Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela selfi seli sele sell selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013
Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
309 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terlepas dari Kewenangan hukum dan otoritas kebijakan fiskal yangprudent dimiliki oleh Pemerintah dalam bentuk atribusi sebagaimana yangdiamanatkan baik dalam ketentuan Pasal 37 maupun Pasal 48 UU KUPmaka kewenangan tersebut berfungsi mengatur (regulurend) yaitu berupaprosedur dan kewenangan berikut substansi terhadap pelaksanaan yangberkaitan dengan implementasi atas pasalpasal dalam UU KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terbangun dalam hukumacara untuk menempatkan sistem self
    Bahwa secara Karakteristik Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan KewajibanPerpajakan seharusnya merupakan penjabaran hukum terhadap Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undangundang Pengadilan Pajak merupakan implementasi terhadap ketentuanhukum acara perpajakan yang saling mengisi dan melengkapi atas normahukum dari system self assessment sebagai politik hukum pemungutanpajak dan sekaligus merupakan binding by law, di samping
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MAMUANG;
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketiga atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandisebutkan:Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajakdalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajaktidak diterbitkan surat ketetapan pajak,Bahwa Indonesia menganut sistem Self
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 328/Pid.Sus-LH/2016/PN Mpw
Tanggal 23 Nopember 2016 — ADAK Bin ANGGOK
362 — 9
  • IndonesiaNomor : P.43/ Menlhk Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu Yang Beraasal Dari Hutan Alam serta diperjelas dengan peraturanDirektur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/ PHPLSET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam Dengan RuangLingkupnya meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alamyang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelola hutan / pemegangizin sah dan dilaksanakan secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-08-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675 B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAM LESTARI;
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dahulu Terbanding) dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapatmenggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barangcurah CPO yang dimuat dalam PEB Nomor 004403 tanggal 30 Oktober 2010,oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)yang didalilkan dalam butir 12 mengenai rentang waktu bertentangan denganprinsip self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 —
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 486/B/PK/PJK/2015"asas self asssesment yang memberikan kepercayaan penuh kepadaWajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melapor pajakyang terutang dalam bentuk suatu Surat Pemberitahuan (SPT). Namundemikian manakala Pejabat Pajak menemukan bukti bahwa dalam SPTdimaksud tidak dilaporkan keadaan yang sebenarnya, Pejabat Pajaktersebut, melalui mekanisme pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 12ayat (3) jo.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN BNT
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
Terdakwa:
KARIANI bin JARKASI
371 — 10
  • SKSHHK diterbitkanoleh penerbit SKSHHK secara Self Assessment melalui Aplikasi SIPUHH, 2.Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasiHalaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN BntGANISPHPL sesuai kompetensinya, 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-11-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA;
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 856/B/PK/PJK/2013penentuan harga transfer kepada afiliasi yang telah dicantumkansecara self assessment dalam formulir lampiran khusus 3A SPTTahunan PPh adalah sudah wajar (arms length).Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmencantumkan bagaimana cara. perhitungan dalam rangkahubungan istimewa, maka sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3)Undangundang PPh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menentukan
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 21-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 76/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RUDY ASTANTO SH
Terdakwa:
SUDIRMAN bin BANI
393 — 13
  • Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1)menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN TANJUNG Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Tjg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
HERMAN Bin MUJIANSYAH .Alm
83 — 14
  • dengan kelompok jenis kayu meranti, rimba campuran, dan kayu indah.Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan, pengangkutan,penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHk) dan Nota Angkutan; Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan SKSHHK adalah penerbitsecara self assesment melalui aplikasi SIPUHH oleh karyawan pemegangizin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya; Bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2112 K/Pid/2012
Tanggal 28 Mei 2013 — JINAL Bin SANGGAL ;dkk
78 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • langsung dapat terjadiketika informasi dapat pula menjadi pemberatan diri bila diungkapkankarena bujukan dan secara sukarela.Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994; 381 K/pid/1994; 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994 jugamenyatakan tidak membenarkan Terdakwa bergantian dijadikan saksi.Alasannya ..para saksi adalah para Terdakwa bergantian dalamperkara yang sama dengan dakwaan yang sama yang dipecahpecahbertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hakasasi manusia....Self
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.SUHADI,SH
2.FREDRIK RICHARD SILABAN,SH.,MH
3.AGUSTIN HEMATANG, SH
Terdakwa:
SUPRIYADI Bin SAMIAN
22 — 12
  • SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self asessmentmelalui Aplikasi SIPUHH;b.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN Mtr
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.EMA MULIAWATI,SH.
2.NI MADE SAPTINI
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MARZAKI Alias MAR
366 — 25
  • Kehutanan RepublikIndonesia sehingga jelas bahwa perbuatan tersangka melanggar Undangundang Kehutanan dan Peraturan Menlhk NO.42 MENLHK SETJEN/TAHUN2006 terkait dengan peraturan pengelolaan hasil hutan dalam kawasan.Bahwa dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan dan pengelolaanBahwa menganngkut hasil hutan berpengaruh terhadap kerusakan hutankarena yang diangkut merupakan bagian dari pohonBahwa ljin Pengelolaan , Ijin Pemanfaatan yang menerbitkan KementerianLHKBahwa sekarang sistemnya sudah self
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 17-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 186/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
NASRI alias NAS bin DOL HADI
333 — 19
  • Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal12 ayat (1) menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHkK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 698/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. HUTCHISON 3 INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan prinsipprinsip perpajakan yang dianut secarauniversal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, sertapeningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetapmempertahankan sistem self assessment, maka ketentuan yangdiatur dalam peraturan pajak penghasilan pun memiliki arah dantujuaan yang sama yaitu. untuk lebih meningkatkan keadilanHalaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 698/B/PK/PJK/2016pengenaan' pajak, memberikan kemudahan, kesederhanaanadministrasi, kepastian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2013 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT EXINDOKARSA AGUNG
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapat menetapkantarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuanpabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangdiberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilaipabean barang yang sebenarnya sehingga:a. bea masuk
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 359/Pid.B/LH/2021/PN Sgt
Tanggal 4 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TINA MAYASARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Wahyudi Candra Bin Ishak
117 — 43
  • Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara Self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 02-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Rh
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 9
  • Putusan No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rh(Lat) / the thing speaks for it self (Ing) bahwa antara keduanya sudahterlibat konflik panjang tentang berbagai persoalan terutama tentangnafkah bahkan terjadi pemukulan dalam rumah tangga hingga akhirnyaterjadi pisah rumah selama 2 tahun.Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunyasudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitumembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS FREDY GONI;
53 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • objektif untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP);Bahwa selain itu, sebagaimana telah diatur di dalamketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU KUP,serta ketentuan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)seharusnya mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagaiPKP, karena telah memenuhi persyaratan subjektif danpersyaratan objektif sebagai PKP;Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 176/B/PK/PJK/2017of9.8.a8.Bahwa hal ini sesuai dengan system Self
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 09-09-2009 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44768/PP/M.XII/15/2013
Tanggal 29 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
181 — 132
  • Apabila cara tersebut tidak dimungkinkan karena kespemisahannya, maka penentuan besarnya biaya dilakukan secara proporsional sesuai perbandpenghasilan yang merupakan Objek Pajak dengan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajabahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal (self co:biayabiaya yang dikeluarkan dan berkaitan secara langsung untuk mendapatkan, menagih, danpenghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dari usaha sebagai distributor rokok yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-06-2013 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Juni 2013 — OEI NICO WIJAYA Alias NICO WIJAYA
253 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAH selaku pengusahakena pajak untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam SuratPemberitahuan (SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian ataupenjualan/ penyerahan barang atau jasa dengan benar, lengkap, jelas danditandatangani berikut perhitungan pungutan/pembayaran pajak dalam halini jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM danPajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisinnya ke Negara yangpelaksanaannya sesuai asas self Assement yaitu menghitung, menyetorserta melaporkan
    SAH selaku pengusahakena pajak untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan/penyerahan barang atau jasa dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani berikut perhitungan pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenisPajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM dan PajakKeluaran/PK yang harus disetorkan selisinnya ke Negara yang pelaksanaannya sesuai asas self Assement yaitu menghitung, menyetor sertamelaporkan
    Bahwa sistem self assement tidak boleh merugikan kepentinganpihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan yang telahmemiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP). Apalagi dalam hal ini kantor pajak telah menerbitkan135 NPWP dan telah mengukuhkannya sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP). Bahwa dalam hal ini PT. SAH telah melakukan transaksi denganPT. KEMBANG DUTA JAYA (KDJ), PT WAHANA TEHNIKASERASI (PT. WTS) dan PT.
    pelaku bisnis untuk mendirikan perusahaanperusahaan yang bersifat fiktif untuk melakukan kegiatan operasional yangbertujuan untuk menguras hak dan kekayaan Negara di bidang perpajakan.Pengakuan perusahaan fiktif untuk beroperasi untuk tujuan kejahatan dalammelakukan transaksi bisnis tidak sah atau fikrif dengan maksud merugikanNegara di bidang perpajakan, sangarlah berbahaya dan tidak bersifat preventifdalam rangka mengamankan tindak pidana perpajakan dalam sistemperpajakan nasional yang bersifat self