Ditemukan 2070302 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak milik Hak tanah Hak cipta Hak terkait Pendaftaran hak Perselisihan hak Pembayaran hak-hak pekerja Hak hak bekas istri Hak paten ; hak cipta Penyalahgunaan hak
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 01-07-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 97/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 16 September 2015 — Pembanding/Penggugat : (LSM-AMPUH)
Terbanding/Tergugat : Badan Pengusaan Batam
Terbanding/Tergugat : Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam Propinsi Kepualauan riau,
Terbanding/Tergugat : DIrektur Utama PT. Naninda Mutiara shipyard
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pelayanan Listrik Nasional (PT PLN)
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pt Pengusaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)
91 — 40
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 20-06-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN GRESIK Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Gsk
Tanggal 5 September 2022 — Penggugat:
Kartika Yudasari Susilo Putri
Tergugat:
Wom Finance Cab. Gresik, PT Wahana Ottomitra Multiartha
117 — 37
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — ARIE INDRA MANURUNG VS PT. PEGADAIAN (Persero),
888 — 606 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-03-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 23 Agustus 2022 — Penggugat:
ARIE INDRA MANURUNG
Tergugat:
PT. ANTAM Tbk. Cq. Logam Mulia Refinery Business Unit
66 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-03-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 08-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penggugat:
INDRA LESMANA
Tergugat:
1.UNION ARTIS
2.PT Pelangi Prima Sejati atau SMD Records
113 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/PID.SUS/2011
Para Terdakwa; Antonius Ngelo, dk
684 — 712 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUJI (diajukandalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pastipada bulan Desember 2007 atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulanDesember 2007, bertempat di Jalan Semarang No. 31 Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Surabaya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggarhak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan
    sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 yaitu pemegang paten memiliki hak ekslusif untukHal. 1 dari 8 hal.
    DENNYJOHANSYAH bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengansengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukansalah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitupemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten yangdimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam halpaten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakanatau menyediakan untuk dijual atau
    ANTONIUS NGELO, dan Terdakwa ll.DENNY JOHANSYAH membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3778/PID.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ANTONIUS NGELO dan Terdakwa DENNYYOHANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Tanpa hak telah membuat barang produk selang lentur tahan panasdan dingin, yang telah memperoleh paten ;.
    Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya hal 16 bahwa hukum yang dijatuhkan ini adalah hanyamerupakan pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhatihati danmenghargai hak orang lain, sehingga Hakim Tingkat Pertamamenjatunkan hukuman berupa pidana penjara berupa hukumanpercobaan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Bahwakarena dalam putusannya Majelis Hakim PT.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 01-03-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2013_PNBT_Kabul_07112013_PenyalahgunaanHak
Tanggal 7 Nopember 2013 — Alamsyahfuddin (P) >< Kepolisian Resort Kota Bukittinggi Dkk (T)
306 — 164
  • pokokKepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memeliharakeamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; danc. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi,pada Pasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara danbermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiawajib: (f) Menjunjung tinggi hak
    Menaati segala peraturan perundangundangan danperaturan kedinasan yang berlaku.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip DanStandar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan TugasKepolisian Negara Republik Indonesia.
    MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi inipun harus ditolak;3 Gugatan kurang pihak ( Plurium litis concortium)Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak menarik Menteri KeuanganRepublik Indonesia selaku Subjek Tergugat maupun Turut Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap' eksepsi Tergugat I tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatugugatan adalah hak
    pokok Kepolisian NegaraRepublik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikanperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab IT Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, padaPasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f)Menjunjung tinggi hak
    Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan,hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Pengadilan, Perbuatan melawan hukum diartikansecara luas, yaitu: meliputi : (Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum, hal 117):1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;3 Bertentangan dengan kesusilaan;4 Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehatihatian;Menimbang, bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorangmelakukan salah satu atau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
MOHINDAR H.B
Tergugat:
PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
1050 — 426
  • . 008512 tertanggal 17 Juli 1993 berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN tersebut;
  • Menyatakan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat di bawah No. 008512 tertanggal 17 Juli 1993 dari Daftar Umum Ciptaan memiliki persamaan dengan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Lukisan / Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN yang Hak
    Manggala Putra PerkasaPemegang Hak Cipta PT.
    Hak Cipta menjadi tidakterlindungi;:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 UndangUndang Hak CiptaPenggugat sebagai Pemegang Hak Cipta yang seharusnya dilindungi hakeksklusifnya sebagaimana diatur di bawah ini:Pasal 4:Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hakeksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.Pasal 8:Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.Bahwa dengan Pencatatan Ciptaan di bawah Daftar Nomor 0008512 tertanggal17 Juli 1993 tersebut
    Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:1.
    hak eksklusifyang terdiri atas hak moral dan hak ekonomiPenjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptaberbunyi:Yang dimaksud dengan hak ekslusif adalah hak yang hanya diperuntukkanbagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dimanfaatkan haktersebut tanpa izin Pencipta.
    Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:4.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 18/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : MULYADI Diwakili Oleh : GEOFFREY NANULAITTA, S.H.
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD RESTU SANTOSO
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN PUSAT Cq. BPN PROPINSI, Cq KEPALA BPN LEBAK
Terbanding/Tergugat II : NY. TITIK SUTIJAH
80 — 49
  • IIl 11 dan buktibertanda T.IV 3 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 yangmerupakan asal asal hak atas tanah yang bersangkutan diterbitkankarena pemberian hak, yang sebelumnya diawali dengan tahapantahapan diantaranya adanya permohonan tergugata III yang diwakilioleh saksi Tergugat yaitu Gampang Susilo yang mana telah nyatabahwa terhadap tanah yang dimohon telah dilakukan pengukurankadasteral dan tidak ada keberatan dari pihak lain.
    obyek sengketa bukan seperti pertimbangan Judex Factie yangdikutip dalam angka 17 diatas menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor2 tersebut berasal dari pemberian hak tersebut adalah bukti yangsempurna;24.
    dimiliki Terbanding III Karena adanya Pemberian Hak;25.
    KodamIl/Siliwangi walaupun tidak ditunjukan aslinya Pembanding/Penggugat telah mengakui adanya Sertipikat Hak Pakaltersebut sebagaimana tertuang dalam gugatan. (Bukti TIlIIl11).Sertipikat Hak Pakai diterbitkan tangal 13 Mei 2008 atau 11(sebelas ) tahun yang lalu.
    BahwaPenerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Mekarsari yang merupakanasal hak tanah yang bersangkutan di terbitkan karena Pemberian Hak telahmelalui tahapan tahapan atau prosedur yang benar.Dengan demikian apa yang dilaksanakan oleh Terbanding IV dahulu Tergugat IVdalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Sudah tepat dan benar; Berdasarkan halhal yang telah disampaikan diatas Terbanding IVmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan sebagai
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 23-09-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 140/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI Diwakili Oleh : SURYA DARMA S.Ag
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Diwakili Oleh : H.NURIMAN SH.,MH
Terbanding/Tergugat : GUSTI TERKELIN SURBAKTI Diwakili Oleh : MINOLA SEBAYANG,SH
Terbanding/Tergugat : MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : KRISNA RYA,SH.,MH
47 — 33
  • Bahwa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah menguasai danmengolah / merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan ProduksiTerbatas ( HPT Batu Gajah ) yang telah dibebani Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.
    Batu Gajah ),hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts1111986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di WilayahProvinsi Dati Riau sebagai Kawasan Hutan, ( Bukti P11 dan Bukti P.12 ); Bahwa kemudian Kawasan Hutan tersebut di atas ( Poin 15) telah dibebanihak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas namaPT.Perawang Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari 1998tentang Pemberian Hak
    Mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antara orangdengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukummengenal kehutanan; 222222 on nena nnnBahwa berdasarkan hal tersebut di atas ( poin 17 ) sudah jelas fungsi danstatus objek sengketa , dan yang berwenang memberikan izin terhadapobjek sengketa, serta peruntukan objek sengketa, sehingga dengandemikian Perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah melakukan serangkaiankegiatan yang merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadiperkebunan
    ikut di rugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhakmengajukan gugatan legal standing terhadap Tergugat dan Para TurutTEPQUQ Al; n nn nnn nnn nnn rn nnn nnn nn nner renee nce n nnn neen nese nneenenesBahwa Turut Tergugat adalah badan hukum yang telah di berikan HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan, berdasarkanHalaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 140/PDT/2015/PT.PBR.22.23.Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptsII/1998 tanggal 27Perbuari 1998 tentang Pemberian Hak
    Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 04/PDT.G/2013/PN.BKNtanggal 27 Nopember 2014 membrikan penilaian yang salah tentangbatasbatas kawasan Hak penguasaan Hutan Tanaman Industriberdasarkan Surat Keputusan No. 249/KptsII/1998 tanggal 27 Pebruari1998 yang menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/PID/2011
Jaksa pada Kejari; Abdulkarim Nasution, dkk
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mestika Mandala Perdanamemiliki tanah seluas lebih kurang 37 Ha di KomplekGraha Metropolitan di Jalan Kapten Sumarsono HelvetiaMedan dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunansebanyak 7 sertifikat yang terdiri dari1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1403 tanggal 20052005 ;2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1483 tanggal 12092005 ;3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1417 tanggal 21072005 ;4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1418 tanggal 21072005 ;5.
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1419 tanggal 21072005 ;6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1420 tanggal 21072005 ;7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 tanggal 21072005 ; Bahwa tanah tersebut belum dimanfaatkan, dan sekitarbulan Oktober 2005, Kontraktor PT.
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1419 tanggal 21072005 ;6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1420 tanggal 21072005 ;7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 tanggal 21072005 ; Bahwa tanah tersebut belum dimanfaatkan, dan sekitarbulan Oktober 2005 kontraktor PT.
    Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabatnya ;4.
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pbg
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penggugat:
ALIN ANDININGTYAS
Tergugat:
1.HANNY IRMA SUSANTI
2.SUWANDI
3.NUKI ANDIANZAH
4.KSPPS TAMZIZ BINA UTAMA WONOSOBO Cabang Klampok
5.Kementrian Keuangan republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
109 — 0
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Upload : 16-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 52/PDT.G/2014/PN CN
Perdata: Pengugat: - KIM LIE SEN Tergugat: - LIE HOK
64 — 26
  • Bahwa penggugat mendatangi kediaman pemegang Hak Sewa /menggarap atas tanah dan bangunan yang terletak di KampungBanjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw. 3 Kelurahan Kesepuhan tersebut ;10. Bahwa pemegang Hak Sewa/ menggarap tidak mengakui tandatangan pada kwitansi tersebut, bahkan pemegang hak sewa akanmenindaklanjuti persoalan tersebut kepada pihak Kepolisian;11.
    Bahwa atas transaksi jual beli tersebut yang dilaksanakan di KantorKelurahan Kesepuhan Kotamadya Cirebon dan disaksikan olehPejabat Kelurahan, Penggugat menerima bukti :Surat Keterangan jual beli ( vide bukti P 1);Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah( vide bukti P 2 );Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon (vide bukti P 3);14.
    Kampung;Dengan buktibukti :1.2sSurat Keterangan Jual Beli (vide bukti P 1);Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah(videbukti P 2);Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / Garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon ( vide bukti P 3);Surat Pelepasan Hak atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon ( vide bukti P 4 );Surat Ijin Menyewa Tanah untuk Perumahan yang dikeluarkan olehPanitya Landreform Daerah Kotamadya Cirebon (vide bukti P 5 );26.Bahwa dari semua uraianuraian diatas
    Hak Kepemilikan atastanah dan bangunan / rumah yang terletak di Kampung Banjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw.3 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon iniberkenan memutuskan sebagai berikut :1.2.6.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penggugat adalah permilik hak atas tanah dan bangunan /rumah yang terletak di Kampung Banjar Melati No. 3 Rt. 5 Rw. 3 KelurahanKesepuhan, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon;Menghukum tergugat untuk membayar kerugian
    Foto copy Surat Keterangan Pemindahan Hak Ijin Menggarap/Menghuni Tanahtanggal 2 Mei 1984, diberi tanda P2.3. Foto copy Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa/Garapan tanggal 2 Mei 1984diberi tanda P3.4. Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon tanggal 17 Mei 1999 diberi tanda P4.5.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 16-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 164/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 16 Januari 2017 — LUH GAMPIL ASTUTI sebagai PEMBANDING MELAWAN DANIEL LIONEL BOOGERD sebagai :TERBANDING
74 — 49
  • ;Bahwa mengenai hak pakai diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960(UUPA), Pasal 4 ayat (1) dan dijabarkan dalam Pasal 16 ayat 1 (UUPA), JoPeraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan hak pakai atas tanah, Jo Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun1996, Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang AsingPERKARA PERDATA NOMOR : 164/PDT/2016/PT.DPS.HALAMAN : 7yang berkedudukan di Indonesia, oleh karenanya berpedoman pada ketentuanketentuan tersebut
    yang ingin memperoleh hak pakai atas tanah di Indonesia, ada syaratsyaratdan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon hak pakai,maka pertanyaannya apakah Tergugat/Terbanding telah memenuhi syaratsyaratsesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 49Pasal 51 mengenai syaratsyaratpermohonan Hak Pakai, pasal 52Pasal 56 Tentang Tata Cara Pemberian
    Selain daripada itu, hubunganantara tanah dengan bangunan sengketa tersebut merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dan =merupakan hak =~milk daripadaPenggugat/Pembanding selama belum adanya peralihan hak atas bangunantersebut kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;PERKARA PERDATA NOMOR : 164/PDT/2016/PT.DPS.HALAMAN : 92.
    Adalah sah milik Penggugat, sedangkan 2 (dua) bangunan rumah yang berdiridiatas tanah sengketa adalah sah milik Tergugat atas dasar hak pakai.
    Atasdasar tersebut sudah jelas bahwa 2 (dua) buah bangunan rumah adalah sah milikTergugat/Terbanding diatas tanah hak milik Penggugat/Pembanding atas dasarhak Pakai artinya Terbanding/Tergugat memiliki rumah diatas tanah hak pakaimilk Pembanding/Penggugat, bukan Tergugat/Terbanding memiliki hak pakaiatas 2 (dua) buah bangunan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa sepertiyang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pointNo. 2 (dua), tentang Majelis Hakim dalam keputusannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-09-2006 — Upload : 14-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655K/PID/2006
Tanggal 26 September 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI ; HERU SUSANTO bin PARLAN
58 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didakwa :Primair :Bahwa ia Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN pada hari yangsudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tanggal 03 Februari 2004,tanggal 16 Mei 2004, tanggal 21 Agustus 2004 atau sekitar waktu itu setidaktidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2004, bulan Mei 2004, bulanAgustus 2004, bertempat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya di salah satu tempat di dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sengaja memiliki dengan melawan hak
    Menyatakan Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPsebagaimana dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLANDENGAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
    hukum, atau apabila dalam menjatuhkanputusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun halini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murniharus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Dalam hal pembuktian unsur Pasal 372 KUHP, khususnya unsur Sengaja memiliki dengan melawan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 16-06-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/PID/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — H. KAMARUDDIN, S.T.
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ali Silo dengan harga Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dengan alas hak berupa SKGR No. 538/SH/1980 tanggal 02September 1980 atas nama Ali Silo yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Sadr.Drs.
    S.T. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual,menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakaitanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang
    KAMARUDIN, S.T. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama denganmaksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menjadikantanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah di tanah tempatorang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwaorang lain yang berhak atas barang itu ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ;Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak
    Sebagaiorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak menjual, menukar, atau menjadikantanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanahpemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumahpekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orangmenjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turutberhak atas barang itu (sebagaimana dimaksud dalam Pasal385
    Ali Noer)sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Hakim Judex Facti, akan tetapiPEMOHON KASASI/TERDAKWA mengerjakan di atas tanah miliknya sesuaibukti hak atas tanah berupa Sertifikat (SHM) Hak Milik No. 1372, Desa WaruSurat Ukur, tertanggal 18 November 1998 No. 4487/R/1998 luas : 14 514 M? (atasnama : Terdakwa H. KAMARUDDIN, S.T.) dan Surat Keterangan Ganti Rugi atastanah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 26-10-2009 — Upload : 16-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 698K/PDTSUS/2009
Tanggal 26 Oktober 2009 — DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIACQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DANRAHASIA DAGANG,
288 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIACQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DANRAHASIA DAGANG,
    Dodik Sunaryo bin Sunaryo tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Tanpa hak memiliki obat keras daftar G dalam jumlah yang secaranormal tidak dapat diterima hanya untuk pemakaian pribadi ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; Menetapkan supaya barang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat:
PT. CIPTA SKYNINDO
Tergugat:
PT. CAHAYA ELEKTRONUSA RAYA
456 — 258
  • No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pst10.11.12.
    MENYATAKAN bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak untukmenggugat perkara ini;6.
    siar FORMOSA TV.Bahwa untuk mendapatkan hak siar dari pihak lain menurut ketentuan hakCipta adalah Lembaga penyiaran memiliki hak ekslusif untuk memberikanHal. 22 Putusan Perk.
    No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt PstSkynindo.
    No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pst
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 19-08-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 19 Agustus 2014 — 1. PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS, DKK VS HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH
651 — 512 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya pada butir 20 gugatan a quo Penggugatmenyatakan bahwa gugatan a quo bertujuan untuk mempertahankan nilainilaisejarah tentang Soekarno yang notabene tidak termasuk dalam ruang lingkupperlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral.
    Dimana di satu sisi Judex Facti hanyamengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagian danmenolak petitum yang menuntut agar Para Tergugat/Para PemohonKasasi dinyatakan melanggar hak cipta, namun di sisi lain JudexFacti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ParaTergugat telah melanggar Hak Cipta, Hak Moral dan Hak EkonomiPenggugat.
    Dimanakemudian Judex Facti mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 24UndangUndang Hak Cipta dan menyatakan Para Tergugat/ParaPemohon Kasasi telah melanggar Hak Cipta, Hak Ekonomi dan HakMoral karena tidak mencantumkan nama Penggugat/ TermohonHal.33 dari 46 hal. Put.
    Cipta yang hanyamengenal hak ekonomi dan hak moral.
    Nomor 305 K/Pdt.SusHKI/2014Penggugat menyatakan bahwa gugatan a quo bertujuan untukmempertahankan nilainilai sejarah tentang Soekarno yang notabenetidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yanghanya mengenal hak ekonomi dan hak moral.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
TERBIT PTE LTD
Tergugat:
1.PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA
2.PT. LOTTE MART INDONESIA
761 — 352