersangkutan harus kembalikepada posisi hukum sebagaimana posisi hukum yang ada pada saat sebelum gugatanterhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkara tersebut diajukan ;Bahwa, walaupun

dalam Surat Keputusan Pejabat Negara yang berikutnya tidak terdapatketentuan untuk membatalkan Surat Keputusan Pejabat Negara yang sebelumnya, yangdalam hal ini hanya berpedoman pada asas yang meyatakan bahwa Surat Keputusan yangbaru akan secara otomatis membatalkan Surat Keputusan yang lama, namun dalam haltersebut terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak diterima,maka itu berarti posisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan harusdikembalikan kepada posisi hukum

sebagaimana posisi hukum yang ada pada saatsebelum gugatan terhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkaratersebut diajukan ; Bahwa, apapun materi yang diajukan oleh para Pemohon Fatwa kepada MahkamahAgung, apa bila Pemohon tersebut bukan merupakan Lembaga Tinggi Negara, makaMahkamah Agung hanya memberikan pernyataan hukum bukan Fatwa; Bahwa, Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 115 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana

Ketentuan Pasal 19 UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan dengan tegas(expressis verbis), bahwa:Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang diatur dalam undangundang;Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:Cukup jelas;Halaman 23 dari 83 halaman.

Putusan Nomor 11 P/HUM/2014pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaituUndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman sebagai pejabat negara yang secara yuridis normatif(das Sein) bertugas dan berfungsi sebagai Pelaku Nyata atau PelakuUtama (Sentral) yang melaksanakan tugas dan fungsi KekuasaanKehakiman;4.

Kendati secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridisyang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif hakimadalah Pejabat Negara yang bertugas dan berfungsi sebagai Pelakuatau Pemeran Utama (Sentral) dalam tataran praktek pelaksanaantugastugas Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 3Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungmenetapkan dengan tegas (expressis verbis), bahwa:Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim AnggotaMahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakantugas Kekuasaan Kehakiman;Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:Cukup jelas;.

Dengan demikian, tidak mungkin seoranghakim yang masih menjadi pejabat negara dengan tugas memeriksa,mengadili dan memutus perkara untuk dirinya sendiri ketika adamasalah hukum saat menjadi pejabat struktural.

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsurpasal yang didakwakan kepadanya;Ad.1.

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau. tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelummasa jabatannya berakhir;3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan PemerintahanDaerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannyaberakhir;4.

Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPUProvinsi atau KPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, Penuntut Umum memfokuskandakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabat aparatursipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Snj.keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

warganya untuk menghadiri pemaparan Visi Misipasangan calon nomor urut 2 (dua) dan ikut menghadirinya serta memberikanfasilitas berupa peminjaman kursi inventaris Kantor Desa Patongko, hal ini jelasmemberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) bagi pasangan calon tersebut,terlebih lagi kapasitas Terdakwa sebagai kepala desa sebagai pemimpin di desayang merupakan panutan, adalah hal yang berbeda jika katakata tersebutdiucapkan oleh orang lain misalnya seseorang yang bukan sebagai kepala desa(bukan pula Pejabat

negara atau pejabat aparatur sipil negara), tentunyamemiliki dampak yang berbeda.

Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor00015/KE P/AZ/12019/19 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Nurhayati,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala SubDirektorat Pensiun Pejabat Negara dan J anda/dudanya. Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tandaP.5.;6.

kandung dari almarhum eee yang bernansmeninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu kandung dari almarhum Sanusi binSeman yang bernama i meninggal dunia pada tahun 1980.Buktibukti tersebut memperkuat fakta bahwa orang tua kandung almarhumSanusi bin Seman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum S anusibin Seman;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi SuratKeputusan Pembayaran Pensiunan J anda yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Negara Kepala Sub Direktorat Pensiun Pejabat

Negara danJ anda/dudanya yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memperkuat kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan AhliWaris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunukan Tengah yang telahbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanbahwa Pemohon adalah ahli waris tunggal dari almarhurnRen, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat