Ditemukan 51522 data
68 — 16
Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus danmerawat anak hasil perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yaitu adalahkarena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:a. Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani danrohani anak hasil perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yaitukarena tabiat jelek Tergugat dalam mendidik anak dan Tergugat sampaisekarang tidak bekerja.b.
57 — 32
Tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 7 Juni 2017 Nomor105/Pid.B/2017/PN.Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari
23 — 13
pekerjaan Sales&Wiraswasta,tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXKKXKXKXXKXKXXKKXKXKKXKXXKXKXKKXKKXXKXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraBahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Cbntanggal 04 September 2020 mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
Terbanding/Penggugat : H. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
72 — 25
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telahditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalamkonvensi/Penggugat dalam rekonvensi tidak mengajukan memori banding, MajelisHakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan yang mendasari
6 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
25 — 11
umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWirausaha, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdalam register perkara Nomor PERKARA, mengemukakan halhal sebagaiberikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
10 — 0
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.4 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 1
mengutusorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,akan tetapi dengan telah dipanggilnya Penggugat secara resmi dan patut, makapatut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dan tidak pulamengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yangsah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa adanya sesuatualasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum yang mendasari
160 — 46
DPP atas penyerahan yang PPN 666.446.960,00 0,00 666.446.960,00nya harus dipungut sendiriTotal Nilai Sengketa terbukti 666.446.960,00 0,00 666.446.960,00Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelan memperhitungkankoreksi oleh Majelis terhadap nilai objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) MasaPajak JanuariDesember 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan PemohonBanding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut : Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari
66 — 34
., tanggal 3 Nopember 2015 dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telahterbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindakpidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar, karena pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada faktafakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan
9 — 1
keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 0
tanda (P.3)Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangatas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Nomor XXXX,tanggal 9 September 1973;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
19 — 1
Tergugat sedang berada di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Bondowoso (LAPASBondowoso), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowosodengan Nomor 0796/Pdt.G/2019/PA.Bdw, tanggal 20 Mei 2019, telahmengajukan gugatan cerai, adapun dalil dalil yang mendasari
10 — 0
No. 0132/Pdt.P/2015/PA.Pas.Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana quo;Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata di pengadilan agama, karena dalam Kutipan Akta Nikah nomor 08/8/IV/1993 tanggal 10 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Lekok Kabupaten
6 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
51 — 29
Pemohon menikah denganPemohon Il, waktu itu status Pemohon masih terikat perkawinan denganperempuan lain bernama Gayatri Candra Dewi, Pemohon baru berceraidengan perempuan itu pada tahun 2011;Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakimmencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahapberikutnya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukberita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa yang mendasari
Mintaria Manurung
75 — 18
bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalampenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya adalah agarkepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattentang penambahan nama anak Pemohon dari nama VIVIENE menjadi VIVIENELEONARTO;Menimbang, bahwa mendasari
74 — 17
kembali lagi hidupbersama dengan TERGUGAT seperti dulu lagi;Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.GsgBahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan PENGGUGAT inginmendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT dan PENGGUGAT merasa khawatir tentang perkembanganfisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT diasuh oleh TERGUGAT karena TERGUGAT dirasa tidakmampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.Bahwa alasan yang mendasari
24 — 7
P7 serta2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini karena pemohon kurang percaya diri dengan memakai nama Rukayahsehubungan dengan pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luarnegeri, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku
69 — 53
Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.KIk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan