Ditemukan 2070449 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hak paten ; hak cipta Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak penggugat Pembayaran hak-hak pekerja Hak milik Hak tanah Hak cipta Hak terkait Pendaftaran hak Perselisihan hak Penyalahgunaan hak
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
840 — 255
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu PT, ARJUNA CAHAYA LESTARI d/a,HOTEL YOGYAKARTA tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.DALAM REKONVENSI :- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
    dalam pemotongan (in flight right).Ketiga unsur Hak Eksibisi Publik tersebut di atas haruslah dipahamisebagai hak syarat terhadap terpenuhinya hak ekshibisi, sehinggasudah semestinya dimaknai secara kumulatif, atau dengan kata lain, yangdimaksud sebagai hak eksibisi meliputi dan tidak dapat dipisahkan satu danlainnya dari ketiga unsur hak tersebut.
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hak ekonomi olehPemegang Hak Cipta 4. Apakah objek dalam lisensi tersebut masuk terhadaphak cipta 5.
    dengan objek yang dilisensikan karenabiasanya lingkupnya sangat luas, seperti lisensi hak cipta, lisensi hak merek,lisensi hak paten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikan adalah hakekonominya yang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, dan perwujudan darihak hak lainnya untuk hak moral tidak dapat dilisensikan kepada pihak lainkarena sifatnya melekat pada pemegang hak itu sendiri:Bahwa benar sebelum terjadinya lisensi baisanya ada suatu ciptaan terlebihdahulu, dalam konteks FIFA, dia sebagai
    perancang kegiatan piala dunia, danberdasarkan UU hak cipta perancang itu yang akan menjadi pencipta, jadiPencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik hak moral dan hakekonomi.
    Perjanjian lisensi tidak bolehmemuat materi yang melebihi Hak Kekayaan Intelektual baik berupa hak cipta,hak paten ataupun hak merek.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 01-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 09-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 199/PDT/2016/PT MND
Tanggal 22 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : BRYAN MONTANA
Terbanding/Tergugat : SHERLY GAGHANA
50 — 0
  • menurut Hukum bahwa tanah dan bangunan Penginapan

    • WISMA MELIA (Objek Sengketa) yang terletak di RT. 001 Wilayah Kelurahan Soataloara Il Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang batas-batasnya sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan angka (7) adalah milik Pembanding/Penggugat bersama Isteri bernama JENNY GAGHANA (Almarhumah);

    1. Menyatakan menurut Hukum, Terbanding/Tergugat tidak ada hak
      atas tanah dan bangunan Penginapan WISMA MELIA (Objek Sengketa) tersebut;
    2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Terbanding/Tergugat menguasai Objek Sengketa dan telah melarang Penggugat untuk masuk di atas tanah dan bangunan Penginapan WISMA MELIA (Objek Sengketa) adalah suatu perbuatan melawan Hukum;
    3. Menghukum Terbanding/Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dihukum supaya segera menyerahkan tanah dan bangunan Penginapan WISMA MELIA (Objek Sengketa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 26-02-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — LAYNDRO SANTOSO vs LIMONG LATIEF
405 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jelas terurai dalam Sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15April 2011 yang dimiliki oleh Penggugat adalah hak cipta Seni LukisH bukan terhadap perlindungan terhadap warna hijau yangmenjadi warna dasar kemasan produk Penggugat. Bahwa secarayuridis warna dasar hijau dalam kemasan bukan merupakanperlindungan hak cipta ;4.
    Lagipula, perlindungan hak cipta adalah peniruan yang sama atau perbanyakanhak cipta yang sama. Tidak ada aturan hukum hak cipta yang mengaturpersamaan pada pokoknya antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yanglain ;Dengan demikian, jelas Judex Facti secara nyatanyata salah dalammenerapkan hukum, yaitu menyamakan sengketa hak cipta dengansengketa merek ;Il.
    Judex Facti Telah Membuat KekacauanHukum Dengan MencampurAduk DanMempertentangkan Perlindungan HukumHak Atas Merek Dengan PerlindunganHukum Hak Atas Ciptaan :1. Judex Facti tidak dapat membedakan hak hukum Pemohon Kasasiberupa hak atas Merek yang telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek Dirjen HKI sejak tahun 2000.
    Berdasarkan ijin produksinya, telah terbukti TermohonKasasi baru memproduksi Hak Ciptanya pada tahun 2011dan baru terdaftar hak ciptanya pada tahun 2011 ;V. Judex Facti Telah Melindungi TermohonKasasi Selaku Tersangka Yang TelahMenggunakan Mereknya (Hak Ciptanya)Pada Produknya Yang Sama PadaPokoknya Dengan Merek ProdukPemohon Kasasi :1. Bahwa Judex Facti telah menggunakan logika hukum terbalik dalammenerapkan Undangundang Hak Cipta yaitu :a.
    Cipta ;Bahwa persamaan pada pokoknya dikenal dalam penyelesaian perkaraMerek ;Bahwa dalam sengketa Hak Cipta, harus diteliti siapa pencipta terdahuluatau pertama kali sesuai dengan sistem deklaratif yang dianut dalam hak cipta ;Bahwa dalam perkara ini antara hak merek milik Tergugat (dilindungidengan Sertifikat Merek dan hak cipta milik Penggugat dilindungi dengan SertifikatHak Cipta), kKeduanya samasama memiliki perlindungan hukum.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PDT/2014/PT SMDA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Penggugat : ENDRO YUNIATO
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TARAKAN
Terbanding/Tergugat : CAMAT TARAKAN UTARA
Terbanding/Tergugat : RR. PARAPAT
Terbanding/Tergugat : PDT. ALEX R SINURAT Sth. MA. CE
Terbanding/Tergugat : Drs. ARDIANSYAH
Terbanding/Tergugat : MARULI TOBING, SH
Terbanding/Tergugat : SUMIYATI
Terbanding/Tergugat : SUKMAH
Terbanding/Tergugat : NURDIN BIN ARAN
23 — 17
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 29-06-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
Tuan BUDI LAWIN
Tergugat:
1.PT. BANK HSBC INDONESIA
2.PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
129 — 57
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 05-12-2014 — Upload : 28-12-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 80/Pid.Sus/2014/PT.DPS
Tanggal 5 Desember 2014 — Ir. EDDY HARTANTO
130 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-01-2007 — Upload : 08-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609K/PDT/2006
Tanggal 27 Januari 2007 — JHONY TAMPI ; NATJE KUSEN ; MAR TAMPI ; MICHAEL TAMPI ; DEIBY KUSEN
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 126/PDT/2013/PT KPG
Tanggal 22 Januari 2014 — Pembanding/Tergugat : MARIA YOVITA BASTIAN META
Terbanding/Penggugat : YOSEPH FUNAN, SH
22 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-11-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2556 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 26 Nopember 2012 — PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR
174 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkait.
    No. 2556 K/Pid.Sus/201 1Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap undangundang hak cipta;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat 2 UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 55 Ayat
    laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (2) UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.
    menerangkan bahwa programWindows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (3) UndangUndang No. 19 tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56
    dariKepolisian seharusnya menegakkan hukum dan keadilan dankarenanya perbuatan yang bersifat mendorong terjadinyapelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan secara hukum;e Hukum yang mana yang dianut Majelis Hakim karena menurutJudex Facti bahwa UndangUndang Hak Cipta tidak mengaturtentang operasi penindakan pelanggaran hak cipta dengan caraUnder Cover Boy, kejahatan hak cipta adalah kejahatanterselubung sehingga penegak hukum dalam hak ini saksi Saprialdari Kepolisian Daerah Jambi dalam melaksanakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 — HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY
294 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, KabupatenKonawe Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriAndolokarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KonaweSelatan Nomor 66/Rp9/Ep.1/06/016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat(1) huruf b juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik IndonesiaNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
    Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias =HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukanpenggandaan dan pendistribusian ciptaan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) huruf a,Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018huruf b, huruf e juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri AndoloNomor69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaansecara komersial;Menjatuhkan pidana
    Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaranhak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untukpenggunaan secara komersial;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;4.
    Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enambelas) ribu buku/eksemplar;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa a quo, pihak pemilik hak penciptaSaudara Arifin Banasuru bersama Saudara Moh.
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN POSO Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pso
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
DR.CHRISTINA MBAYOWOS.,S.Sos.,Msi
Tergugat:
YAYASAN AL KHAIRAT KABUPATEN POSO
42 — 10
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 30-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 73/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 6 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : MELKIANUS MANDERI
Terbanding/Tergugat IV : HELENA MANDERI/YEBI-YEBI Cq Ahli waris YANCE YEBI-YEBI
Terbanding/Tergugat II : YUDIARTO SUHARTO
Terbanding/Tergugat III : ABUBAKAR ARMAN
Terbanding/Tergugat I : ADHAM ARMAN
273 — 391
  • ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten YapenWaropen waktu itu, (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang) maka terbitlahSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.
    yangterletak di Jalan Frans Kasiepo, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan YapenSelatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (ABDSAMAD); Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (IMAM); Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Frans Kaisepo; Sebalan Selatan berbatasan dengan tanah waris adat Penggugatadalah hak milik adat Penggugat yang sah;Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.B.21/SK atas namaTergugat
    Guna Bangunan kepada YUDIARTOSUHARTO pada objek tanah yang dimaksud dan berlaku terhitung sejakdidaftarkannya pada Kantor Direktorat Agraria Subdit Pendaftaran Tanah diJayapura lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tanggal 14081981Nomor : 92/1981, kesemua bukti tersebut diatas adalah bukti tanda hak yangsah menurut hukum jadi tindakan peralihan hak dari Tergugat II ke Tergugat IIIsampai ke Tergugat adalah benar dan sah menurut hukum;Bahwa pada tahun 1982 Penggugat berangkat ke Jayapura untuk
    melanjutkanpendidikan pada Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jayapura, disini pertandaHalaman 7adalah benar bahwa Penggugat masih berada di Serui karena proses peralihanHak Tergugat II pada tahun 1981 dibuktikan dengan surat bukti kepemilikantanah adat tanggal : 16071981 Nomor : 019.DSK/SBT/7/1987, kemudiandiperkuat dengan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 16071981 kemudian surat keterangan penyerahan Hak atas Tanah Adat 16071981, kesemua Suratsurat tersebut tercantum dalam surat
    Jadisemua transaksi yang terjadi antara Tergugat II ke Tergugat III sampai Tergugat adalah menurut kami sah dan benar menurut hukum;Dalam surat gugatan Penggugat, menyebutkan Tergugat Il yang dengansengaja secara diamdiam melakukan permohonan hak ke Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen waktu itu, sekarang menjadi Kantor Agrariadan Tata Ruang adalah tidak benar karena proses perolehan hak dilakukansesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku karena Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 13-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767K/PDT.SUS/2008
Tanggal 13 Januari 2009 — PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE ; Sdr. BUDI SUBRATA.
145 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 147/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Markoni Bin Sanali Diwakili Oleh : H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. ,DKK
Terbanding/Penggugat : Madsuri Bin Sanali
65 — 2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-06-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/PDT/2004
Tanggal 17 Juni 2008 — DIREK-TORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN dan MEREK Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA.
172 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREK-TORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN dan MEREK Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA.
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 197/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 19 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat : HAJI MUHAMMAD IZZUL ISLAM Diwakili Oleh : FIRZHAL ARZHI J, SH.,MH
Terbanding/Penggugat : I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARATt
103 — 70
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 13-02-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN BAJAWA Nomor 5/PDT.G/2013/PN.BJW
Tanggal 22 April 2014 — Penggugat:
ABDUL SYUKUR GASIM
Tergugat:
1.AHMAD DHAWE
2.CLEMENS ARIBAPA
3.AHMAD TUJU
4.HERMAN NGEBU
5.ABDULGADIR SEPI LALO
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NGADA
7.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NAGEKEO
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Nagekeo, Cq. CAMAT AESESA
9.Ayub Amir
10.Kiflin Saleh
17 — 14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Putus : 17-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2047 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Juni 2015 — RULLY
370 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ciptayang mengakibatkan menurunkan reputasi Hak Kekayaan Intelektual dan Negaradirugikan pada aspek ekonomi dalam hal bea masuk berikut pajak atas impor barangproduk tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal72 ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :1.
    Menyatakan Terdakwa RULY telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana *menjual, mengedarkan barang hasilpelanggaran hak Cipta atau hak Terkait ;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan, dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;3.
    Terlebih lagi dalam peradilanpidana Hak Cipta, kehadiran dan keberadaan korban sebagai saksi, adalah sangatmenentukan adanya hak eksklusif pemegang hak cipta dilanggar atau tidak,dirugikan atau malah diutungkan pihak pemilik hak cipta tersebut, sehingga saksikorban / pemilik hak cipta, sangat perlu dan harus didengar keterangannya dalampersidangan, namun hal tersebut disimpangi , dan diabaikan begitu saja oleh JudexFacti;Bahwa Peradilan untuk menegakkan hukum yang berintikan kebenarandengan melanggar
    Sehinggamenghasilkan putusan yang tidak legitimete, maka oleh karena itu putusan tersebutditolak seluruhnya oleh Terdakwa;Bahwa dakwaan tentang pelanggaran hak cipta, tentunya harus ada pihakpemilik hak cipta/pemegang hak cipta yang dilanggar, pihak yang dirugikan hakciptanya.
    Sehingga selamapersidangan tidak pernah terbukti sama sekali barang didakwakan sebagai barangbajakan atau barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut didukung dasar dan faktapersidangan sudah demikian itu jelas tuntas tidak terdapat pelanggaran hak ciptatersebut;Hal. 6 dari 9 hal. Put.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 01-07-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 97/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 16 September 2015 — Pembanding/Penggugat : (LSM-AMPUH)
Terbanding/Tergugat : Badan Pengusaan Batam
Terbanding/Tergugat : Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam Propinsi Kepualauan riau,
Terbanding/Tergugat : DIrektur Utama PT. Naninda Mutiara shipyard
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pelayanan Listrik Nasional (PT PLN)
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pt Pengusaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)
91 — 40
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-03-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 23 Agustus 2022 — Penggugat:
ARIE INDRA MANURUNG
Tergugat:
PT. ANTAM Tbk. Cq. Logam Mulia Refinery Business Unit
66 — 0