II karena persoalan yang menjadi dasar gugatantidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Klaten.Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.KIt Hal. 7 dari 21 halaman2 Bahwa eksepsi kewenagan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktuIselama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karenajabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusanapakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkaradalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutanto, Sh.Dalam

No. 25tanggal 06 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH.DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dalam keseluruhannya ;2. Menyatakan proses pemilihan dan pengangkatan TJIANDRATIRTONO sebagai Ketua Pengurus Yayasan TITD GrajenSemarangperiode 2014 s/d 2019 tanggal 8 Juli 2014, dihadapan DEWA danDewan Pembina , Pengurus maupun Dewan Pengawas di klentengGrajen Semarang adalah SAH;3.

No. 25tanggal 06 September 2014 oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH.DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dalam keseluruhannya ;2s Menyatakan proses pemilihan dan pengangkatan TJIANDRATIRTONO sebagai Ketua Pengurus Yayasan TITD GrajenSemarang periode 2014 s/d 2019 tanggal 8 Juli 2014, dihadapanDEWA dan Dewan Pembina , Pengurus maupun Dewan Pengawasdi klenteng Grajen Semarang adalah SAH;3.

Yahya Harahap SH.Dalam bukunya hukum acara perdata (halaman 449451) suatugugatan bisa dikatakan kabur (Obscuur Libel) apabila gugatan tidakmemenuhi unsurunsur sebagai berikut :e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Tidak jelasnya objek sengketa.Hal 23 dari 52 hal. Put. No.200 /Pdt.G/2012 /MS.Lsm24Petitun tidak jelas.b Bahwa sehubungan dengan pengakuan Para Penggugat dankaitannya dengan pendapat M.

Yahya Harahap, SH.Dalam hukumnya Hukum Acara Perdata ( halaman 449451).Tentang Pokok PerkaraBahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil hukum tentangpokok perkara yang diutarakan Para Penggugat melalui Repliknya ,kecuali halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh paraPenggugat , adapun halhal yang diakui secara hukum kebenarannyaoleh Para Penggugat sebagai berikut :1 Bahwa poin Nomor 3 Replik Penggugat pada bagian pokokperkara yang mendalilkan bahwa Para Tergugat padaprinsipnya mengakui

Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedual, menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai ayaran "deelnemingkang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, avablla dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orangatau leblh dari seorang, dalam hat ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiappeserta itu terhadap delict.Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalamundang undang mengenai

Suratpernyataan tersebut meskipun berupa surat bawah tangan, namun diakui oleh keduabelah pihak berperkara dan bahkan dipakai dasar oleh Notaris Andi Aprina Suryani SH.dalam memproses dan menerbitkan akta hibah yang disengketakan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidakmengkaitkan antara Surat Pernyataan tersebut dengan proses pembuatan dan penerbitanakta hibah yang disengketakan, hal ini sangat keliru karena keduanya mempunyaihubungan sebab akibat yang sangat erat

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan

Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua, menyebutkan Pasal55 ayat (1) keL KUHP sebagai ayaran "deelnemingkang terdapat pada suatuStrafbaarfeit atau delict, avablla dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orangatau leblh dari seorang, dalam hat ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiappeserta itu terhadap delict;Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH.

SIANTURI, SH.dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, yang dimaksud denganbersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian1516rupa yang normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, selanjutnya menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal DemiPasal, persetubuhan adalah peraduan antara anggauta kemaluan lakilaki danperempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak 5Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap

menyangkaldalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi)yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakansatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangatlah dirugikan olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana dengan tidak menepati isi perjanjianNomor 23 tertanggal 29 Juli 2005 yaitu yang dibuat oleh Notaris Ambat Stientje SH.Dalam

Dan surat pernyataan inilah yang jadikan sebagai rujukan dasarlegalitas kepemilikan untuk menyakinkan kepada Pembeli Tergugat Il,Bahwa sesuai alasan poin 6 di atas Tergugat tidak mau menandatanganiAkte Jual Beli dan Tergugat baru sadar akan kesalahan jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat Il maka tanpa memberi waktu panjang lagiTergugat menggambil Sertifikat Nomor 10507 atas nama Tergugat itu dariNotaries/PPAT Nurbani Alam, SH.DALAM REKOVENSI.1.Bahwa Tergugat Konvensi sekarang kedudukannya sebagai

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN SmlMenimbang, bahwa didalam

Siswanto, SH.dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas P & K Daerah Tk.Il KabupatenMalang, sehingga dengan telah ditandatanganinya Akta PerdamaianNo. 287, tanggal 27 September 2003 di hadapan Notaris Dr. BenediktusBosu, SH., SpN., M.Sc. antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding dengan Drs. Siswanto, SH., sebagaiTergugat dalam jabatan Kepala Dinas P & K Daerah Tk.

., SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA MENURUT TEORI DANPRAKTIK PERADILAN INDONESIA Jakarta Djambatan 1999 hal. 53menjelaskan : Sesuai dengan tehnik membuat gugatan dalam halkelengkapan formal surat gugatan. kelengkapan ini dapat meliputi subyekgugatan baik dari Penggugat/Para Penggugat sendiri ataupun diriTergugatvPara Tergugat atau turut Tergugat pada kelengkapan formalhendaknya harus jelas identitas (nama umur dan alamat para pihak yangberpekara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah

Unsur mengambil barang sesuatu:Menimbang, bahwa Yang dimaksud mengambil barang menurut S.RSianturi, SH.dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya adalahmemindahkan penguasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannyasendiri dari Penguasaan nyata orang lain, dengan cara : memindahkan suatubarang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang itu melalui Suatualat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang ataumenunggui suatu. barang saja tetapi dengan ucapan ataugerakanmengisyaratkan

., SH.Dalam persidangan dan bukti bukti kwitansi ( P. 18. S/d P.23)Bahwa sampai saat ini Pelawan melakukan pembayaran kewajiban PBBterhadap objek perkara kepada Negara sebagaimana bukti P.24 dan P. 25);Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 352 /PDT/2019/PT.BDG. Bahwa Pelawan mengusai, merawat dan tinggal di objek perkara sejaktahun 1969 sampai saat ini. Pelawan telah tinggal di Objek perkara denganmembangun beberapa rumah permanen.

LOUHENAPESSY selaku PPKdan Terdakwa JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA tidak pernah mengambillangkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH.dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH.adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrakpelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010tersebut.

Bahwa dalam proses pencairan baik Terdakwa selaku PA / KPAmaupun PPK tidak memastikan terlebin dahulu bahwa pelaksanaan pekerjaanPerpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakansesuai kontrak, padahal baik Terdakwa selaku PA / KPA maupun PPK telahmengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH.dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaanmaupun realisasi kKeuangan proyek;Bahwa dari seluruh dana proyek Perpanjangan Break

LOUHENAPESSY selaku PPKdan Terdakwa JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA / KPA tidak pernah mengambillangkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH.dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH.adalah seorang anggota DPRD yang tidak ada sangkut pautnya dengan kontrakpelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalamHal. 24 dari 75 hal. Put.

(vide M.Yahya Harahap, SH.dalam buku Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 5);7. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi Semua persetujuan yangdibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidakdapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belahpihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang , persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;8.

(vide M.Yahya Harahap, SH.dalam buku Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 5);7. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi Semua persetujuan yangdibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidakdapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belahpihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang , persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;8.

Moeljatno, SH.dalam bukunya AzazAzaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuhmenyebutkan bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harusada:1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yang baik danyang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;2.

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan