• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:-----Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi danPemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolahdan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah KabupatenPangkajene dan Kepulauan, beserta Daftar Lampiran KeputusanBupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016,Khusus Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah, S.Pd.;---------------3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa:----------------------------------------------------------------------Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, tentang Mutasi danPemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolahdan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah KabupatenPangkajene dan Kepulauan, beserta Daftar Lampiran KeputusanBupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016,Khusus

  Nomor:821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016,khususnya Nomor Urut 27, atas nama Rahmansyah,S.Pd.

  Menyatakan Keputusan Bupati Pangkajeme dan KepulauanNomor :821.29/583/BKDD/2016 adalah sah;3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugattersebut adalah gugatan yang tidak berdasar hukum;4.

  Bukti P2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Rahmansyahdan kawankawan kepada Bupati Pangkajene danKepulauan, tanggal 22 Desember 2016, Perihal:Keberatan atas SK Bupati No. 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, dan SK BupatiNo. 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 Nopember3. Butti P3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima/Resi dariKantor Pos, tanggal 2412 2016;4.

  Bukti P4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan KeputusanBupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016, atasnama Rahmansyah, S.Pd. ;5. Bukti P5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Rahmansyahdan kawankawan kepada Gubernur SulawesiSelatan, tanggal 04 Januari 2016, Perihal:Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pangkajenedan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016;6.

  BuktiT4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan BupatiPangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/499/BKDD/2016, tanggal O38 Oktober 2016, atas namaRahmansyah) 220220 25.

• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:----- Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, Nomor Urut: 21. atas nama Zainuddin M., 22. atas nama Usman T., S.Pd., 23. atas

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:---------------------------------------------------------------------- Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Mutasi dan Pemberian Tugas Tambahan Bagi Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor:821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November 2016, tentangMutasi dan Pemberian Tugas Tambahan bagi Guru SebagaiKepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di LingkunganPemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan denganLampiran SK Nomor Urut: 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 29 tersebut;Mengembalikan Harkat, Martabat dan kedudukan ParaPenggugat sebagaimana semula; 5.

  Bukti P.l 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan BupatiPangkajene dan Kepulauan Nomor:821.29/583/BKDD/2016, tanggal 07 November2016, atas nama Zainuddin M; 2. Bukti P.IIl 1 : Fotokopi sesuai asli, PetikanKeputusan BupatiPangkajene dan Kepulauan Nomor:821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November2016, atas nama Usman T, S.Pd; 3.

  Bukti P.IIl 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan BupatiPangkajene dan Kepulauan Nomor:821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November2016, atas nama Mursida, S.Pd ; 4. Bukti P.IV 1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan BupatiPangkajene dan Kepulauan Nomor:821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November2016, atas nama Nurhayati, S.Pd; 5. Bukti P.VI1 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan BupatiPangkajene dan Kepulauan Nomor:821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November2016, atas nama Hj.

  Bukti P.I s/d PVIl4:10.Bukti P. s/d PVII5:11.Bukti P.16: Fotokopi sesuai asli, Petikan Keputusan BupatiPangkajene dan Kepulauan Nomor:821.29/583/BKDD/ 2016, tanggal 07 November2016, atas nama ST. Sopiati, S.Pd; Fotokopi sesuai asli, Surat dari Rahmansyah,S.Pd., dkk, tanggal 22 Desember 2016, perihal:Keberatan atas SK.

  Bupati No. 821.29/499/BKDD/2016, tanggal 03 Oktober 2016 dan SKBupati No.821.29.583/ BKDD/2016, tanggal 7November 2016, yang ditujukan kepada BapakBupati Pangkajene dan Kepulauan; Fotokopi sesuai asli, Surat dari Usman T, S.Pd.

• Laosma Purba, SE, Tanggal 23 September2020, pertama diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 September 2020adalah Keputusan Bupati Seruyan Nomor:821.29/34/BID.

  Karena, Tergugat menggunakan wewenang yang Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLKdimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan olehPeraturan Perundangundangan;Bahwa, Penerbitan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor:821.29/35/BID./BKPSDM/IX/2020, Tentang Perubahan SuratKeputusan Bupati Seruyan Nomor:821.29/34/BID.

  Bahwa, Keputusan Bupati Seruyan Nomor:821.29/35/BID.I/BKPSDM/IX/2020, Tanggal 23 September 2020,Tentang Perubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor:821.29/34/BID.I/BKPSDM/IX/2020, Tentang Perubahan Keputusan Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLKBupati Seruyan Nomor. 821.29/34/BID.l/BKPSDM/X/2020, TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Kepala DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Seruyan a.n.

  Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor:821.29/35/BID.

  Sedangkan dalam Surat TanggapanTergugat tidak menjawab secara subtansi keberatan yang diajukanPenggugat serta tidak dicantumkannya alasan objektif dilakukan perubahanSurat Keputusan Nomor: 821.29/34/BID./BKPSDM/IX/2020, tertanggal 21September 2020 pada Surat Keputusan Nomor:821.29/35/BID.

• Menyatakan barang bukti berupa : -----------------------------------------------------(1) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/008/BKD-B.TU/2008 tertanggal 21 Juli 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una;-------------(2) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/010/BKD-B.TU/2011 tertanggal 09 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan

  SAPTON HINGKUA, S.Pd. sebagai Kepala SMP Negeri 2 Tojo);-----(3) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/010/BKD-B.TU/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dilegalisir (mengenai SK Pengangkatan Sdr.

  SAPTON HINGKUA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Satu Atap Negeri Matako menjadi Kepala SMP Negeri 2 Tojo);------------------------------------------------------------------------------(4) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/010/BKD-B.TU/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dilegalisir (mengenai SK Pengangkatan Sdr. ASMIN A. KANDUPI, S.

  Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor :821.29/008/BKDB.TU/2008 tertanggal 21 Juli 2008 tentangPengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas dan Kepala 1617 Sekolah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor :821.29/010/BKDB.TU/2011 tertanggal 09 Oktober 2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di LingkunganPemerintah Kabupaten Tojo UnaUna yang telah dilegalisir(mengenai SK Pemberhentian Sdr.

  SAPTON HINGKUA, S.Pd. sebagai Kepala SMPNegeri 2 Tojo); Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor :821.29/010/BKDB.TU/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di LingkunganPemerintah Kabupaten Tojo UnaUna yang telah dilegalisir(mengenai SK Pengangkatan Sdr.

  Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor :821.29/008/BKDB.TU/2008 tertanggal 21 Juli 2008 tentangPengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas dan KepalaSekolah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una 2.

  Menyatakan barang bukti berupa (1) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor :821.29/008/BKDB.TU/2008 tertanggal 21 Juli 2008 tentangPengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas dan KepalaSekolah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una (2) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor :821.29/010/BKDB.TU/2011 tertanggal 09 Oktober 2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di LingkunganPemerintah Kabupaten Tojo UnaUna yang telah dilegalisir(mengenai SK Pemberhentian Sdr

• Bupati Lampung Utara No.821.29/57/09/2001 tanggal 9 Agustus 2001 ;Bahwa Penggugat telah menerima SK. dari Kepala Dinas PendidikanKabupaten Lampung Utara Nomor. 800/523/IILU/2010 tanggal 31 Maret2010 tentang pembagian tugas sebagai Pengawas.

  Nomor Putusan 468 K/TUN/2012DALAM PENUNDAAN :Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :821.29/ 85/IV31LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan /Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional GuruDilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma.

  Pd;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiLampung Utara Nomor : 821.29/85/l/31LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam JabatanFungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah KabupatenLampung Utara Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI,A.Ma.

  Bahwa Penggugat pada saat itu dengan tegas menolakSurat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/I/31LU/2010tersebut.

  Dengan demikian pengakuan Penggugat dihadapan Majelis Hakimpada pemeriksaan persiapan merupakan bukti sempurna dan tidakterbantahkan yang menunjukan bahwa Penggugat telah mengetahui SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/I/31LU/2010 yangmerupakan objek sengketa a quo jauh sebelum Penggugat mengajukan danmendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung;Bahwa apabila dihitung sejak diberitahukan Petikan Surat Keputusan BupatiLampung Utara Nomor: 821.29/85

• wfd-id="8">

  Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah:

• Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
• Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

  • Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
  • Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh;

  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Usul Penetapan Pengukuhan Dewan

  Berdasarkankeputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/02/2014, yang diubah denganKeputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/163/2014 tanggal 7 Februari2014, yang terhitung mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, sehinggamasa kepengurusan MAA dimaksud telah berakhir terhitung tanggal 31Desember 2018;Halaman 21 dari 70 HalamanPutusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA6.

  Menyatakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KetuaPengurus Majelis Adat Aceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;4.

  Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI diangkat sebagai Pelaksana Tugas(Pit) Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh berdasarkanKeputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari2019 (Objek Sengketa II);4.

  Bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi(Tupoksi) Majelis Adat Aceh (MAA) yang TERGUGAT II INTERVENSIemban sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 821.29/298/2019tanggal 14 Februari 2019 (Objek Sengketa II) telah dilakukan halhalsebagai berikut:a.

  Bapak Sekretaris DaerahAceh Nomor 821.29/39 tanggal 10 Januari 2019 perihalMohon Arahan Terhadap Kefakuman Kepengurusan MajelisAdat Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);Rekomendasi Rapat Majelis Adat Aceh (MAA) tanggal 27Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/163/2014 tanggal7 Februari 2014, tentang Susunan Majelis Pemangku Adatpada Majelis Adat Aceh Tahun 20142019 (fotokopi darifotokopi);Telaahan Staf Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh kepadaBapak Plt.

• ., kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 12Desember 2013, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :Obyek sengketa dalam perkara ini adalah :Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 821.29/356/426.307/2013 Tanggal 6Nopember 2013 Tentang Pemindahan Dan Pemberhentian Tugas GuruSebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,Nomor Urut 6, Atas nama Usman,Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan ini adalah :1.

  Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati ProbolinggoNomor : 821.29/356/426.307/2013 Tanggal 6 Nopember 2013Tentang Pemindahan Dan Pemberhentian Tugas Guru SebagaiKepala Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,Nomor Urut 6, atas nama Usman, S.Pd.l., yang isinya bahwaPenggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah Dasar NegeriSegaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo ;.

  Bahwa Obyek Sengketa digugat oleh Penggugat masih dalamtenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh harisejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara Bahwa setidaktidaknya apabila dihitung sejak tanggal 6 Nopember 2013yaitu sejak diterbitkan keputusan obyek sengketa berupa Keputusan BupatiProbolinggo Nomor : 821.29/356/426.307/2013

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati ProbolinggoNomor : 821.29 / 356 / 426.307 / 2013 tanggal 6 Nopember 2013tentang Pemindahan dan Pemberhentian Tugas GuruSebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah KabupatenProbolinggo, Nomor Urut 6, atas nama USMAN,3.

  Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan BupatiProbolinggo Nomor : 821.29/356/426.307/2013 tanggal 6Nopember 2013 tentang Pemindahandan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah di LingkunganPemerintah Kabupaten Probolinggo, Nomor Urut 6, atas nama USMAN,4.

• Putusan Nomor 187 K/TUN/2016oleh Tergugat sebagai Kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Banyuasin (Tergugat) No:821.29/725/BKD.PM/2010 tertanggal14 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai KepalaSekolah Sekolah Dasar Negri 13 Kecamatan Talang Kelapa KabupatenBanyuasin.

  Putusan Nomor 187 K/TUN/2016di Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasinberdasarkan Surat Keputusan Penggugat Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015tertanggal 6 April 2015 tanpa dasar hukum yang sah maka Surat Keputusanyang dikeluarkan Tergugat yaitu. Surat Keputusan Nomor821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 . adalah tidak sah ataubatal;11.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyuasin(Tergugat) Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tanggal 6 April 2015 tentangpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah DalamLingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil noUrut 49 atas nama Hj. Milmilah, S.Pd.

  Memerintahkan Bupati Kabupaten Banyuasin (Tergugat) untuk mencabutSurat Keputusannya Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tanggal 6 April 2015.Tentang pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Dalam LingkunganPemerintah Kabupaten Banyuasin, pegawai Negeri Sipil no Urut 49 atasnama Hj. Milmilah, S.Pd.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BanyuasinNomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah DalamLingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomorurut 49, atas nama Hj. Milmilah, S.Pd. Nip. 195808031985082001,Pangkat/Gol.Ruang Pembina IV/a, diberhentikan dari tugas dan jabatannyaHalaman 8 dari 15 halaman.

• DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei2014 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 9 Mei 2014 denganRegister Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUNBL, dan telah diperbaiki pada tanggal 11Juni 2014 telah mengemukakan alasanalasan sebagai berikut; Objek Gugatan adalah :Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan Adalah SURATKEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH Nomor; 821.29

  Terbanggi Besar Lampung Tengahberdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor; 821.29/028/L1TD.3/201 2. 72222 2 noon n nnn nnn nnn nena. Bahwa sebagai dasar dari susunan organisasi dan tata kerja penugasan Gurusebagai Kepala Sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Th 2010 tentang penugasan Guru sebagai KepalaSekolah. ;.

  Bahwa terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 Penggugat tidak lagi mendudukiJabatan Kepala Sekolah SDN 4 Bandar Jaya berdasarkan Surat KeputusanBupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Funsional di Lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Tengah, yang didalam petikan disebutkan bahwaKemala Dewi, S.pd., menduduki jabatan baru sebagai guru SDN 7 BandarJaya Kabupaten Lampung.

  ;Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 11/G/2014/PTUNBL14.Bahwa atas dasar dan alasan penggugat tersebut, penggugat menilai bahwaobjek gugatan yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAHNomor: 821.29/046/LTD.3/2014 tentang PENGANGKATAN, PEMINDAHANDAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATANKEPALA SEKOLAH DAN JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH a.n KEMALA DEWI, S.Pd.tertanggal 25 Maret 2014 pada dasarnya telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yaitu bertentangan

• Banyuasin yang di angkat oleh Tergugat sebagai Kepalasekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin ( Tergugat )No:821.29/725/BKD.PM/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 Tentang PengangkatanPenggugat sebagai Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negri 13 Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin. Oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat NO 821.29/725/BKD.PM/2010tertanggal 14 Oktober 2010 tentang pengangkatan Penggugat sebagai KepalaSekolah Dasar Negeri 13 Kec.

  Talang Kelapa dan orang tersebut sambil menyerahkanobjek sengketa yaitu surat keputusan bupati Nomor :821.29/130/BKD.PM/2015,tentang pemberhentian Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dari jabatan kepalasekolah dasar negeri 13 kec. Talang Kalapa dan menugaskan Penggugat menjadi gurudi Sekolah Dasar negeri 33 Kec.

  Talang Kelapa Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Penggugat No.821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tanpa dasar hukum yang sah makaSurat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu Surat Keputusan NO 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 . adalah tidak sah atau batal ;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat NO. 821.29/130/BKD.PM/2015tertanggal 6 April 2915 yang memberhentikan Penggugat Sebagai Pegawai NegeriSipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kec.

  Photo copy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor.821.29/725/BKD.PM/2010 Tentang Pengangkatan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagaiKepala Sekolah dalam lingkungan Kabupaten Banyuasin atas nama Milmilah,S.Pd.SDtanggal 14 Oktober 2010 (sesuai dengan asli2. Bukti P.2.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkungan Pemerintah KabupatenBanyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 49, atas nama Hj. Milmilah, Spd.

• Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara iniadalah: Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.821.29 868tanggal 10 Juli 2009 tentang alih tugas Penggugat darijabatan Kepala SMAN 07 pada Dinas Pendidikan Nasional KotaBengkulu ke jabatan sebagai guru SMAN 04 pada DinasPendidikan Nasional Kota Bengkulu;2.

  Bahwa kami sependapat dengan Penggugat bahwa obyeksengketa adalah Keputusan Walikota Bengkulu NomorSK.821.29 868 tentang Pemberhentian Penggugat darijabatan kepala SMAN 07 pada Dinas Pendidikan NasionalKota Bengkulu ke jabatan sebagai guru SMAN 04 padaDinas Pendidikan Nasional KotaBengkulu; 2.

  Pemberhentian Penggugat berdasarkan KeputusanWalikota Nomor: Sk.821.29 868 tanggal 10 Juli2009 dimana Penggugat yang belum berakhir masatugasnya sebagai.

  Bahwa terhadap angka 6.1.1 gugatan Penggugat dapatdijelaskan bahwa butir (a) Keputusan Walikota Nomor:Sk.821.29 868 yang mencantumkan berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan (LHP) khusus Inspektorat Nomor:102/ND/V Insp tanggal O07 Juli 2009 bukan bukti adanyapelanggaran, adalah salah dan keliru.

  Sehingga menurut hemat Tergugatpemeriksaan terhadap Penggugat tidak cacat hukum; Bahwa terhadap angka 6.1.4 gugatan Penggugat dapatkami jelaskan bahwa benar Keputusan Walikota NomorSK.821.29 868 telah mendapatkan pertimbangan dariBadan Pertimbangan Jabatan Kepegawaian Kota Bengkulukarena rentang waktus antara hasil pemeriksaanInspektorat dengan SK Nomor : SK.821.29 868 tersebutterdapat waktu) 3 hari, dimana rapat Baperjakatdilaksanakan tanggal 9 Juli 2009 bertempat di ruangRapat Sesda Kota Bengkulu

• Bupati Lampung Utara No. 821.29/57/09/2001tanggal 9 Agustus 2001 ;6. Bahwa Penggugat telah menerima SK . dari Kepala Dinas PendidikanKabupaten Lampung Utara Nomor. 800/523/IILU/2010 tanggal 31 Maret 2010tentang pembagian tugas sebagai Pengawas. (terlampir) ;7.

  Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31LU/2010Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan FungsionalGuru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ditetapkanPenggugat pada tanggal 03 Agustus 2010.

  Bahwa Penggugat pada saat itu dengan tegasmenolak Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31LU/2010tersebut.

  ;Bahwa apabila dihitung sejak diberitahukan Petikan Surat Keputusan Bupati LampungUtara Nomor: 821.29/85/II/31LU/2010 kepada Penggugat yaitu pada tanggal 5 Agustus2010 sampai dengan didaftarkannya gugatan pada tanggal 2 Desember 2011 maka sudahmelewati batas waktu 90 hari.

  ;Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa sejaktanggal 5 Agustus 2010 atau setidaktidaknya pada tahun 2010 Penggugat telahmengetahui, melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:821.29/85/II/31LU/2010 yang merupakan objek sengketa aquo.

• Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan olehPenggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus MajelisAdat Aceh sampai dengan adanya putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah:a.

  Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KetuaPengurus Majelis Adat Aceh;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali:a. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan PemangkuAdat pada Majelis Adat Aceh Tahun 20192023:b.

  Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/ 298/2019 tanggal 14Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KetuaPengurus Majelis Adat Aceh;Mewajibkan/memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan susunanDewan Pengurus Majelis Adat Aceh Periode 20192023;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/20205.

• Bahwa pada tanggal 31 Juli 2006 Penggugat dipindahtugaskan sebagai Dokter (Dokter Madya) di PuskesmasSumur Batu Kec.Telukbetung Utara berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29 / 11 /25 / 2006 tentang Pengangkatan PNS dalam JabatanFungsional Dokter An. Dr. Endang Budiati (Penggugat)pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagaiDokter (Dokter Madya) pada Puskesmas Sumur BatuKec.Telukbetung Utara ;.

  Bahwa dalam Surat Keputusan Walikota BandarLampung Nomor: 821.29/11/25/2006, dalamkonsiderannya masih menggunakan dasar hukumKeputusan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor: 58/KEP/MEN.PAN/8/2000tahun 2000 dan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan KepalaBKN Nomor: 181. 1/MENKESKESOS/SKB/X11/2000tahun 2000 ;4.

  , Kolusi, dan Nepotisme,yang menyatakan bahwa: "Asas asas umumpenyelenggaraan negara meliputi : AsasKepastian Hukum; Asas TertibPenyelenggaraan Negara; Asas KepentinganUmum; Asas Keterbukaan; AsasProporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan12Asas Akuntabilitas ;10.Bahwa Surat Keputusan Walikota BandarLampung Nomor : 821.29 / 16 / 25 / 2006tentang Pengangkatan Kembali dalam JabatanFungsional Dokter An. dr.

  Bahwa tindakan tindakan Tergugat di atasmelanggar ketentuan ketentuan yang telahdiuraikan di atas, oleh karena itu SuratKeputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.29 /16 / 25 1 2006 tentang Pengangkatan PNS dalanJabatan Fungsional Dokter An. Dr.

  No. 461K/TUN/200716berikutDALAM EKSEPSIBahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atauSetidak tidaknya tidak dapat diterima karena Obyek GugatanPenggugat mengenai penerbitan Keputusan Walikota BandarLampung Nomor : 821.29/16/25/2006 tanggal 15 September 2006tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Ahn.dr.

• Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa:-2.1 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.29-03, Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba,tanggal 30 September 2016, Khusus Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor:821.29-03 Nomor Urut 1, atas nama Drs. Muhammad Saleh, M.Pd., Nip. 19620610 198803 1 013, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina TK.

  I (IV/b), Jabatan Lama Kepala SMAN 2 Bulukumba, Jabatan Baru Guru SMAN 14 Bulukumba;----------- 2.2 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.29-03, TentangPemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba,tanggal 30 September 2016, Khusus Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.29-03 Nomor Urut 2, atas nama Drs. Muh. Sufri, M.Pd., Nip.19640409 198803 1 014, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina TK.

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; ------------------------------------

  5. Menyatakan barang bukti berupa : -----------------------------------------------------

  (1)	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/008/BKD-B.TU/2008 tertanggal 21 Juli 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una;-------------
  (2)	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/010/BKD-B.TU/2011 tertanggal 09 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dilegalisir (mengenai SK Pemberhentian Sdr. SAPTON HINGKUA, S.Pd. sebagai Kepala SMP Negeri 2 Tojo);-----
  (3)	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/010/BKD-B.TU/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dilegalisir (mengenai SK Pengangkatan Sdr. SAPTON HINGKUA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Satu Atap Negeri Matako menjadi Kepala SMP Negeri 2 Tojo);------------------------------------------------------------------------------
  (4)	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.29/010/BKD-B.TU/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dilegalisir Perk : PDS04/POSO/09/2012 tanggal 10 September 2012,Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu. dengan dakwaan sebagaiberikut ;PRIMAIR in2 ne nnn nen n ence n ener eee een eee en eeneeeeeeeeeBahwa ia Terdakwa SAPTON HINGKUA, S.Pd selaku Kepala SMPSatu Atap Negeri Matako yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanBupati Tojo UnaUna Nomor: 821.29/008/BKDB.TU/2008 tertanggal 21 Juli2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan Tojo Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor:821.29/010/BKDB.TU/2011 tertanggal 09 Oktober 2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di LingkunganPemerintah Kabupaten Tojo UnaUna terdakwa SAPTON HINGKUA,S.Pd. diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SMP Satu Atap NegeriMatako digantikan oleh ASMIN A KANDUPI, Bahwa terdakwa SAPTON HINGKUA, S.Pd tidak menyerahkan bukurekening SMP Satu Atap Matako yang didalamnya terdapat uangbantuan yang diterima oleh SMP Satu Atap Matako Tanggal 25 Nopember 2009 terdakwa terima Rp 5.000.000,(lima juta(lima juta(tujuh juta(lima juta Bahwa Terdakwa SAPTON HINGKUA, S.Pd tidak pernah membuatLaporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan block Grantyang diterima SMP Satu Atap Matako; Bahwa terdakwa SAPTON HINGKUA, S.Pd yang sudah tidak menjabatsebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Matako karenabertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor:821.29/010/BKDB.TU/2011 tertanggal 09 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi Register : 20-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 20-03-2015 Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 23 Juli 2014 — - 1.MASLIA QOMAR - 2.DENY SAPUTRA 52 — 33 ., MM29. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. .: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.31. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.32. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. ., MM29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum danProtokol Sekretariat Daerah Kab. .:010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di931,32.33.34,Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Baratbeserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd padanomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati SumbawaBarat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusiayang telah dilegalisir.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.:017/821.29/BK.DIKLAT/2011, /821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atasnama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat)dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset padaBagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. .:017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atasnama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat)dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset padaBagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Bupati Sumbawa Barat No::010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atasnama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) denganjabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatandan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No::017/821.29/BK.DIKLAT Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Register : 23-04-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 05-07-2022 Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 7/G/2020/PTUN.PTK Tanggal 2 September 2020 — Penggugat: LAMTIURNA PANGGABEAN, S.Sos Tergugat: 1.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 146 — 66 Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/DPK/2020 Tentang Pembatalan Penetapan Angka Kredit (PAK) tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.29/16/BKD-B Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.29/230/BKD-B TAHUN 2019 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Menolak Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.29/16/BKD-B Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.29/230/BKD-B TAHUN 2019 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan Madya Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 3 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II. 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 4. Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi Register : 21-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 20-03-2015 Putusan PN MATARAM Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 23 Juli 2014 — - SYAIPULLAH, S.Ip, M.Si 72 — 28 ., MM29. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.30. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29 /BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir .31. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.32. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. ., MM29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat besertaDaftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16(enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab. .:31010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDULLATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli BupatiSumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yangtelah dilegalisir..1. .:017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas namaSYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) denganjabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umumdan Protokol Sekretariat Daerah Kab. MARGA RAHMAN,S.Sos., MM4229.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enambelas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol SekretariatDaerah Kab. MARGA RAHMAN,S.Sos., MM29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta DaftarLampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enambelas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol SekretariatDaerah Kab. Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian Register : 31-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 18-11-2014 Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 93/G/2013/PTUN.Mks Tanggal 25 Maret 2014 — Drs.H. ABDUL FATTA, M.Si dkk (Para Penggugat) Melawan BUPATI PINRANG (Tergugat) 76 — 115 Eselon IIb dengan SK No.821.23/253/2013, tanggal 21 Oktober 2013, sesuai daftar lampiran dengan nomor3 Surat Keputusan Nomor : 821.29/246/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang :Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. Dr. Hj. Eri Nurnawati, NIP. 19610620199103 2 002, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, JabatanLama : Plt. Kepala Puskesmas Mattombong, Jabatan Baru : Fungsional DokterUmum Puskesmas Salo sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 8. Digantikanoleh Dr. Eselon iVa dengan SK No. 821.29/246/2013, tanggal 21 Oktober112013, sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 26;4 Surat Keputusan Nomor: 821.24/252/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang:Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah KabupatenPinrang, atas nama :a SUKARTA, SKM, M.Kes. NIP. 19680323 198911 1 002, Pangkat PembinaGolongan Ruang IV/a, Jabatan Lama: Kasubid Penunjang Medik RSU (EselonIVa), Jabatan Baru: Staf Puskesmas Lampa Kab. Eselon iVa dengan SK No. 821.29/246/2013, tanggal 21 Oktober2013, sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 26;4 Surat Keputusan Nomor: 821.24/252/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang :Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah KabupatenPinrang, atas nama :a SUKARTA, SKM, M.Kes. NIP. 19680323 198911 1 002, PangkatPembina Golongan Ruang IV/a, Jabatan Lama: Kasubid Penunjang MedikRSU (Eselon IVa), Jabatan Baru: Staf Puskesmas Lampa Kab. Kepala Puskesmas Mattombong, jabatan baru : Fungsional Dokter UmumPuskesmas Salo sesuai daftar lampiran dengan Nomor Urut 8 digantikan oleh dr.Darmjawan IVa dengan SK No. 821.29/246/2013, tanggal 21 Oktober 2013 sesuai daftalamp26;7Meniran dengan Nomor urutmbang, bahwa berdasarkan bukti P.51, Penggugat V atas nama dr. Hj.Eri NurnawPangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d adalah pelaksana Tugas yangditunjuk sebagai Plt. Darmawan IVadengan SK No. 821.29/246/2013, tanggal 21 Oktober 2013 sesuai daftar lampiran denganNomor urut 26 karena mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat V yang bernama Dr.