Pada Tahun 1995, menjabat sebagai Kabag Hukum DaerahBawahan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat Kalimantan Barat(Eselon IV/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : SK.821.23/45/UPB,tanggal 26 Mei 1995;2.4.

Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Humas pada BadanInformasi Daerah Kalimantan Barat (Eselon Ill/a), berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/15/BKDB,tanggal 10 Februari 2003, tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pejabat Eselon Il Di Lingkungan PemerintahKalimantan Barat;2.6.

;Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKDB Tahun 2011,tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Struktural Eselon Ill Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH.

(Penggugat);Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKDB tanggal 5 September 2011Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan StrukturalEselon Ill di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat besertalampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKDB tanggal 5 September 2011Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan StrukturalEselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat besertalampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005,tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat I diangkat sebagaiKepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Tapanuli Utara ;.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah15Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/28/K/BKD/2008,tertanggal 22 April 2008, Penggugat I diangkat sebagaiKabid Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara7.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008,tertanggal 31 Juli 2008, Penggugat I diangkat sebagaiKabid Agribisnis pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten .................000.Kabupaten Tapanuli Utara ;8.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005,tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat II diangkat sebagaiKabid Penetapan dan Pengelolaan Pendapatan padaPemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara :8.

Bahwa pada tanggal 15 April 2009 yang lalu, Tergugattelah mengeluarkan keputusan (beschikking ) yang25dituangkan dalam Keputusan Bupati TapanuliNomor : 821.23/36/K/BKD/2009, Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Beberapa Pejabat EselonDilingkungan Pemerintah KabupatenTapanuli oo... ee ee ee eeTapanuli Utara, tertanggal 15 April 2009, sebagaimanatermaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan BupatiTapanuli Utara Nomor : 821.23/36/K/BKD/2009tertanggal 15 = April 2009, Nomor Urut 5,memberhentikan Dengan

------------------------------------ M E N G A D I L I ---------------------------------Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya sepanjang atas nama MARTALENA SIBAYANG NIP 196106081983042003 Tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ;Memerintahkan

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya sepanjang atas nama MARTALENA SIBAYANG NIP 196106081983042003 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ;------------Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ;--------------------

Tentang Objek Sengketa :Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/1/2011tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atasnama MARTALENA = SIBAYANG, Tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah danPengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah KabupatenDairi 3; eee ee Il.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No.821.23/29/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 besertadengan petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANGTentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi JabatanKepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di LingkunganPemerintah Kabupaten Dairi yang diterbitkan olehTergugat; 3.

Pegagan Hilir Kab.Dairi, sama sekalitidak pernah sekalipun dibalas atau dijawab olehTergugat hingga saat ini, bahwa setelah menerimaSurat Keputusan No.821.23/29/1/2011 ow...821.23/29/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 besertadengan petikannya atas nama MARTALENASIBAYANG,tentang Pemberhentian, Pengangkatan, MutasiJabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah diLingkungan Kabupaten Dairi pada tanggal 24 Maret2011, Penggugat juga pernah mengirimkan surat kepadaTergugat dengan code terima 820/1457 perihal

Mohoninformasi tentang alasan keluarnya Surat KeputusanNo. 821.23/29/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 besertadengan petikannya atas nama MARTALENASIBAYANG,tentang Pemberhentian, Pengangkatan, MutasiJabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah diLingkungan Kabupaten Dairi, bahwa surat yang dikirimoleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 Maret3414352011 perihal Mohon Informasi tentang alasankeluarnya Surat Keputusan No. 821.23/29/1/2011tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannyaatas nama MARTALENA

Menyatakan sah Keputusan Bupati Dairi Nomor.821.23/29/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 besertadengan petikannya tas nama MARTALENA SIBAYANG,tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi JabatanKepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di LingkunganKabupaten Dairi ; 3.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksana SuratKeputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKD tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat StrukturalEselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yangtertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor:821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon Illdilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atasNama Drs.Noviar Zen, Apt.

Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kerinci Nomor 821.23/14/ppBKD tentang PengangkatanPemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural lEselon Illdilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuangdalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKDtanggal 17 Juni 2015 tentang Pengangkatan,Pemindahan,danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan PemerintahKabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama Drs.Noviar Zen, Apt.,MM.

:821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan,pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon Ill dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas NamaDrs.

Menyatakan batal Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KerinciNomor 821.23/14/ppBKD tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon Ill dilingkungan PemerintahKabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran KeputusanBupati Kerinci Nomor 821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015, tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural EselonIll di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas NamaDrs. Noviar Zen, Apt.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKerinci Nomor 821.23/14/ppBKD tentang Pengangkatan Pemindahan danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon Ill dilingkungan PemerintahKabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran KeputusanBupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015, tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural EselonIll di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas NamaDrs.Noviar Zen, Apt.

Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid Humas pada BadanInformasi Daerah Kalimantan Barat (Eselon Ill/a), berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.23/15/BKDB,tanggal 10 Februari 2003, tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pejabat Eselon Il Di Lingkungan PemerintahKalimantan Barat:2.6.

Pada Tahun 2003, menjabat sebagai Kabid PengembanganInformasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat(Eselon Ill/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalimantanBarat Nomor : 821.23/108/BKDB Tahun 2003, tanggal 8 Oktober2003, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon IllDi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ;2./.

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKDBTanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Struktural Eselon Ill Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH.

Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan yang diterbitkan olehTergugat Nomor : 821.23/189/BKDB tanggal 5 September 2011, tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon Ill DiLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomorurut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si. ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor : 821.23/189/BKDB tanggal 5 September 2011Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural EselonIll di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta lampirannomor urut 2 atas nama Jailani, S.H., M.Si. (Penggugat);4.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005,tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat ! diangkat sebagaiKepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Tapanuli Utara ;.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Tapanuli Utara Nomor : 821.23/04/K/BKD/2007,tertanggal 9 Februari 2007, Penggugat di angkatHalaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/2010sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada BadanPenyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten TapanuliUtara ;.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Tapanuli Utara Nomor : 821.23/28/K/BKD/2008,tertanggal 22 April 2008, Penggugat diangkat sebagaiKabid Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008,tertanggal 31 Juli 2008, Penggugat diangkat sebagaiKabid Agribisnis pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Tapanuli Utara ;.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005,tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat II diangkat sebagaiKabid Penetapan dan Pengelolaan Pendapatan padaPemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Tapanuli Utara Nomor : 821.23/04/K/BKD/2007,tertanggal 9 Pebruari 2007, Penggugat I!

Menyatakan baatal surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);3.Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan

gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);4.

Pada Tahun 1995, menjabat sebagai Kabag Hukum DaerahBawahan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat Kalimantan Barat (Eselon IV/a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : SK.821.23/45/UPB, tanggal 26 Mei 1995;2.4.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23/189/BKDB Tahun 2011,tanggal 5 September 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Struktural Eselon Ill Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH.

SK.821.23/108/BKDBTahun 2003, tanggal 8 Oktober 2003, TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Eselon IIIDi Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat,atas nama JAILANI, SH; Foto Copy Petikan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor: SK.821.23/84/BKDBTahun 2005, tanggal 28 Juni 2005, TentangPengangkatan Pejabat Eselon Ill Di LingkunganPemerintah Propinsi Kalimantan Barat, atas namaJAILANI, SH.

,M.Si;2o2 eneFoto Copy Petikan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor: 821.23/52/BKDB Tahun Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUNPTK.15.16.17.18.19.

Foto Copy Surat Keputusan Gubernur KalimantanBarat Nomor: 821.23/189/BKDB Tahun 2011,Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DariJabatan Struktural Eselon Ill Di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 5September 2011 ;Foto Copy Petikan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor: 821.23/189/BKDB Tahun2011, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Struktural Eselon Ill Di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 5September 2011, atas nama JAILANI

Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.23/BKPP02/35 tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T3;4. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.23/BKPP02/187 tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda T4;5. Foto Copy Keputusan Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DaerahKabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts.156/V1I/2017 tanggal 13 Juni 2017,selanjutnya diberi tanda T5;6.

/BKPP02/41 tanggal 25Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T17 ;18.Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP02/42tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T18 ;19.Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/BKPP02/43tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T19 ;20.Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/BKPP02/194 tanggal 17September 2018, selanjutnya diberi tanda T20 ;21.Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP02

Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 821.23/BKPP02/35 tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T1 ;2. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/BKPP02/41 tanggal 25Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T2;3. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP02/42tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T3;4. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/BKPP02/43tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T4;5.

Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuatan Singingi Nomor 821.23/BKPP02/187 tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda T5;6. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/BKPP02/194 tanggal17 September 2018, selanjutnya diberi tanda T6;7. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.23/BKPP02/195tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda T7;8.

Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.23/BKPP02/196tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda T8;Menimbang, bahwa Bukti surat T1 sampai dengan T8 yang mana telahdiberi meterai cukup dan keseluruhan bukti Surat tersebut diatas telah dicocokkansesuai dengan aslinya;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Pihak TergugatIV dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol No.821.23/04.04.BKD/2010 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkunganPemerintah Kabupaten Buol atas nama Sofyan A. Jusuf,M.Si ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Buol No. 821.23/04.04.BKD/2010 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatanStruktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol atasnama Drs. Sofyan A. Jusuf, M.Si :4.

dilakukanoleh Penggugat/Terbanding maka seharusnyaPenggugat/Terbanding terlebih dahulu mengajukan = upayabanding administratif dan atau upaya Keberatan kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG), sebagaimanaketentuan Pasal 35 Undang Undang No. 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 8 Tahun 1974 tentangPokok pokok Kepegawaian ; Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu telah mengenyampingkan fakta bahwa diterbitkannyaoleh Pemohon Banding Surat Keputusan Bupati Buol No.821.23

dengan cara unjuk rasa(demonstrasi) tanpa ijin atasan langsung, menggelar,menyebarluaskan selebaran yang pada prinsipnya agar GubernurSulawesi Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerahmenonaktifkan Bupati BuolMenimbang, bahwa substansi permasalahan yang digugatoleh Penggugat/ Terbanding, menurut penilaian Majelis Hakimbanding (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II), oleh karena9ketidakpuasan Penggugat/Termohon banding terhadap tindakanTergugat/Pemohon Banding menerbitkan Surat Keputusan No.821.23

Tahun 2002 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding (HakimAnggota I dan Hakim Anggota II) mempelajari putusanPengadilan tingkat pertama beserta lampiran, ternyatapenerbitan Surat Keputusan Bupati Buol No. = 821.23/04.04BKD/2010, = tanggal 5 Agustus 2010 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Kabupaten Buol atas nama Drs.

Sofyan Jusuf, M.Si.telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan,dimana telah memperhatikan dan mempertimbangkan peraturanperundang undangan di bidang Kepegawaian ;Menimbang, bahwa oleh karena tindakanTergugat/Pembanding dalam menerbitkan penerbitan SuratKeputusan Bupati Buol No. 821.23/04.04 BKD/2010, tanggal 5Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dariJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buolatas nama Drs.

Menyatakan batal Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama Drs.Noviar Zen, Apt.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama Drs.Noviar Zen, Apt.

Negarasedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;I DALAMPOKOKPERKARA1 Mengabulkan gugatan PENGGUGATseluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa SuratKeputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKD tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat StrukturalEselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjangyang tertuang dalam lLampiran Keputusan Bupati KerinciNomor: 821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015, tentangPengangkatan

,,MM., sebagai Direktur RumahSakit Umum Mayjen H.A.ThalibKerinci;3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kerinci Nomor 821.23/14/ppBKD tentang PengangkatanPemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IIIdilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuangdalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengangkatan,Pemindahan,danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon I dilingkungan PemerintahKabupaten Kerinci

Thalib Kabupaten Kerincipada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, (selama 4 Tahun), danDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muko Muko,berdasarkan Keputusan Bupati Muko Muko Nomor 821.23 23Tanggal 1 April 2011, Tentang Mutasi Pejabat Eselon III diLingkungan Pemerintah KabupatenMukoMuko; Bahwa sdr. Drs.

Kabupaten Kerinci, sepanjang yang tertuang dalam LampiranKeputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015,tentang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pejabat StrukturalEselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor: Urut 21 atasNama Drs.

ThalibKabupaten Kerinci pada tahun 2005, sampai dengan tahun 2009 (selama 4 Tahun),dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muko Muko, berdasarkanKeputusan Bupatt Muko Muko Nomor: 821.23 23 Tanggal 1 April 2011,Tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muko9.

Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Batang Hari No 821.23/100/BAKEPtanggal 6 September 2002 Penggugat diangkat sebagai Kasi Pembangunan padaKantor Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian ( Eselon IV. b); 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari No. 821.23/12 BKD tanggal3 Februari 2005 Penggugat di angkat sebagai Kasi Perbenihan dan Produksi padaDinas Perkebunan Kab. Batang Hari ( Eselon IV.a); 3.

Batang Hari ( Eselon IV.a); Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari No. 821.23/11/BKD tanggal11 Maret 2008 Penggugat di angkat sebagai Kepala Bidang Ketersediaan danDistribusi Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan PanganKab.

Batang Hari ( Eselon IIIb); Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 821.23/50/BKDtanggal 30 April 2009 Penggugat diangkat sebagai Camat Pemayung Kab.Batang Hari; Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Batang Hari Nomor 821.23/110/BKDtanggal 4 November 2010 Penggugat dimutasikan sebagai Kepala BidangLalulintas pada Dinas Perhubungan Kab.

P1 : SK Bupati No. 821.23/11/BKD tanggal 11 Maret 2008 No. Urut 45(Esselon III/b), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan padaBadan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten BatangHari (sesuai dengan aslinya); 10. P1011. P1112. P1213. P1318: SK Bupati Batang Hari No. 821.23/50/BKD tanggal 30 September 2009,No. Urut 4 (Esselon III/a), Camat Pemayung Kab. Batang Hari (sesuaidengan aslinya); : SK Bupati No. 821.23/110/BKD tanggal 04 November 2010, No.

Urut 6(Esselon III/b), Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas PerhubunganKabupaten Batang Hari (sesuai dengan aslinya); : SK Bupati Batang Hari No. 821.23/21/BKD tanggal 25 Februari 2011, No.Urut 22 (Esselon III/b), Kepala Bidang Angkutan pada Dinas PerhubunganKab. Batang Hari (sesuai dengan aslinya); : SK Bupati Batang Hari No. 821.2/48/BKD tanggal 21 April 2011, StafPelaksana pada DISBUN Kab.

:821.23/BKPP02/41 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor : 821.23/BKPP02/42 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan MelaksanakanTugasNomor : 821.23/BKPP02/43 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PengendalianPenduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Kab.

Kegiatan P2TP2A Kabupaten Kuantan Singingi.1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan SingingiNomor : 821.23/BKPP02/35 tentang Pengangkatan Dalam JabatanAdministrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi,Tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya(Dilegalisir).1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :821.23/BKPP02/41 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor : 821.23/BKPP02

Nomor : 821.23/BKPP02/35 tentang Pengangkatan Dalam JabatanAdministrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi,tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (Satu) lembar lampirannya telahdilegalisir.1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :821.23/BKPP02/41 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor : 821.23/BKPP02/42 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan

JabatanNomor : 821.23/BKPP02/42 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan MelaksanakanTugasNomor : 821.23/BKPP02/43 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PengendalianPenduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Kab.

Sita / 42 / TV / 2013 / Sat Reskrim,Tanggal 17 April 2013 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23/ Kpts / 1072 / 2011, tanggal 11 November 2011 beserta lampirannya yang telahdilegalisir. Sesuai dengan Berita acara penyitaan tertanggal 17 April 2013.. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.

Sita / 44 / IV / 2013 / Sat Reskrim,Tanggal 19 April 2013 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor :Peg.821.23 / Kpts / 006 / 2010, Tanggal 11 Januari 2010 beserta lampirannyayang dilegalisir. Sesuai dengan Berita acara penyitaan tertanggal 19 April 2013.d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.

Fauziah Bireuen. yang telah dilegalisir.4) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bireuen, Nomor :Peg.821.23 / Kpts / 006 / 2010, Tgl 11 Januari 2010, Yang telah dilegalisir.5) Foto copy Surat Keputusan Bupati Bireuen, Nomor : 300 Tahun 2010, Tgl 20Agustus 2010, tentang Pembentukan Dewan Pengawas RSUD dr.

Sita / 44 / IV / 2013 / Sat Reskrim,Tanggal 19 April 2013 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23 /Kpts / 006 / 2010, Tanggal 11 Januari 2010 beserta lampirannya yang dilegalisir.Sesuai dengan Berita acara penyitaan tertanggal 19 April 2013.. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.

Fauziah Bireuen. yang telah dilegalisir.2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bireuen, Nomor :Peg.821.23 / Kpts / 006 / 2010, Tgl 11 Januari 2010, Yang telah dilegalisir.Foto copy Surat Keputusan Bupati Bireuen, Nomor : 300 Tahun 2010, Tgl 20Agustus 2010, tentang Pembentukan Dewan Pengawas RSUD dr.

Menyatakan batal Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KerinciNomor : 821.23/14/ppBKD tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon Ill dilingkungan PemerintahKabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran KeputusanBupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015, tentangPengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon Illdilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas NamaDrs.Noviar Zen, Apt.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KerinciNomor 821.23/14/ppBKD tentang Pengangkatan Pemindahan = danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon Ill dilingkungan PemerintahKabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran KeputusanBupati Kerinci Nomor: 821.23/14/ppBKD tanggal 17 Juni 2015, tentangPengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon Illdilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas NamaDrs.Noviar Zen, Apt.

Surat Keputusan Nomor : 821.23/238/2013, tanggal 01 Oktober 2013, tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang atas nama : H. Muhsin Mustafa, S.Sos. NIP. 19590815 198003 1 002, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Jabatan Lama : Sekretaris Kecamatan Lembang (Eselon III-b), Jabatan Baru : Staf Bagian Adm. Kemasyarakatan Setda Kabupaten Pinrang, sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 8. Digantikan oleh Zainuddin, Bc.Ku.

Eselon III-b dengan SK No. 821.23/253/2013, tanggal 21 Oktober 2013, sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 41 ;---------------------------------------------------------3. Surat Keputusan Nomor : 821.24/252/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, atas nama :------------------------------------------a.

Digantikan oleh Drg.Dyah Puspita Dewi, M.Kes, Eselon IIb dengan SK No. 821.22/254/2013,tanggal 22 Oktober 2013 sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 11 ;2 Surat Keputusan Nomor : 821.23/238/2013, tanggal 01 Oktober 2013, tentang :Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Lingkup PemerintahKabupaten Pinrang atas nama : H. Muhsin Mustafa, S.Sos.

Dyah PuspitaDewi, M.Kes, Eselon IIb dengan SK No. 821.22/254/2013, tanggal 22 Oktober2013 sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 11 ;2 Surat Keputusan Nomor : 821.23/238/2013, tanggal 01 Oktober 2013, tentang :Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon HI Lingkup PemerintahKabupaten Pinrang atas nama : H. Muhsin Mustafa, S.Sos.

Dyah PuspitaDewi, M.Kes, Eselon IIb dengan SK No. 821.22/254/2013, tanggal 22 Oktober2013 sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 11 ;2 Surat Keputusan Nomor : 821.23/238/2013, tanggal 01 Oktober 2013, tentang :Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Lingkup PemerintahKabupaten Pinrang atas nama: H. Muhsin Mustafa, S.Sos.

Digantikan oleh Drg.Dyah Puspita Dewi, M.Kes, Eselon IIb dengan SK No. 821.22/254/2013,tanggal 22 Oktober 2013 sesuai daftar lampiran dengan nomor urut2 Surat Keputusan Nomor : 821.23/238/2013, tanggal 01 Oktober 2013, tentang :Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon HI Lingkup PemerintahKabupaten Pinrang atas nama : H. Muhsin Mustafa, S.Sos.

perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihakdan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk yang diuraikan dalam salinan Putusan PengaditanTata UsataNegara Medan Nomor: 38/G/2011/PTUNMDN, tanggal 25 Juli2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI Mengabulkan gugatan Penggugat' untuk ~ seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23

/29/1/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannyasepanjang atas nama MARTALENA SIBAYANG NIP.196106081983042003 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan,Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupaati Dairi No. 821.23/29/1/2011, tanggal 27 Januari 2011beserta dengan petikannya sepanjang atas nama MARTALENASIBAYANG NIP. 196106081983042003 Tentang Pemberhentian,Pengangkatan, Mutasi Jabatan

Memori Banding Tergugat/Pembanding,tertanggal 22 September 2011 pada pokoknya menyatakankeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medantersebut, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan menyatakan sebagaiberikut : penne anne nnn e enna nnn nee Menerima permohonan banding serta serta memori bandingdari Pembanding untuk seluruhnya; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 38/G/2011/PTUNMDN tanggal 25 Juli 2011; Menyatakan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 821.23

Pd ) dengan putusanBupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD 02/06,Tanggal 12Hal.9 dari 45 hal.

S W AN D1 ) dengan Keputusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan; SK. 821.23/BKD02/107, Tanggal 26 Juni2009, mengangkat penggugat VI dengan jabatan baru Kepala BidangPemberdayaan Desa/Kelurahan Badan Pemberayaan MasyarakatPerempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi,dengan eselon lIllLb, yang pelantikkannya dilaksanakan oleh SekretarisDaerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 30 Juni 2009 denganpernyataan pelantikan Nomor ;821.23/BKD02/115 tanggal 30 Juni 2009;26.Bahwa penggugat

Si ) denganputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD02/06, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat VIl dengan jabatanbaru Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan eselon Illb danpelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 oleh Bupati KuantanSingingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Suratpernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD02/19, yang di tanda tanganioleh Sekretaris Daerah atas nama

HENDRI SISWANTO) dengan putusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD02/107,Tanggal 26 Junii2009, mengangkat penggugat Vil dengan jabatan baru Sekretaris BadanKepegawaian Daerah kabupaten Kuantan Singingi, dengan eselon Illa;Hal.10 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR28.Bahwa penggugat IX (Ir. Hj.

TINDA ARASTINA ) dengan putusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD02/06,Tanggal 12Januari 2009, mengangkat penggugat IX dengan jabatan baru KepalaBidang Pengawasan,Pengendalian dan Pemulihan Badn LingkunganHidup,Promosi dan Investasi Kabupaten Kuantan Singingi, denganeselon Illb, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 olehBupati Kuantan Singingi yang diwakili olen Sekretaris Daerah KuantanSingingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD02/17, yang ditanda

lampiran ;Membaca berkas perkara dan surat surat lainnya berkaitandengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyasengketa ini, sebagaimana tercantum pada putusan PengadilanTata Usaha Negara Palu tanggal 3 April 2011 No.23/G.TUN/2010/PTUN.P1, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : MENGADILIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol No.821.23

/04.05.BPK/2010 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil atas nama SYAMSUL O SAMAH, M.Si. darijabatan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Penanaman Modal Kabupaten Buol dan ditempatkandalam tugas sebagai Staf pada Kantor Camat Bukal padatanggal 05 Agustus 2010 ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Buol No. 821.23/04.05.BPK/2010 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAMSUL OSAMAH, M.Si. dari jabatan Sekretaris Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan

Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya ; Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palutelah mengenyampingkan fakta bahwa diterbitkannya olehPemohon Banding Surat Keputusan Bupati Buol = No.821.23/04.05 BKD/2010 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil atas nama Drs.

Propinsi, karena padasetiap kali kegiatandemonstraSi cc ee ee ee oleh GMP11Penggugat/Terbanding selalu muncul selakuutusan/perwakilan dari para pendemo ; bahwa Penggugat/Terbanding walaupun sudah berulangkalidiberi nasehat dari atasan langsungnya, namun Penggugattetap tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetapmelakukan kegiatan kegiatan yang mengdriskreditkan PemkabBuol, bahkan terkesan melakukan pembangkangan terhadapatasan 3; ++ eee ee ee ee bahwa setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buol No.821.23

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/44/lV/2013/SatReskrim, tanggal 19 April 2013 telah dilakukan penyitaan terhadapbarang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.23/Kpts/006/2010, tanggal 11 Januari 2010 besertalampirannya yang dilegalisir;Sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 19 April 2013;.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/77/X/2013/Sat Reskrimtanggal 03 Oktober 2013 telah dilakukan penyitaan terhadap barang buktiberupa :1) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bireuen, Nomor Peg.821.23/Kpts/1421/2012, tanggal 05 November 2012, beserta lampirannya yangtelah dilegalisir;Hal. 9 dari 37 hal. Put.

Fauziah Bireuen, yang telahdilegalisir;4) 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bireuen, NomorPeg.821.23/Kpts/006/2010, tanggal 11 Januari 2010, yang telahdilegalisir;Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/20155) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bireuen, Nomor 300 Tahun 2010,tanggal 20 Agustus 2010, tentang Pembentukan Dewan Pengawas,RSUD dr.

Fauziah Bireuen, yang telahdilegalisir;4) 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bireuen, NomorPeg.821.23/Kpts/006/2010, tanggal 11 Januari 2010, yang telahdilegalisir;5) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bireuen, Nomor 300 Tahun 2010,tanggal 20 Agustus 2010, tentang Pembentukan Dewan Pengawas,RSUD dr.

Andarias, adalah Pembina Tk ,IV/b, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiBarat No.823.406 tertanggal 2 Juli 2012:;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamasaNomor : 821.23/088/BKDD tertanggal 12 Oktober2010 Penggugat Il diangkat sebagai Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana PadaDinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten MamasaEselon IIIB ;Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negerl Sipil,dengan jabatan terakhir sebagai Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Sarana dan

Ditempatkan sebagaiPenyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di KabupatenMamuju;Bahwa pangkat terakhir Deppatola, SE., adalah PembinaIV/a, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiBarat No. 823.401 tertanggal 12 DesemberBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamasaNomor =: 821.23/214/BKDD, Tertanggal 12 Mei 2012Penggugat V diangkat sebagai Kepala Bidang PenagihanPada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten MamasaEselon IIIB ;Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negerl Sipil,dengan jabatan terakhir sebagai

PD.821.12485, tanggal 30 Oktober 1993,dengan Pangkat Golongan Ruang Penata Muda Tk I, II/byang bertugas di Pemda Tk II Polmas ditempatkan padaKantor Daerah Tk II Polewali Mamasa;Bahwa pangkat terakhir Daud Demmasiga, adalah PenataTK , Ill/d, berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamasaNo.823.3/027/BKDD tertanggal 31 Maret 2011 ;Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor :108/G/2013/PTUN.Mks2020e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamasaNomor : 821.23/591/BKDD tertanggal 7 Desember2012 Penggugat VI diangkat

StafKantor BKD Kabupaten Mamasa, yang selanjutnyadiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SuratKeputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.13/794/BKD,tertanggal 1 April 2007 dengan Pangkat Golongan RuangPenata Muda Ill/a yang bertugas di Pemerintah KabupatenMamasa ditempatkan pada Staf Kantor BKD KabupatenBahwa pangkat terakhir Nixen, SS., adalah Penata, IlIl/c,berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamasaNo.823.3/027BKDD tertanggal 31 Maret 2011 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamasaNomor : 821.23

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tk Sulawesi SelatanNomor : GR.821.121358/DPK, tertanggal 31 Oktober1984 dengan Pangkat Golongan Ruang Pengatur MudaIl/a yang bertugas di Pemerintah Dati Il Polmasditempatkan pada SDN Malabo, Kecamatan MamasaKabupaten Polmas;Bahwa pangkat terakhir Fredy Toding, S.Pd. adalahPembina Tk IV/b, berdasarkan Surat Keputusan GubernurSulawesi Barat No.823.401 tertanggal 29 OktoberBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamasaNomor : 821.23