ketikaperkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Kpgtanggal 28 Nopember2013 masih di tingkat pertama (PN Kupang) Penggugat membayar limapuluh persen dari harga tanah yang disekapati, ketika ditingkat bandingmaka Penggugat membayar dua puluh lima persen dari harga tanah danketika berperkara di tingkat kasasimaka Penggugat membayar lagi duapuluh lima persen dari harga tanah tetapi kenyataannya adalahPenggugat tidak melakukan itu baik pada tingkat banding maupun padatingkat kasasi dan itu dituangkan dalam sebuah notulensi

rapat yangditandatangani oleh para pihak baik Penggugat maupun para Tergugatdan notulensi rapat tersebut sengaja tidak diajukan oleh Penggugatsebagai bukti karena pada saat itu Penggugat yang menyimpan notulenrapat tersebut.

Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut saksi LeonardKareth dan Everardus Rico Kukuareyau yang merupakan saksi yang diajukan olehTergugat tidak mengetahui hal tersebut padahal saksi tersebut bertandatangansebagai saksi dalam berita acara tersebut;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal ini yang menguatkan dalil replikPenggugat pada point 4 replik Penggugat bahwa Penggugat tidak pernahmengetahui kesepakatan tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T3 yang pada pokoknyamenerangkan terkait hasil notulensi

rapat dinas PUPR bersama perwakilan wargatanggal 4 Agustus 2019 dimana notulensi tersebut dituangkan dalam bukti T2 yangMajelis Hakim tidak perlu pertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalampertimbangan bukti surat T2;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T4 yang pada pokoknyamenerangkan Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya memintaTergugat untuk membayar uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanah sesuai NJOP;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T5 yang pada

.;6 (enam) lembar asli notulensi rapat pembahasan tindaklanjut peminjaman daerah tanggal 8 Desember 2016bertempat di ruang rapat lantai kantor pusat Bank BUJB jl.Naripan No.1 Bandung.;1 (satu) buah map berwarna merah yang terdapat tulisanKronologi Bar Jas PAB yang didalmnya terdapat:a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota CimahiNomor : 027/Kep.402Adbang/2015 tentang pegawaiunit layanan pengadaan barang/jasa kota Cimahitahun 2016.b. 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah nomor :16007/SP/ULP

Sekretaris Daerah Kota Cimahi no.953/1265/PLK perihal Persetujuan PenghapusanGedung Bangunan Pasar Atas Lama Pemkot Cimahitanggal 24 April 2015.c. 3 (tiga) lembar asli nota dinas dari KepalaDISKOPINDAGTAN kepada Walikota Cimahi nomor512/827/DISKOPINDAGTAN/V/2015 perihalPerkembangan Pasar Atas s.d tangal 30 April 2015tanggal 13 Mei 2015.d. 2 (dua) lembar asli notulensi rapat perubahananggaran 2015 tanggal 30 Juli 2015 beserta daftarhadir.e. 3 (tiga) lembar asli notulensi rapat persiapan denganbanggar

Sus/TPK/2017/PN.Bdg2 Agustus 2015 bertempat BE HAIVE CAFEEBandung.2 (dua) lembar asli notulensi rapat TAPD tanggal 3Agustus 2015.5 (lima) lembar asli notulensi rapat koordinasipengelolaan pasar tanggal 14 Desember 2015bertempat di ruang rapat diskopindagtan.1 (satu) lembar asli tulisan tangan catatan rapat dihotel mercure.1 (satu) bundel fotocopy undangan rapatpembahasantindak = lanjut~ = pinjaman daerahpembangunan pasar atas barokah besertanotulensinya tanggal 14 Maret 2016.1 (satu) bundel fotocopy

asili nota dinas dari kepalaDiskopindagtan kota Cimahi kepada Walikota Cimahinomor 510/552/Indagbudpar perihal Analisis dampaklalulintas pembangunan dan revitalisasi kawasanpasar atas kota Cimahi tanggal 29 Maret 2016.3 (tiga) lembar asli nota dinas dari asistenperekonomian dan pembangunan kepada WalikotaCimahi nomor : 500/157ND/ADMREK/2016 perihallaporan hasil rapat tindak lanjut rencanapembangunan pasar barokah dan renovasi pasaratas baru tanggal 19 Mei 2016.1 (satu) bundel fotocopy legalisir notulensi

kepada Kepala Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;

Revitalisasi Pasar;19) 1 (Satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepadaKepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20) 1 (Satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21) 1 (Satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;22) 1 (Satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23) 1 (Satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSUKA MAJU Ds Plumpang;24) 1 (Satu) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan;25) 1 (Satu) bendel Hasil Notulensi

Revitalisasi Pasar;19) 1 (Satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20) 1 (Satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21) 1 (Satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;22) 1 (Satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23) 1 (Satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSUKA MAJU Ds Plumpang;24) 1 (Satu) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan;25) 1 (Satu) bendel Hasil Notulensi

Revitalisasi Pasar;19. 1 (Satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20. 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;22. 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23. 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi PasarKOPPAS SUKA MAJU Ds Plumpang;24. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi

Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan penilaian Andal,Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup secara tertulis oleh Tim Teknisdengan surat penyampaian notulensi Nomor 212/SKPA/XII/2020tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pemrakarsa melaluikonsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikandokumen Andal, RKLRPL sesuai saran masukan dari tim teknis;.

(Sesuai dengan asli);:Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 11 November 2020 Nomor189/SKPA/X1I/2020 hal Notulensi dan Berita AcaraRapat Verifikasi Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan.

(fotokopidari fotokopi);: Surat Sekretaris Komisi Penilai Amdal KotaPalembang tanggal 8 Januari Nomor 01/SKPA/I/2021hal Notulensi Verifikasi Perbaikan Dokumen Andal,RKLRPL hasil Rapat II.Intv.18 ini membuktikan bahwaobjek sengketa diterbitkan sesuai dengan proseduryang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.(Sesuai dengan asli);Bukti Pendaftaran Izin Lingkungan Nomor000004.05.03 pada Surat Kabar Harian RadarPalembang Hari Ka.01.00.21 tanggal 8 Maret 2021.

(Sesuai dengan asli tanpa lampiran);: Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 30 Desember 2020 Nomor212/SKPA/XII/2020 hal Notulensi dan MasukanTertulis Dokumen AMDAL, RKLRPL. (sesuai denganasli);Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang tanggal 23 Desember 2020 Nomor660/1671/DLHK/2020 hal Permintaan Draft DokumenAMDAL, RKLRPL.

T.Il Intv.34 :Kota Palembang tanggal 5 Februari 2021 Nomor660/200/DLHK/2021 hal Koreksi' Ill terhadaptanggapan Notulensi dan Masukan Tertulis Dokumen,RKLRPL. (sesuai dengan asili);Surat Direktur PT Environesia Global Soraya tanggal 3Februari 2021 Nomor 006/SPB/EGSC/II/2021 halPenyampaian Dokumen Hasil Perbaikan.

(Sesuai dengan aslinya);Notulensi Rapat, Kamis 1 November 2018 tentang RapatKoordinasi membahas Pembangunan MesjidMuhammadiyah Gampong Sangso KecamatanSamalanga.(Sesuai dengan aslinya);Daftar Hadir Pertemuan, Rapat Koordinasi membahastentang Rapat Koordinasi membahas PembangunanMesjid Muhammadiyah Gampong Sangso KecamatanSamalanga, Kamis 1 November 2018.(Sesuai denganaslinya);Undangan Bupati Bireuen Nomor 005/919 tanggal 30Oktober 2018 perihal Undangan (Daftar Undangan).

(tidakdiajukan lagji);Notulensi Rapat, Jumat 13 Oktober 2017 perihalPenundaan Pembangunan Mesjid TaqwaMuhammadiyah Kecamatan Samalanga KabupatenBireuen. (Sesuai dengan aslinya);Dokumentasi berupa foto rapat. (Sesuai dengan aslinya);Undangan Wakil Bupati Bireuen Nomor 005/963 tanggal11 Oktober 2017 perihal Undangan. (Sesuai denganfotokopi stempel basah);Notulensi Rapat, Rabu 18 Oktober 2017 perihalPenyelesaian Pembangunan Mesjid TaqwaMuhammadiyah Kecamatan Samalanga KabupatenBireuen.

(Sesuai dengan aslinya);Notulensi Rapat, Senin 26 Februari 2018 perihal Rapattentang Tindaklanjut Rencana Pembangunan MesjidTaqwa di Desa Sangso Kecamatan SamalangaKabupaten Bireuen. (Sesuai dengan aslinya);Daftar hadir Pertemuan Rapat, Senin 26 Februari 2018tentang Tindaklanjut Rencana Pembangunan MesjidTaqwa di Desa Sangso Kecamatan SamalangaKabupaten Bireuen.

(tidak diajukan lagi);Notulensi Rapat, Kamis 5 Juli 2018 perihal Pertemuandengan Tim Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkaitmasalah Pembangunan Mesjid At TaqwaMuhammadiyah di Gampong Sangso KecamatanSamalanga. (Sesuai dengan aslinya);Daftar hadir Pertemuan Rapat, Kamis 5 Juli 2018tentang Penyelesaian Masalah Pembangunan MasjidTaqwa Muhammadiyah Gampong Sangso KecamatanSamalanga.

Pertemuan ini menghasilkan dua hal penting yang tercatatdalam Berita Acara/Notulensi Pertemuan tanggal 6 Mei 2009;Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009, Penggugat melalui kuasahukumnya mengajukan surat somasi II sehubungan tidak adanya jawabanyang pasti dan konkrit dari Tergugat setelah pertemuan tanggal 6 Mei 2009,Surat somasi dimaksud kemudian dijawab oleh Tergugat melalui nomor: 021/OC.CIT/I/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan isi yang berbunyi: Klaim yangdiajukan Tertanggung tidak dijamin polis atau klaim

JBahwa Penggugat adalah selaku Ketua Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)Periode 20112013, yang diberi wewenang menjalankan amanat hasil RapatUmum Anggota K2BF tanggal 16 Maret 2010 dan Rapat Umum Anggota LuarBiasa, pada tanggal 28 Januari 2011, lebin khusus dictum memutuskan danmenetapkan pada halaman 2 Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa K2BFTahun 2011 Tentang Hasil Audit Investigasi K2BF Tahun 20022008;Bahwa Tergugat berdasarkan notulensi RAPAT ANGGOTA Tahun 2005, padatanggal 12 Maret 2005, telah

Hasil rapat notulensi Komisi DPRD Provinsi Banten tentang fit and propertest Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 20152019;2. Absensi rapat Komisi DPRD Provinsi Banten tentang fit and proper testCalon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 20152019.Informasi tersebut merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat olehBadan Publik sebagaimana dalam Undangundang KIP Pasal 11 ayat (1).Halaman 4 dari 17 hlm, Putusan No. 8/P/KI/2016/PTUNSRG.

., tanggal 4 November 2014 ;PK6 Novum IV : saksi : Toni Ismawan yang mengantar Muslih Faizdan ikut menyaksikan proses penandatangan pada berkasyang disodorkan oleh Muslih Faiz untuk ditandatangani olehImam Supriyanto/Pelapor, dimana berkas yang dimaksudtersebut adalah Notulensi Rapat Yayasan PesantrenIndonesia (YPI) tanggal 21 Januari 2011 yang dijadikan dasarpenerbitan Akta Perubahan YPI Nomor 6 tanggal 24 JanuariHal. 35 dari 46 hal. Put.

Bahwa Penggugat/Pelapor tidak mengakui telah menandatangiNotulensi Rapat Pembina YPI tanggal 21 Januari 2011 danmenyatakan tanda tangan Penggugat/Pelapor adalah tidak identikdengan aslinya dan juga menyatakan bahwa Notulensi RapatPembina YPI dibuat tidak benar/palsu dan atau dipalsukan;Bahwa Majelis Hakim, dalam putusan sela PN Indramayu Nomro32/Pdt.G/2013/PN.IM., menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kemablisebagai Tergugat bersama para Tergugat lainnya, berkaitan dengankewenangan mengadili baik secara

Namun Imam Supriyanto tidak mengakuimenandatangani Notulensi Rapat Pembina tersebut ;Bahwa dalam kesaksian Muslih Faiz di bawah sumpah, pada perkarapersidangan PN Indramayu Nomor 422/Pid.B/2012/PN.IM, saksimenerangkan bahwa Imam Supriyanto telah menandatangani NotulensiRapat Pembina YPI di sebuah rumah makan padang di PusakarauHal. 37 dari 46 hal. Put. No. 37 PK/Pid/20152.Subang, Jawa Barat.

JambesariDarus Sholah tertanggal 16 Maret 2012, diberi tanda T2;Foto copy Notulensi Evaluasi Pelaksanaan PNPMMPd Kec. JambesariDarus Sholah tertanggal 16 Maret 2012, diberi tanda T3;Foto copy Hasil Pemeriksaan terhadap transaksi keuangan dalamEvaluasi Pelaksanaan PNPMMPd Kec. Jambesari Darus Sholah tertanggal16 Maret 2012.

Tertanggal 22 Maret 2012 untuk hadir pada acaratanggal 26 Maret 2012 tentang Klarifikasi data tunggakan, diberi tandaT8;Foto copy Berita Acara Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Datatertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T9;Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T10;Foto copy Daftar hadir Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Danatertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T11;Foto copy Notulensi Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Dana tertanggal26 Maret 2012, diberi tanda T12

T173218.19.20.21.22.23.24.25.26.27,28.29.30.31.Foto copy Daftar hadir Klarifikasi Lanjutan tertanggal 20 April 2012,diberi tanda T18;Foto copy Rekap Hasil Klarifikasi Penyalahgunaan Dana tertanggal 20April 2012, di beri tanda T19;Foto copy Berita Acara Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Danatertanggal 10 Mei 2012, diberi tanda T20;Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2012, diberi tanda T21;Foto copy Daftar Hadir Klarifikasi Lanjutan Indikasi PenyalahgunaanDana tertanggal 10 Mei 2012, diberi tanda T22;Foto copy Notulensi

04tertanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda T30;Foto copy berita Acara LP) UPK, BPUPK dan BKAD tahun 2011 tertanggal11 Juni 2012, diberi tanda T31;3332.33.34,35.36.37.38.39.Foto copy Berita Acara MAD Penanganan Masalah tertanggal 11 Juni2012, diberi tanda T32;Foto copy Daftar hadir untuk acara LP UPK, BPUPK dan BKAD tahun2011 tertanggal 11 Juni 2012 dan acara MAD Penanganan Masalahtertanggal 11 Juni 2012 (dua acara dilaksanakan berturut turut denganpeserta yang sama), diberi tanda T33;Foto copy Notulensi

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang.Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pertambangan pasir besi oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.Tanggal 18 Mei 201024. Berita Acara Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pertambangan Pasir Besi oleh PT.

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang.Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) Pertambangan pasir besi oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.Tanggal 10 Juni 201028.

Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) oleh Tim Teknis Komisi PenilaiAMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No.12/SEK.AM/IV/2010 tanggal 22 April 2010Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 5 dari 31223.24.25.26.27.28.29.30.Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL KabupatenLumajang.Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL)Pertambangan pasir besi oleh PT.

Ketua Komisi Penilai Amdal,tidak pernah menerima Dokumen ANDAL, RKL, RPL yang sudah diperbaiki olehPemrakarsa, namun pihak sekretariat Tim Teknis Penilai Dokumen Amdallangsung menyediakan dokumen persetujuaan ANDAL, RKL, RPL disertai denganBerita Acara Sidang , Notulensi, serta bendel dokumen ANDAL, RKL, RPL ;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai AMDAL KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen ANDAL,RKL,RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT.

Ketua Komisi Penilai Amdal,tidak pernah menerima Dokumen ANDAL, RKL, RPL yang sudah diperbaiki olehPemrakarsa, namun pihak sekretariat Tim Teknis Penilai Dokumen Amdallangsung menyediakan dokumen persetujuan ANDAL, RKL, RPL disertai denganBerita Acara Sidang , Notulensi, serta bendel dokumen ANDAL, RKL, RPL ;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai AMDAL KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen ANDAL,RKL,RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT.

IMMS tanggal 7 juni 2010, Nomor 24.A/SEK.AM/VV/2010, yangditanda tangani oleh Sekretaris Tim Teknis Komisi Penilai AMDAI sdr.KAHAR, ST, saksi menyatakan bahwa saksi lupa hal apa saja yang perludirevisi tersebut dan menurut saksi kekurangan tersebut bukanlah hal yangsubstansi sehingga masih bisa diperbaiki setelah rapat Komisi Penilai.Bahwa ditunjukan kepada saksi dokumen Berita Acara Notulensi rapat KomisiPenilai AMDAL tanggal 10 Juni 2010 Berdasarkan dokumen Notulensi danKompilasi Masukan tertulis

NINIS RINDHAWATI, MT, yang dilampiri dokumen Notulensi danKompilasi masukan tertulis sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang,saksi menerangkan bahwa dokumendokumen tersebut di serahkan kepadasaksi bersamaan dengan pengajuan Surat Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Pasir besi PT Indo Modern Minning Sejahtera ke Bupati Lumajang dan yang menyusun/membuat dokumendokumen tersebut adalah Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Sadr.R.

Dalam notulensi rapat tanggal 23 April 2014, jelasjelas telah disebutkanbahwa Tergugat meminta Penggugat untuk pensiun.

Padahal, menjadi tugasPENGGUGAT selaku) General Manager untuk melakukanpembaharuan Peraturan Perusahaan jika telah habis masa berlakunya.Bahwa dalil PENGGUGAT angka 14 b halaman 6, yang menyatakan,bahwa Dalam Notulensi rapat tanggal 23 April 2014, jelasjelasdisebutkan bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk pensiun. ...adalah dalil yang menyesatkan karena hanya dikutip secara sebagian/parsial:e Yang diminta oleh TERGUGAT, adalah bahwa PENGGUGAT agarmengundurkan diri/pensiun dini dan dengan kompensasi

Revitalisasi Pasar;19. 1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20. 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa Tumito;22. 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23. 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSuka Maju Ds Plumpang;24. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi

Putusan No. 1532 K/Pid.Sus/201724. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi Rapat Koordinasi Dinas Perekonomiandan Pariwisata Kabupaten Tuban;26. 1 (satu) lembar Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Di kantor DinasPerekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;27. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Calon Pemilik KiosPasar, KOPPAS Dalam Pelaksanaan Revitalisai Pasar Tradisional DesaPlumpang;28. 1 (satu) lembar Bangunan Pasar Tradisional

Pid.Sus/201719. 1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20. 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa Tumito;22. 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23. 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSuka Maju Ds Plumpang;24. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi

Putusan No.3689/Pdt.G/2020/PA.DpkDalam RekonpensiDalam rekonpensi ini Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensidan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi1.Bahwa benar rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada poin 2 telah terjadimediasi oleh kantor hukum Meila Windyasari Azzaharei, S.H, dan catatankeberlangsungan mediasi tersebut ditulis dalam sebuah notulensi tertanggal24 November 2020.Bahwa Tergugat telah salah menerjemahkan isi notuleh tersebut.

Tentang keinginan Tergugat seperti apa di tulis dalam Notulentersebut, dan harus digaris bawahi, bahwa dari hasil mediasi tersebut tidakada kesepakatan atau perjanjian, yang ada hanya notulensi hasil mediasi sajaBahwa terhadap rekonpensi Penggugat Rekonpensi point 3, objek rumahyang di ALAMAT yang terletak di ALAMAT, tidak di masukan dalam hartabersama, di karenakan rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugatsebagai warisan yang saat ini di sertifikat atas nama NAMA (kakak lakilakiPenggugat).

- 1 (satu) lembar Notulensi Rapat TPG tentang Pembahasan APBG TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016.

- 1 (satu) exsamplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2016.

- 1 (satu) exsamplar Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue Ie Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya.

Tahun2016 tentang APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016beserta dengan Lampiran APBG TA.2016.1(satu) exsamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 6 Tahun2016 tentang Perubahan APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal23 Mei 2016Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Bna1 (satu) exsamplar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alueie Itam TA.2016.1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar UsulanRencana kegiatan) Alue ie Itam TA.2016, tertanggal 08 Maret 2016.1 (satu) lembar Notulensi

Selain itu, pada LaporanPertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun2016 dan 2017 terdapat buktibukti pertanggungjawaban yang tidak sahseperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidakada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumendokumenpendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yangmenjadi dasar pembayaran gaji/nonor, tidak terlampir dalampertanggungjawaban sehingga hasil pehitungan terhadap kegiatandianggap fiktif.Bahwa Realisasi

Selain itu, pada LaporanPertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun2016 dan 2017 terdapat buktibukti pertanggungjawaban yang tidak sahseperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidakada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumendokumenpendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yangmenjadi dasar pembayaran gaji/nonor, tidak terlampir dalampertanggungjawaban sehingga hasil pehitungan terhadap kegiatandianggap fiktif;Bahwa Realisasi

Selain itu, pada LaporanPertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun2016 dan 2017 terdapat buktibukti pertanggungjawaban yang tidak sahseperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidakada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumendokumenpendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yangtidakpertanggungjawaban sehingga hasil pehitungan terhadap kegiatanmenjadi dasar pembayaran gaji/honor, terlampir dalamdianggap fiktif;Bahwa Realisasi

tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016(vide Bukti P10);bahwa Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah mengirim Surat, tanggal 31 Januari 2018, kepada Tergugat mengenai data PNS di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terlibat tindak pidana korupsi periode 2014 sampai dengan 2018, yang di dalamnya termasuk Penggugat (vide Bukti T2); bahwa telah diadakan Rapat untuk penegakan hukum terhadap ASNyang melakukan tindak pidana korupsi, tanggal 17 September 2018,yang mana dalam Notulensi

Keputusan Nomor: 188.4.45/434/X/2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana (vide Bukti T7);bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Ka bupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November2018, untuk membahas tindak lanjut penegakan hukum terhadapHalaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.11.12.13.ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dalamKesimpulan Notulensi

PN.Mks., tanggal12 Mei 2016, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dengan dijatuhi pidana 1 (satu)tahun penjara dan denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah),Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016(vide Bukti P10);b. bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November 2018, yang mana dalam Kesimpulan Notulensi

tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei2016 (vide Bukti P12);bahwa Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah mengirim Surat, tanggal 31 Januari 2018, kepada Tergugat mengenai data PNS di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terlibat tindak pidana korupsi periode 2014 sampai dengan 2018, yang di dalamnya termasuk Penggugat (vide Bukti T2); bahwa telah diadakan Rapat untuk penegakan hukum terhadap ASNyang melakukan tindak pidana korupsi, tanggal 17 September 2018,yang mana dalam Notulensi

melakukan tindak pidana korupsi (vide Bukti T6);bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 188.4.45/434/X/2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana (vide Bukti T7);bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November 2018, untuk membahas tindak lanjut penegakan hukum terhadapASN yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dalamKesimpulan Notulensi

PN.Mks., tanggal12 Mei 2016, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dengan dijatuhi pidana 1 (satu)tahun penjara dan denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah),Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahuiPutusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei2016 (vide Bukti P12);bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November 2018, yang mana dalam Kesimpulan Notulensi

Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan penilaian Andal,Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup secara tertulis oleh Tim Teknisdengan surat penyampaian notulensi Nomor 212/SKPA/XII/2020tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pemrakarsa melaluikonsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikandokumen Andal, RKLRPL sesuai saran masukan dari tim teknis;.

(Sesuai dengan asli);:Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 11 November 2020 Nomor189/SKPA/X1I/2020 hal Notulensi dan Berita AcaraRapat Verifikasi Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan.

(fotokopidari fotokopi);: Surat Sekretaris Komisi Penilai Amdal KotaPalembang tanggal 8 Januari Nomor 01/SKPA/I/2021hal Notulensi Verifikasi Perbaikan Dokumen Andal,RKLRPL hasil Rapat II.Intv.18 ini membuktikan bahwaobjek sengketa diterbitkan sesuai dengan proseduryang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.(Sesuai dengan asli);Bukti Pendaftaran Izin Lingkungan Nomor000004.05.03 pada Surat Kabar Harian RadarPalembang Hari Ka.01.00.21 tanggal 8 Maret 2021.

(Sesuai dengan asli tanpa lampiran);: Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 30 Desember 2020 Nomor212/SKPA/XII/2020 hal Notulensi dan MasukanTertulis Dokumen AMDAL, RKLRPL. (sesuai denganasli);Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang tanggal 23 Desember 2020 Nomor660/1671/DLHK/2020 hal Permintaan Draft DokumenAMDAL, RKLRPL.

T.Il Intv.34 :Kota Palembang tanggal 5 Februari 2021 Nomor660/200/DLHK/2021 hal Koreksi' Ill terhadaptanggapan Notulensi dan Masukan Tertulis Dokumen,RKLRPL. (sesuai dengan asili);Surat Direktur PT Environesia Global Soraya tanggal 3Februari 2021 Nomor 006/SPB/EGSC/II/2021 halPenyampaian Dokumen Hasil Perbaikan.

PDQC dan peserta Bipartit bersepakat akan melakukan Bipartitselanjutnya. ( Copy Daftar hadir dan notulensi terlampir) Bukti P13;Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 PENGGUGATmengundang Pengurus PUK SP RTMM SPSI untuk Bipartit Il denganagenda merundingkan kasus TERGUGAT.

Padapertemuan tersebut Pihak PUK SP RTMM SPSI tidak memberikanpendapatnya dan disepakati Bipartit dijadualkan kembali. ( Copy Undangan,Daftar hadir dan notulensi terlampir)Bukti P15Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 PENGGUGAT mengundang PUK SPRTMM SPSI untuk melakukan Perundingan kembali Perselisihan HubunganKerja TERGUGAT, namun demikian Perundingan pada hari tersebut batalkarena PUK SP RTMM SPSI mengajukan Permohonan PenundaanPerundingan Bipartit dengan alasan akan melakukan konsolidasi denganPerangkat

Dan TERGUGAT memintamaaf dan agar penyelesaian kasusnya dilakukan secara musyawarahmufakat serta permohonan untuk tetap dipekerjakan kembali.f Copy SuratPernyataan terlampir ).Bukti P2110.11.12.13.14.15.Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 dilakukan PerundinganBipartit antara PENGGUGAT dan Kuasa Pekerja ( PC dan DPC SPSI ).Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dari Kuasa Pekerjamengenai sanksi PHK kepada TERGUGAT.( Copy Undangan, Daftar Hadirdan Notulensi terlampir).Bukti P22Sehubungan

dalamPerundingan Bipartit tidak ada kesepakatan maka mediasi dijadualkan ulangtanggal 31 Maret 2015. ( Copy Surat Pemberitahuan Terlampir).Bukti P30Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 dilakukan mediasi di Dinas tenaga kerjaKabupaten Bekasi, Dalam mediasi tidak ada kesepakatan danPENGGUGAT tetap pada pendiriannya untuk pemutusan hubungan kerjaterhadap TERGUGAT dengan kompensasi uang pisah 3x upah pokok.PENGGUGAT meminta ke mediator agar anjuran segera dikeluarkan. .( Copy Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi