Ditemukan 797 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbt
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
1.HILARIUS RIFANO JUNIOR
2.YOHANES JUNIOR
Tergugat:
1.PETRUS BRILIANT PUTRA BETEKENENG
2.MIKHAEL SATRIA BETEKENENG
5925
  • Transfer ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2017;Bahwa setelah pembayaran tersebut, Tergugat I, mengirim satu unitmobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi: B 2545 TKD kepadaPengugat yang berada di Lembata;Bahwa mobil sebagaimana tersebut diatas tiba di Lembata pada tanggal04 Oktober 2017;Bahwa uang milik Pengugat yang telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah )Bahwa setelah mobil tersebut telah berada di Pengugat
    untuk dijadikan jaminan;Bahwa mendengar alasan yang disampaikan oleh Pengugat , ayahTergugat ( Tergugat II ) melalui telepon ke Hp milik Penggugat Idanberjanji akan membayar semua kerugian baik yang dialami olehPengugat sebesar Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dankerugian yang dialami olen Pengugat II sebesar Rp30.000.000,00 ( tigapuluh juta rupiah ) sehingga total kerugian materil keseluruhan sebesarRp80.000.000,00 secara tunai, asalkan mobil Daihatsu Xenia denganNomor Polisi: B 2545 TKD
    Terhadap hal ini kKemudian tergugat telah mengingatkanpenggugat bahwa mobil yang hanya memiliki STNK sajacenderung bermasalah, namun penggugat tetap menginginkanmobil yang hanya memiliki STNK saja;Halaman 13 dari 47 Putusan No 7/Pdt.G/2019/PN Lbt5)Bahwa tergugat kemudian memberitahu penggugat perihal adanyamobil merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi 2545 TKD yangkemudian dibeli oleh penggugat ;Bahwa proses jual beli mobil Merk Daihatsu Xenia dengan nomorpolisi B 2545 TKD telah selesai yang mana
    mobil tersebut telahsampai dan digunakan oleh penggugat pada bulan oktober 2017;Bahwa mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B 2545 TKD punmenurut berita yang tergugat dengar bahwa sudah dijual lagikepada pihak lain oleh penggugat ;Bahwa tergugat tidak mengenal orang yang bernama nanangsebagaimana dalil angka 26 dalam gugatan para penggugat.
    polisi B 2545 TKD kepada orangbernama Nanang tiidak pernah diketahui dan tidak pernahmelibatkan tergugat . sehingga patut untuk diragukan kebenarannya.10)Bahwa tergugat menolak dalil para penggugat angka 16 sampaiangka 19 dan angka 23.
Putus : 18-04-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 115/Pdt.G/2012/PN KPJ
Tanggal 18 April 2013 — 1. A F I F A H : PENGGUGAT I, 2. MUHAMMAD, AS : PENGGUGAT I, 3. BACHROWI : PENGGUGAT III. Diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu, SUGENG, SH., Advokat, M E L A W A N 1. H. SULIWAN : TERGUGAT I, 1. R O D E’ I : TERGUGAT II.
109123
  • SUFIYAH sehingga diklaim pula sebagaiharta warisan, sedangkan penguasaan Tergugat atas objeksengketa adalah karena objek sengketa merupakan TKD DesaSumberkerto, dahulu digunakan sebagai ganjaran (bengkok) carik,sehingga status tanah adalah tanah negara dalam penguasaanDesa Sumberkerto dan bukan harta warisan sebagaimana dalilPara Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah salah objek ; Salah Objek karena bukan tanah milik P.
    SUFIYAHdan merupakan TKD Desa Sumberkerto, maka Para Penggugat jugatidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tersebut.
    ; 19Bahwa karena tanah tersebut TKD Desa Sumberkerto, maka hasilnyauntuk pembiayaan pembangunan di desa, termasuk yang dilakukanoleh Tergugat menyewakan kepada Tergugat Il dan memperolehhasil dari penyewaan tersebut, maka perbuatan Tergugat atas namaPemerintahan Desa Sumberkerto memperoleh hasil dari TKD untukmendanai pembangunan desa adalah perbuatan yang sah dansesuai hukum, untuk itu harus dikuatkan oleh Pengadilan NegeriKepanjen dengan menolak gugatan Para Penggugat untukseluruhnya ; Bahwa karena
    SUFIYAH danmerupakan TKD Desa Sumberkerto, maka para Penggugat juga tidakmempunyai hubungan hukum dengan objek tersebut.
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 55/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
H. MADI. HM.
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG PASIR
Intervensi:
ARUN, S.IP.
166110
  • tidak menerima surat hasil TKD dari ICD.
    Pilkades Tanjung Pasir, pingsan.Sehari setelah TKD, Basuki Rahmad menemui Saksi, minta tolong untukmengambil hasil dari TKD tersebut di Curug.
    Selanjutnya, pelaksanaan Tes KemampuanDasar (TKD) oleh ICD yang dilaksanakan di Dinas Pemdes KabupatenTangerang. Hasil dari TKD dengan urutan, yaitu: 1. Arun, 2. Suryadi, 3.Ahmad Sugiro, 4. Romlih dan 5.
    Edi Bahwa, saat itu, Kapolsek datangnya belakangan, pada saat PenetapanNomor Urut Calon Kades; Bahwa, sebelum Penetapan Nomor Urut Calon Kades, ada kegiatan yanglain, Panitia Pilkades menetapkan Calon Kades; Bahwa, Panitia Pilkades menetapkan hasil TKD Bakal Calon Kades danberdasarkan hasil TKD.
    Karena, Panitia Pilkadesmerasa perlu berkonsultasi kepada Dinas Pemdes terkait pengunduran diriAhmad Sugiro sebagai Bakal Calon Kades, sebelum menetapkan CalonKades Yang Berhak Dipilih; Bahwa, pada Panitia Pilkades menetapkan hasil TKD dalam rapat padatanggal 9 Oktober 2019;Putusan Perkara No.55/G/2019/PTUN.SRG, Halaman 54 dari 85 Bahwa, alasan penetapan hasil TKD tidak dilaksanakan pada saat Panitiamendapatkan hasil TKD, karena pada tanggal 10 Oktober 2019, Ketua BPDyang mengambil hasil TKD dan
Putus : 28-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — SLAMET UTOMO (Kepala Desa Ketapang),DK VS BUPATI BANYUWANGI, DK
3117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banyuwangi;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ ParaTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknyaatas dalildalil:Bahwa Para Penggugat mempunyai beberapa asset yang berupa Tanah KasDesa (TKD
    atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diterbitkan oleh Tergugat Ilpada tanggal 18 Oktober 2002 atas Permohonan Tergugat tersebut mengalamicacat hukum baik proses maupun isinya, karena: Pada lembar Pendaftaran pertama huruf i penunjuk tertulis: "Tanah iniasalnya bekas tanah Negara bebas" padahal, faktanya tanah yang diterbitkansertifikatnya oleh Tergugat II atas Permohonan Tergugat itu, masih berstatussebagai Tanah Kas Desa (TKD) Desa Ketapang sesuai dengan catatan yangada dalam buku kerawangan
    Putusan Nomor 1073 k/Pdt/2015rupiah setiap tahun, tanpa memberi kontribusi sedikitpbun kepada ParaPenggugat selaku yang berhak;Bahwa sebagaimana diterangkan dibagian atas bahwa obyek sengketa adalahtanah Kas Desa (TKD) Desa Ketapang bukan bekas tanah Negara bebas,sedangkan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 dilakukan secaradiamdiam tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemegang otoritaswilayah di Desa Ketapang dan isi dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 tersebutmemuat keterangan yang
    yang semestinya bisa diperoleh Para Penggugat atas pemanfaatanobyek sengketa secara sewa sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dalil gugatandiatas, menjadi terhalang oleh tindakan Tergugat yang terlebih dahulumenyewakan dan menarik uang sewa dari PerusahaanPerusahaan tersebutdengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 yang diterbitlan olehTergugat II sebagai alas hak penarikan sewa, meskipun sebenarnya Tergugat dan Tergugat Il mengetahui status tanah obyek sengketa adalah Tanah KasDesa (TKD
    Error In Objecto;Bahwa Penggugat dalam Posita 1 Surat Gugatannya menyatakan memilikibeberapa asset berupa Tanah Kas Desa (TKD), satu diantaranya adalah sebidangtanah darat yang terletak di Blok Krajan Desa Ketapang Kecamatan KalipuroKabupaten Banyuwangi, terurai dalam buku kerawangan Desa Ketapang, PetokNomor 17, Persil Nomor 161, Klas D.IlIl, luas 22.150 m?
Register : 27-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 24/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 2 Mei 2017 — ANDI JUANDA;CAMAT JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
279
  • Putusan Nomor 24/G/2017/PTUNJKT1.Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai akibatditerbitkannya surat keputusan Tergugat kepada Penggugat yaituberupa penjatuhan hukuman sesuai dengan objek sengketaperkara a quo Penggugat mendalilkan kehilangan hak mendapatremunerasi/TKD sejak bulan November s/d Desember 2016 dariPemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. Gubernur Provinsi DKIJakarta..
    Bahwa = pemberian ~sremunerasi/TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur ProvinsiDKI Jakarta No. 108 Tahun 2016 adalah Tunjangan yangdiberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan hasil penilaianPrestasi Kerja yang diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakartakepada Pegavai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi DKIJakarta..
    Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai akibatditerbitkannya objek sengketa, Penggugat kehilangan hakremunerasi/Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sejak bulan Novembers.d Desember 2016 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq.Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan oleh karena pihak yangmemberikan TKD adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, makadengan tidak ikut digugatnya Gubernur Provinsi DKI Jakartamengakibatkan gugatan Penggugat kurang
    sebagai pihak,maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T14berupa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2016tentang Tunjangan Kinerja Daerah, maka hilangnya hakremunerasi/Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sejak bulan November s.dDesember 2016 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq.
    GubernurProvinsi DKI Jakarta diakibatkan oleh diterbitkannya objek sengketa, yangapabila objek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal, Penggugat tidakakan kehilangan hak remunerasi/TKD, karena itu sudah tepat apabilaTergugat selaku pihak yang menerbitkan objek sengketa saja yang digugatHalaman 32 dari 43 Halaman.
Register : 08-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA Lolak Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Llk
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1910
  • Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mutah berupa cincin emas 24 karatseberat 6 gram;Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang padapokoknya tetap pada dalil permohonan dan menyampaikan bahwa gajipokoknya sebagai PNS (guru) sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratusribu rupiah) ditambah tunjangan anak isteri dan lainlain menjadi Rp. 3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah TKD sebesar Rp. 240.000, (dua ratusempat puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan sertifikasi guru sebesar
    Sementarauntuk penghasilan lainnya berupa TKD, tidak pernah diberikan kepadaTermohon sehingga sering terjadi pertengkaran, (dalil jawaban point 4 dan 5).Termohon juga membenarkan telah pisah tempat tinggal, akibat pertengkaranantara keduanya Termohon keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya sejak bulan Juni 2018 (dalil jawabam point 6);Menimbang, bahwa terlepas dari apaapa yang menjadi sebab dan siapayang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohondan Termohon, yang
    Sementara untuk penghasilan lainnya berupa TKD,tidak pernah diberikan kepada Termohon sehingga sering terjadi pertengkaranantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;Menimbang, bahwa disharmoni (ketidakharmonisan) menurut KamusBesar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai kejanggalan dan atauketidakselarasan.
    Sementara untuk penghasilan lainnya berupa TKD, tidak pernahdiberikan kepada Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran antarakeduanya.
    Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima berdasarkan bukti TR.2adalah Rp. 3.493.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga riburupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi juga menerima TKD sejumlah240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kKemudian tunjangan sertifikasisetiap 3 bulan sejumlah 8.009.070, (delapan juta Sembilan ribu tujuh puluhrupiah), (berdasarkan TR.3);4.
Register : 03-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 27 Nopember 2014 — AAN SUHENDAR, S.E., Dkk VS BUPATI SUMEDANG
96499
  • Pengangkatan Tenaga Ahli tertentu/khusus menjadi CPNS Bahwa pengangkatan Tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayaioleh APBN/APBD menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaankelengkapan administrasi dan lulus ujian seleksi tertulis Tes KompetensiDasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) diantara sesama TenagaNonOrel. $n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nen nn nnn cnn nc nnn nn nnn nnn anneBahwa persyaratan Tenaga honorer (non APBN/APBD) untuk dapatdiangkat menjadi CPNS, meliputi ; .
    Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan TesKompentensi Bidang (TKB), dan 000.
    adalah Para Penggugatsebanyak 117 OfanQ) .n none nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnnnnnnsBahwa pada saat yang telah ditentukan sekira pada bulan NopemberTahun 2013, para Tenaga Honorer Kategori Il dari PemerintahanKabupaten Sumedang sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluhenam) orang (termasuk didalamnya Para Penggugat sebanyak 117 orang)akhirnya mengikuti ujian tes seleksi CPNSBahwa materi seleksi ujian tertulis sesama para Tenaga Honorer KategoriIl tersebut meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD
    ) dan Tes KompetensiBidang (TKB) ~202enec ence nec eec nec ecenceecenenencenenecnennenesBahwa menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PegawaiNegeri Sipil, Tes Kemampuan Dasar (TKD) hanya dapat diikuti olehTenaga honorer yang ada dalam daftar nama (listing) Tenaga HonorerKategori Il yang telah diuji publik dan memenuhi persyaratan yangCULE TEL FR nnnBahwa Materi TKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes IntelegensiUmum dan
    Tes Karakteristik Pribadi dibuat oleh konsorsium PerguruanTinggi Negeri. nnnnn nn nnn nn nn nen once nnnnnnn=Bahwa TKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dansikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional daninternasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif,kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri,semangat berprestasi, integritas dan inisiatif.
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 399/Pid.B/2013/PN.Bwi
Tanggal 2 Juli 2013 — 1. Katiran Arfein Murman Bin. Nurman 2. Sutarji Bin. Kadim 3. Zaenuri Bin. Pak Ahmad 4. Karsiyadi Bin. Poniran 5. Ponijan Bin Pak Salim 6. Poniyem Bin. Bu Pon 7. Yatini Als. Ninek Bin. Marzuni 8. Muhamad Gito Bin. Pak Naam 9. Saiful Anwar Bin. Poniran 10. Budiyanto Bin. Miskan 11. Budiono Bin. Suparno
4615
  • BUDIONO BIN SUPARNO mengikuti rapat di BaleDesa Bumiharjo yang membahas mengenai penguasaan Aset Desa /tanah TKD Bumiharjo yang telah ditanami Jagung oleh saksi SAMINAH(Korban) besuknya terdakwa KATIRAN ARFEIN MURMAN BIN NURMAN.telakwa II SUTARJI BIN KADIM terdakwa III. ZAENURI BIN PAK AHMADterdakwa IV. KARSIYADI BIN PONIRAN terdakwa V PONIJAN BIN PAK SALIMterdakwa VI. PQNIYEM BIN BU PON terdakwa VII.
    BUDIONO BIN SUPARNO datang ke Tanah TKD / TKP masingmasing membawa Sabit / Arit lalu tanpa ijin yang berhak bersama samamembabat / memotong tanaman jagung sehingga habis, dimana tempatdilakukan kekerasan terhadap barang tersebut adalah tempat yangmudah dilihat orang (umum) ;Akibat dari Perbuatan mereka terdakwa maka korban menderitakerugian sebesar Rp. 10.000.000., ( sepuluh juta rupiah) atau setidaktidaknya jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana sebagaimana
    BUDIONO BIN SUPARNO datang ke Tanah TKD / TKP masingmasing membawa Sabit / Arit lalu tanpa ijin yang berhak bersama samamembabat / memotong tanaman jagung sehingga habis, dimana tempatdilakukan kekerasan terhadap barang tersebut adalah tempat yangmudah dilihat orang (umum) ;Akibat dari Perbuatan mereka terdakwa maka korban menderitakerugian sebesar Rp. 10.000.000., ( sepuluh juta rupiah) atau setidaktidaknya jumlah tersebut.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal
    SiifulAnwar Bin Poniran terdakwa X Budiyanto Bin Miskan terdakwa XI.Budiono Bin Suparno, telah melakukan pengrusakan terhadap tanamanjagung yang ditanam oleh saksi korban Saminah dengan caramembabat/memotong pohon jagung tersebut dengan sabit yangdilakukan secara bersama sama.Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa mengikuti rapatdi Balai Desa Bumiharjo yang membahas mengenai penguasaan assetDesa /Tanah TKD Bumiharjo yang telah ditanami Jagung oleh saksiSAMINAH (saksi Icorban), kKemudian besoknya
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Mei 2015 — DRS. H. SYAMSURI HADI
5814
  • SITI QOMARIYAH, TKD yang ada di Kp. Tanah Tinggi DesaSetia Asih Kec.
    Bdgmasuk dalam tanah TKD Setia Asih. Kemudian disebelah komplek bangunanKantor Desa, tanah TKD tersebut disewakan oleh Syamsuri Hadi kepadapedagang sejak antara tahun 20052006 sampai sekarang, dan seingat sayasebelum dibuka penyewaan pasar Puri Harapan tersebut oleh saudara SamsuriHadi, tanah TKD tersebut masih kosong;Bahwa sampai sekarang pun pada masa jabatan kepala Desa Hj. Qomariyah,tower milik PT.
    SITT QOMARIYAH :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Desa Setia Asih periode Tahun 2007s/d Tahun 2012 dan periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019;Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan memori serah terimajabatan yaitu pada tanggal 14 Februari 2007, saat itu memang ada TKD yangmenjadi kekayaan Desa Setia Asih, yaitu TKD di Pebayuran dengan luas 12 Hadan TKD di Setia Asih seluas 6 Ha.
    Syamsuri Hadi TKD setia Asih adalah 7,5 Hayang terletak di Kp. Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, kemudianada TKD milik desa Setia Asih yang terletak di Ds. Karang Harja KecamatanPebayuran seluas 12 Ha yang saat ini masih digarap oleh masyarakat sekitar.Dapat saya tambahkan bahwa untuk TKD seluas 7,5 Ha tersebut sedangproses ruislag kepada PT. ISPI. Dapat saya jelaskan sejarah TKD tersebutadalah pada masa kepala desa masih dijabat oleh Sdri. H.
    Protelindo dilakukan secara sepihak oleh H.Syamsuri Hadi sampai sekarang, padahal tanah yang digunakan adalah masukdalam tanah TKD Setia Asih. Kemudian disebelah komplek bangunan KantorDesa, tanah TKD tersebut disewakan oleh Syamsuri Hadi kepada pedagangHalaman 50 dari 117Putusan No. 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.
Putus : 12-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2813 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan ; KUSHARTOYO Bin ISMIRAN
6038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TKD Desa Sambirejo luasnya 21,615 Ha2. TKD Desa Sambirejo digunakan untuk :Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 2813 K/Pid.Sus/2015a. Kepala desa : 6,000 HaSekretaris desa : 2,500 Ha (sejak tahun 2012 menjadi TKD ekssekdes untuk kas desa).=c Kasunl : 1,070 Had Kasun Il : 1,050 Hae Kasun Ill :1,115 Haf. kasun IV : 1,085 Hag Staf urusan pemerintahan : 1,000 Hah Staf Urusan keuangan : 1,090 Hai. Staf Urusan Umum : 1,085 HaJ Pelaksana tehnik pertanian :1,090 Hak. Lapangan Tukar garapan : 1,050 Ha3.
    Sisa TKD ( TKD Murni) seluas 3,480 Ha dan dilelang untuk kas desa.Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Tanah kas DesaMurni seluas 3,480 Ha telah disewakan oleh Terdakwa selaku KepalaDesa Sambirejo bersama sama Sdr.
    No. 2813 K/Pid.Sus/2015nama pemohon Sekdes ISTIYANTO dan realisasi pembayarannyaditerima oleh ISTIYANTO pada tanggal 20 April 2010;Jumlah total penyewaan tahun 2010 TKD sebesar Rp23.139.000,00;c.
    TKD Desa Sambirejo luasnya 21,615 Ha2. TKD Desa Sambirejo digunakan untuk :a. Kepala desa : 6,000 Hab. Sekretaris desa : 2,500 Ha (sejak tahun 2012 menjadi TKD ekssekdes untuk kas desa).c Kasunl : 1,070 Had Kasun Il : 1,050 Hae Kasun Ill :1,115 Haf. kasun IV : 1,085 Hag Staf urusan pemerintahan : 1,000 Hah Staf Urusan keuangan : 1,090 HaHal. 11 dari 54 hal. Put. No. 2813 K/Pid.Sus/2015i. Staf Urusan Umum : 1,085 HaJ Pelaksana tehnik pertanian :1,090 Hak. Lapangan Tukar garapan : 1,050 Ha3.
    Sisa TKD ( TKD Murni) seluas 3,480 Ha dan dilelang untuk kas desa.Bahwa menurut Peraturan Daerah, Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun2007 tanggal 27 April 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desadan perangkat Desa :Pasal 4Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumberpendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan urusanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananmasyarakat yang tertuang dalam APBDes;Pasal 5Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 carapengelolaannya
Register : 09-03-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
PURNING DAHONO PUTRO., S.H.
Terdakwa:
ANDI WIBOWO KUSUMO bin MARGONO
13059
  • ) Tahun 2017 sebagai berikut :
    1. Sewa TKD Murni
    a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu RUMINI;
    b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Bpk.PAIRIN;
    c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu LINAWATI;
    d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu SAMSIATUN;
    2.Sewa TKD Eks Garapan / Bengkok Sekdes
    a. 1 (satu) lembar
    kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Bpk SABARUDIN;
    b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu WARIYEM;
    c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Bpk SARNO;
    d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu SUNDARI;
    6.1 (satu) bendel pertanggungjawaban pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Tahun 2017, terdiri dari :
    a.
    Belanja Honor PLT Sekdes;
    b. Belanja Operasional Kantor;
    c. Belanja Transport atau Perjalanan Dinas;
    7. 1 (satu) bendel pertanggungjawaban pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Tahun 2017 yang diperuntukkan Belanja Honor Plt Sekdes;
    8. 1 (satu) bendel pertanggungjawaban pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Tahun 2017, terdiri
    ) Eks Garapan/Bengkok Sekdes Tahun 2018 sebagai berikut :
    a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu UTAMI;
    b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Bpk HARTO;
    c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Bpk LOSO;
    d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Bpk TARMUJI;
    e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu SULASMIATI;
    ) Murni Tahun 2019 sebagai berikut :
    a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu MITA INDRIYANI;
    b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Bpk JONO;
    c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa TKD atas nama Ibu TUKINEM;
    33. 1 (satu) bendel pertanggungjawaban pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Tahun 2019 yang diperuntukkan Belanja Dukungan
Register : 09-06-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2011 — H. MURSALIH Bin H. LIHAN
4919
  • Administrasi dan sertifikasi lahan pengganti TKD sebesarRp 159.212.0CX>:(seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari alokasidana yang telah dicairkan dan diterima terdakwa H. Mursalih Bin H. Lihan danSdr. Jauhari Anin selaku ketua BPD desa Pusakarakyat serta SK Bupati no.143.1/Kep.36Bina Pemdes/2003 tanggal 23 februari 2003 senilai Rp.206.034.390, sehingga terdapat kelebihan dana Administrasi dan sertifikasilahan pengganti TKD yang dikuasai terdakwa H.
    Jauhari Anin selaku ketua BPD Desa Pusaka Rakyat yang belumtersalurkan sebesarRp. 46.822.390,Jumlah keseluruhan penggunaan dana pelepasan TKD Pusaka Rakyat yangdilakukan oleh Terdakwa H. MURSALIH Bin H.
    Mursalih Bin H.Lihan dan Sadr.Jauhari Anin selaku ketua BPD Desa Pusaka Rakyat yang belum tersalurkansebesar Rp. 46.822.390..Jumlah keseluruhan penggunaan dana pelepasan TKD Pusaka Rakyat yangdilakukan oleh Terdakwa H. MURSALIH Bin H.
    MURSALH ;1 (satu) bundel surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa PusakaRakyat berikut 4 (empat) lembar kuitansi asli pembayaran dari Bendahara TKDkepada kepala Desa PusakaRakyat ;1(satu) lembar surat tanda setoran ke kas daerah Kabupaten Bekasi dati Timpertimbangan dan penilaian untuk keperluan pengadaan, pemindahan, pelepasandan tukar menukar TKD ;1(satu) lembar surat dari Wakil Ketua tim pertimbangan dan penilaian untukkeperluan pengadaan, pemindahan, pelepasandan tukar menukatr TKD kepadakepala
    Bagian keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Bekasi tentangpenyampaiandana kompensasi TKD;9 (sembilan) lembar surat aftar Honorarium operasional pelepasanHak TKD setiaMulya, Segera Makmur dan Pusaka rakyar Kecamatantaruma Jaya KabupatenBekasi;1(satu)bundel Bon penggunaan uang OperasionalTim Pertimbangan dan Penilaianuntuk keperluan pengadaan,pemindahan, pelepasan dantukar menukar TKD ;1 (satu) bundel kartu Vouoer pulsa berbagai jenis yang sudah digunakan masingsmasing 16 kartu mentari, 12 kartu
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno
Tanggal 18 Nopember 2020 — Terdakwa
319577
  • GLPE500125 atas nama ARIS MANTORO Alamat Jimat 1/11 Widomartanti, Ngemplak, Sleman;
  • 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk TKD dengan gantungan tali biner dan kunci gembok merk ORIX;

Dikembalikan kepada saksi korban Ardiyanto Bin Martoyo;

  • 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KLX No. Pol. AB 5342 PQ warna putih hijau, No. Ka. No. Sin MH4LX150FJP04731, No.
    GLPE500125 atas nama ARIS MANTORO Alamat Jimat 1/11Widomartanti, Ngemplak, Sleman; 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk TKD dengan gantungantali biner dan kunci gembok merk ORIX;Dikembalikan kepada saksi korban ARDIYANTO; 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KLX No. Pol. AB 5342 PQwarna putih hijau, No. Ka. No. Sin MH4LX150FJP04731, No.
    GLPE500125 atas nama ARIS MANTORO Alamat Jimat1/11 Widomartanti, Ngemplak, Sleman; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk TKD dengangantungan tali biner dan kunci gembok merk ORIX;Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditunjukkan oleh korbansaat anak diamankan; 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KLX No. Pol. AB5342 PQ warna putih hijau, No. Ka. No. Sin MH4LX150FJP04731,No.
    GLPE500125 atas nama ARIS MANTORO Alamat Jimat 1/11Widomartanti, Ngemplak, Sleman;Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 8 / Pid.SusAnak / 2020 / PN Wno 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk TKD dengan gantungan tallbiner dan kunci gembok merk ORIX; 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KLX No. Pol. AB 5342 PQwarna putih hijau, No. Ka. No. Sin MH4LX150FJP04731, No.
    GLPE500125 atas nama ARIS MANTORO Alamat Jimat1/11 Widomartanti, Ngemplak, Sleman; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk TKD dengangantungan tali biner dan kunci gembok merk ORIX;Merupakan barang bukti milik dari korban yang dipergunakan untukmenunjukkan kepemilikan kendaraan yang hilang; 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KLX No. Pol. AB5342 PQ warna putih hijau, No. Ka. No. Sin MH4LX150FJP04731,No.
    GLPE500125 atas nama ARIS MANTORO Alamat Jimat 1/11Widomartanti, Ngemplak, Sleman;1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk TKD dengan gantungantali biner dan kunci gembok merk ORIX;Dikembalikan kepada saksi korban Ardiyanto Bin Martoyo;1 (Satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type KLX No. Pol. AB 5342PQ warna putih hijau, No. Ka. No. Sin MH4LX150FJP04731, No.
Register : 24-03-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 2/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIE PRATAMA ,SH
Terbanding/Terdakwa : M. SYAFRI Bin SJAHRONI
12036
  • Tabir Kab.Merangin Tanggal 29 Desember 2003;
  • 1 (satu) bundel Photo copy Peraturan Bupati Merangin Provinsi Jambi Nomor: 19 Tahun 2007 Tentang pedoman pengadaan,pengelolaan dan pengembangan serta pengunaan hasil Tanah Kas Desa (TKD) di tanda tangani oleh Bupati merangin ROTANI YUTAKA pada Tanggal 19 September 2007;
  • 1 (satu) eksemplar Photo copy Peraturan Bupati Merangin Provinsi Jambi Nomor: 21 Tahun 2015 Tentang pedoman tata cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Dana Desa
    Keputusantersebut antara lain menimbang bahwa untuk meningkatkan SumberPendapatan Asli Desa, Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan TanahKas Desa (TKD) Kelapa Sawit yang telah diserahkan oleh PT. SAL1 kepadaDesaDesa di wilayah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. SAL1Hitam Ulu Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
    Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2007 tentang PedomanPengadaan, Pengelolaan dan PengembangansertaPenggunaan HasilTanah Kas Desa (TKD):Pasal 4(3) Status kepemilikan Tanah Kas Desa adalah milik Pemerintah Desa.Tanah Kas Desa tidak boleh dipindah tangankan kecuali diperlukanuntuk kepentingan proyek pembangunan, setelah mendapatpersetujuan Bupati selanjutnya ditetapbkan dengan KeputusanDesa.
    Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2007 tentang PedomanPengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan serta PenggunaanHasil Tanah Kas Desa (TKD):Pasal 4(3) Status kepemilikan Tanah Kas Desa adalah milik Pemerintah Desa.Tanah Kas Desa tidak boleh dipindah tangankan kecuali diperlukanuntuk kepentingan proyek pembangunan, setelan mendapatpersetujuan Bupati selanjutnya ditetapbkan dengan KeputusanDesa.
    Keputusan tersebut antara lain menimbang bahwa untukmeningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa, Pemerintahn KabupatenMerangin menetapkan Tanah Kas Desa (TKD) Kelapa Sawit yang telahHalaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT JMBdiserahkan oleh PT. SAL1 kepada DesaDesa di wilayah pembangunanperkebunan kelapa sawit PT. SAL1 Hitam Ulu Kecamatan TabirKabupaten Merangin.
    Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2007 tentang PedomanPengadaan, Pengelolaan dan PengembangansertaPenggunaan HasilTanah Kas Desa (TKD):Pasal 4(3) Status kepemilikan Tanah Kas Desa adalah milik Pemerintah Desa.Tanah Kas Desa tidak boleh dipindah tangankan kecualidiperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan, setelahmendapat persetujuan Bupati selanjutnya ditetapbkan denganKeputusan Desa.
Register : 28-10-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Gtlo
Tanggal 5 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
115
  • Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahProvinsi Gorontalo yaitu Gol.II (dua) dimana untuk semua Gaji PegawaiNegeri Sipil masuk ke Rekening istri, jadi selama berpisah gaji setiap bulan,TKD, gaji 13 tetap masuk ke Rekening Termohon;8. Bahwa Pemohon turun dari rumah kediaman bersama (rumah mertua) hanyamembawa pakaian, sementara biaya Pemohon untuk makan seharihari sertaTransportasi ke Kantor hanya pemberian dan belas kasihan dari kakak/adikPemohon;9.
    dua) motor, 1 (satu) buah merek Yamaha Fino dan 1(satu) buah lagi merek Kawasaki Ninja keduanya ada dalam penguasaanTermohon. 1 (satu) unit motor merek Kawasaki telah dijual sehargaRp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) penjualan tersebut tanpa seizinPemohon; Bahwa demikian pula ada gelang emas seberat 10 gram, milik orangtua Pmohon yang digadaikan oleh Termohon; Bahwa Gaji 13 (tiga belas) tahun 2016 diterima seluruhnya olehTermohon, sementara gaji 14 (empat belas) diberikan kepada Pemohon; Bahwa TKD
    Termohon mengusir Pemohon; Bahwa saksi pernah melihat ada orang datang ke rumah orang tuasaksi yang disuruh Termohon dengan membawa dua bungkusan pakaianPemohon; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisahtempat tinggal sejak tahun 2015; Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohonsudah tidak saling mengunjungi; Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II dengangaji setiap bulan sebesar dua juta lebih ditambah penghasilan TunjanganKinerja Daerah (TKD
    ) sebesar Rp.1.900.000, (satu juta sembilan ratus riburupiah); Bahwa saksi tahu sejak mereka menikah ATM gaji dan TKD dalampenguasaan Termohon, nanti bulan November 2016 Pemohon mengambilgaji TKD untuk membayar cicilan motor; Bahwa saksi tahu pihak keluarga selalu berusaha untuk merukunkanmereka, namun tidak berhasil.2.
Putus : 30-03-2011 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 751/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 30 Maret 2011 — ABDUL HALIM,SE.MSi
14634
  • Pada pokoknya surat tersebut berisi permohonanpemanfaatan Tanah Kas (TKD) Desa Boro seluas kurang lebih20.000 M2 untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk.
    PLN (Persero)sebagai pihak yang membutuhkan tanah diwajibkan untukmenyediakan tanah pengganti TKD kepada Pemerintah DesaBoro. Setelah rencana pembebasan TKD Boro gagal, kemudianSaksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM memerintahkan Saksi Ir.BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH untuk mencari alternatiflokasi tanah lainya. Selanjutnya Saksi Ir. BUDIMAN menemuiSaksi Drs. AGUS SUKIRANTO, MM selaku Broker Tanah di KantorPT.
    Bahwa setelah dilakukan sosialisasi di Desa Boro,ternyata rencana pembebasan TKD Boro tidak dimungkinkan,karena terbentur adanya persyaratan bahwa PT. PLN (Persero)sebagai pihak yang membutuhkan tanah diwajibkan untukmenyediakan tanah pengganti TKD kepada Pemerintah DesaBoro. Setelah rencana pembebasan TKD Boro gagal, kemudianSaksi Ir. SLAMET HARIYANTO, MM memerintahkan Saksi Ir.BUDIMAN dan Saksi SRI UTAMI, SH untuk mencari alternatiflokasi tanah lainya. Selanjutnya Saksi Ir.
    Bahwa dulu tanah yang dimohon itu tanah TKD tapitanah TKD tidak jadiBahwa saksi tidak tidak tahu kenapa TKD tidak jadiBahwa terkait ijin lokasi yang dilibatkan adalahCamat Pak.Darto,Bagian Hukum, dari PemkabBahwa pelaksanaannya harus melalui P2T tidak bolehorang lain101Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahuSAKSI19.
    ,lalu Pak.Budiman surveysendiri;Bahwa saksi tahu Tanah TKD mau dijual dariKepala Desa,selanjutnya saksi sarankan ke PLNuntuk mengirim surat ke Desa,Bupati dan Camatitu terjadi sekitar Tahun 2007;Bahwa PLN selanjutnya mengadakan sosialisasidengan dihadiri wargaBahwa yang mengundang untuk sosialisasi adalahKepala DesaBahwa yang hadir adalahPak.Budiman.Pak.Sentot,Pak.Camat dan Pak.KadesBahwa saat sosilasisai tidak ada masalah denganwargaBahwa TKD tidak jadi dibeli karena aturansekarang mengenai TKD
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
334734
  • tahun 2014 sebesar Rp 1.376.650.000 daritotal dana TKD yang disiapkan sebesar Rp 4.187.800.000.Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan sandang danpangan tahap Il tersebut adalah Bagian Kesra Setda Kab.Lotim dan selaku KPA pada kegiatan tersebut adalah terdakwaSYAHMAT, S.Sos. selaku Kabag Kesra.Bahwa yang mengesahkan adalah TAPD terdiri dari 10 orangdengan Ketua Drs.
    Perbedaannya dari sisi subyek TKD berada padapos anggaran DPPKA (Dinas Perndapatan dan Pengelolaan AsetDaerah) dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II berada padasatker Bagian Kesra Permda Lotim, TKD diberikan dalam bentukuang dan Bantuan Sandang Pangan Tahap Il diberikandalambentuk paket sembako, selanjutnya sebagai payung hukumnorma yang mengatur TKD diatur dalam APBD murni dan normaBantuan Sandang Pangan Tahap II diatur dalam APBDPerubahan dan masingmasing juga diatur dalam PeraturanBupati Lotim;Halaman
    REG.PERK.PDS 06 / P.2.12/Ft.1/04/2019 tanggal 2Mei 2019 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD)yang seharusnya diberikan dalam bentuk uang, tetapi padaakhirnya diberikan dalam bentuk barangMenimbang, bahwa dengan memperhatikan sifatmelawanhukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umummaka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :Apakah benar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai(TKD) yang seharusnya diberikan dalam
    Perbedaannya sebagai darisisi subyek TKD berada pada pos anggaran DPPKA (DinasPerndapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) dan Bantuan SandangPangan Tahap II berada pada satker Bagian Kesra Permda Lotim, TKDdiberikan dalam bentuk uang dan Bansos Sandang Pangan Tahap IIdiberikan dalam bentuk paket sembako, selanjutnya sebagai payunghukum norma yang mengatur TKD diatur dalam APBD murni dannorma Bansos Sandang Pangan Tahap II diatur dalam APBDPerubahan yang sebelumnya dibahas oleh Team TAPD (TeamAnggaran
    Perbedaannya darisisi subyek TKD berada pada pos anggaran DPPKA (DinasPerndapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) dan Bantuan SandangPangan Tahap Il berada pada satker Bagian Kesra Permda Lotim,TKD diberikan dalambentuk uang dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II diberikan dalambentuk paket sembako, selanjutnya sebagai payung hukum normayang mengatur TKD diatur dalam APBD murni dan norma BansosSandang Pangan Tahap II diatur dalam APBD Perubahan danmasingmasing juga diatur dalam Peraturan Bupati Lotim;Halaman
Register : 15-11-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 29 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADI HARSANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : ZAINAL ABIDIN
8579
  • YAYUK UTAMININGSIH, SaudaraMUSTOFA, Saudara NUR CHOLIL dan juga Saudara DASUKI.Dalam rapat tersebut Terdakwa ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwatanah yang digunakan untuk pembangunan SDN, Perumahan Guru, danLapangan tersebut adalah tanah milik para gogol, karena TKD sudah ditukarguling oleh tanah gogol disebelah Timurnya.
    RIYANTO (BPD), SUGIONO S.Pd(LPMD), CHOIRIL ANAM (Karang Taruna), NURCHOLIL (Sekdes),SUGIONO (RT. 001), UMIRTO (RT. 004), SETYO BUDI (BPD) ;Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN tersebut merupakan peralinan hakkepemilikan TKD kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para gogol atauahli warisnya, yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulispejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sidoarjo.
    RIYANTO (BPD), SUGIONO S.Pd(LPMD), CHOIRIL ANAM (Karang Taruna), NURCHOLIL (Sekdes),SUGIONO (RT. 001), UMIRTO (RT. 004), SETYO BUDI (BPD) ;Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN tersebut merupakan peralinan hakkepemilikan TKD kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para gogol atauahli warisnya, yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa jin tertulispejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sidoarjo.
    YAYUK UTAMININGSIH telahmemiliki niat untuk menguasai sisa TKD Popoh Kecamatan Wonoayu yangdigunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, Perumahan Guru, danLapangan serta menjual tanah dimaksud dengan tujuan untukmenguntungkan diri sendiri, dengan cara melakukan jual beli tanahmenggunakan alas hak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor : / Agr / 26 / XI / HM/01.G / 71 Tanggal 8April 1971 tersebut.
Register : 08-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 372/PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RISALDI bin SYAFRUDDIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DEDY IWAN BUDIONO, SH
5327
  • Hantu) berjumlah 5.000 butir / 1.575 gram;
  1. 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih, Sim Card 0813 7610 0100;
  2. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, Sim Card 0838 1105 0475;
  3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, Sim Card 0812 7760 4004 dan Sim Card 0823 8453 0025;
  4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah solid, Nomor Polisi B 2536 TKD
    Polisi B 2536 TKD dan selanjutnyaSUDIRMAN langsung berangkat menuju Medan;Bahwa SUDIRMAN dalam perjalanan menuju Medan telah singgahsementara waktu dan saat akan melanjutkan perjalanan yakni sekitarpukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Semangka RT.002 RW.006 DesaPandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah ditangkapoleh Petugas Polri dan saat dilakukan penggeledahan terhadap mobilToyota Ayla warna merah No.
    Polisi B 2536 TKD telah ditemukan barangbukti berupa :1 (Satu) tas jinjing merk Silvin warna hitam, yang didalamnya berisikansebagai berikut :12 (dua belas) bungkus plastik teh hijau (bertuliskan china) berisikanSerbuk Kristal putih (Sabusabu) dengan berat seluruhnya + 12.000 gram;1 (Satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Pil/tablet warna hijaudengan logo KODOK sebanyak 3.000 butir dengan seberat + 1.047 gram;1 (Satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Pil/tablet warna merahmuda dengan
    Polisi B 2536 TKD telah ditemukan barangbukti berupa :1 (Satu) tas jinjing merk Silvin warna hitam, yang didalamnya berisikansebagai berikut :12 (dua belas) bungkus plastik teh hijau (bertuliskan china) berisikanSerbuk Kristal putih (Sabusabu) dengan berat seluruhnya + 12.000 gram;1 (Satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Pil/tablet warna hijaudengan logo KODOK sebanyak 3.000 butir dengan seberat + 1.047 gram;Halaman 9 Putusan No. 372/PID.SUS/2020/PT PBR2)3)1 (Satu) bungkus kemasan plastik
    satu) bungkus plastik warna krom berisi plastik beningberisi Ekstasi warna merah muda logo Ow/ (Burung Hantu)berjumlah 5.000 butir / 1.575 gram;1 (Satu) unit Handphone Iphone warna putih, Sim Card 0813 76100100;Halaman 18 Putusan No. 372/PID.SUS/2020/PT PBR5) 1 (Satu) unit Handphone Samsung warna putih, Sim Card 08381105 0475;6) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, Sim Card 0812 77604004 dan Sim Card 0823 8453 0025;7) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah solid, Nomor PolisiB 2536 TKD
Register : 05-05-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTA SURABAYA Nomor 273/Pdt.G/2017/PTA.Sby
Tanggal 2 Juni 2017 — PEMBANDING VS TERBANDING
2113
  • Timur : Tanah Pak TKD. Selatan : Rumah lou IR. Barat : Jalan Desa.b. Sebidang tanah yang tercatat pada SHM No. 1075 seluas 385 m?atas nama TERBANDING, yang diatasnya berdiri bangunanperumahan, yang terletak di Kabupaten Trenggalek, dengan batasbatas : Utara : Rumah Pak MUL. Timur : Tanah Pak TKD. Selatan : Rumah Pak TKD. Barat : Jalan Desa.3.