Ditemukan 1070 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 821.21 821.25 821.17
Putus : 07-07-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1514 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — Drs. JOSEPH E. BAKKER
7322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. OTNIEL M. E.
    BAKKER juga telahditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan PenggunaBarang pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenTimor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan BupatiTimor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004tanggal 23 Maret 2004;e Bahwa sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwamempunyai tugas pokok dan Fungsi antara lain:Hal. 25 dari 71 hal. Put.
    Bakker ;(barang bukti no.52 s/d 57 masing masing dirampas untuk negara) ;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/1 1/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E.
    Bakker ; Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/1 1/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E.
Register : 03-06-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 29/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 21 Agustus 2013 — Hi. HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN
7516
  • Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005 yangdiangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiKeluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993,selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/I11.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD PelabuhanPerikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, padatanggal 31 Maret 2011
    HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur LampungNomor : 821.22/2181/II.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkatmenjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Lampung yang berdasarkan
    HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005 yangdiangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiKeluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993,selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/I11.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD PelabuhanPerikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, padatanggal
    HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur LampungNomor : 821.22/2181/I1.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkatmenjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Lampung yang berdasarkan
    Bin HASANUDIN, diangkatmenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23Agustus 1993 dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005,selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/11.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTDPelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung;Bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung
Putus : 06-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — Ir. MUSLIM DAUD
3643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peg.821.22/091/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dan selanjutnya untuk tahun 2007selain selaku Kepala UPTD II Lhokseumawe, Terdakwa juga ditunjuk sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD Il Lhokseumaweberdasarkan Surat Kepala Dinas Mobilitas Penduduk Prov.
    Peg. 821.22/091/2005Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/201 1tanggal 31 Oktober 2005 dan selanjutnya untuk tahun 2007 selain selakuKepala UPTD Il Lhokseumawe, Terdakwa juga ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD II Lhokseumawe berdasarkan SuratKepala Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD No.
    Peg, 821.22/091/2005 tanggal 31 Oktober 2005, yakni :1. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkanberdasarkan perundangundangan yang berlaku dan kebijaksanaanPemerintah Provinsi;2. Melakukan pembinaan operasional terhadap Petugas atau Kepala UnitPemukiman Transmigrasi dan Kegiatan Pengembangan PembinaanPemukiman Transmigrasi;3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkunganUPTD;4.
    Peg. 821.22/091/2005tanggal 31 Oktober 2005 dan selanjutnya untuk tahun 2007 selain selakuKepala UPTD Il Lhokseumawe, Terdakwa juga ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD II Lhokseumawe berdasarkan SuratKepala Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD No.
    NAD No, Peg, 821.22/091/2005 tanggal 31 Oktober 2005,yakni :1. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkanberdasarkan perundangundangan yang berlaku dan kebijaksanaanPemerintah Provinsi;2. Melakukan pembinaan operasional terhadap Petugas atau Kepala UnitPemukiman Transmigrasi dan Kegiatan Pengembangan PembinaanPemukiman Transmigrasi;3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkunganUPTD;4.
Register : 05-12-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 5 April 2017 — WASTIM. S. Sos
5113
  • TahunAnggaran 2013;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/121a.keu/2013 Tanggal 5 Maret 2013Tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran / PenggunaBarang pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah DaerahKabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/kep.12.keu/2013 Tanggal 2 Januari2013 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pembantu danBendahara Pengeluaran Pembantu dilingkup Pemerintah Kabupaten CirebonTahun Anggaran 2013;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22
    dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.81.keu/2014 Tanggal 2 Januari2014 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / KuasaPengguna Barang dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon TahunAnggaran 2014;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : Kep.113.keu/2014 Tanggal 4 Pebruari2014 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pembantu danBendahara Pengeluaran Pembantu dilingkup Pemerintah Kabupaten CirebonTahun Anggaran 2014;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22
    Anggaran 2013;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/121a.keu/2013 Tanggal 5Maret 2013 Tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerahdilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran2013;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/kep.12.keu/2013 Tanggal 2Januari 2013 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pembantudan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkup PemerintahKabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22
    dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.81.keu/2014 Tanggal 2Januari 2014 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dilingkup Pemerintah Daerah KabupatenCirebon Tahun Anggaran 2014;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : Kep.113.keu/2014 Tanggal 4Pebruari 2014 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pembantudan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkup PemerintahKabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014;Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22
Register : 12-02-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 3/PID.TPK/2013/PT.BABEL
Tanggal 25 Maret 2013 — - AHMAD ROFA’I Bin MAJID
6421
  • Perjanjian Kerjasama Antara DepartemenPertanian Dan Gapoktan Tunas Kulur Tentang Bantuan LangsungMasyarakat pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)No.10/06.04/PPP/PKPUAP/10/09 beserta lampirannya ;1(satu) eksemplar asli Data Rekapitulasi Gapoktan Penerima Danapengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 ;1(satu) buah asli buku Tabungan Simpedes BRI atas namaGAPOKTAN TUNAS KULUR Nomor rekening :576401007320533;1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka TengahNomor :821.22
    Kerjasama Antara DepartemenPertanian Dan Gapoktan Tunas Kulur Tentang bantuan langsungMasyarakat pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)No.10/06.04/PPP/PKPUAP/10/09 beserta lampirannya ;2033. 1(satu) eksemplar asli Data Rekapitulasi Gapoktan Penerima Danapengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 ;34. 1(satu) buah asli buku Tabungan Simpedes BRI atas namaGAPOKTAN TUNAS KULUR Nomor rekening :576401007320533 ;35. 1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka TengahNomor :821.22
    Kerjasama AntaraDepartemen Pertanian Dan Gapoktan Tunas Kulur Tentangbantuan langsung Masyarakat pengembangan Usaha AgribisnisPerdesaan (PUAP) No.10/06.04/PPP/PKPUAP/10/09 besertalampirannya ;33.1(satu) eksemplar asli Data Rekapitulasi Gapoktan Penerima Danapengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 ;34.1(satu) buah asli buku Tabungan Simpedes BRI atas namaGAPOKTAN TUNAS KULUR Nomor rekening :576401007320533;35.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati BangkaTengah Nomor :821.22
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2161 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — Drs. ARIFIN H. TARIMA
8545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan barang bukti berupa:1) 3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/044/BKDB.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatanStruktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna;2) 5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/022/BKDB.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatanPimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna;3) 1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBEPKH
    Menetapkan barang bukti berupa:1. 3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/044/BKDB.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatanStruktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna;2. 5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/022/BKDB.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatanPimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna;3. 1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBEPKH
    Menyatakan barang bukti berupa:1.10.11.12.3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/044/BKDB.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatanStruktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna;5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/022/BKDB.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatanPimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna;1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBEPKH
    Menetapkan barang bukti, berupa:1.10.3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/044/BKDB.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon Il di lingkungan Pemerintah KabupatenupatenTojo UnaUna;5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo UnaUna Nomor 821.22/022/BKDB.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Dalam JabatanPimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupatenupaten TojoUnaUna;1 (satu) lembar Surat Pengantar Pertanggungjawaban KUBEPKH
Putus : 15-08-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 44/Pid/2011/PT.Sultra
Tanggal 15 Agustus 2011 — Drs. AMIRUDDIN KASIM, M.Si
5628
  • M.Si Nomor : 821.22/07tanggal 10 Desember 2007;26.1 (Satu) Jlembar Surat Pernyataan Mendudukijabatan Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si Nomor821.22/008 tanggal 10 Desember 2007;27.1 (Satu) lembar petikan keputusan BupatiKonawe Utara Nomor : 159 tahun 2007 tanggal 10Desember 2007 beserta lampirannya.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA4.
    M.Si Nomor : 821.22/07 tanggal10 Desember 2007; 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Mendudukijabatan Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si Nomor821.22/008 tanggal 10 Desember 2007; 1 (Satu) lembar petikan keputusan Bupati KonaweUtara Nomor : 159 tahun 2007 tanggal 10 Desember2007 beserta lampirannya.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.Halaman 20 dari 19 halamanPut. Perkara No. 44/Pid/2011/PT.Sultra8.
Register : 20-09-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN Gns
Tanggal 13 September 2016 — Drs. A. KOHAR AYUB, MM
5032
  • ALASAN DAN FAKTA PERMOHONAN PRAPERADILAN.1.Bahwa, Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, dimana sebelum dimutasi ke sekretariat PEMDA Lampung pada tanggal 7 Pebruari 2011Pemohon adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengahterhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Petikan Surat KeputusanBupati Lampung Tengah No. 821.22/078/LTD.3/2010 tanggal 05 Agustus2010 (Bukti P2) dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/236/LTD.3/2010
    Bahwa Pemohon adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten LampungTengah terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Surat KeputusanBupati Lampung Tengah No. 821.22/078/LTD.3/2010 Tanggal 05 Agustus2010 (Bukti P.2).3. Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/236/LTD.3/2010 Tanggal 10 Agustus2010 oleh Bupati Lampung Tengah (Bukti P.3).4. Bahwa Pemohon tidak mengerti, apabila timbulnya perkara baru lagi sesuaiPrint 14 /N.8/Fd.1/05/2016 Tanggal 11 Mei 2016, sementara perkara sesuaiNo.
    Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No. 821.22/078/LTD.3/ 2010 tanggal 05 Agustus 2010 diberi tanda Bukti Prap P.2 ;3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/236/LTD.3/2010 tanggal10 Agustus 2010 oleh Bupati Lampung Tengah diberi tanda Bukti Prap P.3 ;Halaman 22 Putusan Praperadilan, Nomor 1/Pid.Prap /2016/PN.Gns10.11.Fotokopi Surat Panggilan Tersangka atas nama Pemohon No.
    saksisaksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktianperkara ini ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama suratpermohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti suratsurat dan saksisaksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang memiliki jabatan sebagai KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan PetikanKeputusan Bupati Lampung Tengah No.821.22
Putus : 30-05-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PT JAMBI Nomor 06/PID.SUS/2013/PT.JBI
Tanggal 30 Mei 2013 — RD.HASAN BASRI S, SH.MSI
13434
  • Tebo yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/ 53/UP tanggal 4Nopember 2002 bersama dengan Drs. H.A.
    Tebo yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/ 53/UP tanggal 4 Nopember 2002 bersama dengan Drs. H.A. Madjid Muaz,MM selaku Bupati Kab.
    HASAN BASRI S, SH.Msi, selaku pelaksana tugas KepalaBagian Umum Sekda Kabupaten Tebo, diangkat berdasarkan SK.Bupati Tebo,Nomor : 821.22/53/UP. tanggal 4 Nopember 2002 ; Bahwa berdasarkan SK.
Putus : 15-06-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 48/PDT/2017/PT KALBAR
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. RUDHY BACHTIAR, M.Si MELAWAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2014
  • Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Februari 2004 diangkat sebagaiKepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi KalimantanBarat, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat (Gubernur KalimantanBarat) Nomor 821.22/18/BKDB tahun 2004, sehingga Penggugat berhakmenempati rumah Dinas.3.
    dikemukakan dalam bagian eksepsi di atasdengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkarasehingga merupakan satu kesatuan jawaban Tergugat.Selain itu Tergugat mengajukan pokok perkara sebagai berikut :1.Terhadap gugatan Penggugat pada posita 1,2,3 dan 4 dapat ditanggapi:Bahwa benar Penggugat pada tanggal 29 Pebruari 2004 telah diangkatsebagai Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ProvinsiKalimantan Barat, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KalimantanBarat Nomor 821.22
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Dr. Bakri Abdullah M.Kes bin Abdullah
6435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAD Nomor : 821.22/013/2006, tanggal 24 Nopember 2006 sekaligus selaku Pengguna Anggarandengan Surat Keputusan Gubernur Prov. NAD Nomor : Ku.954.1/30/2007tanggal 12 Pebruari 2007, selanjutnya meminta Panitia Pengadaan Barangdan Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari GubernurProvinsi NAD Irwandy Yusuf dengan Nomor : 602.1/275/2007 tanggal 04 Juli2007 untuk melakukan pelelangan ;Bahwa dalam proses pelelangan pengadaan obatobatan di RSIA Prov.
    NAD Nomor : 821.22/013/2006, tanggal 24 Nopember 2006 sekaligus selaku Pengguna Anggarandengan Surat Keputusan Gubemur Prov. NAD Nomor : Ku.954.1/30/2007tanggal 12 Pebruari 2007, selanjutnya meminta Panitia Pengadaan Barangdan Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari GubemurProvinsi NAD Irwandy Yusuf dengan Nomor: 602.1/275/2007 tanggal 04 Juli2007 untuk melakukan pelelangan ;Bahwa dalam proses pelelangan pengadaan obatobatan di RSIA Prov.
    NAD TA.2007 Nomor : Ku.954.1/001/2007 tanggal 04 Juni 2007 ;Petikan Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor : Peg.821.22/013/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Pengangkatan Direktur BapelkesRumah Sakit lbu dan Anak Prov. NAD ;Hal. 48 dari 58 hal. Put. No. 1600 K/Pid.Sus/20101.Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas namaTerdakwa Drs. Subki Yahya dan H. Mahirul Athar, S.Pd.l. ;6.
    NAD TA.2007 Nomor : Ku.954.1/001/2007 tanggal 04 3uni 2007 ; Petikan Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor : Peg.821.22/013/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Pengangkatan Direktur BapelkesRumah Sakit Ibu dan Anak Prov. NAD ;Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas namaTerdakwa Drs. Subki Yahya dan H. Mahirul Athar, S.Pd.l. ;4.
    NAD TA.2007 Nomor : Ku.954.1/001/2007 tanggal 04 Juni 2007 ; Petikan Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor : Peg.821.22/013/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Pengangkatan Direktur BapelkesRumah Sakit Ibu dan Anak Prov. NAD ;Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas namaTerdakwa Drs. Subki Yahya dan H. Mahirul Athar, S.Pd.l. ;Hal. 57 dari 58 hal. Put.
Putus : 16-05-2010 — Upload : 18-07-2012
Putusan PT JAMBI Nomor 57/Pid/2010/PT.JBI
Tanggal 16 Mei 2010 — RIPA
2923
  • ribu rupiah), diantaranya untuk Belanja Barangdan Jasa sebesar Rp.1.539.730.000, (satu milyar lima ratustiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)termasuk didalamnya untuk pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan danasebesar Rp. 273.318.500, (dua ratus tujuh puluh tiga juta tigaratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala BadanPerpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jambi Nomor : 821.22
    SUBSIDAIR : Bahwa Terdakwa RIPAI,SH Bin H.BAKAR bersamasama denganSUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTARBASTARI dan Hj..JMMA,SE Binti JAMALUDIN (dilakukan penuntutan secaraterpisah), yang diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambiberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan strukturaldan ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan SuratKeputusan Gubernur
    rupiah),diantaranya untuk Belanja Barang dan Jasae sebesar Rp.1.539.730.000, (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan jutatujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk pelaksanaanPerjalanan Dinas Luar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan danasebesar Rp. 273.318.500, (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapanbelas ribu lima ratus rupiah).e Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan ProvinsiJambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22
    LEBIH SUBSIDAIR : Bahwa Terdakwa RIPAI, SH Bin H.BAKAR bersamasama denganSUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTARBASTARI dan Hj..MMA,SH Binti JAMALUDIN (dilakukan penuntutan secaraterpisah), yang diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambiberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan strukturaldan ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat KeputusanGubernur
    LEBIH SUBSIDAIR : Bahwa terdakwa RIPAI,SH Bin H.BAKAR yang diangkat sebagai Kepala BadanPerpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 prihal Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan struktural dan ditunjuk sebagai Pejabat PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No : 84 Tahun2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — Drs. JOSEPH E. BAKKER
9648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentangPengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan Barusebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS;(barang bukti No. 1 s/d 51 dipergunakan dalam perkara lain atasnama Terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni);52. Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. NabuasaJenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002warna SilverOrange;53. BPKB No. 17931300 an.
    Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas namaDrs. Joseph E. Baker;59. Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs.Otniel M.E. Nomeni;60.
Putus : 12-06-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Juni 2019 — Ir. SAYUTI SN
18470 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mei 2014 antara Pejabat PembuatKomitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawarandengan Irki Consultan pekerjaan Jasa Konsultasi PerencanaanPenyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove. 1 (satu) bundelfotokopi Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove TahunAnggaran 2014;1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pesawarantentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daridan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan PemerintahKabupaten Pesawaran Nomor 821.22
    antara PejabatPembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenPesawaran dengan Irki Consultan pekerjaan Jasa KonsultasiPerencanaan Penyususnan Rancangan Teknis Hutan Mangrove;13) 1 (satu) bundel fotokopi Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi HutanMangrove Tahun Anggaran 2014;14) 1 (satu) rangkap fotokopi petikan Keputusan Bupati Pesawarantentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipildari dan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di lingkunganPemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 821.22
Putus : 13-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936 K/PID.SUS/2014
Tanggal 13 April 2015 — ANTHON NANGO , DK
3312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 936 K/Pid.Sus/2014 Perikanan danKelautan KabupatenBoalemo / pejabatPelaksana TeknisKegiatanKabupaten Boalemopada Pengadaan 3(tiga) Unit saranaPenangkap Ikan Roadi Dinas Kelautandan PerikananKabupaten Boalemotahun Anggaran2009 ; para Terdakwa tidak ditahan;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karenadidakwa:PRIMAIR:Bahwa mereka Terdakwa I ANTHON NANGO, sebagai Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan BupatiBoalemo Nomor : 821.22
    Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa I ANTHON NANGO, sebagai Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan BupatiBoalemo Nomor : 821.22/BKDDIKLAD/SK/154/.c/XI/ 2008 tanggal 27 November2008 dan Terdakwa IT MOH. RUSLY BADU, S.Pi, sebagai Kepala Seksi Usaha danPenangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
    ANTHON NANGO;p 1 (satu) exampler Foto Copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821.22/BKDDIKLAT/SK/154.c/XI/2008 tanggal 27 November 2008 tentangPengangkatan ANTHON NANGO selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Boalemo;q 1 (satu) exampler foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :823.3/82/BKDDIKLAT/SK/IV/2009 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil an. MOHAMMAD RUSLY BADU, S.Pi.
    ANTHON NANGO ;p 1 (satu) exampler foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :821.22/BKDDIKLAT/SK/154.c/XI/2008 tanggal 27 November 2008tentang Pengangkatan ANTHON NANGO selaku Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Boalemo ;q1 (satu) exampler foto copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :823.3/82/BKDDIKLAT/SK/IV/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawainegeri Sipil An.
Register : 16-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/P/PW/2021/PTUN.Mks
Tanggal 19 Maret 2021 — Pemohon:
ABBAS Bin H. HUSENG
308288
  • UndangUndang No. 7 tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju UtaraDi Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian pada tahun 2017 telahdilakukan pemekaran /perubahan nama wilayah otonomiberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2017 tentangPerubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi KabupatenPasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat;Bahwa Pemohon sebagai Mantan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pasang kayu berdasarkan Surat KeputusanBupati Mamuju Utara No. 821.22
    Bahwa Pemohon sebagai Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Keputusan BupatiMamuju Utara No. 821.22/19/Tahun tanggal 4 Januari 2013.
    Pengelola OperasionalAlat Berat / Excavator, tanggal 11 April 2016;: Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 523/08/SK/I/2017/DKP, tentang Pengelola Operasional Alat Berat /Excavator, tanggal 12 Januari 2017;: Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Nomor: 523/10/SK/I/2018/DKP, tentang PengawasAlat Berat Excavator, tanggal 15 Januari 2018;: Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan BupatiMamuju Utara Nomor: 821.22
Putus : 15-03-2007 — Upload : 16-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231K/PID/2006
Tanggal 15 Maret 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKO vs. H. KAMASUDRA SYAFII'E
8633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HaryKarnadi selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Merangin berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah Tingkat Jambi No. 821.22/2311/UP tanggal 8September 1993 sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri pada hari dantanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2001, bertempatdi Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Bangko, secara melawan hukum melakukan perbuatanHal. 1 dari 17 hal
    Hary Karnadi selakuKepala Dinas Pertenakan Kabupaten Merangin berdasarkan SK GubernurKepala Daerah Tingkat Jambi No. 821.22/2311/UP tanggal 8 September 1993sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2001, bertempat di Desa MampunBaru Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau di suatu tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Register : 25-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
Tanggal 26 Juni 2019 — IR. IDHAMSYAH, MM. Bin AHMAD
267210
  • Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 600/59/15.SK/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) dan Penyerahan Pekerjaan Akhir (FHO) untuk Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, 1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821.22
    /1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan kembali/prngukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
    Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Lampung Timur,1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Lampung Timur Nomor : 600/59/15.SK/2016 tanggal 10Juni 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil PekerjaanPenyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) dan Penyerahan PekerjaanAkhir (FHO) untuk Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan,pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TahunAnggaran 2016,1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan BupatiLampung Timur Nomor : 821.22
    /1505/20/SK/2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggipratama (Eselon Ilb) di lingkungan Pemerintah KabupatenLampung Timur,1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan BupatiLampung Timur Nomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang pengangkatan kembali/orngukuhanPegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama(Eselon Ilb) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,1
    Lampung Timurberdasarkan SK Bupati Nomor : 821.22/1505/20/SK/2015 Tanggal19 Oktober 2015; Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala DinasPU diantaranya :1. Menetapkan Rencana umum pengadaan,2.
    Tjk14.15:16.17.18.19.20.21,22.1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan BupatiLampung Timur Nomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang pengangkatan kembali/prngukuhanPegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama(Eselon Ilb) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Nomor600/020.a/SPT/15.SK/2016 tanggal 23 Maret 2016 PejabatPembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan Jembatan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lampung
    /1505/20/SK/2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggipratama (Eselon Ilb) di lingkungan Pemerintah KabupatenLampung Timur,. 1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan BupatiLampung Timur Nomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang pengangkatan kembali/orngukuhanPegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama(Eselon Ilb) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,
Register : 15-10-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 8 Oktober 2015 — H. SYAIFUL BAHRI, SH. Bin AHMAD THAIMY;
4416
  • BinAHMAD THAIMY yang telah membenarkan identitasnya sertamenyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah diangkat dengan jabatan selakuSekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/001/ 2010 tanggal11 Maret 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PejabatStruktural Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemerintah KabupatenAceh Tamiang, yang selanjutnya untuk Tahun Anggaran
Putus : 14-07-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — SUDIRO LESMANA Bin WONG JIT WAN
7361 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aken PurbaBBA;14.Foto copy yang telah dilegalisir Surat Petikan KeputusanGubernur Jambi Nomor : 821.22/341 /UP tanggal 15 Pebruari2006 berikut lampirannya;e Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan KPropinsi Jambi tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri SipilAn. Sdr. Syamawi. D No.
    UP. 10015/PDK/B.3/74 tanggal 19091974berikut lampirannya;e Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 821.22/1870/UP tanggal 19 Juni 2004 berikut lampirannya;15.Potongan cek BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI nomor: CAA 351025 tanggal 311005 atas nama VICTOR;e Rekening Koran BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI nomorNasabah 01000208 atas nama ARISTA ENGINEERING, PT.Alamat KAMBOJA III No. 64 RT/RW 07/03 Jambi;e Akta Notaris Nomor 70 tanggal 30 Agustus 2005 tentang KU ASA;16.1 (satu
    Aken PurbaBBA;14.Foto copy yang telah dilegalisir Surat PetikanKeputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/341 /UPtanggal 15 Pebruari 2006 berikut lampirannya;e Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan KPropinsi Jambi tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri SipilAn. Sdr. Syamawi. D No.
    UP. 10015/PDK/B.3/74 tanggal 19091974berikut lampirannya;e Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 821.22/1870/UP tanggal 19 Juni 2004 berikut lampirannya;14.Potongan cek BANK PEMBANGUNAN DAERAHJAMBI nomor : CAA 351025 tanggal 311005 atasnama VICTOR;e Rekening Koran BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI nomorNasabah 01000208 atas nama ARISTA ENGINEERING, PT.Alamat KAMBOJA III No. 64 RT/RW 07/03 Jambi;e Akta Notaris Nomor 70 tanggal 30 Agustus 2005 tentang KU ASA;16.1 (satu)
    Aken PurbaBBA;14.Foto copy yang telah dilegalisir Surat Petikan Keputusan GubernurJambi Nomor : 821.22/341 /UP tanggal 15 Pebruari 2006 berikutlampirannya;68e Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan KPropinsi Jambi tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri SipilAn. Sdr. Syamawi. D No.