Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Kupang (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang;----------------------------------------------------------------------------------------------4.

Mewajibkan Bupati Kupang (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang;----------------------------------------------------------------------------------------------5.

OBJEK SENGKETABahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalahSURAT KEPUTUSAN Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, selanjutnyadalam gugatan ini disebut dengan Objek Gugatan:;B. DASAR GUGATAN1.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Bupati KupangNomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementaradari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga KabupatenKupang, tanggal 26 April 2016 telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatandalam perkara @ QUO 22222 none nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen en cee ene6.

Bahwaterbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKDKAB.KPG/2016, tanggal 26 April 2016, tentang Pemberhentian Sementaradari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga KabupatenKupang, telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku, Derupa: nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.a.

Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05//BKD/KAB.KPG/2016 tentangPemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga Kab. Kupang telah sesuai dengan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku. A.

Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKDKAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan KepalaDinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupangmerupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum Tata Usaha Negarabelumbersifatfinal namun telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan. 2

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SK-BKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; ---------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II

Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SK-BKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 ;--------------------------------3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SK-BKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 ;----4.

Sesuaidengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor :821.21/271/SKBKD/2013, tentang Pengangkatan Saudara Andi Taswin ,SH sebagaiDirektur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang,tanggal 10 Mei 2013 jo. ketentuan pasal 5 ayat (4) PermendagriNomor 2 tahun 2007, tentang Organ Dan Kepegawaian PerusahaanDaerah Air Minum.

Bukti P 1 : Fotocopy KeputusanWalikota PadangNomor : 821.21/311/SKBKD/2015tentangPemberhentianDirektur UmumPerusahaan DaerahAir Minum (PDAM)Kota Padang tanggal22 Juni 2015( Fotocopy sesuaidengan asli) Halaman 41 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2015/PTUNPDG42 Bukti P 2Fotocopy KeputusanWalikota PadangNomor : 821.21/271/SKBKD/2013tentangPengangkatanSaudara AndiTaswin, SH sebagaiDirektur UmumPerusahaan DaerahAir Minum KotaPadang tanggal 10Mei 2013( Fotocopy sesuaidengan fotocopyDecree Bukti P 3Fotocopy

Bhi copy Surat Pengangkatan Andi Taswin, SH sebagai Direktur Umum, SKWNo .821.21/271/SKBKD/2013 tanggal 10 Mei 2013. (Fotocopy sesuai denganfotocopy ) ; 2.Bhiktocopy Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/311/SKBKD/2015 tanggal 22Juni 2015 Fotocopy Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/309/SKBKD/2015Itanggal 22 Juni 2015 Fotocopy Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/310/SKBKD/2015 tanggal 22 Juni 2015 ( Fotocopy sesuai dengan asli) ; 3.)

Khairul Ikhwan, MMI Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Padang ) ( fotocopy sesuai dengan Bkidktocopy Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/583/SK.BKD/2013.ktentang Pengangkatan Drs.

Keputusan Tata Usaha Negara lah yang dapat menjadiPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 = T2 yaitu Surat KeputusanWalikota Padang Nomor 821.21/311/SKBKD/2015 tanggal 22 Juni 2015 (objeksengketa), didapatkan fakta bahwa Andi Taswin, SH.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaNomor : 821.21/535/Dikpora tanggal 21 Februari 2016 tentangPenunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri 1 DoloBarat Kab. Sigi dengan keanggotaan sebagai berikut :Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri 1 Dolo Barat No. Nama Unsur Jabatan1 Moh. Faizal Amir, ST Masyarakat Ketua Tim2 Syamsudin Nur, A.md. Masyarakat Drafter3 Moh. Ikhlas, ST.

AHMAD LABASO, S.Pd, M.Pd membuat lagi suratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigtentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri 1Dolo Barat Tahun 2016 Nomor 821.21/138/Dikpora dengan memalsukantanggal surat seolaholah dibuat tanggal 21 Februari 2016 sama dengansurat nomor 821.21/535/Dikpora tanggal 21 Februari 2016 tentangPenunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri 1 Dolo BaratTahun 2016, surat Nomor 821.21/138/Dikpora dibuat oleh Sdr.

AHMAD LABASO, S.Pd, M.Pd membuat lagi suratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigitentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri 1Dolo Barat Tahun 2016 Nomor 821.21/138/Dikpora dengan memalsukantanggal surat seolaholah dibuat tanggal 21 Februari 2016 sama dengansurat nomor 821.21/535/Dikpora tanggal 21 Februari 2016 tentangPenunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri 1 Dolo BaratTahun 2016, surat Nomor 821.21/138/Dikpora dibuat oleh Sdr.

Bahwa 170 orang pejabat yang di non job kan oleh Pit Bupatiwaktu itu, kKemudian dikembalikan dalam jabatan oleh BupatiLampung Utara, dan TERGUGAT selaku Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/29/II/38LU/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pencabutan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/02/38LU/2018 tangggal 21 Maret 2018 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari jabatan structural Eselon Ildilingkungan Pemerintah Daerah

Bupati Lampung Utara melakukan proses mutasi/rollingpegawai di lingkungan Pemda Lampung Utara dan Pihak Tergugat Hi.SYAHBUDIN, ST.MT menjadi salah satu Pihak yang terkenamutasi/rolling jabatan sebagaimana berdasarkan Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor : 821.21/02/38LU/2018 tertanggal 20Maret 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dari JabatanPimpinan Tinggi Pratama (Eselon Ilb) Jabatan Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara,selain itu Plt.

Bupati Lampung Utara kembali mengeluarkan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/41/38LU/2018tertanggal 28 Mei 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiLampung Utara Nomor : 821.21/02/38LU/2018 tanggal 20 Maret2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari JabatanPimpinan Tinggi Pratama (Eselon Ilb) Jabatan Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara,sehingga Tergugat kembali lagi kedalam jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Ilb) Kepala Dinas Pekerjaan

/29/II/38LU/2018 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Lampung Utara Nomor : 821.21/62/II/38LU/2018 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon IIDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.Bahwa menindak lanjuti pada point 6 (enam) tersebut diatas,kemudian Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utaramengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PengadaanBarang / Jasa 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/2603/12LU/K/

Utara Nomor: 821.21/02/38LU/2018 tanggal 20 Maret 2018tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Ilb) Jabatan Kepala Dinas PUPR Kab.

NegaraMedan mengambilalin duduk sengketa seperti yang terurai dalam SalinanHalaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 55/B/2016/PT.TUNMDNResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:20/G/2015/PTUNPDG tanggal 22 Desember 2015 yang amar selengkapnyasebagai berikut; 202 2n ene n en nn nn nnn nen nn ence nnn nnen nn enennnsnenensMENGADILIDALAM PENUNDAAN :1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Walikota Padang Nomor 821.21

/311/SKBKD/2015 tentangPemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 selama pemeriksaan berlangsungsampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecualiada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SkBKD/2015 tentang

Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015;Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota PadangNomor 821.21/311/SKBKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur UmumPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 ;Memerintahkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Nama Baik Penggugat DalamKedudukan Harkat dan Martabatnya Semula ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi Untuk Membayar BiayaPerkara secara Tanggung Renteng

Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan: Menerima permohonanbanding Tergugat/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:20/G/2015/PTUNPDG tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding,dan dengan mengadili sendiri:Dalam Penundaan Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 20/PenP/2015/PTUNPDG tanggal 22 Desember 2015 tentangPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor:821.21

dengan Asas PenyelenggaraanNegara dan bertentangan dengan Asas Profesionalitas;n Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamadala hal segi prosedur dan substansi tersebut , Majelis banding tidak sependapatdengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai DirekturPerusahaan Daerah Air Minum Kota Padang adalah dalam rangka Keorganisasi,sebagaimana yang tercantum dalam poin menimbang huruf b keputusan WalikotaPadang Nomor: 821.21

Bahwa dasar daripada surat Keputusan Gubernur PropinsiPapua Nomor SK.821.23002 tertanggal 15 Nopember 2010adalah diterbitkan berdasarkan surat daripada penjabatBupati Deiyai Nomor : 821.21/115/DY/2010 tertanggal 5Nopember 2010 tentang pengangkatan dalam jabatanstruktural pada pemerintah Kabupaten Deiyai ;2.

ANSELMUS DOUW telahmencabut kembali aspirasinya yang disebutkan dalamsurat yang dibacakan oleh Penjabat Bupati tersebut.Maka pengajuan Surat Penjabat Bupati Deiyai No.821.21/115/DY/2010, tidak mempunyai Faktapendukung ;Bahwa sekalipun telah dilakukan pembayaran dendaadat sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluhjuta rupiah ) dan aspirasi juga sudah dicabut, namunsampai saat ini , jabatan PENGGUGAT masih dinonjobkan ( Demosi ) ;+ Bahwa jabatan Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset

Bukti bukti mana telah diberimaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataufotocopy nya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 sampaidengan P8, yaitu:P1 : Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua NomorSK.821.2 3002 tanggal 15 Nopember 2010 (Sesuai DenganAslinya) ;P2 : Surat Bupati Deiyai Nomor : 821.21/115/dy/2010tanggal 05 Nopember 2010 tentang usul calon KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah dkk kepada Gubernur Propinsi Papua (Copy dariCopy)P3 : Surat Sekretaris

tinggal di Nabire pekerjaan swasta ; Bahwa saksi kenal Bambang Hadi Susanto tahun 2010 ; Bahwa saksi mengetahui Bambang Hadi Susanto memiliki2 jabatan, yang di nabire sudah dilantik sedangkanyang di Deiyai belum dilantik ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilsanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti suratberupa Foto Copy Surat Surat yang bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya atau fotocopy nya dan diberi tandaT1 sampai dengan T2 yaitu ;T1 =: Surat Bupati Deiyai Nomor : 821.21

;Bahwa penggugat diangkat dalam jabatannya sebagai SekretarisDaerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran dengan pangkat golonganPembina Utama Muda (IV/c) / 01102005 berdasarkan KeputusanGubernur Lampung Nomor : 821.21/4737/Il.09/2010 tanggal 24September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalamJabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

Kesuma Dewangsa, M.M(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;e Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/473211.09/2010 tanggal 24 September 2010 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatanSekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran atas nama Ir.Kesuma Dewangsa, M.M (fotocopy sesuai dengane Surat Kepala Biro Admistrasi Aparatur Sekretariat KabinetRepublik Indonesia tanggal 21 September 2011 nomor :B.1675/Adm.21/X1/2011 (fotocopy sesuai denganAslinya) : Surat Gubernur Lampung tanggal 23 Januari 2013

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenangpengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS (fotocopy dari fotocopy 2. ) jessseseeeeeeeT :Undang Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (fotocopy dari fotocopy) ;3T :Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/4732/II.09/ 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan4 Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran atas nama Ir.

BAIQ MAGDALENA selaku Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara, dalam hal ini selaku Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiNusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Nomor: 821.21/215/KEPEG tanggal 04 Januari 2005 dan selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) DIPA Satuan Kerja Peningkatan PelayananKesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 678/MENKES/SKN/2005 tanggal06 Mei 2005, pada tanggal 12 Januari 2006

BAIQ MAGDALENA selaku Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara, dalam hal ini selaku Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiNusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Nusa TenggaraHal. 5 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010Barat Nomor: 821.21/215/KEPEG tanggal 04 Januari 2005 dan selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) DIPA Satuan Kerja Peningkatan PelayananKesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 678/MENKES/SK/V/2005 tanggal06

BAIQ MAGDALENA selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, dalam hal ini selaku Kepala Dinas KesehatanProvinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NusaTenggara Barat Nomor: 821.21/215/KEPEG tanggal 04 Januari 2005 dan selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satuan Kerja PeningkatanPelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 678/MENKES/SK/V/2005 tanggal 06 Mei 2005, pada tanggal 12 Januari 2006

;e Petikan Keputusan Gut5ernur NTS No. 821.21/215/KEPEG tentangMutasi dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTSdan lampirannya;e 1 (satu) lembar copy slip penarikan uang pada BCA Cakranegara,rekening Nomor: 7300062860, nama pernilik : Zulfah, terdiri daripenarikan tanggal 12012006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah) dan penarikan tanggal 13012006 sebesar Rp 1.500.000.000.

Hijrat Tria Putra yang dibuat dihadapan Notaris Hj, Hurlah Sadeli, SH.; Petikan Keputusan Gut5ernur NTS No. 821.21/215/KEPEG tentangMutasi dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTSdan lampirannya; 1 (satu) lembar copy slip penarikan uang pada BCA Cakranegara,rekening Nomor: 7300062860, nama pernilik : Zulfah, terdiri daripenarikan tanggal 12012006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah) dan penarikan tanggal 13012006 sebesar Rp 1.500.000.000.

NILMA LAFRIDA, Mpd selaku Kepala SekolahSMAN 9 Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Padang Nomor :821.21/67/SKBKD/2011 tanggal 28 Februari 2011 Tentang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Kepala Sekolah di lingkunganPemerintah Kota Padang pada waktu di antara bulan Januari 2012 sampai dengan Juni2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013,bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Kota Padang atau setidaktidaknya

memeriksa dan mengadiliTindak Pidana Korupsi, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau OrangLain Atau Suatu Koorporasi, Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan, AtauSarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat MerugikanKeuangan Negara Atau Perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara cara sebagai berikut :Berawal pada tahun ajaran 2012/2013, pada waktu terdakwa menjabat selakukepala sekolah SMAN 9 kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No.821.21

NILMA LAFRIDA, Mpd selaku Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan danKebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 2266/IV/Kwpk1986 tanggal 30 Januari1986 dan selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK)Walikota Padang Nomor : 821.21/67/SKBKD/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan KepalaSekolah di lingkungan Pemerintah Kota Padang pada waktu di antara bulan

Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus AtauSementara Waktu, Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga YangDisimpan Karena Jabatan, Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga TersebutDiambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain, Atau Membantu Dalam MelakukanPerbuatan Itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada tahun ajaran 2012/2013, terdakwa menjabat sebagai KepalaSekolah SMAN 9 Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No.821.21

HUSNUDDIN ACHSYID,MM selaku KepalaPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) ProvinsiNusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor :821.21/265/BKD/2010 tanggal 06 April 2010, pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan secara pasti dalam bulan Desember 2011 sampai denganbulan Maret 2012 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampaidengan tahun 2012, bertempat di kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Provinsi NTB jalan dr.

HUSNUDDIN ACHSYID, MM. selaku KepalaPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NusaTenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.21/265/BKD/2010 tanggal 06 April 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan secara pasti dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulanMaret 2012 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampaidengan tahun 2012, bertempat di kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Provinsi NTB jalan dr.

Dana Bantuan Kekeringan tertanggal 20 April 2012 senilai Rp25.000..Copy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan PenanggulanganBencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor05/372.c/BPBD.NTB/X1/2011 tanggal 21 November 2011 TentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat selaku Bendahara dan Pembantu Umum Administrasi (DanaAPBN) tahun Anggaran 2011 (legalisir).Copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.21/265/BKD/2010

Copy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan PenanggulanganBencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor05/372.c/BPBD.NTB/XI/2011 tanggal 21 November 2011 TentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Badan PenanggulanganBencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Bendahara danPembantu Umum Administrasi (Dana APBN) tahun Anggaran 2011(legalisir).36 Copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.21/265/BKD/2010 tanggal 06 April 2010 Tentang Mutasi Dalam JabatanStruktural Eselon

Copy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan PenanggulanganBencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor05/372.c/BPBD.NTB/XI/2011 tanggal 21 November 2011 TentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Badan PenanggulanganBencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Bendahara danPembantu Umum Administrasi (Dana APBN) tahun Anggaran 2011(legalisir).49 Copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.21/265/BKD/2010 tanggal 06 April 2010 Tentang Mutasi Dalam JabatanStruktural Eselon

Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor: 1403/2016/S.327.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal16 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh)hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang karena didakwa:KESATU :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo KotaPadang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), (8) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo KotaPadang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

No. 458 K/Pid.Sus/2016undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAU,KEDUA :Bahwa ia Terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo KotaPadang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21/155/SK/BKD/2008Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Setnawarni;1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat 1 Sumatera Barat No.PDK.979/A/1985, KeputusanPengangkatan menjadi PNS pada tanggal 12 Desember 1985, atas namaSetnawarni,S.Pd.;2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat 1 Sumatera Barat No.821.21/155/SK/BKD/2008 TentangPegangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan DariJabatan

No. 458 K/Pid.Sus/20163. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat 1 Sumatera Barat No.821.21/155/SK/BKD/2008 TentangPegangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan DariJabatan Kepala Sekolah Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Padang,atas nama Setnawarni,S.Pd.

Kesehatan (BOK) Puskesmas kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017;

Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selakuKepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati LampungUtara Nomor: 821.21/172/II/31LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 TentangHalaman 2 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUSTPK/ 2021 / PT TJKPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam JabatanPimpinan Tinggi Pratama (Eselon Ilb) di Lingkungan Pemerintah KabupatenLampung Utarapada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti pada tahun

Korupsi, melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dari tahun 2017 sampaidengan tahun 2018 dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utaraberdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21

Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selaku KepalaDinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung UtaraNomor: 821.21/172/II/31LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam JabatanPimpinan Tinggi Pratama (Eselon Ilb) di Lingkungan Pemerintah KabupatenLampung Utara pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di KantorHalaman 16 dari

Maya Metissa, M.Kes Binti Djanah Yusuf selakuKepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati LampungUtara Nomor: 821.21/172/II/31LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam JabatanPimpinan Tinggi Pratama (Eselon Ilb) di Lingkungan Pemerintah KabupatenHalaman 30 dari 96 Putusan Pidana PT Nomor :2 / PID.SUSTPK/ 2021 / PT TJKLampung Utara pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti pada

Apabila pelaksana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain,itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas KesehatanLampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:821.21/172/Il/31LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon IIb) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;Menimbang, bahwa dalam

Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 5 mengenaipokok perkara, bahwa Pemohon berupaya pindah kerja keSiau Timur dan tinggal bersama dengan Termohon denganmaksud menghindar dari perempuan selingkuhan adalah tidakbenar.Kepindahan Pemohon ke siau Timur dikarenakan permintaanPemohon agar lebih dekat dengan Termohon dan anakanaksehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati KepulauanSangihe Nomor 821.21/SK/276/2005 tentang PemidahanPegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan PemerintahKabupaten Kepulauan

Fotokopi SK Mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah KabupatenKepulauan Sangihe atas nama Tergugat Nomor 821.21/SK/276/2015tertanggal 30 Desember 2005, bermaterai cukup dan telah diperiksa sertadilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya Kemudian olehKetua Majelis diberi tanda bukti P7.

Kepindahan Tomohon ke Siau TimurHim 35 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thndikarenakan permintaan permohonan agar lebih dekat dengantermohon dan anakanak sehingga berdasarkan surat keputusanBupati Kepulauan Sangihe nomor 821.21/SK/276/2005 tentangpemindahan pegawai negeri sipil daerah di lingkungan PemerintahKabupaten Kepulauan Sangihe Tomohon ditempatkan pada kantorlurah tatahadeng Kecamatan Siau Timur..

Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.21/SK/276/2005tanggal 30 Desember 2005 tentang pemindahan pegawai negeri sipildaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan SangiheHim 38 dari 56 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA Thnb. Bukti pengiriman uang melalui bank BRI Siau Timurc. Tanda Terima Dokumen Jaminan Peminjaman pada PT. bank SulutCabang Tahuna P.K Nomor/TGL.316/KPPT/THN/2012 tanggal 12April 2012.d.

NegeriPadang Nomor 19/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Pdg, tanggal 8 September 2015,serta semua Surat Surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22April 2015 Nomor : Reg.Perk:PDS02/Ft.1/PDANG/04/2015 Terdakwa telah didakwadengan dakwaan sebagai berikut :KESATUPRIMAIR:Bahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo KotaPadang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (83) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo KotaPadang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 TahunHalaman 24 dari 60 halaman putusan Nomor 23/TIPIKOR/2015/PT.PDG2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo KotaPadang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

seratus dua puluh enam riburupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo KotaPadang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 821.21

Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa;Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Setnawarni;2. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat 1 Sumatera Barat No.PDK.979/A/1985, Keputusan Pengangkatanmenjadi PNS pada tanggal 12 Desember 1985, atas nama Setnawarni,S.Pd.;3. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat 1 Sumatera Barat No.821.21

.;3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat 1 Sumatera Barat No.821.21/155/SK/BKD/2008Tentang Pegangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalamdan Dari Jabatan Kepala Sekolah Sekolah dilingkungan PemerintahKota Padang, atas nama Setnawarni,S.Pd.

padapokoknya tetap dengan tuntutan semula;Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa dan atau PenasehatHukum Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknyatetap dengan pembelaan semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUPRIMAIR:Bahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan NanggaloKota Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), (8) UndangundangNomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan NanggaloKota Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), (8) UndangundangNomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan NanggaloKota Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

seratus dua puluh enam ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8Undangundang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa SETNAWARNI, S.Pd selaku Kepala Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) Nomor 06 Kampung Lapai Kecamatan NanggaloKota Padang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.21

FIRDAUS ILYAS, MM selaku Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Kota Padang sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor :821.21/572/SKBKD/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan Surat KeputusanWalikota Nomor : 469.A tahun 2009, Dispora Kota Padang ditunjuk selaku pengelolaGOR H. Agus Salim Padang yang salah satu kewenangan dan tugasnya adalahmelaksanakan pungutan, retribusi terhadap penggunaan fasilitasfasilitas yang adadalam kawasan GOR H.

FIRDAUS ILYAS, MM selaku Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Kota Padang sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor :821.21/572/SKBKD/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan Surat KeputusanWalikota Nomor : 469.A tahun 2009 Tentang Penunjukkan Dinas Pemuda dan OlahRaga Kota Padang sebagai pengelola GOR. H.

FIRDAUS ILYAS, MM selaku Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Kota Padang sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor :821.21/572/SKBKD/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan Surat KeputusanWalikota Nomor : 469.A tahun 2009, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padangsebagai pengelola GOR H. Agus Salim Padang dengan Objekobjek yangdikelola sebagai berikut :1.

Pembuktian unsur ini belum mencakup kepada unsur perbuatankarena perbuatan yang didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atauHalaman 70 dari 122 Putusan Nomor :46/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdgunsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganternyata Terdakwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan adalah selaku KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang sesuai dengan SK Walikota PadangNomor : 821.21/572/SKBKD

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwadipersidangan jika dipersesuaian dengan keterangan Ahli dan barang buktidipersidangan maka terungkap fakta dipersidangan terdakwa selaku Kepala DinasPemuda Olahraga Kota Padang yang diberikan Tugas dan kewenangan berdasarkanSurat Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/572/SKBKD/2008 tanggal 23Desember 2008, dan Surat Keputusan Walikota Nomor : 469.A tahun 2009, DisporaKota Padang ditunjuk selaku pengelola GOR H.

Solok Selatan;

Kepala Bidang(Kabid) Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSolok Selatan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor821/02/BKD/Bupati2009 tanggal 19 Januari 2009 dan Surat Pernyataan PelantikanNomor 821.21/41/BKD2009 tanggal 2 Februari 2009 sebagai yang melakukan atauyang turut serta melakukan dengan Terdakwa II AHDIAT Pgl.

Solok Selatan;56) Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.21/41/BKD2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE ;57) Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.21/41/BKD2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE;58) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 Agustus 2009 An. Syaiful Akhmad,BE dengan jumlah Rp. 2.000.000.

Syaiful Akhmad, BE ;57) Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.21/41/BKD2009tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE;58) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 Agustus 2009 An. Syaiful Aknmad, BEdengan jumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk pinjaman sementarauntuk tim jakarta peninjauan lokasi pasar seni modern A.n Kepala Dinas;59) Foto Copy Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 An. Syaiful Akhmad, BEdengan jumlah Rp. 1.000.000.

Solok Selatan;Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG56) Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.21/41/BKD2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE ;57) Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.21/41/BKD2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE;58) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 Agustus 2009 An. Syaiful Akhmad,BE dengan jumlah Rp. 2.000.000.

Kalau yang.dituju itu lebih dari seseorang, mana orang yang terkena putusan itudisebutkan BersifatFinal ; Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;Bahwa sejalan dengan hal itu, Obyek Sengketa yang disengketakan dalampermasalahan ini yakni Keputusan Bupati Bekasi No.821.21 Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bahwa Tergugat rnengeluarkan Keputusan Bupati BekasiNo.821.21 Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang AlihTugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi. Dan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPDI 2017tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan PimpinanTinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi.

Bekasitersebut; Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa yang disengketakan adalahKeputusan Bupati Bekasi No.821.21 Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03Maret 2017 Tentang Alin Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan DiLingkungan Pemerintah Kab.Bekasi.

Dan Keputusan No.821.21 Kep.340BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/AlihJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diLingkungan Pemerintah Kab. Bekasi yang memuat tentang DemosiPenggugat.

DanKeputusan Bupati Bekasi No.821.21 Kep.340BKPPD/2017 tertanggal 03Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaAdministrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Firdaus Ilyas, M.M. selaku Kepala DinasPemuda dan Olahraga Kota Padang sesuai dengan SK Walikota PadangNomor: 821.21/572/SKBKD/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan SuratKeputusan Walikota Nomor: 469.A Tahun 2009, Dispora Kota Padang ditunjukselaku pengelola GOR H. Agus Salim Padang yang salah satu kewenangan dantugasnya adalah melaksanakan pungutan, retribusi terhadap penggunaanfasilitasfasilitas yang ada dalam kawasan GOR H.

Firdaus Ilyas, M.M. selaku Kepala DinasPemuda dan Olahraga Kota Padang sesuai dengan SK Walikota PadangNomor: 821.21/572/SKBKD/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan SuratKeputusan Walikota Nomor 469.A Tahun 2009 Tentang Penunjukan DinasPemuda dan Olah Raga Kota Padang sebagai pengelola GOR H. Agus Salimbersamasama dengan saksi Astronel, S.E. selaku Ketua Tim pengelola KolamRenang Teratai Padang yang juga selaku Kabid Sarana dan Prasarana DisporaKota Padang dan saksi Drs.

Firdaus Ilyas, M.M. selaku Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Kota Padang sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor:821.21/572/SKBKD/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan Surat KeputusanWalikota Nomor 469.A Tahun 2009, Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaPadang sebagai pengelola GOR H.

pengembangan kolam renang dan terhadapSurat Keputusan yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut di atas tidakmerupakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah fakta hukum yangkeliru yang mengakibatkan putusan yang juga keliru karena berdasarkanfakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dan Terdakwa:Bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Pemuda dan OlahragaKota Padang sesuai Surat Keputusan Walikota Padang Nomor:821.21