VII/19/015 yangmerupakan tindak lanjut dari persetujuan Surat Penawaran Penggugat No.09444/QT/SSTIGLO/VII /2019, tanggal 23 Juli 2019 terkait penyediaan JasaKonsultan IT dari Penggugat kepada Tergugat untuk melaksanakan projectpekerjaan di Perusahaan Turut Tergugat II (Bukti P9 sampai dengan Bukti P10);Bahwa dengan demikian pembuatan MoU tersebut merupakan tindak lanjut darihasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Juli 2019(selanjutnya disebut Notulen Rapat) terkait pengambil alihan

dibawah tanggung jawab, arahan dan pengawasan Tergugat untukmelaksanakan project pekerjaan Tergugat di Perusahaan Turut Tergugat Ildisertai dengan pembayaran termin pertama yang merupakan salah satuinvoice yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat Nomor.60835112/INVIGT/I/2019 sebesar RP. 150.578.947 (seratus lima puluh jutalima ratus tujuh puluh delapan ribu sebilanratus empat puluh tujuh rupiah)tanggal 11 Januari 2019 sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab Tergugatatas pengambil alihan

Tergugat tegaskan antara tanggal O01Desember 2018 sampai dengan 23 Juli 2019 Penggugat tidak melakukanpekerjaan apapun dari Tergugat sedangkan MoUnya ditanda tangani padatanggal 24 Juli 2019 dan direvisi oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli2019 ;(T5 )Halaman 12 Putusan Nomor:619/Pdt/2021/PT DKI12.13.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7,terkaitPengambil alihan Pengadaan Jasa Konsultan IT dimana seluruh tagihantagihan Penggugat terhadap Turut Tergugat diambil alih oleh Tergugat

SST/K/VII/19/015, tetmasuk dalam halpengambil alihan pengadaan jasa konsultan IT termasuk tagihantagihanyang telah ditaginkan kepada oleh Turut Tergugat I.Bahwa dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 8 s.d. 10 halaman 5 s.d. 6 Gugatan,Turut Tergugat tidak mengetahui sama sekali adanya fakta tersebut.Bahwa Turut Tergugat baru mengetahui adanya fakta pembatalan fakturpajak yang telah dilaporkan kepada kantor paiak pada tanggal 1 Agustus2019, halmana bagian paiak

adalah back to back artinya pembayaranTurut Terbanding kepada Pembanding hanya jika Terbanding telahmembayarkan kepada Turut Terbanding I,maka selanjutnya secaraotomatis /serta merta Turut Terbanding akan membayarkan kepadaPembanding; ; Bahwa Turut Terbanding I, sama sekali tidak mengetahui adanya fakta antaraPembanding dengan Terbanding telah menandatangani Nota KesepahamanBersama /Memory of Understanding (MoU) Nomor:SST/K/VI1I/19/015,termasuk dalam hal pengambil alihan pengadaan JasaKonsultan IT

Surat Persetujuan Pengambila Alihan Agunan ( AYDA ) diterbitkan olehTERGUGAT I, tetapi ditanda tangani oleh PENGGUGAT, tanggal 30 Desember2009, dengan Nomor Surat : 1914/MRK/2009 ( vide bukti,P10 );i. Akte No.34 tentang KUASA dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT yangditerbitkan oleh ELIZABETH GONDRO WIDYANINGSIH, SH Notaris/PPATWilayah Kab.Merauke, pada tanggal 31 Desember 2009, (vide bukti,P12);j.

Persetujuan Pengambilan Alihan Agunan (AYDA) yang diterbitkan TERGUGAT untuk ditanda tangani PENGGUGAT, nomor : 1914/MRK/2009 tanggal 30Desember 2009 (vide bukti, P13);Yang semuanya ternyata CACAT HUKUM, ( dan sekarang dalam prosespersidangan pembatalannya di Pengadilan Negeri Merauke, dengan gugatanNo.: 10/Pdt.G/2014/PN Mrk ) (vide bukti, P14), yang dijadikan dasar untukmengajukan lelang TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT Ill atas 2 (dua)agunan terhadap kreditnya PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, yang salahsatunya

Bahwa berdasar Persetujuan Pengambil Alihan Agunan Kredit (AYDA) yang dibuatoleh TERGUGAT dan harus ditanda tangani oleh PENGGUGAT pada tanggal 30Desember 2009, Nomor: 1914/MRK/2009, maka nilai yang ditetapkan atas Agunansebagaimana dimaksud dalam posita 2 gugatan ini, adalah Rp.5.234.300.000,( lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka olehkarenanya PENGGUGAT dalam gugatan ini , mengajukan tebusan atas agunantersebut senilai Rp.5.234.300.000, ( lima milyar dua ratus

Surat Persetujuan Pengambila Alihan Agunan ( AYDA ) diterbitkan olehTERGUGAT , tetapi ditanda tangani oleh PENGGUGAT, tanggal 30Desember 2009, dengan Nomor Surat : 1914/MRK/2009 (vide bukti,P10 );i. Akte No.34 tentang KUASA dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT yangditerbitkan oleh ELIZABETH GONDRO WIDYANINGSIH, SH Notaris/PPAWilayah Kab.Merauke, pada tanggal 31 Desember 2009, (vide bukti,P12);j.

Persetujuan Pengambilan Alihan Agunan (AYDA) yang diterbitkanTERGUGAT untuk ditanda tangani PENGGUGAT, nomor : 1914/MRK/2009 tanggal 30 Desember 2009 (vide bukti, P13);Yang semuanya ternyata CACAT HUKUM, ( dan sekarang dalam prosespersidangan pembatalannya di Pengadilan Negeri Merauke, dengan gugatanNo.: 10/Pdt.G/2014/PN Mrk ) (vide bukti, P14), yang dijadikan dasar untukmengajukan lelang TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT Ill atas 2 (dua)agunan terhadap kreditnya PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, yang salahsatunya

Bahwa Hakim Judex Factie tidak menterapkan hukum sebagaimana mestinya dimanaHakim Judex Factie dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan padapertimbangan yang keliru sebab, dengan pengambil alihan pertimbangan HakimJudex Factie Pengadilan Negeri Takalar menjadi pertimbangan hukum Hakim JudexFacti Pengadilan Tinggi Makassar adalah menunjukkan tidak diperiksanya seluruhberkas perkara a quo, hal tersebut Nampak jelas dengan dikesampngkannya alatbukti PIT oleh Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Takalar

Dengan pengambil alihan pertimbangan tersebut, kekeliruan Hakim Judex FactiePengadilan Negeri Takalar, ikut pula menjadi kekeliruan Hakim Judex FactiePengadilan Tingggi Makassar sehingga oleh karenanya, Putusan Hakim JudexFactie yang tidak menterapkan hukum sebagaimana mestinya tersebut harusdinyatakan batal oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab,disamping alat bukti PII tidak dipertimbangkan, juga tindakan otoriter Hakim padapersidangan perkara a quo tidak dipertimbangkan, dimana seharusnya

bertempatdi kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, Pabrik Gula Gempol bertempat diKecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Pabrik Spiritus bertempat di KecamatanPalimanan Kabupaten Cirebon, Pabrik Gula Jatiwangi bertempat di kecamatanJatiwangi Kabupaten Majalengka, Pabrik Gula Kadhipaten bertempat di KecamatanKadhipaten Kabupaten Majalengka, Pabrik Gula Jatitujun bertempat di KecamatanJatitujuh Kabupaten Majalengka, Pabrik Gula Subang bertempat di KecamatanPurwadadi Kabupaten Subang, Sejak pengambil alihan

berlaku khususnya Keputusanmenteri Pertanian no No.333/Kpts/KP.020/5/94 tanggal 3 Mei 1994 yaitu tentang Peraturan KepegawaianKaryawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan (PenyempurnaanSurat Keputusan Menteri Pertanian No 838/ tahun 1989), karena UU No 13 tahun2003, pasal 124 mengisyaratkan bahwa:2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Dalam Pasal 131 UU No 13 tahun 2003 mengatakan, walaupun telah terjadipengambil alihan

manajemen oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia terhadapPT PG Rajawali Il Cirebon, tidak berarti bahwa hakhak karyawan harusdikurangi, karena bila terjadi merger atau pengambil alihan manajemenperusahaan, maka yang berlaku adalah peraturan perundangundangan yangpaling menguntungkan karyawan, dalam hal ini adalah Keputusan menteriPertanian noNo.333/Kpts/KP.020/5/94 tanggal 3 Mei 1994 yaitu tentangPeraturan Kepegawaian Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PTPerkebunan (Penyempurnaan Surat Keputusan

TIk10.11.12.13.14.15.2012, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Cerenti, KabupatenKuantan Singingi, Provinsi Riau;Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 49/2013, tanggal 22 November2013.Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 22November 2013;Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor :B.004/SP/3.1TLK/III/14 tanggal XX Maret 2014;Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor :B.008/SP/3.1TLK/IV/14 tanggal 04 April 2014;Surat Pemberitahuan Pengambil Alihan

: Fotocopy Surat Kepemilikan dan Penguasaan TanahNomor : 16/PEM/SKRP/KEC.CRT/2012 tertanggal 31012012;: Fotocopy Kuasa untuk menjual dari Notaris/PPATHerudin, SH Nomor 49/2013 tertanggal 22 November2013;: Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan BarangAgunan/Jaminan tertanggal 22112013;: Fotocopy Surat Peringatan Pertama (lI) NomorB.004/SP/3.1TLK/III/14 tertanggal Maret 2014;: Fotocopy Surat Peringatan Kedua (Il) NomorB.008/SP/3.1TLK/IV/14 tertanggal 04 April 2014;: Fotocopy Pemberitahuan Pengambil Alihan

alihan aset Penggugat), Badan Pimpinan Umum PerusahaanTambang Umum Negara (BPUPTUN) membentuk panitia yang akanmenetapkan ganti rugi atau sewasewa yang harus diberikan oleh PT.Nikkel atas aset Penggugat yang diambil alih pada tanggal 24 April 1961.Hasil panitia ini harus disampaikan kepada Direksi BPUPTUN selambatlambatnya pada akhir bulan Oktober 1963.

Hal mana juga diuraikan olehPenggugat Konpensi dalam poin 8 gugatan;e Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Sip/1978 yang pada intinyamenyatakan bahwa pengambil alihan PT. Perto Mining oleh PT. AnekaTambang pada tanggal 24 April 1961 didasarkan suatu tindakanAdministrasi Pemerintah c.g.

Ukar Bratakusumah dalam bukuKisah Pengambil alihan dan Pembangunan Proyek Tambang Nikel P.Maniang dan Pomalaa (19611964) oleh Ir. H. Achmad Prijono Nitihardjoseperti yang diceritakan kepada puteranya, Ir. Setyo Tariadi MBA.,penentuan ganti rugi sebesar Rp213.025.152,37 sudah dilakukan dengansuara bulat oleh seluruh anggota panitia sebagaimana kami kutippernyataan Ir.

Nomor 335.K/Sip/1971 tanggal 21 Juli 1971;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);(c) Pernyataan Mahkamah Agung bahwa gugatan lain dari PenggugatKonpensi bersumber dari Pengambil alihan Tambang Nikel, sehinggasudah selayaknya gugatan terkait hal tersebut ditolak;Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 335K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan. Di samping itu harusdipertimbangkan pula bahwa sumber dari ganti rugi ini adalahpengambil alihan PT.

;Sebelum pengambil alihan Pimpinan PT.

PINANGKAAN, S.E.untuk membicarakan mengenai pengambil alihan tanah milik AlmarhumXAVERIUS DOTULONG, bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan antara ParaTerdakwa dimana salah satu tanah yang akan diambil alin adalah tanah milikkeluarga Maxi Christof Dotulong (berdasarkan Sertifikat Nomor : 369 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa) ;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2008 sekitar jam 10.00WITA Para Terdakwa mendatangi lokasi tanah milik keluarga saksi MaxiChristof Dotulong

PINANGKAAN, S.E.untuk membicarakan mengenai pengambil alihan tanah milik AlmarhumHal. 4 dari 12 hal. Put.

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan berupa 1 (satu) paket plastik klip kecilberisikan bubuk Kristal bening dengan berat keseluruhan 0,1 (nol koma satu)gram Bruto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 09.00WITA saksi Putu Trijana Alias Rundu menghubungi Terdakwa melaluitelepon yang mengatakan Tut alihan

dantempat sebagaimana dakwaan Kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan bubuk kristalbening dengan berat keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram Bruto, perobuatantersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 09.00WITA saksi Putu Trijana Alias Rundu menghubungi Terdakwa melaluitelepon yang mengatakan tut alihan

Kesalahan Pertimbangan Judex Factie (Pengadilan Tinggi)tersebut, Pertimbangan tersebut perlu dikesampingkan dan dibatalkan ;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Pertimbangan Putusan PengadilanTinggi Kalimantan Timur yang hanya mengambil alih begitu sajaPertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, karena dilihat dariPertimbangan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Factie (PengadilanTinggi) tersebut, Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan dasarserta alasan yang cukup untuk pengambil alihan

apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satusama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalamacara (vormverzium) yang dapat mengakibatkan batalnya putusanpengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.Bahwa atas Pertimbangan Putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi) yanghanya mengambil alih begitu saja Pertimbangan Putusan Judex Factie(Pengadilan Negeri) yang tidak memberikan dasar serta alasan yang cukupdalam pengambil alihan

Rundu) = menghubungi Terdakwa melaluitelepon yang mengatakan tut alihan shabu 1 paket hargaRp.800.000, ( yang berarti tut carikan shabu 1 paket harga Rp.800.000,), kemudian Terdakwa menjawab nah( yang berarti Ya)dimana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di Denpasar untukmembeli shabu di tempat Muslim (belum tertangkap) sebanyak 3 paketplastic klip kecil berisikan bubuk Kristal bening melalui telepon seharga Rp.2.400.000,, selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015sekira pukul 09.00

Rundu) = menghubungi Terdakwa melaluitelepon yang mengatakan tut alihan shabu 1 paket hargaRp.800.000, (yang berarti tut carikan shabu 1 paket harga Rp.800.000,), kemudian Terdakwa menjawab nah( yang berarti Ya)dimana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di Denpasar untukmembeli shabu di tempat Muslim (belum tertangkap) sebanyak 3 paketplastic klip kecil berisikan bubuk Kristal bening melalui teleponseharga Rp.2.400.000,, selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015sekira pukul 09.00

Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam petitumnya meminta ganti rugiImmateriil, sebesar 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus JutaRupiah) Secara Tanggung renteng terhadap para TERGUGAT sertamenetapkan sita Jaminan terhadap Rumah hak milik TERGUGAT terletak di Jalan Nusantara No V/C3C, Kecamatan Kaliwates, KabupatenJember, Akibat pengambil alihan sebagian Gedung GNI (GedungNasional Indonesia) oleh para TERGUGAT tanpa meminta ijin terlebihdahulu terhadap PENGGUGAT yang menyebabkan PENGGUGATmengalami penderitaan

Sehingga layak bagipara TERGUGAT untuk melakukan pengambil alihan kantor sekertariat tersebut secara sepihak;18.

dipergunakankembali dalam rekonvensi; 2.Bahwa TERGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagaiPENGGUGAT Rekonvensi; 3.Bahwa tampak jelas TERGUGAT Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untukmenyerahkan kantor sekertariat tersebut setelah berulang kali diberikan suratpemberitahuan serah terima oleh TERGUGAT Il konvensi, sehinggaTERGUGAT Il Konvensi mengambil tindakan meminta pengamanan kepadaKepolisian Resort Jember pada saat acara serah terima tanggal 05 Agustus2016, jam 12:30 dan pengambil alihan

Tindakan penguasaan (pengambil alihan) terhadap Kendaraan Jaminan fidusia adalah sah sesuai ketentuan Undangundang Nomor42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu : Pasal 15 yaitu :> Ayat (1) : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.> Ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

Pelaksanaan titek eksekutorial sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; Pasal 30 yaitu Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yangobyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusiJaminan Fidusia.Sehingga tindakan Tergugat dalam melakukan pengambil alihan objekjaminan fidusiatersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggarketentuan undangundang yang berlaku. 17.

Pasal 30 UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Tergugat selakuPenerima Fidusia dalam melakukan pengambil alihan objekjaminan fidusia tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia TANPA TERLEBIHDAHULU MEMINTA FIAT/PENETAPAN PENGADILAN DARIPENGADILAN;17.2.

Naseri bin Munawar ;Bahwa Tergugat IV haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum bersamasama dengan Tergugat dalam pengambil alihantanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2475/Tanjung Duren (sebagian)karena merupakan pengambil alihan tanah milik orang lain (Vide pasal 1471KUHPerdata) ;Bahwa Tergugat V yang telah menerima jaminan dari Tergugat berupatanah dengan Sertifikat HGB No. 2457, 2696, 2996, 2995, 2880 dari Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

Akta Perjanjian Kredit No. 136 tanggal 17 September 2014 yang dibuatoleh Notaris HERRY SOSIAWAN, tentang Pinjaman Transaksi khususuntuk pengambil alihan (Take Over) pinjaman Bank BRI dan BankMUAMALAT senilai Rp.7.850.000.000,00 sesuai dengan Pasal 2,dengan rincian sebagai berikut :1). Bank BRI senilai Rp.1.625.000.000,002). Bank MUAMALAT senilai Rp.6.225.000.000,00 (namun faktanilai permintaan debitur senilai Rp.6.160.000.000,00; danc.

dan Bank Muamalat senilaiRp.6.225.000.000,00 Untuk pengambil alihan atau take over BusAPRON dari Bank BRI dan Bank Muamalat yang mana sebelumnya adaPerjanjian Kredit oleh CV SETIA KAWAN dengan pihak Bank BRI danBank Muamalat.c.

Akta Perjanjian Kredit No. 136 tanggal 17 September 2014 yang dibuatoleh Notaris HERRY SOSIAWAN S.H., adalah Perjanjian KreditFasilitas Pinjaman Transaksi Khusus yaitu Pinjaman dana untukpengambil alihan atau take Over/Pinjaman dri bank BRI BankMuamalat senilai Rp.7.850.000.000,00 dengan rincian: Bank BRIsenilai Rp.1.625.000.000,00 dan Bank Muamalat senilaiRp.6.225.000.000,00 Untuk pengambil alihan atau take over BusAPRON dari Bank BRI dan Bank Muamalat yang mana sebelumnyaada Perjanjian Kredit oleh

Akta Perjanjian Kredit No. 136 tanggal 17 September 2014 yangdibuat oleh Notaris HERRY SOSIAWAN perihal pinjaman plafonfasilitas kredit sebesar Rp. 7.850.000.000,00 dengan rinciansebagai berikut :Transaksil, Plafon fasilitas kredit untuk pengambil alihan (TakeOver) pinjaman di Bank BRI sebesarRp.1.625.000.000.

(satu milyar enam ratus duapuluh lima juta rupiah);Transaksill, Plafon fasilitas kredit untuk pengambil alihan (TakeOver) pinjaman di Bank MUAMALAT sebesarRp.6.225.00.000,00 (enam milyar dua ratus duapuluh lima juta rupiah);d. Akta Perjanjian Kredit No. 137 tanggal 17 September 2014 yangdibuat oleh Notaris HERRY SOSIAWAN perihal pinjaman transaksikhusus sebesar Rp.52.500.000.000,00 untuk pembelian BusAPRON sebanyak 36 Unit.

Pemerintah Republik Indonesiamenerbitkan peraturan tentang pengambil alihan seluruh hartakekayaan Perusahaan Kereta Api Negara (ss) eks milik PemerintahHindia Belanda serta peraturan tentang (nasionalisasi) pengambilalihan selurun harta kekayaan Perusahaan Kereta Api Eks MilikSwasta Belanda yaitu : Dasar Hukum pengambil alihan selurun asset Perusahaan KeretaApi Negara (ss) Eks Milik Pemerintah Belanda ;a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1953 ;Hal. 2 dari 24 hal. Put.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 ;Bahwa pada pokoknya peraturan tersebut memberi penjelasanbahwa tanahtanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah(termasuk didalamnya adalah tanahtanah yang dikuasaiDjawatan Kereta Api (sekarang PT Kereta Api) dengan hakpenguasaan (beheer) sejak berlakunya Undang UndangPokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960dikonversi menjadi Hak Pakai dan Hak Pengelolaan; Dasar Hukum pengambil alihan seluruh asset Perusahaan KeretaApi Negara (ss) Eks Milik

Padahalpengambil alihan tersebut sama sekali tidak pernah ada, atas tindakanTergugat V demikian sangat merugikan Penggugat;Bahwa sekitar tanggal 30 November 2017 tindaklanjut dari uraian positaangka 7 di atas, Tergugat V bersama Tergugat VI selaku Notaris & PPATdalam proses pengurusan surat, akta, dan peralihnan hak dllnya telahmelakukan Akad Kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara (PT.

Padahal pengambil alihan tersebut sama sekali tidak pernahada, sehingga sangat merugikan Penggugat.

atas, maka beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat V bersama Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar bunga secara tanggungrenteng sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat terhitung sejak perkara aquo didaftarkan dengan jumlah nominalnya akan dihitung kemudian padasaat putusan pengadilan dilaksanakan;Bahwa dengan telah nyata dan jelasnya tindakan Tergugat V yang secaratanpa hak dan melawan hukum melakukan pengambil alihan

seluruhpengelolaan Proyek Pembangunan Perumahan Bukit Indah Air Dingintermasuk seluruh konsumen sebagaimana dimaksud uraian posita angka 12di atas, maka cukup beralasan hukum Penggugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakanpengambil alihan (take over) tersebut adalah tidak sah dan harusdinyatakan batal atau dibatalkan karena sangat menimbulkan kerugian bagiPenggugat;Bahwa oleh karena pengambil alihnan (take over) yang dilakukan olehTergugat V adalah tidak

Jala Mitra Internusa untuk melanjutkanpembangunannya.Dengan demikian jelas telah ada kesepakatan dengan Penggugat dan pihakpihak terkait lainnya terkait pengambil alihan proyek Perumahan Bukit IndahAir Dingin dari Penggugat kepada Tergugat V..

Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan PenetapanAhli Waris ini di Pengadilan Agama Makassar adalah karena PenetapanAhli Waris ini akan di jadikan dasar hukum bahwa memang benar SemuaPemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxx yang manaakan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum karena telah terjadi pengambil alihan hakwaris secara melawan hukum oleh pihak lain;Bahwa, berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Para Pemohonmohon agar ditetapkan

Nomor 643 K/Padt/2016tuntutan/gugatan ganti rugi yang diajukan Tergugat kepada Penggugatakibat terjadinya pengambil alihan paksa Operasional Hotel Ubud HangingGardens oleh Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkandan merupakan satu kesatuan dengan sengketa Perjanjian Pokok atauPerjanjian Indukyang saat ini sedang ditangani dan diperiksa LembagaArbitrase Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Namunatas kerja keras seluruh manajemen Penggugat, maka dalam kurun yang tidakterlalu lama hotel yang dikelola Penggugat, dibanjiri tamu yang menginap diUbud Hanging Gardens dan makin hari semakin ramai dan maju;Bahwa perjanjian sewa sampai terjadinya pengambil alihan paksa olehPenggugat telah berjalan 8 (delapan) tahun, dan selama kurun 8 (delapan)tahun masa sewa tersebut Penggugat telah melaksanakan seluruhkewajiban Penggugat sesuai dengan isi perjanjian.

Dan sejak terjadinya perampasan pengelolaan operasionalUbud Hanging Gardens hotel tersebut Penggugat sampai saat ini tidak lagidapat mengelola operasional hotel meskipun masa sewa Penggugat masihberjalan dan baru akan berakhir tahun 2030 karena dikuasai Tergugat;Bahwa perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan danoperasional Ubud Hanging Gardens hotel secara paksa oleh Tergugat,disaat Penggugat sedang menjalankan hak sewa yang dimiliki Penggugatdan baru akan berakhir pada bulan Juli tahun

tetap;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusansebagai berikut:TeMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) antara AdeChairani Nursafitri selaku pribadi dan dalam kapasitasnya selaku pendiriPerseroan Terbatas PT Buahan dengan PT Bali Resort & Leisure tanggal30 April 2003 adalah sah;Menyatakan perbuatan perampasan dan pengambil alihan

BungursariKota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28Januari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor0210/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 26 Januari 2020,sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di (d.a Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjar) KotaBanjar Jawa barat 46323 (Narapidana alihan dari LembagaPemasyarakatan Garut), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan

Fotokopi Surat Perjanjian Pengambil Alihan Tanaman Buah Jerukyang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tertanggal 18Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telahdicocokan dengan aslinya ternyata cocok, bukti (P.10);11.

Fotokopi Surat Perjanjian Pengambil Alihan Rumah yangditandatangani oleh Pihak Pertama (ALEX JOURIO) dan Pihak Kedua(FASYIJATUL DJANNAH), tertanggal 30 Maret 2019, telah bermateraicukup dan telah nazegelen serta telah dicocokan dengan aslinyaternyata cocok, bukti (P.11);12. Fotokopi surat Perjanjian Jual Beli SUMITOMO CRAWLEREXCAVATOR SH2105 Tertanggal 01 Nopember 2017, telah bermeteraicukup dan telah nazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya(P.12);13.